SlideShare a Scribd company logo
KONSEP 
NEW PUBLIC MANAGEMENT
Latar Belakang dan Perkembangan (1) 
• Organisasi sektor publik sering digambarkan 
tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah 
kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. 
• Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada 
organisasi – organisasi sektor publik tersebut 
kemudian menimbulkan gerakan untuk 
melakukan reformasi manajemen sektor publik. 
• Salah satu gerakan reformasi sektor publik 
adalah munculnya konsep New Public 
Management atau NPM. 
2
• Pada perkembangannya, pendekatan manajerial 
modern tersebut memiliki banyak sebutan, 
misalnya : managerialism, ‘ new public 
management, ‘ ‘ Market-based public 
administration, ‘ ‘ post bureaucratic paradigm, ‘ 
dan ‘ entrepreneurial government.’ 
• Istilah yang kemudian banyak dipakai untuk menyebut 
model manajemen publik modern tersebut adalah 
New Public Management . Istilah New Public 
Management dan Managerialism sering saling 
menggantikan, namun istilah New Public Management 
lah yang kemudian banyak dipakai. 
3 
Latar Belakang dan Perkembangan (2)
Latar Belakang dan Perkembangan (3) 
Berbagai nama untuk menyebut pendekatan manaje-men 
modern di sektor publik tersebut pada dasarnya 
bermuara pada pandangan umum yang sama yaitu: 
1. Perubahan model manajemen publik tersebut 
menunjukkan adanya pergeseran besar model 
administrasi publik tradisional menuju sistem 
manajemen publik modern yang memberikan 
perhatian yang lebih besar terhadap pencapaian 
kinerja dan akuntabilitas manajer publik 
4
Latar Belakang dan Perkembangan (4) 
2. Menunjukkan adanya keinginan untuk bergerak meninggalkan 
model birokrasi klasik menuju model organisasi modern yang 
lebih fleksibel. 
3. Perlunya dibuat tujuan organisasi yang jelas dan tujuan 
personal. 
4. Staf senior tampaknya secara politis lebih berkomitmen 
terhadap pemerintah saat itu daripada bersikap netral atau non 
partisan. 
5. Fungsi pemerintah lebih banyak berhadapan dengan pasar, 
misalnya tender, yang oleh Osborne dan Gaebler (1992) disebut 
“catalyticgovernment: steering rather than rowing.” 
6. Terdapat kecenderungan untuk mengurangi fungsi pemerintah 
melalui privatisasi dan bentuk lain dari pengadopsian 
mekanisme pasar di sektor publik (Hughes, 1998 : 52 – 53) 
5
KONSEP DAN TEORI 
NEW PUBLIC MANAGEMENT (1) 
• NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan 
bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik 
dibandingkan dengan praktik manajemen sektor sektor publik. 
• Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu 
diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang 
diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, 
seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetensi tender 
(Compulsory Competitive Tendering-CCT) dan privatisasi 
perusahaan-perusahaan publik 
• Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadinya 
perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem 
manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkhis 
menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan 
lebih mengakomodasi pasar. 
6
KONSEP DAN TEORI 
NEW PUBLIC MANAGEMENT (2) 
• Penerapan konsep NPM dapat dipandang 
sebagai suatu bentuk modernisasi atau 
