Paper ini adalah resume dari mata kuliah masail fiqhiyah

1. RESUME MASAIL FIQHIYAH
NIKAH MASSAL, NIKAH DIBAWAH UMUR, NIKAH GANTUNG
Resume Ini Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Masail Fiqhiyah
Dosen Pengampu : Dr. Isnawati Rais, M.A
Disusun Oleh :
Ahmad Zulfi Aufar 11150440000003
Hukum Keluarga 5B
FAKULTAS SYARIAH dan HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2017

2. 1. Nikah Massal
A. Pengertian
Secara bahasa kata nikah berarti mengumpulkan, saling memasukkan,
bersetubuh, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad
sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan akad nikah.1
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “nikah” sebagai ikatan
(akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran
agama.2
Dan juga KBBI mengartikan kata massal dengan dalam jumlah yang
banyak sekali.3
Jadi, jika kedua kata tersebut dikaitkan, dapat diketahui bahwa yang dimaksud
nikah massal adalah suatu akad perkawinan yang dilakukan dalam jumlah yang
banyak.
B. Hukum Nikah Massal
MUI Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Fatwa tentang nikah masal,
yang keputusanya adalah sebagai berikut:
1. Menurut hukum Islam pernikahan masal anatara beberapa calon pasangan
suami istri yang dilakukan secara serempak pada saat waktu dan tempat adalah sah
sepanjang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah.
2. Pelaksanaan nikah masal memang dapat menimbulkan dampak negatif
yang antara lain adanya pemalsuan identitas suami, calon istri atau wali, serta
dijadikan objek mencari keuntungan bagi kelompok tertentu dengan cara meminta
minta sumbangan kepada msayarakat atau instansi dengan dalih kepentingan sosial.
Sungguh demikian nikah masal memiliki tujuan positif, yaitu disahkan hubungan
1
Wahbah Al Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Depok:
Gema Insani, 2007), jilid 9, h.20. Lihat juga Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta:
Kencana, 2012), h.7
2
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005) hlm. 782.
3
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 719.

3. 3
perkawinan antara pasangan yang selama ini melakukan hubungan zina dengan
berbagai alasan, serta meringankan beban biaya bagi masyarakat miskin.
3. Agar pernikahan masal yang biasanya dikoordinir oleh LSM atau
organisasi sosial keagamaan atau yang lain benar-benar dapat dicapai tujuan suci,
berjalan dengan baik, memenuhi ketentuan syariat Islam, serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku maka perihal pelaksana harus memperhatikan
hal-hal sebgai berikut :
a. Status pasangan suami istri harus diteliti terlebih dahulu, apakah calon
mereka benar-benar memenuhi syarrat untuk melangsungkan pernikahan atau tidak.
Hal ini, antara lain dapat dilakukan dengan meneliti KTP, surat keterangan dan atau
surat pengantar pernikahan dari kelurahan dan sebagainya.
b. jika calon mempelai wanita masih memiliki nasab, maka wali tersebut
harus dihadirkan dalam pelaksanaan akad nikah. Jika sudah tidak memiliki wali
nasab atau sangat sulit untuk dihadirkan, maka calon mempelai wanita dapat
dinikahkan dengan wali hakim.
c. akad nikah harus dilakukan satu persatu oleh masing-masing wali dengan
calon mempelai pria , bukan dilakukan secara masal oleh seorang wali
d. sesudah pelaksanaan akad nikah, hendaknya para pasangan yang telah
menikah secara masal diberikan pembinaan secara kontinyu sehingga benar-benar
dapat mencapai keluarga sakinah.
Demikiaan fatwa MUI Provinsi DKI Jakarta tentang pelaksanaan nikah
masal.4
C. Praktik Nikah Massal
4
http://www.muidkijakarta.or.id/fatwa-seputar-nikah-massal/

