Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1) Dokumen tersebut membahas penerapan prinsip pemerintahan berjiwa wirausaha di Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. 2) Prinsip tersebut diterapkan dengan mengubah mindset aparatur menjadi lebih berorientasi pada output kerja dan layanan kepada masyarakat. 3) Upaya yang dilakukan antara

1. KEPEMERINTAHAN BERJIWA WIRAUSAHA
(PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN KEUANGAN
DAERAH PROVINSI GORONTALO)
GOVERNANCE ENTREPRENEURIAL
(INCREASING REVENUE AGENCY IN ORIGINAL FINANCIAL DISTRICT
PROVINCE GORONTALO)
Rustam Tohopi1, Sangkala2, Baharuddin2
1Bagian Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Gorontalo
2Bagian Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin.
1
Alamat Korespondensi :
Rustam Tohopi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Gorontalo
Gorontalo,
HP. 085240761097
Email: rustam@ung.ac.id

2. Abstrak
Semangat entrepreneurial yang dilakukan daerah saat ini mampu membangun dan dapat diimplementasikan
sebagai kata kunci dalam rangka melakukan pembaharuan. Prinsip pemerintahan berjiwa wirausaha yang
dijalankan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo dengan memposisikan pelanggan yang membeli
atau membayar pelayanan disajikan oleh pemerintah. Kajian ini bertujuan menganalisis penerapan salah satu
prinsip pemerintahan wirausaha. Jenis penelitian pendekatan kualitatif dengan focus penelitian pada penerapan
prinsip kepemerintahan berjiwa wirausaha di Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian
dilakukan penerapan pemerintahan berjiwa wirausaha cukup baik. Berdasarkan analisis bahwa penerimaan
sektor PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya bersumber dari sumbangsih pajak Bahan Bakar Kenderaan
Bermotor (BB-KB) sebesar 45,03%, pajak Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor sebesar 39,55%, Pajak
Kenderaan Bermotor sebesar 26,55%, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar 22,69% dan dari pajak air
permukaan sebesar 14,63%. Inovasi lain dilakukan dengan bentuk kerjsama dengan bank untuk tabungan bunga
deposito. Penerapan prinsip pemerintahan wirausaha yang dilakukan Badan Keuangan Daerah cukup berhasil
dengan melakukan inovasi-inovasi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
Kata Kunci : pemerintahan berjiwa wirausaha, peningkatan pendatan asli daerah.
Abstract
Entrepreneurial spirit that made the area is now able to build and can be implemented as a keyword in order to
update them. The principle of entrepreneurial government that is run by the Provincial Finance Agency
Gorontalo by positioning the customers who buy or pay for services provided by the government. This study
aims to analyze the application of the principles of entrepreneurial government. This type of research a
qualitative approach to research focuses on the application of the principles of entrepreneurial governance in
Gorontalo Provincial Finance Agency. The results of the research carried out applying entrepreneurial
governance quite well. Based on the analysis of the receipts, revenue has increased each year comes from the
contribution of Motor Vehicle Fuel tax (BB-KB) of 45.03%, tax Tax on Motor Vehicle at 39.55%, the Motor
Vehicle Tax at 26.55%, and other revenues amounted to 22.69% legitimate and the surface of the water tax
amounting to 14.63%. Another innovation is done by forms kerjsama with banks for savings deposit rate.
Application of the principles of entrepreneurial government conducted fairly successful Regional Finance
Agency to undertake innovations in increasing revenue.
Keywords: entrepreneurial governance, increase revenue
2