reformasi manajemen dan administrasi 
publik, depolitisasi kekuasaan, atau 
desentralisasi wewenang yang mendorong 
demokrasi. 
• Perubahan tersebut juga telah mengubah 
peran pemerintah terutama dalam 
hubungan antara pemerintah dengan 
masyarakat. (Hughes, 1998) 
7
KONSEP DAN TEORI 
NEW PUBLIC MANAGEMENT (3) 
• Berbagai penerapan NPM di seluruh dunia 
bervariasi, namun mempunyai tujuan yang sama 
sebagai upaya pemerintah untuk melakukan 
reinventing government dalam restrukturisasi, dan 
pembaharuan sistem birokrasi 
• Agar mampu memperbaiki efisiensi dan efektivitas 
sektor publik, meningkatkan daya respon lembaga 
publik terhadap klien dan pelanggannya, 
mengurangi pengeluaran publik, dan memperbaiki 
akuntabilitas manajerial. 
8
KONSEP DAN TEORI 
NEW PUBLIC MANAGEMENT (4) 
• Demikian halnya dalam pemilihan instrumen kebijakannya 
pun juga hampir sama, yaitu : 
– komersialisasi, korporatisasi, dan privatisasi; 
– desentralisasi (devolved management) ; 
– pergeseran dari pengendalian in put (in put control) 
menjadi pengukuran out put dan outcome; 
– spesifikasi kinerja yang lebih ketat; 
– dan meluasnya penggunaan mekanisme kontrak. 
• Hal tersebut memberikan gambaran megenai NPM yang 
telah mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor 
publik secara komprehensif di hampir seluruh dunia. 
9
MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK 
• Konsep NPM dengan cepat mampu menggeser pen-dekatan 
administrasi publik tradisional. Kebutuhan 
terhadap manajerialisme dalam organisasi sektor publik 
adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar 
agar sektor publik menghasilkan produk (barang/jasa) yang 
memiliki kualitas lebih baik atau minimal sama sama 
dengan yang dihasilkan sektor swasta. 
• Jika sektor publik masih terpaku pada pendekatan 
administrasi, maka sektor publik akan gagal menjawab 
tantangan tersebut. Oleh karena itu, organisasi sektor 
publik perlu mengadopsi prinsip-prinsip manajerialisme. 
10
MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK 
Allison (1982) mengidentifikasi terdapat tiga fungsi manaje-men yang 
secara umum berlaku di sektor publik maupun swasta, yaitu : 
1. Fungsi strategi, meliputi : 
a. Penetapan tujuan dan prioritas organisasi 
b. Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan 
2. Fungsi Manajemen komponen internal, meliputi : 
a. Pengorganisasian dan penyusunan staf 
b. Pengarahan dan manajemen sumber daya manusia 
c. Pengendalian kinerja 
3. Fungsi Manajemen konstituen eksternal, meliputi : 
a. Hubungan dengan unit eksternal organisasi 
b. Hubungan dengan organisasi lain 
c. Hubungan dengan pers dan publik 
11
MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK 
• Salah satu fungsi penting yang membedakan pen-dekatan 
manajemen publik dengan administrasi pu-blik 
adalah fungsi strategi. 
• Dalam pendekatan manajerialisme, fungsi strategik, 
seperti perumusan strategi , perencanaan strategik, 
dan pembuatan program merupakan hal yang harus 
dilakukan oleh manajer publik. 
12
MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK 
• Namun dalam pendekatan administrasi publik konsepsi 
strategi tidak menjadi perhatian utama. Fokus 
utamanya adalah pemenuhan prosedur dan peraturan, 
serta pelaksa-naan instruksi atasan. 
• Administrasi publik berorientasi pada pemenuhan 
