Dokumen monitoring kebijakan ICT (Information and Communication Technology) ini disusun oleh Yayasan SatuDunia untuk memudahkan publik terlibat dalam memonitoring arah kebijakan ICT di Indonesia. Keterlibatan publik secara aktif dalam memonitoring kebijakan ICT menjadi penting agar hak-hak publik tidak disingkirkan dalam produk kebijakan ICT.
Dokumen monitoring kebijakan ICT periode Maret-April 2015 SatuDunia adalah edisi khusus, karena biasanya dokumen monitoring kebijakan dikeluarkan dalam periode 3 bulan sekali. Edisi khusus ini sengaja dibuat untuk memonitor kebijakan ICT terkait dengan pemblokiran situs di internet.
Bangkitnya rejim blokir di dunia maya (internet) harus dicegah sedini mungkin, karena berpotensi menghilangkan hak warga negara atas informasi, pengetahuan dan berekspresi. Atas dasar itulah edisi spesial ini dibuat.
Dokumen ini mencoba memonitor wacana yang berkembang di media massa terkait isu pemblokiran situs internet. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi semacam amunisi dalam memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam melakukan advokasi dan kampanye terkait kebijakan internet di Indonesia.
Dokumen ini tentu masih jauh dari sempurna. Diharapkan masukan dari semua pihak untuk memberikan masukan dan kritik guna penyempurnaan dokumen ini.
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)ICT Watch
Dokumentasi #LiveStreaming Rilis Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet https://www.youtube.com/watch?v=Hv161zrCMuo
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar).
I. LATAR BELAKANG 1
II. KOMITMEN GLOBAL SEBAGAI PEDOMAN DASAR 3
A. Landasan Hukum Dan Kebijakan 5
B. Mekanisme Pelaporan 7
C. Perhatian Utama Dalam Skala Nasional 11
D. Program Pendidikan Dan Kesadaran Masyarakat 12
III. ANAK DAN AKTIVITAS DI DUNIA MAYA 13
A. Aktivitas Anak Online Di Indonesia 16
B. Perangkat Yang Digunakan Saat Berinternet 17
C. Motivasi Menggunakan Internet Dan Aktivitas Online 17
IV. KONTEN YANG MENYALAHGUNAKAN ANAK 19
A. Definisi 19
B. Naungan Hukum 22
C. Kajian Regional 23
D. Ketersediaan Alat Dan Instrumen Untuk Investigasi 25
E. Pelatihan Penggunaan Alat Dan Membangun Awareness
(Terhadap Konten Yang Menyalahgunakan Anak) 27
F. Format/Prosedur Pelaporan 29
G. Strategi (Termasuk Hukum) Berkaitan Dengan
Pengurangan Konten Yang Menyalahgunakan Anak 30
V. DAFTAR PRIORITAS NASIONAL DALAM HAL PERLINDUNGAN
ANAK DI RANAH MAYA 34
A. Peta Komprehensif Kebijakan Yang Sudah Tersedia Terkait
Perlindungan Anak Di Ranah Maya 34
B. Fokus Utama Perlindungan Anak Di Ranah Maya Dalam
Skala Nasional 36
C. Program Dan Aktivitas Pemberdayaan Dan
Pendidikan Publik 36
D. Usulan Alur Mekanisme Pelaporan Yang Spesifik 38
E. Pemberdayaan Anak
Pengekangan Kebebasan Ekspresi Online di Asia TenggaraDamar Juniarto
Dipresentasikan dalam acara "Membincang Demokrasi dan HAM di Asia" yang diselenggarakan oleh Asia Democracy Network, INFID dan Human Rights Working Group Indonesia, 29 Juni 2018.
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataICT Watch
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi.
Kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetICT Watch
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet. Isu mengenai pentingnya perlindungan hak atas privasi di Indonesia mulai menguat seiring dengan makin meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang, yang berbuntut pada aksi penipuan, kian menguatkan wacana perihal urgensi penguatan perlindungan hak atas privasi.
Privasi dan Keamanan Internet
Kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)ICT Watch
Dokumentasi #LiveStreaming Rilis Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet https://www.youtube.com/watch?v=Hv161zrCMuo
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar).