4. 4
Sebanyak 5.115 pasangan dari kalangan prasejahtera se-Jabodetabek
dinikahkan massal di Istora Senayan Jakarta.
“Tujuannya untuk mengentaskan keluarga prasejahtera dari kemiskinan
karena mereka tidak mempunyai status yang jelas, akte nikah, dan akte lahir untuk
anaknya. Sehingga mereka tidak bisa akses kepada layanan sosial dari pemerintah,”
papar Ketua Panitia Bersama Pernikahan Massal 2014/2015 Y.W Junardy, Jumat
(30/1).
Para pasangan peserta pernikahan massal datang dari berbagai kalangan.
Mulai dari pemulung, buruh cuci, atau asisten rumah tangga.
Mereka juga mendapatkan bantuan pengurusan identitas diri yang menjadi
hak dasar mereka seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta
akte kelahiran anak-anak mereka.
Dengan surat-surat tersebut, mereka mendapatkan akses ke berbagai
fasilitas layanan publik misalnya tunjangan sosial, pendidikan, kesehatan, dan
kesempatan kerja.
Indosat turut mendukung terlaksananya kegiatan ini bersama Yayasan
Pondok Kasih dan Harmoni Cinta Indonesia serta didukung oleh Pemprov DKI
Jakarta.
“Semoga hal ini memberikan manfaat dan kemudahan bagi mereka
sehingga mereka dapat membangun keluarga secara sah, bahagia dan harmonis
yang pada akhirnya akan melahirkan generasi yang baik dan dapat menanggulangi
kemiskinan yang membelenggu mereka,” ujar President Director and CEO Indosat
Alexander Rusli.
Indosat juga memberikan saldo Indosat Dompetku kepada 500 pekerja
sosial yang berkontribusi dalam acara pernikahan massal tersebut. Indosat

5. 5
Dompetku diberikan untuk meningkatkan taraf hidup para pekerja sosial sebagai
modal usaha untuk berjualan pulsa.5
2. Nikah Dibawah Umur
A. Pengertian
Di dalam Bab I pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan tentang definisi
dan tujuan perkawinan, yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.6
Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak
memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak
sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun
mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. “Dalam
kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur
hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja”.7
Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
“bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)
tahun” dan “Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1)”. Adanya penetapan umur
16 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan
dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak
calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun, maka yang bersangkutan
5
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabeknasional/15/01/30/niyw0r-5115-
pasangan-sejabodetabek-ikut-nikah-massal.
6
Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
hlm. 1.
7
Soedaharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.5.

6. 6
dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam
hukum termasuk melakukan perkawinan.8
B. Hukum Pernikahan Dibawah Umur
Di dalam ketentuan agama (Islam) memang tidak ada batas umur minimal
untuk perkawinan. Yang disyaratkan adalah baligh atau dewasa. Karena
kedewasaan tidak sama diantara satu anak dengan yang lainnya, maka batas umur
tersebut menjadi elastis.
Penentuan batas umur di dalam UU No. 1 tahun 1974 maupun dalam
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memang bersifat ijtihadiyah, sebagai upaya
pembaharuan pemikiran fikih masa lampau. Akan tetapi, jika dilacak, referensi
syar’iynya mempunyai landasan yang kuat. Umpamanya isyarat Allah SWT dalam
surat An-Nisa’ ayat 9:
َ
َ
‫ش‬
‫ي‬
‫خ‬َ ‫ي‬
‫ۡل‬َ‫و‬َََ‫ِين‬
‫ذ‬
‫ٱَّل‬ََ
ْ
‫وا‬
ُ
‫ق‬‫ذ‬‫ت‬َ‫ي‬
‫ي‬
‫ل‬
َ
‫َف‬‫ي‬‫م‬ِ‫ه‬‫ي‬‫ي‬
َ
‫ل‬
َ
‫َع‬
ْ
‫وا‬
ُ
‫اف‬
َ
‫اَخ‬
ً
‫ف‬َٰ َ
‫ع‬ ِ‫َض‬
ٗ
‫ة‬‫ذ‬‫ي‬ِ‫ر‬
ُ
‫َذ‬‫ي‬‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ف‬
‫ي‬
‫ل‬
َ
‫َخ‬ ‫ي‬‫ِن‬‫م‬َ
ْ
‫وا‬
ُ
‫ك‬َ‫ر‬
َ
‫َت‬‫ي‬‫و‬
َ
‫ل‬ََ ‫ذ‬
‫ٱّلل‬َََ ‫ي‬
‫ۡل‬َ‫و‬َ
ْ
‫وا‬
ُ
‫ول‬
ُ
‫ق‬
َ‫ا‬ً‫ِيد‬‫د‬َ‫َس‬
ٗ
‫ٗل‬‫ي‬‫و‬
َ
‫ق‬٩
9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar
Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjuk
bahwa perkawinan anak di bawah umur akan meninggalkan keturunan yang
dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan dari
berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal
yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal. Tujuan tersebut akan sulit terwujud jika masing-masing
8
Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Pokok Perkawinan, hlm. 4. Lihat juga
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Isalm, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2010), hlm. 117.