tujuan jangka pendek, yaitu kelancaran tugas sehari-hari. 
Semen-tara, manajerialisme lebih berorientasi 
jangka panjang, tidak sekedar terselesaikannya tugas-tugas 
jangka pendek, akan tetapi pencapaian tujuan, 
visi, dan misi organisasi yang bersifat jangka panjang. 
13
MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK 
• Pendekatan administrasi hanya berorientasi pada manajemen 
internal, seperti mengorganisasikan biro-biro, merekrut 
pegawai, melatih dan promosi pegawai, serta hal-hal lain yang 
terkait dengan aspek sistem kepegawaian. Sementara itu, 
perhatian terhadap pengendalian kinerja lemah. 
• Manajerialisme bukan hanya menekankan pada 
pengorganisaisan dan sistem kepegawaian, namun juga 
pengendalian kinerja, bai kinerja organisasi maupun kinerja 
individual. 
• Stewart & Ranson (1988) mengidentifikasi beberapa perbedaan 
mendasar antara manajemen generik untuk sektor swasta 
dengan sektor publik yang lebih berorientasi pada pelayanan 
publik. Perbedaan ditunjukkan pada tabel di bawah ini : 
14
Generic Management VS Public Service Orientation 
(PSO) 
Model Sektor Swasta : Model Sektor Publik : 
Pilihan individual dalam pasar Pilihan kolektif dalam pemerintahan 
Permintaan & harga Kebutuhan sumber daya 
Tertutup Keterbukaan untuk publik 
Keadilan pasar (equity of market) Keadilan kebutuhan (equity of need) 
Mencari kepuasan pasar (pelanggan) Mencari keadilan (justice) 
Pelanggan adalah raja Masyarakat adalah penguasa tertinggi 
Persaingan sebagai instrumen pasar Tindakan kolektif sebagai instrumen 
pemerintahan 
Sumber : Stewart & Ranson (1988) 
15
Krakteristik NPM Menurut Christoper Hood 
(1991 : 4 – 5) 
a. Manajemen profesional di sektor publik 
b. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja 
c. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian 
output dan Out come 
d. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik 
e. Menciptakan persaingan di sektor publik 
f. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke 
dalam sektor publik 
g. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang 
lebih besar dalam menggunakan sumber daya 
16
Konsep Manajerialisme 
Michael Barzeley (1992) 
a. Pergeseran dari kepentingan publik menjadi fokus 
pada hasil dan citizen’s value 
b. Pergeseran dari efisiensi menjadi fokus pada kualitas 
dan value (efektivitas) 
c. Pergeseran dari administrasi menjadi produksi 
pelayanan 
d. Pergeseran dari ketaatan pada aturan (norma) ke 
fokus pada pengendalian 
e. Pergeseran dari penentuan fungsi, otoritas dan 
struktur menjadi fokus pada misi, pelayanan 
pelanggan, dan outcomes 
17
Konsep Manajerialisme Michael Barzeley (1992) 
f. Pergeseran dari pertimbangan biaya menjadi fokus pada 
pemberian nilai (value) 
g. Pergeseran dari memaksakan tanggung jawab menjadi 
membangun tanggung jawab 
h. Pergeseran dari mengikuti aturan dan prosedur menjadi 
berfokus pada pemahaman dan penerapan norma, 
identifikasi dan penyelesaian masalah, serta perbaikan proses 
secara berkelanjutan 
i. Pergeseran dari pemenuhan sistem administratif menjadi 
fokus pada pelayanan dan pengendalian, memperluas pilihan 
publik, mendorong tindakan kolektif, pemberian insentif, 
pengukuran dan analisis hasil kinerja serta pemberian 
feedback. 
18
SELESAI