I. LATAR BELAKANG 1
II. KOMITMEN GLOBAL SEBAGAI PEDOMAN DASAR 3
A. Landasan Hukum Dan Kebijakan 5
B. Mekanisme Pelaporan 7
C. Perhatian Utama Dalam Skala Nasional 11
D. Program Pendidikan Dan Kesadaran Masyarakat 12
III. ANAK DAN AKTIVITAS DI DUNIA MAYA 13
A. Aktivitas Anak Online Di Indonesia 16
B. Perangkat Yang Digunakan Saat Berinternet 17
C. Motivasi Menggunakan Internet Dan Aktivitas Online 17
IV. KONTEN YANG MENYALAHGUNAKAN ANAK 19
A. Definisi 19
B. Naungan Hukum 22
C. Kajian Regional 23
D. Ketersediaan Alat Dan Instrumen Untuk Investigasi 25
E. Pelatihan Penggunaan Alat Dan Membangun Awareness
(Terhadap Konten Yang Menyalahgunakan Anak) 27
F. Format/Prosedur Pelaporan 29
G. Strategi (Termasuk Hukum) Berkaitan Dengan
Pengurangan Konten Yang Menyalahgunakan Anak 30
V. DAFTAR PRIORITAS NASIONAL DALAM HAL PERLINDUNGAN
ANAK DI RANAH MAYA 34
A. Peta Komprehensif Kebijakan Yang Sudah Tersedia Terkait
Perlindungan Anak Di Ranah Maya 34
B. Fokus Utama Perlindungan Anak Di Ranah Maya Dalam
Skala Nasional 36
C. Program Dan Aktivitas Pemberdayaan Dan
Pendidikan Publik 36
D. Usulan Alur Mekanisme Pelaporan Yang Spesifik 38
E. Pemberdayaan Anak
Pengekangan Kebebasan Ekspresi Online di Asia TenggaraDamar Juniarto
Dipresentasikan dalam acara "Membincang Demokrasi dan HAM di Asia" yang diselenggarakan oleh Asia Democracy Network, INFID dan Human Rights Working Group Indonesia, 29 Juni 2018.
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataICT Watch
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi.
Kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetICT Watch
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet. Isu mengenai pentingnya perlindungan hak atas privasi di Indonesia mulai menguat seiring dengan makin meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang, yang berbuntut pada aksi penipuan, kian menguatkan wacana perihal urgensi penguatan perlindungan hak atas privasi.
Privasi dan Keamanan Internet
Kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITEICT Watch
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE. Silakan baca juga artikel "Jangan Mau Dibohongi Pake UU ITE!" http://internetsehat.id/2016/12/jangan-mau-dibohongi-pake-uu-ite/
Analisis Jaringan Pasukan Siber di IndonesiaIsmail Fahmi
Analisis Jaringan Pasukan Siber di Indonesia (Kolam Hoax dan Hate Speech) Studi Kasus: Pilpres 2014, Pilkada, Penangkapan MCA, dan Analisis Facebook Page “MCA” vs “Seword”
Analisis Jaringan Pasukan Siber di IndonesiaIsmail Fahmi
Cambridge Analytica
Evolusi Pasukan Siber di Indonesia dari Tahun 2014 sd 2018
Menelusuri Jejak MCA
Penangkapan anggota MCA
MCA vs (veteran) Jasmev dari Pilkada ke Pilkada
Analisis Facebook Page: “United MCA” vs “Seword Fans Club”
Kesimpulan
Keamanan Siber dan Demokrasi: Hacking, Leaking, and DoxingIsmail Fahmi
Misi untuk menyerang pribadi sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di ranah digital.
Metode yang paling sering digunakan untuk misi ini adalah:
Doxing, yaitu mencari informasi private tentang seseorang, lalu dibuka di kanal media sosial atau media online, dengan tujuan yang jahat untuk menyerang orang tersebut. Informasinya bisa benar, namun jika dibuka di Internet akan merugikan korban.
Disinformasi, yaitu membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang seseorang dengan tujuan untuk meneror atau membangun opini negatif publik terhadap korban.
Peretasan (biasanya bukan oleh buzzer), yaitu mendapatkan akses terhadap akun media sosial korban, dengan tujuan untuk meneror, membungkam korban, mengirim pesan melalui akun korban, atau mengetahui informasi private yang dimiliki korban lalu kadang membukanya di Internet.
RAS (Report as Spam), yaitu ramai-ramai melaporkan sebuah akun agar disuspend oleh platform.
Untuk serangan dengan konten yang mengandung disinformasi, biasanya dilakukan menggunakan akun bot atau anonim, dengan tujuan tidak bisa dilacak atau dikenai hukuman. Setelah pesan mulai viral, postingan asli dihapus, lalu bot atau akun anonim tersebut ditutup atau diganti namanya.