3. 3
PENDAHULUAN
Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan upaya mengharuskan untuk menata
secara mendasar. Penataan tersebut diharapkan berdampak pada perubahan sistem dan
struktur. Sistem berkaitan dengan hubungan antar unsur atau elemen yang saling
mempengaruhi dan berkaitan membentuk suatu totalitas. Sistem berkaitan dengan hubungan
antar unsur atau elemen yang saling mempengaruhi dan berkaitan membentuk suatu totalitas.
Perubahan pada satu elemen kiranya dapat mempengaruhi unsur lain dalam sistem itu sendiri.
Struktur berhubungan dengan tatanan yang tersusun secara teratur dan sistematis. Sedangkan
perubahan struktur mencakup mekanisme dan prosedur, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, organisasi dan lingkungannya dalam kerangka pencapaian tujuan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan.
Eksistensi Provinsi Gorontalo didedikasikan untuk membangun kompetensi daerah
yang berdaya saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber
daya manusia, daya dukung alam, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini menuntut adanya pemerintahan propinsi yang mandiri yang
dapat mengembangkan inovasi, kreativitas, spirit entrepreneur serta lebih responsive terhadap
kepentingan publik dan mudah diakses oleh masyarakat. Menurut Hood (1995) dalam
Muhammad (2007) bahwa paradigma New Public Management, pemerintah diajak untuk
tidak mengutamakan sistem dan prosedur yang sulit tetapi lebih berorientasi pada kinerja atau
hasil kerja, sehingga organisasi dan aparatur agar lebih fleksibel, menetapkan tujuan serta
target organisasi secara jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil kerja, menerapkan
sistem desentralisasi, memperhatikan pasar, melibatkan sector swasta dan melakukan
privatisasi. Dengan begitu, jarak antara pemerintah dan masyarakat menjadi semakin dekat
yang memungkinkan kinerja pelayanan masyarakat (public services) menjadi lebih baik
sehingga akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah dicapai.
Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang telah menerapkan entrepreneur government
namun masih perlu ditingkatkan, karena kompleksitas program pemerintah daerah yang
belum maksimal. Melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo merupakan Badan
yang bergerak dan berfungsi sebagai mengelola sumber-sumber pendapatan keuangan di
daerah melalui pola kegiatan yang dapat menghasilkan sumber-sumber keuangan yang dapat
meningkatkan pendapan asli daerah (PAD).

4. Penelitian Simin, et al (2001) dalam Niode (2009) Semangat Kewirausahaan Aparatur
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Hasil
penelitian diperoleh bahwa kerja administrasi selalu dituntut secara ketat oleh petunjuk
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dan organisasi yang melingkupinya.
Mereka bekerja layaknya aparatur pemda pada umumnya yang birokratis menekankan pada
struktur dan prosedur dari pada hasil (out put). Selanjutnya Sumarhadi (2002) dalam Niode
(2009) penelitian dengan judul Entrepreneurial Government Dalam Persepsi Pejabat
Birokrasi. Dari hasil analisis bahwa pemahaman dan pengetahuan pejabat Pemerintah
Kabupaten Bengkalis terhadap konsep kewirausahaan secara umum dapat dikatakan masih
rendah. Banyaknya pejabat yang tidak mengerti dengan ide-ide yang ada didalam
kewirausahaan seperti customer oriented, citizen charter, anggaran berbasis kinerja, sistem
insentif, sunset law, kompetisi antar providers, pola kemitraan dengan swasta dan adanya
orientasi profit oriented bagi pemerintah. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi
konsep ini kedalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Bentuk kepemerintahan berjiwa wirausaha yang dilakukan Provinsi Gorontalo saat ini
dalam peningkatan PAD daerah adalah lebih menonjol pada pajak daerah terutama pajak
kenderaan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Padahal sumber-sumber pajak
tersebut belum maksimal dikarenakan masih bertumpu pada satu sumber saja dan disisi lain
kurangnya sumber daya yang mengelolannya berkaitan dengan sistem perpajakan dan
hilangnya retribusi daerah. Tulisan ini akan menganalisis dan mengkaji penerapan prinsip
reinventing government yaitu pemerintahan berjiwa wirausaha di Badan Keuangan Daerah
Provinsi Gorontalo dalam peningkatan PAD.
METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
4
Jenis Penelitian
Penelitian ini didesain dengan pendekatan kualitatif dengan studi eksplorasi
(exploration study).
Fokus Penelitian
Eksplorasi pada peningkatan PAD melalui penerapan prinsip pemerintahan yang
berjiwa wirausaha di Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