More Related Content

What's hot

Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
Sujatmiko Wibowo
 
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Dadang Solihin
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Magdalena Palma Renia
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
Sujatmiko Wibowo
 
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
Ginandjar Kartasasmita
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Dr. Zar Rdj
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiGrahat Nagara
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privat
Ariee Moeslim
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Mahyuni Bjm
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Dadang Solihin
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
Sujatmiko Wibowo
 
Pergeseran paradigma pelayanan publik
Pergeseran paradigma pelayanan publikPergeseran paradigma pelayanan publik
Pergeseran paradigma pelayanan publik
radit_bekti
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Sujatmiko Wibowo
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Dadang Solihin
 
Penganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran Berbasis KinerjaPenganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran Berbasis Kinerja
Deady Rizky Yunanto
 
Pengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance IndexPengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance Index
Dadang Solihin
 
Barang publik dan klasifikasi barang
Barang publik dan klasifikasi barangBarang publik dan klasifikasi barang
Barang publik dan klasifikasi barang
Basuki Rahmat
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPT. waluh bajarang
 

What's hot (20)

Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...
 
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi PemerintahMata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan judul Investasi Pemerintah
 
anggaran pemerintah
anggaran pemerintahanggaran pemerintah
anggaran pemerintah
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
TANTANGAN ADMINISTRASI PUBLIK MEMASUKI ABAD 21
 
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjmPenyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan Deregulasi
 
Barang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privatBarang publik dan barang privat
Barang publik dan barang privat
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Pergeseran paradigma pelayanan publik
Pergeseran paradigma pelayanan publikPergeseran paradigma pelayanan publik
Pergeseran paradigma pelayanan publik
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi PemerintahanPersamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
 
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure FrameworkKerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah MTEF: Medium Term Expenditure Framework
 
Penganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran Berbasis KinerjaPenganggaran Berbasis Kinerja
Penganggaran Berbasis Kinerja
 
Pengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance IndexPengukuran Good Governance Index
Pengukuran Good Governance Index
 
Barang publik dan klasifikasi barang
Barang publik dan klasifikasi barangBarang publik dan klasifikasi barang
Barang publik dan klasifikasi barang
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerahPenerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
 

Similar to 01 a-konsep-new-public-management-maksi-2013

ASP-MNCU-2-2022202322.pptx
ASP-MNCU-2-2022202322.pptxASP-MNCU-2-2022202322.pptx
ASP-MNCU-2-2022202322.pptx
wahyususilo13
 
30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf
30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf
30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf
rinichris
 
Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)DIP IPDN Angkatan 3
 
Management publik
Management publikManagement publik
Management publikRissa Vilia
 
Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasi
Lutfianah Lail
 
Reading Report Public Management And Administration
Reading Report Public Management And AdministrationReading Report Public Management And Administration
Reading Report Public Management And Administration
fathir fajar sidiq
 
Pemberdayaan penggunaan pelayanan publik
Pemberdayaan penggunaan pelayanan publikPemberdayaan penggunaan pelayanan publik
Pemberdayaan penggunaan pelayanan publik
Dian Herdiana
 
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIKFASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
Masayu Juwita
 
Materi manajemen kinerja sektor publik.docx
Materi manajemen kinerja sektor publik.docxMateri manajemen kinerja sektor publik.docx
Materi manajemen kinerja sektor publik.docx
WulanSriRahayu1
 
Nurul faizah sintesis model tata pemerintahan
Nurul faizah sintesis model tata pemerintahanNurul faizah sintesis model tata pemerintahan
Nurul faizah sintesis model tata pemerintahan
nurul faizah
 
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)
Seta Wicaksana
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikDalias D' Copsis
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
pikipardede1
 
Teori manajemen publik
Teori manajemen publikTeori manajemen publik
Teori manajemen publik
Ever Dethan
 
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptxMANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
BinaMarga13
 
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Tri Widodo W. UTOMO
 
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxKuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
renijuliati
 
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENMewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Transmission Music Group
 

Similar to 01 a-konsep-new-public-management-maksi-2013 (20)

ASP-MNCU-2-2022202322.pptx
ASP-MNCU-2-2022202322.pptxASP-MNCU-2-2022202322.pptx
ASP-MNCU-2-2022202322.pptx
 
30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf
30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf
30-Article Text-99-1-10-20210427.pdf
 
Reinventing Government
Reinventing GovernmentReinventing Government
Reinventing Government
 
Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)Reinventing government (prof aries)
Reinventing government (prof aries)
 
Management publik
Management publikManagement publik
Management publik
 
Reformasi administrasi
Reformasi administrasiReformasi administrasi
Reformasi administrasi
 
Reading Report Public Management And Administration
Reading Report Public Management And AdministrationReading Report Public Management And Administration
Reading Report Public Management And Administration
 
Pemberdayaan penggunaan pelayanan publik
Pemberdayaan penggunaan pelayanan publikPemberdayaan penggunaan pelayanan publik
Pemberdayaan penggunaan pelayanan publik
 
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIKFASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
FASE DALAM ADMINISTRASI PUBLIK
 
Materi manajemen kinerja sektor publik.docx
Materi manajemen kinerja sektor publik.docxMateri manajemen kinerja sektor publik.docx
Materi manajemen kinerja sektor publik.docx
 
Nurul faizah sintesis model tata pemerintahan
Nurul faizah sintesis model tata pemerintahanNurul faizah sintesis model tata pemerintahan
Nurul faizah sintesis model tata pemerintahan
 