Literasi digital resika - etika dalam ruang digitalResika Arthana
Materi membahas terkait aspek-aspek literasi digital yang harus diperhatikan saat ini. Materi ini dibawakan pada cara literasi digital yag digelar oleh Kominfo dan Siber Kreasi
Modul Pelatihan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Online bagi Organisasi Perl...literasi digital
Modul Pelatihan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Online bagi Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas bisa menjadi acuan dalam mencegah dan menangani masalah kejahatan seksual anak online. Modul ini juga bisa dipergunakan oleh tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagai acuan dalam mengembangkan pelatihan-pelatihan di desa untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual online.
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITEICT Watch
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE. Silakan baca juga artikel "Jangan Mau Dibohongi Pake UU ITE!" http://internetsehat.id/2016/12/jangan-mau-dibohongi-pake-uu-ite/
Analisis Jaringan Pasukan Siber di IndonesiaIsmail Fahmi
Analisis Jaringan Pasukan Siber di Indonesia (Kolam Hoax dan Hate Speech) Studi Kasus: Pilpres 2014, Pilkada, Penangkapan MCA, dan Analisis Facebook Page “MCA” vs “Seword”
Analisis Jaringan Pasukan Siber di IndonesiaIsmail Fahmi
Cambridge Analytica
Evolusi Pasukan Siber di Indonesia dari Tahun 2014 sd 2018
Menelusuri Jejak MCA
Penangkapan anggota MCA
MCA vs (veteran) Jasmev dari Pilkada ke Pilkada
Analisis Facebook Page: “United MCA” vs “Seword Fans Club”
Kesimpulan
Keamanan Siber dan Demokrasi: Hacking, Leaking, and DoxingIsmail Fahmi
Misi untuk menyerang pribadi sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di ranah digital.
Metode yang paling sering digunakan untuk misi ini adalah:
Doxing, yaitu mencari informasi private tentang seseorang, lalu dibuka di kanal media sosial atau media online, dengan tujuan yang jahat untuk menyerang orang tersebut. Informasinya bisa benar, namun jika dibuka di Internet akan merugikan korban.
Disinformasi, yaitu membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang seseorang dengan tujuan untuk meneror atau membangun opini negatif publik terhadap korban.
Peretasan (biasanya bukan oleh buzzer), yaitu mendapatkan akses terhadap akun media sosial korban, dengan tujuan untuk meneror, membungkam korban, mengirim pesan melalui akun korban, atau mengetahui informasi private yang dimiliki korban lalu kadang membukanya di Internet.
RAS (Report as Spam), yaitu ramai-ramai melaporkan sebuah akun agar disuspend oleh platform.
Untuk serangan dengan konten yang mengandung disinformasi, biasanya dilakukan menggunakan akun bot atau anonim, dengan tujuan tidak bisa dilacak atau dikenai hukuman. Setelah pesan mulai viral, postingan asli dihapus, lalu bot atau akun anonim tersebut ditutup atau diganti namanya.
Literasi digital resika - etika dalam ruang digitalResika Arthana
Materi membahas terkait aspek-aspek literasi digital yang harus diperhatikan saat ini. Materi ini dibawakan pada cara literasi digital yag digelar oleh Kominfo dan Siber Kreasi
Modul Pelatihan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Online bagi Organisasi Perl...literasi digital
Modul Pelatihan Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Online bagi Organisasi Perlindungan Anak dan Komunitas bisa menjadi acuan dalam mencegah dan menangani masalah kejahatan seksual anak online. Modul ini juga bisa dipergunakan oleh tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagai acuan dalam mengembangkan pelatihan-pelatihan di desa untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual online.
Materi presentasi Firdaus Cahyadi di pelatihan menulis bagi aktivis untuk isu perubahan iklim.
Jika anda atau lembaga anda menginginkan narasumber untuk pelatihan menulis artikel bisa menghungi via email di firdaus_c(at)yahoo.com atau firdaus.cahyadi(at)gmail.com
Perdagangan bebas ternyata berdampak pada kebebasan di internet. Materi ini disampaikan dalam sebuah diskusi publik di Universitas Sam Ratulangi Manado
Materi presentasi firdaus cahyadi dalam pelatihan advokasi media. Bila anda atau lembaga anda membutuhkan nara sumber untuk pelatihan advokasi media atau menulis silahkan hubungi Firdaus Cahyadi via email di firdaus_c(at)yahoo.com atau firdaus.cahyadi(at)gmail.com
Pemblokiran dan Penapisan yang Sah. (Materi diambil dari buku ELSAM yang berjudul "Internet untuk Semua" yang selengkapnya dapat diunduh di http://elsam.or.id/2014/10/internet-untuk-semua/)
Situasi kerentanan kebebasan berekspresi termasuk jurnalis dalam konteks digitalDamar Juniarto
Dalam konteks digital, kerja-kerja jurnalis menghadapi sejumlah tantangan baru yang menambah kerentanan. Presentasi ini mengungkap apa saja situasi terkini yang dihadapi jurnalis dan media di Indonesia.