5. 5
Informan Penelitian
Wagub, Sekda, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kabid, Kasubid dan pegawai lainnya
yang memiliki pengetahuan serta mampu menjelaskan kondisi sebenarnya tentang obyek yang
diteliti.
Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yaitu data primer dengan wawancara langsung dengan
informan. Sedangkan data sekunder yakni data didapat lewat dokumen-dokumen resmi.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan
wawancara mendalam serta penelusuran lewat dokumen resmi.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman (1988)
dalam Sutopo (2002) dengan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
serta verifikasinya.
HASIL PENELITIAN
Menumbuhkan jiwa kewirausahaan tidak cukup ditujukan semata mata kepada
personil aparatur, melainkan juga harus didukung dengan pembentukan organisasi yang
kondusif hal ini sejalan dengan dikemukakan Drukker bahwa hampir setiap orang bisa
menjadi wirausahawan. Sebaliknya wirausahawan bisa berubah menjadi birokrat, apabila
organisasinya disusun untuk mendorong perilaku birokratis. Berikut adalah hasil wawancara
peneliti dengan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tentang implementasi entrepreneurial
government (Kepemerintahan yang wirausaha).
” Pemerintahan Entrepreneurship menurut Pak Fadel saat itu, bukan berarti kita sebagai aparatur ini
seperti pengusaha, tetapi yang kita ambil adalah semangat dengan bekerja harus jelas outputnya apa.
Sekarang ini pegawai bekerja hanya rutinitas seperti biasanya datang apel pagi dan pulang di waktu
disore hari tetapi outputnya tidak menghasilkan apa-apa. Sebaiknya aparatur itu bekerja harus focus
dan ada outputnya, itulah yang dimaksud pemerintahan entrepreneurship” (Wawancara, 25 September
2012)
Ungkapan diatas didukung oleh pernyataan Kepala BKD Provinsi Gorontalo, yaitu :
“Entrepreneurship itu adalah bagaimana kita ini berpikir meningkatkan pendapatan masyarakat,
inilah yang dikatakan entrepreneur. Kalau kita mengikuti agenda reformasi pemerintahan berarti kita
harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena semua usaha-usaha yang kita lakukan
bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, itulah menurut saya entrepreneurship”
(Wawancara, 13 September 2012)
Pemerintah wirausaha menfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan
anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka meminta masyarakat yang dilayani untuk
membayar, menuntut return of investmen. Mereka memanfaatkan insentif seperti dana usaha

6. dan dana inovasi untuk mendorong para pimpinan badan pemerintah berpikir mendapatkan
dana operasional.
Penekanan pada point ini adalah bagaimana Badan Keuangan Daerah Provinsi
Gorontalo dapat meningkatkan sumber pendapatan melalui sumber-sumber pajak yang
merupakan sumber pendapatan asli daerah. Hasil wawancara dengan informan terkait
dengan sumber-sumber PAD Provinsi Gorontalo menjelaskan untuk sumber PAD sendiri
terdiri dari dua yakni retribusi dan pajak. Khusus retribusi lebih banyak dilakukan oleh SKPD
lainnya. Dalam wawancara peneliti dengan Wakil Gubernur terkait dengan
pengimplementasian bagaimana pemerintahan yang berjiwa wirausaha untuk mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat :
langkah yang diambil Pemda Provinsi Gorontalo saat itu yaitu merubah struktur birokrasi yang
dulunya Asisten Pemerintahan menjadi Assisten Pelayanan Publik dan Asisten Pemberdayaan
Masyarakat meskipun perubahan ini tidak ada dalam aturan. Tapi sebenarnya tugas pokok dan fungsi
dari pemerintah ada 3 (tiga) yaitu: peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu langkah selanjutnya adalah
memindahkan biro keuangan yang sebelumnya berada dibawah sekretariat daerah menjadi Badan
Keuangan Daerah yang merupakan penggabungan antara biro keuangan dengan dinas pendapatan
daerah. Kepala Badan ini dalam organisasi pemerintahan daerah berfungsi sebagai Chief Financial
Officer yang bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan daerah.
Pemerintahan berjiwa wirausaha sudah diterapkan di Badan Keuangan Daerah dengan
asumsi perubahan mindset apartur dimulai dari kultur kelembagaan sampai pada orientasi
bentuk layanan yang diberikan kepada public. Berkaitan dengan pelaksanaan teknis di berikan
kepada Badan/Dinas/Unit kerja. Untuk evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah,
dana dekonsentrasi/APBN diberikan kepada Bappeda dan dana APBD kepada Biro
pembangunan. Untuk evaluasi kegiatan teknis diberikan wewenang kepada Badan/Dinas/Unit
kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Sistem ini menekankan
pencapaian hasil dan akuntabilitas dalam menjamin anggaran publik secara bijaksana, dan
merupakan sarana membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Berikut inovasi sebagai bentuk penerapan pemerintahan berjiwa wirausaha di BKD
Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan pendapatan asli (PAD) berdasarkan UU Nomor 28
Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011, dan Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011, sebagai berikut :
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kenderaan bermotor.
Sedangkan kenderaan bermotor adalah semua kenderaan beroda beserta gandengannya yang
digunakan disemua jenis jalan, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
6

7. peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kenderaan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat
besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara
permanen serta kenderaan bermotor yang dioperasikan di air.
Table 2. Peningkatan pertumbuhan pajak kenderaan bermotor dari tahun 2008
sebesar Rp. 23.788 miliyar, sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp.
42.153 miliyar. Dari data di yang ada dapat dijelaskan bahwa pertumbahan kenderaan
Provinsi Gorontalo setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada
tingkat pertumbuhan kenderaan roda dua sejumlah 506.401 atau 50,64% sedangkan roda
empat sejumlah 70.461 atau 7,46%.
Inovasi dan kreaktivitas yang dilakukan oleh BKD dalam pengelolaan pajak
kenderaan bermotor ini adalah sosialisasi dengan melibatkan semua unsur terkait dan
masyarakat. Melalui hallo Gubernur (cofee morning) dan sosialisasi melalui media media
massa (Koran Gorontalo Post, Tribun Gorontalo dan RRI Gorontalo).
Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik
kenderaan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan
yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan
usaha.
Dari Table 2a. Pertumbuhan pajak BBN-KB setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Pertumbuhan dapat dilihat dari tahun 2008 sebesar 35,83 miliyar atau 55, 93% sedangkan
pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 66.53 miliyar atau 12, 92%.
Jika dilihat dari table 1, bahwa mekanisme prosedur waktu pelayanan maka yang
dibutuhkan oleh wajib pajak dalam mengurus pajak kenderaan bermotor adalah 30 menit
untuk perjangan dan membutuhkan waktu 60 menit untuk pengurusan berkas yang baru.
Gambar 1. Mekanisme pendaftaran kenderaan baru/mutasi 5 tahun rata-rata dilakukan
dengan 7 (tujuh) tahapan. Sedangkan pada mekanisme pendaftaran ulang relative singkat.
Bentuk yang inovasi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo
adalah memberi pelayanan dengan mudah, pembebasan biaya bea balik nama kenderaan
dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur atas pertimbangan Kepala Badan
Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012
dan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah.
7

8. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BB-KB).
Pajak atas penggunaan bahan bakar kenderaan bermotor. Dari data yang dihimpun
menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak BBKB mengalami peningkatan. Hal ini dilihat
Table 1b, dari tahun 2008 sebesar Rp. 51.942.653.728 miliyar, sedangkan pada tahun 2011
sebesar Rp. 66.031.630.222 miliyar. Kondisi ini terjadi karena banyaknya pemakaian BBKB
baik bahan bakar premium, solar, maupun pertamax. Hasil penelitian dilakukan bahwa
pendapatan asli daerah melalui pajak BBKB dengan menghitung setiap per kilo liter setiap
pembelian BBM premium harga Rp. 4500 maka dari situlah pajaknya 5%.
Pajak Air Permukaan (PAP).
Dalam ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
bahwa yang dimaksud denga pajak air permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan
atau pemanfaatan air permukaan.
Dari data yang ada dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan pajak air permukaan (PAP)
setiap tahunnya mengalami penurunan. Ini dapat dilihat pada tahun 2008 realisasi pendapatan
sebesar Rp. 242.672.530, sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan yakni sebesar
Rp. 91.752.915. Menurut sumber informan menjelaskan bahwa kondisi tersebut disebabkan
oleh pemakaian volume air sedikit dan tergantung kualitas air yang dialirkan, selain itu
mindset wajib pajak dalam membayar pajak air masih rendah, sehingga pendapatan dari
pajak ini relative kecil jumlahnya dibandingkan dengan pajak kenderaan bermotor.
Pajak Rokok.
Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Hasil
penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagihasilkan kepada kabupaten/kota di
provinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun
diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok
bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya
perlu dikendalikan. Sedangkan perbelakuan pajak rokok ini nanti pada tahun 2014 akan
datang. Sehingga data tentang pajak rokok belum ada. Untuk Provinsi Gorontalo sudah diatur
dalam Perda Nomor 05 Tahun 2011 yang kemudian telah dibuatkan Pergub Nomor 27 Tahun
2012 Tentang Pelaksanaan Perda tersebut diatas.
Pendapatan Lain-lain yang Sah.
Usaha-usaha yang dilakukan BKD untuk mencari sumber pendapatan lain selain pajak
yang sudah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Pendapatan lain-lain yang sah
tersebut adalah pendapatan yang diperoleh dalam bentuk kerja sama dengan berbagai pihak
melaui Memoradum Of Understanding (MoU) dengan pihak pemerintah daerah maupun yang
8

9. dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. Bentuk kerjasama dalam hal
penempatan dana (deposito) BKD bekerja sama dengan Bank yang ada di Gorontalo, seperti :
1) Bank Danamon; 2) Bank Sulut (BPD); 3) Bank Mandiri; 4) Bank BRI; 5) Bank BNI; 6)
Bank BTN; 7) Bank Mu’amalat; 8) Bank Syariah Mandiri; 9) Panin Bank. Sedangkan
pendapatan yang lain yaitu dari kerjasama dengan perusahan, antara lain : 1). PT. (Persero)
Pelabuhan Indonesia IV; 2). PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Gorontalo.
Dari uraian diatas, dapat dianalisis bahwa dengan jika menerapkan prinsip
pemerintahan berjiwa wirausaha dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan
melakukan terobosan atau inovasi-inovasi baru untuk mencari sumber-sumber pendapatan
daerah, sehingga daerah dapat berinvestasi jangka panjang, sektor pembiayaan dalam
pembangunan dapat diwujudkan.
9
PEMBAHASAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penerapan pemerintahan berjiwa wirausaha
bagaimana Badan Keuangan daerah dapat melakukan inovasi atau kreaktivitas untuk mencari
sumber-sumber pendapatan asli daerah. Meskipun dibatasi oleh UU Nomor 28 Tahun 2009,
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 pemerintah daerah khususnya
BKD Provinsi Gorontalo melalui pajak Kenderaan Bermotor, pajak BB-KB, pajak BBN-KB,
PAP, serta Pajak Rokok, tetap berupaya terus dalam mencari sumber-sumber pendapatan
daerah melalui inovasi atau kreaktifitas. Disisi lain BKD ditunjang dengan SDM yang cukup
memadai, penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan wajib pajak,
sehingga target capaian dapat wujudkan. Penerapan nilai-nilai sebagai prinsip dasar kerja
sehingga menimbulkan iklim kerja yang baik.
Kajian ini penerapan pemerintahan wirausaha sebenarnya menfokuskan energinya
bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menghasilkan uang. Mereka
memanfaatkan insentif seperti dana usaha dan dana inovasi untuk mendorong para pimpinan
badan pemerintah berpikir mendapatkan dana operasional. Transformasi ini dicapai dengan
cara mengubah tujuan, menerapkan sistem intensif, akuntabilitas, struktur kekuasaan, serta
budaya sistem dan organisasi birokrasi (Gunarjo, 2011). Salah satu model pemerintahan di
era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan
Gaebler (2005) yang dikenal dengan konsep “reinventing government management” bahwa
melakukan reformasi manajemen pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik menjadi
lebih baik, dengan bertujuan untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas dan kinerja
pemerintahan serta memberdayakan masyarakat. Dalam konteks ini dilakukan adalah

10. bagaimana pendapatan pajak daerah fungsi secara umum pemerintah pada hakikatnya tidak
mendahulukan menghasilkan pendapatan, tetapi pelayanan kepada masyarakat untuk
mencapai kesejahteraan, karena disitulah multi palyers efec (feed back) dari sebuah pelayanan
yang dilakukan pemerintah daerah. Bahkan menurut Gunarjo (2011) pendapatan tersebut bisa
diputar untuk membiayai kegiatan birokrasi, atau bahkan dialokasikan untuk membantu
pembiayaan pelayanan publik yang lain serta membayar insentif bagi pihak-pihak yang
berprestasi. Oleh karena itu, aparat pemerintah daerah harus kreatif dalam mengembangkan
setiap potensi yang mereka miliki sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
(PAD). Artinya pemerintahan masa depan adalah sistem manajemen responsif sesuai dengan
tuntutan tugas-tugas baru (the newly tasks). Menurut Osborn dan Gaebler (2005)
mengemukakan bahwa :
Pergeseran kultural dari pemerintahan birokratik menuju pemerintahan wirausaha yang bersifat
kompetitif maupun berorientasi pelanggan. Kondisi ini ada dua konsep kunci dalam pendekatan New
Public Management (NPM) yaitu pasar dan manajemen. Pasar berarti persaingan, artinya dengan
persaingan perusahaan-perusahaan swasta didorong untuk terus menerus menemukan produk-produk
dan layanan-layanan yang lebih baik karena jika tidak, mereka tak akan bisa bertahan hidup. Sehingga
organisasi public harusnya ada bentuk persaingan dalam pelayanan dan bentuk produk yang inovatif
dan bersaing. Selain itu mengefektifkan biaya dan meningkatkan produktivitas.
Manajemen berarti merujuk kepada cara mengorganisir rencana-rencana, sumber daya
manusia, sarana-prasarana teknologi untuk pencapaian hasil tujuan yang diinginkan. Jadi,
asumsinya adalah manajemen merupakan sebauah cara professional untuk menangani
problem-problem organisasi dan problem alokasi sumber-sumber daya secara baik dan
optimal. Menurut Gasperzs (2011), yaitu manajemen kualitas berfokus pada perbaikan terus
menerus untuk memenuhi kepuasan pelanggan.
Dari perubahan sistem organisasi dahulunya organisasi pemerintahan daerah sifat
struktur organisasinya besar sehingga otonomi yang diberikan kurang mendorong daerah
untuk berkreaktifiitas. Secara umum kreatifitas dapat diartikan untuk membuat kombinasi
baru atau produk baru. Inovatif dalam berwirausaha berarti suatu proses untuk mengubah
peluang usaha menjadi gagasan baru yang dapat menghasilkan uang dan merupakan suatu
terobosan baru dan tercipta karena adanya kreativitas yang tinggi.
Bagi Provinsi Gorontalo sebagai mindset wirausaha bentuk reformasi kelembagaan
dahulunya Dinas Pendapatan Daerah masih berdiri sendiri, maka digabung dengan Biro
Keuangan, Biro Perlengkapan dan Badan Keuangan Daerah sehingga membentuk CFO (Chief
Financial Officer) Badan Keuangan yang tidak sesuai dengan PP No. 41 namun sesuai
dengan UU No. 17 tahun 2003 dan UU No. 1 tahun 2004 yaitu penggabungan Dispenda
dengan Biro Keuangan pada tahun 2004. Reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang
10