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)
Memahami Organisasi dan Desain Organisasi-Organisasi Publik (Bagian 3)
 
Reformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publikReformasi administrasi publik
Reformasi administrasi publik
 
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptxreformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
reformasiadministrasipublik-140412035003-phpapp02.pptx
 
Teori manajemen publik
Teori manajemen publikTeori manajemen publik
Teori manajemen publik
 
TUGAS PERTAMA.pptx
TUGAS PERTAMA.pptxTUGAS PERTAMA.pptx
TUGAS PERTAMA.pptx
 
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptxMANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK.pptx
 
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemerintah Daerah Berbasis Manajem...
 
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptxKuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
Kuliah-2-Perkembangan_Administrasi_Publik.pptx
 
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMENMewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
Mewirausahakan Birokrasi - REINVENTING GOVERNMEN
 

More from 1205811

Perangkat lunak ( software)
Perangkat lunak    ( software)Perangkat lunak    ( software)
Perangkat lunak ( software)1205811
 
Perangkat lunak ( software)
Perangkat lunak    ( software)Perangkat lunak    ( software)
Perangkat lunak ( software)1205811
 
Perangkat lunak ( software)
Perangkat lunak    ( software)Perangkat lunak    ( software)
Perangkat lunak ( software)1205811
 
Perangkat lunak ( software)
Perangkat lunak    ( software)Perangkat lunak    ( software)
Perangkat lunak ( software)1205811
 
Mahasiswa dan kegiatannya dibidang robotic
Mahasiswa dan kegiatannya dibidang roboticMahasiswa dan kegiatannya dibidang robotic
Mahasiswa dan kegiatannya dibidang robotic1205811
 
Perangkat keras komputer
Perangkat keras komputerPerangkat keras komputer
Perangkat keras komputer1205811
 
Perangkat keras komputer pp
Perangkat keras komputer ppPerangkat keras komputer pp
Perangkat keras komputer pp1205811
 
Perangkat keras komputer /hardware
Perangkat keras komputer /hardwarePerangkat keras komputer /hardware
Perangkat keras komputer /hardware1205811
 

More from 1205811 (8)

Perangkat lunak ( software)
Perangkat lunak    ( software)Perangkat lunak    ( software)
Perangkat lunak ( software)
 
Perangkat lunak ( software)
Perangkat lunak    ( software)Perangkat lunak    ( software)
Perangkat lunak ( software)
 
Perangkat lunak ( software)
Perangkat lunak    ( software)Perangkat lunak    ( software)
Perangkat lunak ( software)
 
Perangkat lunak ( software)
Perangkat lunak    ( software)Perangkat lunak    ( software)
Perangkat lunak ( software)
 
Mahasiswa dan kegiatannya dibidang robotic
Mahasiswa dan kegiatannya dibidang roboticMahasiswa dan kegiatannya dibidang robotic
Mahasiswa dan kegiatannya dibidang robotic
 
Perangkat keras komputer
Perangkat keras komputerPerangkat keras komputer
Perangkat keras komputer
 
Perangkat keras komputer pp
Perangkat keras komputer ppPerangkat keras komputer pp
Perangkat keras komputer pp
 
Perangkat keras komputer /hardware
Perangkat keras komputer /hardwarePerangkat keras komputer /hardware
Perangkat keras komputer /hardware
 