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...ICT Watch - Indonesia
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2018 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance). Situs: igf.id. E-mail: contact [at] igf.id. Pengunggah: donnybu.id
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...ICT Watch - Indonesia
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012 - Bahasa Indonesia (tata kelola internet / internet governance). Situs: igf.id. E-mail: contact [at] igf.id. Pengunggah: donnybu.id
Masukan ict watch pd FGD Tayangan bermuatan SARA dan Terorisme, 21 september ...ICT Watch
Menyikapi perkembangan terkini terkait sebagaimana didiskusikan pada FGD yang diselenggarakan Kominfo tentang pembahasan tayangan video bermuatan SARA dan Terorisme, ICT Watch memberikan masukan resmi secara tertulis, sebagaimana yang bisa dibaca pada file ini.
Masalah privacy dan freedom of speech kaitanya dengan etika dan hukumRahmat Inggi
Perkembangan dunia menuju dunia tanpa batas (borderless world) telah banyak merubah berbagai aspek kehidupan. Proses ini menggerakkan perdagangan bebas antara benua, perpindahan manusia, barang dan modal yang semakin leluasa, serta pemakaiaan sumber daya-sumber daya di seluruh dunia menuju efisiensi yang lebih tinggi. Salah satu penyebab hal ini adalah kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin memudahkan manusia. Teknologi informasi telah menawarkan berbagai macam kemudahan seperti kecepatan akses data dan informasi, pemecahan masalah serta otomatisasi pekerjaan dan sebagainya. Penggunaan secara intensisif maupun ekstensif atas computer, internet, telepon seluler dan ATM telah mengatasi batasan ruang dan waktu. Menjadi sebuah fenomena dramatis yang disebut dengan digitalisasi.
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikLBH Masyarakat
Indonesia, beberapa waktu yang lalu telah mengesahkan
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Kehadiran undang-undang ini tentu layak mendapat apresiasi positif karena menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk hak atas informasi, sekalipun dalam beberapa hal, undang-undang ini memiliki keterbatasan.
Buku saku ini disusun sebagai upaya untuk mengenalkan undang-undang yang baru tersebut kepada Pendamping masyarakat dan aktivis Ornop. Diharapkan setelah membaca buku saku ini dapat memperoleh pemahaman yang mendasar mengenai undang-undang tersebut, sehingga dapat menggunakannya ketika diperlukan
terutama dalam kerja-kerja mendampingi masyarakat.
Serangan Digital yang Terjadi di IndonesiaDamar Juniarto
Dipresentasikan dalam diskusi daring "Serangan Siber di Indonesia: Apa yang Perlu Diketahui?" yang diselenggarakan program magister Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 29 Juli 2020.
Rembug Nasional: Pelanggaran Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di InternetIsmail Fahmi
Media sosial memungkinkan siapapun bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas. Sifat anonimitas di media sosial memungkinkan penggunaan buzzer dan bots dalam penyampaian pesan.
Akibatnya, suara asli netizen bisa dibenturkan dengan narasi hasil komputasi bot yang didukung oleh ”opinion engineering” dari buzzer anonim. Dan jika narasi tersebut dibuat untuk menyerang seseorang, atau membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi, biasanya sulit untuk menangkapnya.
Apakah yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau kepolisian untuk menindak atau mecegahnya?
Indonesia adalah negara hukum, sehingga yang bisa dilakukan adalah menegakkan hukum yang sudah ada. Jika tindakan doxing, disinformasi, dan peretasan itu merugikan dan mengancam seseorang, maka pemerintah melalui kepolisian harus mengusut dan menindaknya dengan profesional dan tegas.
Selain untuk penindakan, penegakan hukum tersebut juga untuk membangun efek jera agar ke depan kejahatan digital ini bisa dicegah.
Apa yang bisa dilakukan oleh platform?
