Be & gg, asep muhamad perdiana, hapzi ali, good government corporate governan...Asep Muhamad Perdiana
Secara umum terdapat 5(lima) prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
Tahap Implementasi
Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi diperusahaan.
Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:
1. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upayasosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
2. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
3. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upayaupaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, danberbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benarbenar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...Antoni Butarbutar
BE & GG
Antoni Butarbutar
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Ethics and Business; Governance Ratings
Universitas Mercu Buana
2017
Implementasi Governance Rating di Indonesia
BE&GG, El Shaddai Sandhy, Hapzi, Ali, Philosopical Ethics and Business, Unive...El Shaddai Sandhy Pustap
Filsafat Etika berfokus menyelidiki nilai-nilai normatif tentang tingkah laku yang benar atau salah, serta mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Begitu pula dalam bisnis, etika hadir sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan lainnya.
Be & gg, asep muhamad perdiana, hapzi ali, good government corporate governan...Asep Muhamad Perdiana
Secara umum terdapat 5(lima) prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hakhak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.
Tahap Implementasi
Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi diperusahaan.
Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:
1. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upayasosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.
2. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
3. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upayaupaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, danberbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benarbenar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Governance Rating...Antoni Butarbutar
BE & GG
Antoni Butarbutar
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
Ethics and Business; Governance Ratings
Universitas Mercu Buana
2017
Implementasi Governance Rating di Indonesia
BE&GG, El Shaddai Sandhy, Hapzi, Ali, Philosopical Ethics and Business, Unive...El Shaddai Sandhy Pustap
Filsafat Etika berfokus menyelidiki nilai-nilai normatif tentang tingkah laku yang benar atau salah, serta mana yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Begitu pula dalam bisnis, etika hadir sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan lainnya.
Begg, heru eko septian, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, good corporate gove...heru septian
Issue of Good Corporate Governance becomes interesting discussion over the last several years. Along with the increased business competition at the global level, principles of Good Corporate Governance have to be applied by each business entity with the hope that the company's strategic objectives can be achieved effectively and efficiently. There are two things of great urgency emphasized in this concept: First, shareholders deserve to receive accurate, punctual and transparent information. And second, company is obliged to honestly and openly provide information regarding the company to all units of the company with aim to achieve good and efficient corporate governance.
Be dan gg tugas uas gcg_rame priyanto_55117120122Rame Priyanto
Materi memuat penjelasan singkat mengenai good governance dan contoh implementasinya di perusahaan dan di instansi pemerintahan dalam hal ini kementerian keuangan
Be&gg, basrizal, hapzi ali, philosophical ethics & business, universi...basrizal82
Etika Bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika yang umum
pada suatu wilayah perilaku manusi yang khusus yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Secara konkret teori etika sering difokuskan pada perbuatan baik dan buruk. Perbuatan baik adalah baik dari sudut moral, bukan darisudut teknis atau
sebagainya
Begg, heru eko septian, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, good corporate gove...heru septian
Issue of Good Corporate Governance becomes interesting discussion over the last several years. Along with the increased business competition at the global level, principles of Good Corporate Governance have to be applied by each business entity with the hope that the company's strategic objectives can be achieved effectively and efficiently. There are two things of great urgency emphasized in this concept: First, shareholders deserve to receive accurate, punctual and transparent information. And second, company is obliged to honestly and openly provide information regarding the company to all units of the company with aim to achieve good and efficient corporate governance.
Be dan gg tugas uas gcg_rame priyanto_55117120122Rame Priyanto
Materi memuat penjelasan singkat mengenai good governance dan contoh implementasinya di perusahaan dan di instansi pemerintahan dalam hal ini kementerian keuangan
Be&gg, basrizal, hapzi ali, philosophical ethics & business, universi...basrizal82
Etika Bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika yang umum
pada suatu wilayah perilaku manusi yang khusus yaitu kegiatan ekonomi dan bisnis. Secara konkret teori etika sering difokuskan pada perbuatan baik dan buruk. Perbuatan baik adalah baik dari sudut moral, bukan darisudut teknis atau
sebagainya
1. TUGAS PERTAMA
“PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK”
OLEH:
ENGGA LIFT IRWANTO
NIM: 2220842001
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022
2.
3.
4.
5.
6. Soal
Setelah membaca keempat artikel diatas, kemudia
n buatlah simpulan pemahaman anda tentang
paradigma Adm Publik dan kemukakan pendapat
anda apakah paradigma tersebut digunakan
sebagai dasar berfikir dalam pengelolaan
pemerintah kita?
8. Simpulan dari ketiga artikel
Paradigma dapat dikatakan sebagai suatu cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai
tertentu, dan berisikan teori, konsep, asumsi, metodologi atau cara pendekatan yang dapat
dipergunakan sebagai suatu instrumen analisis untuk menanggapi suatu permasalahan, baik
dalam kaitan pengembangan ilmu maupun upaya pemecahan permasalahan praktis. Melalui
pemahaman ini maka cukup tepat apabila kajian tentang persepsi dan retrospeksi administrasi
publik ini menggunakan paradigma sebagai pendekatan analisis, mengingat bahwa tujuan
utama kajian ini adalah mengamati cara pandang para ahli terhadap permasalahan dan solusi
bidang administrasi publik sesuai dinamika perkembangannya.
