Misi untuk menyerang pribadi sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di ranah digital. Metode yang paling sering digunakan untuk misi ini adalah: Doxing, yaitu mencari informasi private tentang seseorang, lalu dibuka di kanal media sosial atau media online, dengan tujuan yang jahat untuk menyerang orang tersebut. Informasinya bisa benar, namun jika dibuka di Internet akan merugikan korban. Disinformasi, yaitu membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang seseorang dengan tujuan untuk meneror atau membangun opini negatif publik terhadap korban. Peretasan (biasanya bukan oleh buzzer), yaitu mendapatkan akses terhadap akun media sosial korban, dengan tujuan untuk meneror, membungkam korban, mengirim pesan melalui akun korban, atau mengetahui informasi private yang dimiliki korban lalu kadang membukanya di Internet. RAS (Report as Spam), yaitu ramai-ramai melaporkan sebuah akun agar disuspend oleh platform. Untuk serangan dengan konten yang mengandung disinformasi, biasanya dilakukan menggunakan akun bot atau anonim, dengan tujuan tidak bisa dilacak atau dikenai hukuman. Setelah pesan mulai viral, postingan asli dihapus, lalu bot atau akun anonim tersebut ditutup atau diganti namanya.

1. KEAMANAN SIBER
DAN DEMOKRASI
HACKING, LEAKING, AND DOXING?
Ismail Fahmi, Ph.D.
Director Media Kernels Indonesia (Drone Emprit)
Lecturer at the University of Islam Indonesia
Ismail.fahmi@gmail.com
SEKOLAH POLITIK
21 SEPTEMBER 2021
SEKOLAH POLITIK DAN KOMUNIKASI
INDONESIA

2. 2
1992 – 1997 S1, Teknik Elektro, ITB
2003 – 2004 S2, Information Science, Universitas Groningen, Belanda
2004 – 2009 S3, Information Science, Universitas Groningen, Belanda
2000 – 2003 Inisiator IndonesiaDLN (Digital Library Network pertama di Indonesia)
Mengembangkan Ganesha Digital Library (GDL)
Mendirikan Knowledge Management Research Group (KMRG) ITB
Membangun Digital Library ITB
2009 – Sekarang Engineer di Weborama, Perusahaan berbasis big data (Paris/Amsterdam)
2014 – Sekarang Founder PT. Media Kernels Indonesia, a Drone Emprit Company
2015 – Sekarang Konsultan Perpustakaan Nasional, Inisiator Indonesia OneSearch
2017 – Sekarang Dosen Tetap Magister Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia
Ismail Fahmi, Ph.D.
Ismail.fahmi@gmail.com
Lahir: Bojonegoro, 1974
Founder Media Kernels Indonesia

3. AGENDA
• Keamanan siber terhadap data pribadi.
• Hacking and Leaking.
• Buzzer, doxing, dan kebebasan berpendapat
• Case: Ravio Patra
3

4. TENTANG KAMI:
MEMISAHKAN SINYAL DARI NOISE

5. SISTEM ‘AIS’ KOMINFO
5

6. Presiden Jokowi
PUSDATIN KEMENHAN

7. SERVICE: COMMAND CENTER JAWA BARAT
7
DRONE EMPRIT
DRONE EMPRIT

8. DATA PRIBADI

9. PASAL 3 RUU PDP (PELINDUNGAN DATA
PRIBADI)
1. Data Pribadi terdiri atas:
a. Data Pribadi yang bersifat umum; dan
b. Data Pribadi yang bersifat spesifik.
2. Data Pribadi yang bersifat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. nama lengkap;
b. jenis kelamin;
c. kewarganegaraan;
d. agama; dan/atau
e. Data Pribadi yang dikombinasikan
untuk mengidentifikasi seseorang.
3. Data Pribadi yang bersifat spesifik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. data dan informasi kesehatan;
b. data biometrik;
c. data genetika;
d. kehidupan/orientasi seksual;
e. pandangan politik;
f. catatan kejahatan;
g. data anak;
h. data keuangan pribadi; dan/atau
i. data lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
9

10. PARA PIHAK TERKAIT DATA PRIBADI
(PASAL 1 RUU PDP)
• Pengendali Data Pribadi:
• adalah pihak yang menentukan
tujuan dan melakukan kendali
pemrosesan Data Pribadi.
• Prosesor Data Pribadi:
• adalah pihak yang melakukan
pemrosesan Data Pribadi atas
nama Pengendali Data Pribadi.
• Pemilik Data Pribadi:
• adalah orang perseorangan selaku
subyek data yang memiliki Data
Pribadi yang melekat pada dirinya.
10
Pemilik
Data Pribadi
Pengendali
Data Pribadi
Prosesor
Data Pribadi

11. DOKUMEN PRIBADI: KTP & KK
• Dokumen pribadi yang paling
sering dijadikan syarat untuk
dikumpulkan oleh prosesor:
• EKTP
• Kartu Keluarga
• Keduanya mengandung data
pribadi yang bersifat:
• Umum (nama, jenis
kelamin,
kewarganegaraan,
agama).
• Spesifik (lainnya).
11