Platform media sosial seperti Twitter yang sering digunakan oleh buzzer, harus semakin aktif mendeteksi dan menutup akun-akun bot dan anonim yang melakukan spamming dan distorsi informasi.
Pembuatan akun bot dan anonim harus semakin dipersulit.
Menjelang pelaksanaan perundingan perdagangan bebas Indonesia - EU CEPA, masyarakat sipil Indonesia menggelar acara Asia Europe People's Forum (AEPF). Salah satu rangkaian acara itu adalah workshop mengenai isu-isu yang terkait dengan perdagangan bebas.
Workshop digelar di kampus Universitas Indonesia, Salemba. Banyak Hal yang dibahas, salah satunya mengenai digital trade (perdagangan secara digital). Pada workshop digital trade tersebut SatuDunia diminta menjadi narasumber terkait dengan hak-hak warga dalam digital trade.
SatuDunia mempresentasikan perihal pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia untuk memastikan terjaminnya hak warga dalam ekonomi digital. SatuDunia menekankan bahwa hak atas informasi warga terhadap teks perdagangan bebas, yang salah satunya mengatur persoalan ekonomi digital, harus dipenuhi.
Bukan hanya itu, SatuDunia juga menyorot tentang hak warga atas pembangunan yang harus dipenuhi terkait dengan infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Khususnya warga yang berada di Indonesia Timur. SatuDunia juga menyorot hak atas perlindungan data pribadi yang harus dipenuhi pemerintah seiring dengan masuknya ekonomi digital di Indonesia.
Selengkapnya bahan presentasi dapat diundung di sini.
Digital right dan free trade_ firdaus cahyadiSatuDunia
Perdagangan bebas (free trade), bukan hanya persoalan ekonomi. Di dalamnya ada persoalan hak asasi manusia (HAM). Dalam pengaturan digital economy dalam free trade, persoalan HAM itu jelas terlihat. Dari keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi hingga pemblokiran konten di internet atas nama perlindungan hak cipta.
Notulensi diskusi TPP dan Digital Right SatuDunia dan IGJSatuDunia
Jakarta, 30 Juni 2016. Pada Selasa, 28 Juni 2016, SatuDunia bekerjasama dengan IGJ (Indonesia for Global Justice) menggelar diskusi "Dampak TPP terhadap Keterbukaan Informasi dan Pengetahuan di Internet". Notulensinya dapat diunduh di bawah ini.
Apa itu TPP? Dan apa pula kaitannya dengan Netizen dan Blogger? TPP singkatan dari Trans Pasific Partnership. Sebuah perjanjian perdagangan bebas yang disponsori oleh Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo, saat berkunjung ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu memberikan sinyal untuk menandatangani perjanjian itu. Lantas, apa kaitannya dengan netizen dan blogger?
Berikut notulensi hasil diskusi yang digelar SatuDunia dan IGJ di Jakarta.
Kajian gerakan masyarakat sipil di media periode januari april 2015SatuDunia
Salah satu mandat SatuDunia adalah memperkuat gerakan masyarakat sipil melalui informasi, komunikasi dan teknologi. Terkait dengan mandat tersebut itulah SatuDunia mencoba membuat kajian mengenai gerakan masyarakat sipil di media massa pada periode Januari-April 2015.
Kajian ini adalah dokumen kajian perdana yang dikeluarkan oleh SatuDunia. Dokumen kajian ini dibuat untuk mengisi kekosongan kajian terkait gerakan masyarakat sipil di Indonesia.
Kajian ini dilakukan dengan memotret gerakan masyarakat sipil yang terekam di media online. Setelah itu hasilnya dikaji dan dikombinasikan dengan informasi dari berbagai sumber.
Tentu dokumen kajian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, SatuDunia sangat berharap kritik dan masukannya untuk terus menyempurnakan dokumen kajian ini pada periode kedepannya.
Frequently Asked Questions (FAQ) atau pertanyaan yang sering muncul dalam Knowledge Management (KM) untuk OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) ini adalah beberapa pertanyaan yang sering dimuncul saat pelatihan, workshop dan diskusi terkait dengan KM di kalangan aktivis OMS. Jawaban dari pertanyaan ini diambil dari modul KM untuk OMS oleh Idaman Andarmosoko .
FAQ ini disusun untuk memudahkan pemahaman aktivis OMS terhadap KM. Harapannya, KM dengan mudah dipahami oleh aktivis OMS dan kemudian diimplementasikan di organisasinya.