01 a-konsep-new-public-management-maksi-2013

  • 1. KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT
  • 2. Latar Belakang dan Perkembangan (1) • Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. • Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi – organisasi sektor publik tersebut kemudian menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. • Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya konsep New Public Management atau NPM. 2
  • 3. • Pada perkembangannya, pendekatan manajerial modern tersebut memiliki banyak sebutan, misalnya : managerialism, ‘ new public management, ‘ ‘ Market-based public administration, ‘ ‘ post bureaucratic paradigm, ‘ dan ‘ entrepreneurial government.’ • Istilah yang kemudian banyak dipakai untuk menyebut model manajemen publik modern tersebut adalah New Public Management . Istilah New Public Management dan Managerialism sering saling menggantikan, namun istilah New Public Management lah yang kemudian banyak dipakai. 3 Latar Belakang dan Perkembangan (2)
  • 4. Latar Belakang dan Perkembangan (3) Berbagai nama untuk menyebut pendekatan manaje-men modern di sektor publik tersebut pada dasarnya bermuara pada pandangan umum yang sama yaitu: 1. Perubahan model manajemen publik tersebut menunjukkan adanya pergeseran besar model administrasi publik tradisional menuju sistem manajemen publik modern yang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas manajer publik 4
  • 5. Latar Belakang dan Perkembangan (4) 2. Menunjukkan adanya keinginan untuk bergerak meninggalkan model birokrasi klasik menuju model organisasi modern yang lebih fleksibel. 3. Perlunya dibuat tujuan organisasi yang jelas dan tujuan personal. 4. Staf senior tampaknya secara politis lebih berkomitmen terhadap pemerintah saat itu daripada bersikap netral atau non partisan. 5. Fungsi pemerintah lebih banyak berhadapan dengan pasar, misalnya tender, yang oleh Osborne dan Gaebler (1992) disebut “catalyticgovernment: steering rather than rowing.” 6. Terdapat kecenderungan untuk mengurangi fungsi pemerintah melalui privatisasi dan bentuk lain dari pengadopsian mekanisme pasar di sektor publik (Hughes, 1998 : 52 – 53) 5
  • 6. KONSEP DAN TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT (1) • NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen sektor sektor publik. • Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetensi tender (Compulsory Competitive Tendering-CCT) dan privatisasi perusahaan-perusahaan publik • Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadinya perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkhis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. 6
  • 7. KONSEP DAN TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT (2) • Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. • Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. (Hughes, 1998) 7
  • 8. KONSEP DAN TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT (3) • Berbagai penerapan NPM di seluruh dunia bervariasi, namun mempunyai tujuan yang sama sebagai upaya pemerintah untuk melakukan reinventing government dalam restrukturisasi, dan pembaharuan sistem birokrasi • Agar mampu memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik, meningkatkan daya respon lembaga publik terhadap klien dan pelanggannya, mengurangi pengeluaran publik, dan memperbaiki akuntabilitas manajerial. 8
  • 9. KONSEP DAN TEORI NEW PUBLIC MANAGEMENT (4) • Demikian halnya dalam pemilihan instrumen kebijakannya pun juga hampir sama, yaitu : – komersialisasi, korporatisasi, dan privatisasi; – desentralisasi (devolved management) ; – pergeseran dari pengendalian in put (in put control) menjadi pengukuran out put dan outcome; – spesifikasi kinerja yang lebih ketat; – dan meluasnya penggunaan mekanisme kontrak. • Hal tersebut memberikan gambaran megenai NPM yang telah mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif di hampir seluruh dunia. 9
  • 10. MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK • Konsep NPM dengan cepat mampu menggeser pen-dekatan administrasi publik tradisional. Kebutuhan terhadap manajerialisme dalam organisasi sektor publik adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar agar sektor publik menghasilkan produk (barang/jasa) yang memiliki kualitas lebih baik atau minimal sama sama dengan yang dihasilkan sektor swasta. • Jika sektor publik masih terpaku pada pendekatan administrasi, maka sektor publik akan gagal menjawab tantangan tersebut. Oleh karena itu, organisasi sektor publik perlu mengadopsi prinsip-prinsip manajerialisme. 10