11. Pengelolaan Keuangan Daerah, pendidikan D3 Akuntansi dengan STAN, pendidikan S2
Keuangan daerah dengan UGM dan hasilnya pada tahun 2002 Staf hanya Mantan Guru dan
Mantan Bendahara tahun 2008 menjadi 110 Ajun Akuntan dan 105 orang S2 Keuangan
Daerah yang tersebar diseluruh Badan dan SKPD dilingkungan pemerintahan Provinsi
Gorontalo. Dengan pengembangan sumber daya manusia dengan harapan lebih mengarah
kepada kompentensi dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur. Menurut Muhammad
(2004) bahwa sasaran peningkatan kualitas lulusan disemua jenjang dan pemberian
kompetensi bagi para lulusan akan merupakan factor penentu bergeraknya kinerja aparatur
dan kinerja pelaku ekonomi.
Dari bentuk reformasi yang dilakukan masih terdapat Sumber Daya Manusia yang
tidak berhubungan dengan skill atau pendidikan terkait dengan tata cara perhitungan hasil
penerimaan pajak daerah. Menurut Moekiyat dalam Sedarmayanti (2010) bahwa
pengembangan adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang atau
yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah
kecakapan. Memang sumber daya yang tersedia lebih banyak bidang keahlian akuntansi
keuangan daerah, namun hal ini belum dapat menjamin bahwa dapat menghitung sektor
pendapatan dari sumber pajak daerah. Sehingga hal ini perlu diimbangi dengan pelatihan
khusus atau pembekalan teknis tentang tata cara perhitungan pajak daerah. Hal inilah yang
akan menunjang pelayanan kepada wajib pajak. Menurut Michael Harris dalam Winardi
(2008), kompetensi yaitu : "are underlying bodies of knowledge, abilities, experiences, and
other requirement nescessary to successfully perform the job ". Dari pengertian ini
pemerintahan wirausaha yang sukses pada umumnya ialah mereka yang memiliki kompetensi,
yaitu pemerintahan yang aparaturnya memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kualitas
individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai serta tingkah laku yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan/kegiatan. Dalam pemerintahan wirausaha tidak hanya memerlukan
pengetahuan tapi juga keterampilan. Mindset wirausaha kompetensi diartikan sebagai
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu (personality) yang langsung
berpengaruh pada kinerja.
Mohamad (2003) bahwa paradigma pelayanan publik berkembang dari pelayanan
yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang
berorientasi kepuasan pelanggan (customer-driven government). Sehingga disinilah
dibutuhkan kompetensi, skill seseorang aparatur lebih terukur, efektif dan outputnya jelas.
Namun hal ini tidak terlepas adanya kinerja yang tinggi dari aparatur sebagai pelayan publik.
Dalam konteks ini menurut Keban, 2004 yang dikutip Direktorat Aparatur Negara, Bappenas
11