FAQ ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu besar harapan SatuDunia untuk mendapatkan masukan terhadap FAQ.
Komentar para penandatangan petisi pt kai 14 sept 2012SatuDunia
Komentar para penandatangan petisi kepada PT. KAI untuk batalkan kenaikat tarif KRL Commuter Line pada Oktober 2012. Semoga ada pihak dari pemerintah dan PT.KAI yang baca
Komentar para penandatangan petisi pt kai 14 sept 2012
Monitoring kebijakan ict melawan dominasi wacana rejim blokir di internet edisi khusus
1. P a g e | 1
Monitoring Kebijakan ICT Periode Maret-Mei 2015 (Edisi Khusus)
Melawan Dominasi Wacana Rejim Blokir
di Internet
Oleh:
Firdaus Cahyadi
Yayasan SatuDunia
2. P a g e | 2
I. Tentang Dokumen ini
Dokumen monitoring kebijakan ICT (Information and Communication
Technology) ini disusun oleh Yayasan SatuDunia untuk memudahkan publik terlibat
dalam memonitoring arah kebijakan ICT di Indonesia. Keterlibatan publik secara aktif
dalam memonitoring kebijakan ICT menjadi penting agar hak-hak publik tidak
disingkirkan dalam produk kebijakan ICT.
Dokumen monitoring kebijakan ICT periode Maret-April 2015 SatuDunia adalah
edisi khusus, karena biasanya dokumen monitoring kebijakan dikeluarkan dalam
periode 3 bulan sekali. Edisi khusus ini sengaja dibuat untuk memonitor kebijakan ICT
terkait dengan pemblokiran situs di internet.
Bangkitnya rejim blokir di dunia maya (internet) harus dicegah sedini mungkin,
karena berpotensi menghilangkan hak warga negara atas informasi, pengetahuan dan
berekspresi. Atas dasar itulah edisi spesial ini dibuat.
Dokumen ini mencoba memonitor wacana yang berkembang di media massa
terkait isu pemblokiran situs internet. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi semacam
amunisi dalam memperkuat Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam melakukan
advokasi dan kampanye terkait kebijakan internet di Indonesia.
Dokumen ini tentu masih jauh dari sempurna. Diharapkan masukan dari semua
pihak untuk memberikan masukan dan kritik guna penyempurnaan dokumen ini.
Hormat kami
Firdaus Cahyadi
Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia
3. P a g e | 3
II. Pengaturan Pemblokiran Situs di Internet
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa arah baru
dalam relasi produsen dan konsumen informasi. Berkembang TIK menghapus
sekat kaku antara produsen dan konsumen informasi.
Dengan perkembangan TIK, seseorang bisa sekaligus menjadi produsen dan
konsumen informasi dalam waktu yang bersamaan. Banjir informasi pun terjadi,
dari informasi sampah hingga yang bermanfaat. Bukan hanya itu penyebaran
berbagai ideologi pun terjadi dengan begitu masif. Dari ideologi paling kiri hingga
ideologi paling kanan.
Dari situlah kemudian masalah muncul. Kebebasan di internet telah kebablasan,
kata sebagian orang. Indikasinya menurut mereka, adalah menyebarnya konten
yang berisi ideologi terlarang (dari kiri hingga kanan), pornografi, pelanggaran
hak cipta dsb. Dari sinilah muncul ide untuk melakukan ‘penertiban’ terhadap
konten internet. Penertiban itu bisa berisi filtering hingga pemblokiran konten.
Di UU ITE memang diatur mengenai konten-konten yang dianggap terlarang.
Pasal 28 Ayat 2 UU ITE misalnya menyebutkan bahwa, perbuatan yang dilarang
dalam dunia siber salah satunya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
atas suku, agama, ras, dan antargolongan.
Namun di UU ITE tersebut tidak secara jelas mengatur prosedur pemblokiran.
Apakah misalnya, harus melalui proses pengadilan terlebih dulu atau sekadar
rekomendasi atau laporan dari masyarakat.
Menurut aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dari Elsam Wahyudi Djafar, terdapat
dua undang-undang yang secara eksplisit memberikan wewenang pemblokiran
terhadap konten internet. Pertama, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang
4. P a g e | 4
Pornografi, khusus untuk konten-konten yang mengandung muatan pornografi.
Kedua, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khusus untuk konten yang
dinilai melanggar hak cipta (HKI). Bedanya, UU Pornografi sama sekali tidak
mengatur mengenai prosedur, sementara UU Hak Cipta menyaratkan prosesnya
harus seizin pengadilan.