7. 7
pasangan belum matang (dewasa) fisik dan mentalnya. Kematangan dan integritas
pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem
yang terjadi di dalam keluarga. Banyak kasus menunjukkan hal tersebut.
Umpamanya di Pengadilan Agama di Jawa Tengah menunjukkan bahwa banyaknya
perceraian cendrung didominasi akibat perkawinan di usia muda.
Rasulullah saw sesungguhnya sudah mengisyaratkan syarat utama untuk
melangsungkan perkawinan, yaitu kesanggupan. Hal tersebut ditemukan dalam
hadits yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah sanggup untuk kawin
maka kawinlah, karena hal itu akan menjadi obat dan menahan pandangan dan
memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah ia
berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng” (Muttafaq ‘Alaih).
Dalam hadits tersebut ada persyaratan untuk dapat melangsungkan
perkawinan, yaitu kesanggupan. Kesanggupan dapat berupa kesanggupan fisik dan
mental. Jika dikaitkan dengan perkawinan anak yang belum matang secara fisik dan
mentalnya, jelas persyaratan tersebut belum mereka miliki, maka solusinya mereka
harus menahan diri terlebih dahulu (berpuasa), sebagaimana yang dianjurkan
Rasulullah saw.
Memang, dalam pandangan imam mazhab, seperti Syafi’I, Maliki, Hanbali,
dan Hanafi, menikahkan anak yang belum dewasa itu dibolehkan. Hal ini dikaitkan
dengan adanya hak ijbar, yaitu hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak
perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih belia tanpa harus
mendapatkan persetujuan dan izin terlebih dahulu dari anak perempuan tersebut,
asalkan anak perempuan itu tidak berstatus janda.
Menurut fuqaha yang lain, seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakr al-Asham,
dan Utsman al-Batti, laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur tidak sah
dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan
yang bersangkutan secara eksplisit. Alasan yang mereka gunkan adalah firman
Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 6:

8. 8
َ
ْ
‫وا‬
ُ
‫ل‬َ‫ت‬‫ي‬‫ٱب‬َ‫و‬َََٰ َ‫م‬َٰ َ
‫ت‬َ ‫ي‬
‫ٱۡل‬ََ
ْ
‫وا‬
ُ
‫غ‬
َ
‫ل‬َ‫اَب‬
َ
‫ذ‬ِ‫إ‬َٰٓ ‫ذ‬‫َّت‬َ‫ح‬ََ‫ح‬
َ
‫َِك‬‫ٱل‬ََ
َ
‫اَف‬
ٗ
‫د‬
‫ي‬
‫ش‬ُ‫َر‬‫ي‬‫م‬ُ‫ه‬‫ي‬‫ِن‬‫مَم‬ُ‫ت‬ ‫ي‬‫س‬
َ
‫ان‬َ‫َء‬
‫ي‬
‫ن‬ِ‫إ‬
َ
‫ف‬َ
ْ
‫ا‬ٓ‫و‬ُ‫ع‬
َ
‫ف‬
‫ي‬
‫ٱد‬ََ‫ي‬‫م‬ِ‫ه‬‫ي‬ َ
‫ۡل‬ِ‫إ‬ََۡۖ‫ي‬‫م‬ُ‫ه‬
َ
‫ل‬َٰ َ‫و‬‫ي‬‫م‬
َ
‫أ‬
6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya….
Berdasarkan ayat ini, menurut ketiga ulama diatas, jika anak-anak yang
belum baligh boleh dinikahkan, maka ayat ini tidak memiliki nilai fungsi. Ibnu
Syubromah menyatakan bahwa agama melarang perkawinan anak sebelum usia
baligh. Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan
biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada
anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok perkawinan. Ibnu
Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks, dan memahami
masalah ini dari aspek historis, sosiologis dan kultural yang ada, sehingga dalam
menyikapi perkawinan Nabi Muhammad s.a.w. dengan Siti A’isyah yang saat itu
berusia usia 6 tahun, Ibnu Syubrumah menganggap sebagai pengecualian dan
ketentuan khusus bagi Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak bisa diberlakukan bagi
umatnya.
Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya kedewasaan
untuk melangsungkan perkawinan menurut Islam sangat ditekankan demi
tercapainya tujuan perkawinan, meskipun agama juga tidak menentukan batas umur
yang pasti. Dalam hal ini, diserahkan kepada masyarakat untuk menentukannya
sendiri, asalkan tidak menimbulkan kemudharatan, dan asalkan menjamin
terwujudnya keluarga yang sakinah dan tentram dalam keadilan. Dalam kaitan ini,
sudah sepatutnya para ulama dan umara di Indonesia memperhatikan konsep
istishlah dan sadd al-dzari’ah dalam penetapan hukum terkait usia pernikahan.
Istishlah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena
mendatangkan kebaikan dan menghilangkan keburukan (kerusakan) bagi manusia,
sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Sadd al-dzari’ah, menurut

9. 9
Ibn Qayyim, adalah menutup apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada
sesuatu.9
C. Praktik Pernikahan Dibawah Umur di Indonesia
Pada awal tahun 2008, tim PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak)
melakukan penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan dan pernikahan dini
di Kabupaten Nias. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh angka pernikahan antara
usia 13-18 tahun sekitar 9,4 % dari 218 responden perempuan yang telah menikah
dan akan menikah. Angka pernikahan di usia muda bagi anak perempuan 3x lebih
besar dibanding dengan anak laki-laki.
Realitas selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)
pada tahun 2002, di Indonesia terdapat 34,2 % perempuan menikah di bawah usia
15 tahun dan 11,9 % laki-laki menikah dibawah usia 21 tahun. Hasil penelitian
seorang dokter spesialis anak mengungkapkan, bahwa di wilayah Pantura (Jawa),
sebanyak 42,8% responden dari kasus yang diteliti menikah di bawah usia 15 tahun.
Dari total perkawinan di seluruh Indonesia, sekitar 34% melanggar Undang-
Undang Perkawinan No.1/1974.
Informasi di atas diperkuat lagi dengan data-data kasus yang dilansir setiap
tahunnya oleh lembagalembaga pemerhati masalah anak dan perempuan serta hasil-
hasil penelitian dan survey. Misalnya, laporan Into a New World: Young Women’s
Sexual and Reproductive Lives yang didukung oleh The William H. Gates
Foundation pada tahun 1998 telah mengungkapkan bahwa usia perempuan pertama
kali melahirkan di Indonesia antara usia 13 s/d 18 tahun mencapai 18 %, dan
pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49 % pada tahun 1998. Saat sekarang
ini kondisinya tidak jauh berbeda.
Di kota Malang menurut catatan kantor Pengadilan Agama (PA) Kota
Malang tahun 2008, angka pernikahan di bawah usia 15 tahun meningkat 500 %
9
Sofia Hardani, Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut
Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam Vol 40 No. 2, Juli-
Agustus 2015, hlm. 135-137.