  • 11. MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK Allison (1982) mengidentifikasi terdapat tiga fungsi manaje-men yang secara umum berlaku di sektor publik maupun swasta, yaitu : 1. Fungsi strategi, meliputi : a. Penetapan tujuan dan prioritas organisasi b. Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan 2. Fungsi Manajemen komponen internal, meliputi : a. Pengorganisasian dan penyusunan staf b. Pengarahan dan manajemen sumber daya manusia c. Pengendalian kinerja 3. Fungsi Manajemen konstituen eksternal, meliputi : a. Hubungan dengan unit eksternal organisasi b. Hubungan dengan organisasi lain c. Hubungan dengan pers dan publik 11
  • 12. MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK • Salah satu fungsi penting yang membedakan pen-dekatan manajemen publik dengan administrasi pu-blik adalah fungsi strategi. • Dalam pendekatan manajerialisme, fungsi strategik, seperti perumusan strategi , perencanaan strategik, dan pembuatan program merupakan hal yang harus dilakukan oleh manajer publik. 12
  • 13. MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK • Namun dalam pendekatan administrasi publik konsepsi strategi tidak menjadi perhatian utama. Fokus utamanya adalah pemenuhan prosedur dan peraturan, serta pelaksa-naan instruksi atasan. • Administrasi publik berorientasi pada pemenuhan tujuan jangka pendek, yaitu kelancaran tugas sehari-hari. Semen-tara, manajerialisme lebih berorientasi jangka panjang, tidak sekedar terselesaikannya tugas-tugas jangka pendek, akan tetapi pencapaian tujuan, visi, dan misi organisasi yang bersifat jangka panjang. 13
  • 14. MANAJEMEN PUBLIK VS ADMINISTRASI PUBLIK • Pendekatan administrasi hanya berorientasi pada manajemen internal, seperti mengorganisasikan biro-biro, merekrut pegawai, melatih dan promosi pegawai, serta hal-hal lain yang terkait dengan aspek sistem kepegawaian. Sementara itu, perhatian terhadap pengendalian kinerja lemah. • Manajerialisme bukan hanya menekankan pada pengorganisaisan dan sistem kepegawaian, namun juga pengendalian kinerja, bai kinerja organisasi maupun kinerja individual. • Stewart & Ranson (1988) mengidentifikasi beberapa perbedaan mendasar antara manajemen generik untuk sektor swasta dengan sektor publik yang lebih berorientasi pada pelayanan publik. Perbedaan ditunjukkan pada tabel di bawah ini : 14
  • 15. Generic Management VS Public Service Orientation (PSO) Model Sektor Swasta : Model Sektor Publik : Pilihan individual dalam pasar Pilihan kolektif dalam pemerintahan Permintaan & harga Kebutuhan sumber daya Tertutup Keterbukaan untuk publik Keadilan pasar (equity of market) Keadilan kebutuhan (equity of need) Mencari kepuasan pasar (pelanggan) Mencari keadilan (justice) Pelanggan adalah raja Masyarakat adalah penguasa tertinggi Persaingan sebagai instrumen pasar Tindakan kolektif sebagai instrumen pemerintahan Sumber : Stewart & Ranson (1988) 15
  • 16. Krakteristik NPM Menurut Christoper Hood (1991 : 4 – 5) a. Manajemen profesional di sektor publik b. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja c. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan Out come d. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik e. Menciptakan persaingan di sektor publik f. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik g. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya 16
  • 17. Konsep Manajerialisme Michael Barzeley (1992) a. Pergeseran dari kepentingan publik menjadi fokus pada hasil dan citizen’s value b. Pergeseran dari efisiensi menjadi fokus pada kualitas dan value (efektivitas) c. Pergeseran dari administrasi menjadi produksi pelayanan d. Pergeseran dari ketaatan pada aturan (norma) ke fokus pada pengendalian e. Pergeseran dari penentuan fungsi, otoritas dan struktur menjadi fokus pada misi, pelayanan pelanggan, dan outcomes 17
  • 18. Konsep Manajerialisme Michael Barzeley (1992) f. Pergeseran dari pertimbangan biaya menjadi fokus pada pemberian nilai (value) g. Pergeseran dari memaksakan tanggung jawab menjadi membangun tanggung jawab h. Pergeseran dari mengikuti aturan dan prosedur menjadi berfokus pada pemahaman dan penerapan norma, identifikasi dan penyelesaian masalah, serta perbaikan proses secara berkelanjutan i. Pergeseran dari pemenuhan sistem administratif menjadi fokus pada pelayanan dan pengendalian, memperluas pilihan publik, mendorong tindakan kolektif, pemberian insentif, pengukuran dan analisis hasil kinerja serta pemberian feedback. 18