Sementara di luar itu, muncul Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 19
Tahun 2014 tentang Penanganan Situs-Situs Internet Bermuatan Negatif, yang
saat ini tengah dalam proses pengujian di Mahkamah Agung.
Ketiadaan aturan yang detail dan jelas mengenai prosedur pemblokiran di tingkat
Undang-Undang (kecuali tentang hak cipta) memunculkan kekuatiran lahirnya
rejim blokir (sensor) di dunia maya (internet). Ketiadaan aturan yang jelas
membuat pemerintah cenderung sewenang-wenang dalam melakukan
pemblokiran situs internet.
III. Pertarungan Wacana Pemblokiran Situs Internet
Pada Maret-April 2015, publik dikejutkan dengan adanya pemblokiran situs-situs
yang dinilai menyebarkan paham radikal di internet. Dalam monitoring kebijakan
ICT edisi khusus ini, SatuDunia mencoba melihat pertarungan wacana tersebut.
Sumber media yang dianalisis: KOMPAS Catak, Beritasatu.com, CNN Indonesia,
Hukum Online, Metronews.com, Republika.co.id, Tempo.co, tribunnews,
vivanews, gressnews, antaranews, detik.com. Analisis media dilakukan pada
media tersebut di atas yang dipublikasikan pada periode 30 Maret s/d 19 April
2015
5. P a g e | 5
Berikut gambaran skematik dari analisis media tersebut.
Keterangan Gambar:
⃝ Menggambarkan pihak yang memproduksi wacana
Menggambarkan wacana yang diproduksi
Garis Merah menunjukkan ketidaksetujuan salah satu pihak dengan wacana dari pihak lain
Garis Hijau menunjukkan kesetujuan salah satu pihak dengan wacana dari pihak lain.
Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa aktor yang memproduksi wacana terkait
pemblokiran situs di internet sangat beragam. Dari pakar IT (Onno Purbo), aktivis
NGOs, organisasi wartawan, ormas keagamaan (Forum Ulama Bangkalan, NU,
Muhammadiyah), pemerintah (Kementerian Komunikasi dan
Informatika/Kominfo, Kementrian Politik dan Keamanan, Wakil Presiden), Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Anggota DPR. Pertanyaannya adalah
apakah ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap kebijakan internet di
Indonesia telah begitu kuat di kalangan masyarakat, NGOs, Ormas, DPR dan
pemerintah?
6. P a g e | 6
Jawabannya ternyata tidak. Kepedulian para pihak untuk memproduksi wacana
terkait pemblokiran situs di internet lebih dikarenakan, ‘korban’ dari
pemblokiran itu adalah situs-situs yang diklaim memiliki konten dakwah Islam.
Sementara pada waktu yang hampir bersamaan Kementrian Kominfo juga akan
memblokir situs-situs terkait Mavrodi Mondial Moneybox atau yang di Indonesia
dikenal dengan istilah Manusia Membantu Manusia (MMM), tidak muncul
wacana yang begitu ramai seperti saat beberapa situs yang diklaim memiliki
konten dakwah Islam diblokir.
Hal yang sama juga terjadi ketika Kementerian Kominfo memblokir situs-situs lain
sebelumnya. Beberapa situs yang pernah mengalami pemblokiran sebelumnya
itu misalnya, situs International Gay Lesbian Human Rights Commission
(IGLHRC.org), Our Voice (ourvoice.or.id), Vimeo, Youtube, MySpace, Multiply,
Rapidshare, dan Metacafe. Pada saat itu, tidak ada reaksi yang keras seperti saat
situs-situs yang diklaim memiliki konten dakwah Islam diblokir. Padahal dasar
hukum pemblokiran situs internet yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo
sama, yaitu Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 19 Tahun 2014.
Dasar hukum dari pemblokiran situs internet itulah yang dipertanyakan oleh
kalangan aktivis NGOs dan organisasi wartawan (AJI). Para aktivis tersebut
memproduksi wacana bahwa dasar hukum dari pemblokiran lemah, karena
Permen Kominfo 19/2014 sedang diuji materi. Selain itu, prosedur pemblokiran
juga tidak diatur secara spesifik di Undang Undang (UU), kecuali di UU Hak Cipta
yang baru.