12. (2006) perkembangan modernisasi sistem manajemen kinerja tidak semata dinilai dari sisi
personal atau pegawai saja, tetapi kinerja secara umum harus diartikan sebagai tingkat
pencapaian hasil atau degree of accomplishment. Pencapaian hasil dapat dinilai menurut
pelaku, yaitu hasil yang diraih individu (kinerja individu), oleh kelompok (kinerja kelompok),
oleh institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja
program/kebijakan). Sedangkan Rachman (2008) menyatakan reformasi pola
penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai
penyedia menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai
pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan
pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Oleh
karena itu, Winarno (2004) menjelaskan bahwa aparat pemerintah daerah harus kreatif dalam
mengembangkan setiap potensi yang mereka miliki sebagai usaha untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD ini dapat mereka peroleh melalui
pengelolaan perusahaan daerah secara efisien sehingga mampu menghasilkan keuntungan
yang besar, pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam, atau melalui pajak dan penarikan
investasi ke daerah sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi.
12
KESIMPULAN DAN SARAN
Penerapan prinsip pemerintahan berjiwa wirausaha yang dijalankan oleh Badan
Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo selama ini baik. Pemerintahan telah memposisikan
pengguna pelayanannya sebagai ‘pelanggan’ yang membeli atau membayar penggunaan
pelayanan yang disajikan oleh pemerintah. Sehingga terjadi peningkatan pendapatan asli
daerah (PAD) setiap tahunnya meskipun persentase pertumbuhannya masih terdapat
perberbedaan. Selain itu peningkatan baik dari segi SDM yang kaitannya dengan
pengembangan soft skill, fasilitas, dan kinerja, kegiatan-kegiatan yang dapat mendapatkan
sumber keuangan. Merubah mindset wirausaha dengan terobosan-terobasan baru dalam
mencari sumber-sumber pendapatan lain sehingga peningkatan PAD daerah dapat terwujud.
Meskipun dibatasi dengan Undang-Undang dan peraturan daerah tentang pajak daerah yang
hanya membatasi pada lima jenis pajak, akan tetapi dalam pengelolaannya berdampak pada
peningkatan PAD daerah berkat kreativitas dan inovasi Badan Keuangan Daerah.
Bagi pihak Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo pengimplementasian dari pada
konsep entrepreneur government khususnya penerapan prinsip pemerintahan berjiwa
wirausaha harus terus ditingkatkan serta dimonitor dan dievaluasi secara berkala, sehingga
dapat berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada masa akan datang.

13. Tahapan Deskripsi Lokasi Waktu
1. Berkas Wajib pajak yang akan melakukan pendaftaran
kenderaan baru maupun kenderaan lama memasukkan
berkas kenderaan sesuai dengan persyaratan yang telah
ditetapkan
2. Berkas yang dimasukkan oleh wajib pajak diteliti
kelengkapannya oleh petugas.
Berkas wajib pajak yang telah lengkap dimasukkan ke loket
pendaftaran untuk diproses.
Setelah dilakukan pendaftaran pada loket pendaftaran
selanjutnya berkas wajib pajak diserahkan ke bagian
penetapan untuk dilakukan penetapan oleh kolektor
Berkas yang telah ditetapkan nilai pajaknya, selanjutnya
wajib pajak melakukan pembayaran melaui kasir Samsat.
Berkas yang sudah dinyatakan lunas melalui kasir Samsat
diserahkan kepada wajib pajak.
13
UCAPAN TERIMA KASIH
Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekda Provinsi Gorontalo serta Kepala Badan
Keuangan Provinsi Gorontalo, Sekretaris Badan serta para Kabag, Subbid, yang telah bersedia
meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian ini dan seluruh pihak yang
telah memberi sumbangsih pemikirannya dan tak lupa Kepala Kesbangpol yang telah
memberi rekomendasi izin penelitian ini. Akhirnya ucapan terimakasih kepada rekan-rekan
yang berpartisipasi dalam pengolahan data sehingga penelitian dapat dilakukan sampai
dengan selesai.
Tabel 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pajak PKB-BBNKB Provinsi
Gorontalo
proses
Penelitian Berkas
Pendaftaran
Penetapan
Pembayaran
Penyerahan
Bagian
Informasi
Bagian
Pendaftaran
Bagian
Penetapan
Kasir
Bagian
Penyerahan
5 menit
5 menit
25 menit
10 menit
5 menit
Tabel 2a. Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2011
Tahun Jenis Pajak Target Pendapatan Realisasi
2008
22.753.096.000
2009
Pajak Kenderaan
29.350.472.100
2010
Bermotor
32.550.861.400
2011
32.478.606.599
23.788.620.300
29.094.352.800
37.695.619.718
42.153.606.599
2008
2009
2010
2011
Pajak BBN-KB
28.612.906.200
29.606.754.069
41.541.852.923
49.512.687.034
35.837.364.400
36.464.804.000
58.927.751.550
66.537.687.034