10. 10
dibanding tahun 2007. Hingga September tahun 2008, tercatat 10 kasus pernikahan
yang usia pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun.10
3. Nikah Gantung
A. Pengertian Nikah Gantung
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah gantung adalah nikah yang
dilakukan sesuai dengan syarak (terutama dalam agama Islam), tetapi belum
diresmikan oleh petugas yang berwenang (suami isteri belum tinggal serumah).11
Pernikahan mauquf (tergantung) sekalipun sah, akan tetapi tidak memiliki
konsekuensi apapun dari pengaruh pernikahan, sebelum dibolehkan oleh pihak
yang berwenang. Dalam kondisi ini masih tidak diperbolehkan untuk menggauli
istri, tidak wajib memberi nafkah, tidak wajib taat dan tidak wajib saling mewarisi
dengan meninggalnya salah satu dari suami-istri jika akad pernikahan mauquf tadi
telah diperbolehkan maka itu sudah terlaksana.12
B. Hukum Nikah Gantung
Jumhur fuqaha termasuk diantara mereka adalah Imam empat mazhab
bahwa boleh menikahkan anak kecil perempuan. Bahkan Ibnu Mundzir mengaku
adanya ijma’ bagi pernikahan anak kecil perempuan dan laki-laki yang setara
dengannya.
Jumhur Fuqaha yang berpendapat boleh mengkawinkan anak kecil saling
berselisih pendapat mengenai orang yang berhak mengawinkan mereka.
Mazhab maliki dan hambali berpendapat, bagi orang selain bapak, atau yang
diberi kan wasiat mengenainya, atau hakim, tidak boleh mengkawinkan anak kecil,
karena pada diri bapak terdapat rasa kasihan, serta keinginananya yang jujur untuk
mewujudkan kebaikan untuk anaknya.
10
Sofia Hardani, Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan
Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam Vol 40 No. 2,
Juli-Agustus 2015, hlm. 132.
11
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 782.
12
Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,
hlm 106.

11. 11
Mazhab hanafi berpendapat bahwa bapak dan kakek serta yang lainya
termasuk dalam hubungan ashobah, boleh mengkawinkan anak kecil laki-laki dan
anak kecil perempuan berdasarkan firma-Nya “Dan jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu
mengawininya). (Q.S. An-Nisaa: 3)
Artinya dalam menikahi anak-anak yatim. Maksudnya jika rasa takut
terhadap tindakan kezaaliman kepada anak-anak yatim, maka ayat ini
emmerintahkan para wali untuk mengawinkan anak-anak yatim.
Mazhab Syafii berpendapat, Orang yang selain bapak dan kakek tidak boleh
mengawinkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, berdasarkan kabar
riwayat ad-Daru Quthni, “Seorang janda lebih memiliki hak terhadap dirinya
sendiri dibandingkan walinya, dan anak perempuan dikawinkan oleh walinya.”. 13
13
Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.
hlm 173-174.

12. 12
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. 2010. Kompilasi Hukum Isalm. Jakarta: Akademi Pressindo.
Ghozali, Abdul Rahman. 2012. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
Hardani, Sofia. 2015. Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan
Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal An-Nida:
Jurnal Pemikiran Islam Vol 40 No. 2 Juli-Agustus 2015.
Redaksi Sinar Grafika. 2006. Undang-undang Pokok Perkawinan. Jakarta: Sinar
Grafika.
Soimin, Soedaharyo. 2002. Hukum Orang dan Keluarga. Jakarta: Sinar Grafika.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka..
Zuhaili, Al, Wahbah. 2007. Fiqh Islam wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-
Kattani dkk. Depok: Gema Insani.