Aktivis NGOs, Organisasi wartawan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
memproduksi wacana bahwa pemblokiran harus terlebih dahulu melalui proses
pengadilan. Lebih jauh lagi, aktivis NGOs dan organisasi wartawan mendesak
dimasukkannya persoalan pemblokiran situs internet ini dalam pembahasan
revisi UU ITE. Mereka mendesak agar muncul lembaga independen yang diatur
UU untuk mengawasi konten-konten di situs internet yang dianggap terlarang.
7. P a g e | 7
Namun, nampaknya wacana pemblokiran harus melalui proses pengadilan dan
juga pengaturannya secara detail di tingkat UU, seperti di UU ITE, tidak
mendapatkan sambutan dari para elite politik kita, baik itu pemerintah maupun
DPR.
Para elite politik di pemerintahan dan DPR lebih memproduksi wacana pro-
kontra pemblokiran tersebut. Pihak yang kontra pemblokiran situs-situs yang
diklaim memiliki konten dakwah Islam datang dari anggota DPR dari partai politik
oposisi (PAN dan PKS). Sementara pihak yang pro datang dari anggota DPR yang
partai politiknya mendukung pemerintah (PKB dan Hanura).
Anggota DPR yang kontra terhadap pemblokiran memperhalus penolakannya
dengan wacana bahwa pemerintah harus melakukan kajian terlelih dahulu
sebelum melakukan pemblokiran. Wacana itu juga diamini oleh Wakil Presiden
Jusuf Kalla. Berbeda dengan para aktivis NGOs dan Organisasi Wartawan yang
menolak pemblokiran, para elite politik yang menolak pemblokiran sama sekali
tidak mempermasalahkan persoalan dasar hukum dari pemblokiran itu sendiri.
Para anggota DPR yang pro pemblokiran, memproduksi wacana bahwa
pemblokiran situs internet yang mengkalaim memiliki konten dakwah Islam itu
dilakukan terkait pencegahan terhadap meluasnya ajaran radikal. Dan jika
dibiarkan itu akan membahayakan bangsa dan negara. Sama seperti elite politik
yang kontra pemblokiran, mereka tidak mempersoalkan bagaimana dasar hukum
dari pemblokiran situs internet itu sendiri.
Ormas-ormas keagaman, selain PBNU, pun memproduksi wacana yang sama.
Mereka hanya fokus pada pro-kontra pemblokiran situs-situs internet yang
mengklaim memiliki konten dakwah Islam. Sama seperti wacana yang diproduksi
elite politik, mereka tidak mempersoalkan dasar hukum dari pemblokiran itu
sendiri. Dalam konteks ini, PBNU lebih progresif karena mereka melalui wakil
ketua umumnya memproduksi wacana bahwa pengaturan pemblokiran harus
melalui UU.
8. P a g e | 8
Sementara, dalam kasus pemblokiran kali ini, Kementerian Kominfo nampak
menghadapi tekanan, baik dari masyarakat, wakil presiden dan sebagian anggota
DPR. Untuk menghindari tekanan itu Kementerian Kominfo pun membentuk
forum yang berisi para pakar lintas sektor yang akan dimintai rekomendasi
terkait situs yang akan diblokir. Wacana ini juga diamini oleh pihak Kementerian
Koordinator Politik dan Keamanan. Namun, Kementerian Kominfo juga tidak
mempersoalkan dasar hukum dari pemblokiran itu sendiri. Bahkan mereka juga
tidak memproduksi wacana bahwa pengaturan pemblokiran akan diatur secara
detail dalam revisi UU ITE.
IV. Pekerjaan Rumah: Melawan Dominasi Wacana Rejim Blokir di Internet
Dari wacana yang muncul di media massa terkait dengan pemblokiran situs di
internet itu, nampaknya rejim blokir di dunia maya benar-benar sudah lahir di
Indonesia. Dan rejim itu akan semakin menguat kedepannya.
Penguatan Rajim Blokir itu nampak dari wacana para elite politik yang tidak
menyambut wacana dari aktivis NGOs, Organsiasi Wartawan dan PBNU yang
mendorong pengaturan pemblokiran diatur dalam UU atau dimasukkan dalam
revisi UU ITE. Bahkan para elite politik tidak menyambut wacana bahwa
pemblokiran situs internet harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu.
Melawan dominasi wacana Rejim Blokir ini adalah salah satu pekerjaan berat
bagi para pihak yang ingin merawat kebebasan di internet. Perlu cara-cara baru
untuk mengarusutamakan wacana pengaturan pemblokiran situs internet yang
sejalan dengan hak asasi manusia. Sebuah pekerjaan rumah yang berat, namun
bukan tidak mungkin untuk dilakukan.