14. Tabel 2b. Pertumbuhan Pajak Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2011
14
Tahun Jenis
Pajak
Realisasi I II III IV Jumlah
2008
2009
2010
2011
Pajak
BB-KB
2.964.328.515
5.432.070.593
5.468.832.830
6.172.643.094
9.806.789.583
10.526.584.382
9.450.430.027
12.883.799.467
16.346.289.204
16.086.070.792
15.419.303.555
19.869.809.141
22.825.246.426
20.761.171.353
24.013.162.614
27.105.378.520
51.942.653.728
52.805.897.120
54.351.729.026
66.031.630.222
2008
2009
2010
2011
Pajak Air
Permukaan
23.096.210
24.885.000
17.549.155
5.775.600
42.165.360
42.216.060
17.549.155
7.511.045
74.214.300
65.348.260
43.337.610
18.912.845
103.196.660
97.577.830
88.762.760
59.553.425
242.672.530
230.027.150
167.198.680
91.752.915
2008
2009
2010
2011
Pendapatan
Lain-lain
yang Sah
1.424.631.663
3.795.277.296
1.668.677.300
2.528.184.075
5.393.330.910
6.989.108.199
4.123.956.715
4.362.515.420
8.101.398.323.43
10.492.840.272
6.358.730.077
9.252.794.391
12.369.876.127
15.198.490.959
10.131.947.922
11.259.550.748
27.289.237.023.43
36.475.716.726
22.283.312.014
27.403.044.634
Gambar 1. Alur Mekanisme Samsat Pelayanan Pendaftaran Baru Kenderaan
Bermotor
ALUR MEKANISME SAMSAT
PENDAFTARAN KENDERAAN BARU /
MUTASI MASUK / 5 TAHUN
MAX
60 menit

15. 15
DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Aparatur Negara, Bappenas. (2006). Manajemen Yang Berorientasi Pada
Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah (Suatu Profil). Jakarta: Diroktorat Aparatur
Negara, Bappenas.
Gaspersz, Vincent. (2011). Total Quality Management untuk Praktisi Bisnis dan Industri.
Cetakan Ke Tujuh revisi dan perluasan. Jakarta: Vinchristo Publication. Niaga
Swadaya.
Gunarjo, Nursodik. (2011). Reformasi Birokrasi, Syarat Mutlak Pembangunan Ekonomi.
Jurnal DIALOG Kebijakan Publik. (3) : 45-62.
Muhammad, Fadel. (2004). Gagasan dan Pemikiran Membangun Sulawesi. Cetakan
Pertama. Gorontalo: Kerjasama dengan Pusat Studi Penelitian dan Pengembangan
(Puslitbang) Gorontalo Post.
Muhammad, Fadel. (2007) Kapasitas Manajemen Kewirausahaan dan Kinerja Pemerintah
Daerah. Studi Kasus Provinsi Gorontalo. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
Mohamad, Ismail, (2003). Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PNS sebagai Abdi
Negara dan Abdi Masyarakat. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel
Optimalisasi Peran PNS pada Pelaksanaan Tugas Pokok sebagai Abdi Negara dan
Abdi Masyarakat, yang diselenggarakan oleh Unit KORPRI POLRI Pusat, Jakarta:
pada tanggal 23 Oktober 2003.
Niode, Idris. (2009). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Melalui
Entrpreneurial Government sebagai variabel intervening. (Tesis). Malang: Program
Pascasarjana Universitas Brawijaya.
Osborn, David dan Gaebler, Ted. (2005). Mewirausahakan Birokrasi. Mentransformasi
Semangat Wirausaha Kedalam Sektor Publik. Penerjemah : Abdul Rosyid; Seri
Manajemen Strategi No. 4. Jakarta: Penerbit PPM.
Rachman, Marjoni. (2008) Reformasi Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Model
Pelayanan Publik Yang Dapat Memenuhi Keinginan Masyarakat. Jurnal PREDIKSI
7(4) : 1-12.
Sedarmayanti, (2010). Pengembangan Kepribadian Pegawai. Bandung: Cetakan Kedua
Mandar Maju.
Sutopo, HB. 2002. Penelitian Kualitatif. UNS Press.
Winardi, (2008). Entrepreneur & Entrepreneurship. Edisi 1, Cetakan 3. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Winarno, Budi. (2004). Implementasi Konsep “Reinventing Government” Dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah. Surabaya: Makalah disampaikan dalam seminar
nasional dengan judul ‘Penataan Birokrasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”,
Ruang UPN “Veteran” . Jawa Timur Rabu, 14 Januari 2004.