Dalam dinamika perkembangan bidang ilmu administrasi publik telah muncul sejumlah
paradigma yang menggambarkan berbagai perubahan dan perbedaan dalam tujuan, teori, dan
metodologi serta nilai-nilai yang mendasari. Berikut akan dijelaskan beberapa paradigma
tersebut yang dapat dilihat dibawah ini.
9. 1. Konsepsi Paradigma Nicholas Henry
Nicholas Henry merumuskan lima paradigma berdasarkan pada focus
kepentingannya dan locus dimana secara institusional administrasi
dipraktekkan, yaitu :
• Dikotomi politik dan administrasi (1900- 1926).
• Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937).
• Administrasi Negara sebagai ilmu politik (1950-1970).
• Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi ( 1954-1970).
• Administrasi Negara sebagai administrasi negara (1970).
10. 2. Konsepsi Paradigma George Frederickson
George Frederickson merumuskan enam model paradigma
administrasi publik yang duraikan dari sudut teori, dalam arti
pengetahuan yang positif atau yang punya dasar empiris. Kelima
model tersebut adalah:
• Paradigma Birokrasi klasik
• Paradigma Birokrasi neo-klasik
• Paradigma Kelembagaan
• Paradigma hubungan kemanusiaan
• Paradigma pilihan public
• Paradigma administrasi negara baru
11. 3. Konsepsi Paradigma Mustopadidjaja
Mustopadidjaja, mencoba merumuskan empat paradigma yang lebih
merupakan teori dasar atau dasar-dasar bangunan teori yang
mengungkapkan konsep-konsep pokok, khususnya yang terdapat dalam
paradigma-paradigma yang dirumuskan Henry dan Frederickson
tersebut di atas. Keempat paradigma tersebut adalah:
• Paradigma Struktural-Fungsional
• Paradigma Perilaku
• Paradigma Sistemik
• Paradigma Kajian Kebijakan Publik
12. Pergeseran paradigma dalam ilmu pengetahuan tentu memiliki dasar yang
kuat. Pergeseran (Perubahan) paradigma merupakan suatu ilmu yang
dipahami sebagai perkembangan ilmu sehingga perubahan paradigma
tersebut memberikan gambaran betapa dinamisnya ilmu dan terus
berkembang sesuai dengan zamannya. Pergeseran ini dapat terjadi karena
adanya ketidakpuasan yang dirasakan akibat dari paradigma yang dijalankan
dengan bahasa lain bahwa perubahan paradigma ini diawali adanya
kegagalan dalam mengelola negara sehingga muncul paradigma baru
sebagai antitesa paradigma sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan
harapan terutama dalam meberikan pelayan kepada masyarakat
(public service) dalam rangka mencapai kesejahteran masyarakat
(social welfare).
13. Dalam beberapa literatur, Pergeseran (Perubahan) paradigm dalam ilmu
administrasi publik dapat dilihat dalam beberapa fase seperti:
Old Publik Administration (OPA) disebut sebagai Administrasi Publik
Klasik/ Tradisional, New Publik Administrasi Publik (NPA) disebut
juga Administrasi Publik Baru, New Publik Management (NPM)
disebut juga Paradigma Reinventing Government, New Publik Service
(NPS), Good Governance (GG), dan Sound Governance (SG).
14. Kemukakan pendapat anda apakah paradigma
tersebut digunakan sebagai dasar berfikir dalam
pengelolaan pemerintah kita?
16. Ya, Salah satu contohnya adalah paradigma Good Governance (GG)
digunakan sebagai dasar berfikir dalam pengelolaan BUMN yang
mengarahkan pada peningkatan daya saing, pengembangan usaha dan
penciptaan peluang-peluang baru melalui manajemen yang dinamis profesi
onal untuk dapat berkompetisidalam memasuki era globalisasi saat ini,
disamping itu juga keleluasaan perusahaan menjadi hal penting dalam
upaya mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dalam kerangka inilah,
upaya implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMN
merupakan kata kunci dan langkah yang rasional. Praktik - praktik yang
kurang terpuji akibat belum adanya standar etika bisnis dapat membuat
situasi ekonomi semakin memburuk. Oleh karena itu, praktik-praktik bisnis
dengan standar etika dan transparansi, independensi, akuntabilitas,
responsibilitas dan fairness serta profesionalisme dalam pengelolaan
perusahaan perlu terus didorong agar perkembangan BUMN senantiasa
diikuti dengan perangkat praktik-praktik GCG yang memadai.
17. Penerapan good corporate governance pada suatu BUMN dapat dilihat dari
prinsip-prinsip penerapan praktek GCG itu sendiri. Di Indonesia saat ini atur
an main mengenai GCG pada BUMN diatur dalam Keputusan Menteri
Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor
: PER-09/MBU/2012. Pengaturan mengenai GCG sendiri bukan merupakan
hal yang baru, sebelumnya pengaturan tentang GCG sudah pernah ada dan
diupayakan ke arah ini, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Meneg
Pendayagunaan BUMN No. 23 Tahun 1998 yang mewajibkan transparansi
di kalangan manajemen BUMN. Selanjutnya, disusul dengan keluarnya Surat
Keputusan Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG
pada BUMN. Dengan demikian, prinsip penerapan GCG pada BUMN yang
sudah dicanangkan dalam keputusan menteri tersebut harus dapat diarahkan
pada pengelolaan BUMN yang lebih kompetitif.
18. Tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN dapat dilihat dalam Pasal 4 Keputusan
Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, yaitu untuk:
I. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik
secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
II. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
III. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang undangan,serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial
BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar
BUMN;
IV. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
V. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.