12. KEAMANAN SIBER TERHADAP
DATA PRIBADI

13. PRAKTEK OLEH PEMERINTAH

14. PRAKTEK OLEH PEMERINTAH (2)
14
14

15. PRAKTEK OLEH SWASTA
15

16. KEBOCORAN DATA:
JUAL BELI FOTO KTP & SELFIE KTP
16

17. PENGUSUTAN JUAL BELI DATA PRIBADI: TIDAK
MUDAH DITEMUKAN
17

18. SAY NO TO FOTO/COPY KTP
Case 1 Case 2

19. SAY NO TO FOTO/COPY KTP
Case 3 Case 4

20. HACKING & LEAKING

21. DATA USER TOKOPEDIA BOCOR
91 JUTA RECORD
21

22. TOKOPEDIA MENJAMIN PASSWORD AMAN
22

23. PASSWORD AMAN, TETAPI DATA LAINNYA
TIDAK AMAN
23
• Email
• Nama lengkap
• Gender
• Tanggal Lahir
• Alamat
• No HP
• Pekerjaan
• Perusahaan
• Sekolah
• Hobi

24. MEMANFAATKAN DATA TOKOPEDIA:
LINKED DATA, DATA ENRICHMENT
24
TOKOPEDIA:
• Email
• Nama lengkap
• Gender
• Tanggal Lahir
• Alamat
• No HP
• Pekerjaan
• Perusahaan
• Sekolah
• Hobi
REGISTRASI No. HP:
• No HP
• NIK
DUKCAPIL:
• NIK
• Data E-KTP
• Data Kartu Keluarga
SEARCH:
• Email
• Nama
• Tanggal Lahir

25. KEBOCORAN DATA LAINNYA: BPJS, BL, DLL
25

26. 279 JUTA DATA BPJS: LINKED DATA
26

27. KEMUNGKINAN PEMANFAATAN
DATA PRIBADI
• Seller fiktif
• Phishing dan scamming via email dan web palsu
• Penipuan via telephone
• Telemarketing dan online marketing
• Membajak akun media sosial
• Pinjaman online
27

28. TIPS: AWAS LINK DI SMS, EMAIL, WA, DM
28

29. KESIMPULAN KEADAAN PDP DI INDONESIA
• Pengumpulan fotokopi KTP, dan sekarang selfie dengan KTP, yang
berisi data pribadi umum dan spesifik sepertinya sudah menjadi
budaya, diterima oleh masyarakat, dan mayoritas tidak keberatan.
• Praktek ini sangat berbahaya bagi Pelindungan data pribadi,
karena:
• dokumen pribadi tercecer dimana-mana,
• tidak jelas siapa yang tanggung jawab,
• jika server dihack, semua dokumen pribadi bisa dicopy,
• dan kebocoran sudah terjadi, data dijual di media sosial secara
terbuka.
29

30. LANJUTAN…
• Ketika terjadi kebocoran data, tidak ada tuntutan kepada prosesor
(perusahaan) untuk:
• Mengingatkan kepada semua klien tentang:
• Kemungkinan pemanfaatan data yang bocor seperti scam,
phishing, seller palsu, dll.
• Tidak hanya bilang bahwa password/login aman
• Langkah-langkah yang harus dilakukan user untuk waspada
kemungkinan kejahatan lain yang memafaatkan data bocor.
• Membuka crisis center bagi pengguna yang mengalami insiden
kemungkinan karena data bocor.
• Negara perlu hadir dalam melindungi data pribadi warga.
30

31. PDP DI BERBAGAI NEGARA

32. 32

33. GDPR: TEGAS, YANG MELANGGAR DIDENDA
33

34. DENDA KEPADA AGENCY PEMERINTAH
34

35. NATIONAL REVENUE AGENCY, BULGARIA
(CONTROLLER)
35
• internal procedures,
activities and
processing,
• as a data controller,
• has not implemented
the appropriate
technical and
organizational
measures,
• resulting in a data
breach: personal data
• Denda: EUR
2,600,000

36. BELANDA: DIGID.NL (SINGLE SIGN ON)
36

37. DIGID.NL DIKERJAKAN OLEH KONSORSIUM
(SIEMENS & DIGIDENTITY), DI BAWAH KEMDAGRI
37

38. DIGID.NL: CARA KERJA SINGLE SIGN ON
38
Warga Pelanggan
Layanan
Layanan
https://logius.nl/

39. KONSEP DIGID.NL
39
Warga Pelanggan
Dukcapil
Digid.nl
https://logius.nl/
Bantuan dan
verifikasi kalau
ada masalah
melalui Call
Center, bukan
kirim foto/ selfie
KTP melalui
WA/Email.

40. SISTEM SSO DI BERBAGAI NEGARA
40
https://www.ru.nl/publish/pages/769526/z02_masterthesis_floris_roelofs_final.pdf

41. PRAKTEK IDEAL PENGGUNAAN DATA PRIBADI
• Negara-negara maju yang sudah menerapkan GDPR, memegang tujuh
prinsip berikut:
• Transparan dengan data,
• Terbatas pada data yang dibutuhkan,
• Membatasi menyimpan data,
• Data harus akurat,
• Membatasi penyimpanan data pribadi,
• Integritas dan kerahasiaan data dijaga,
• Akuntabel.
• Untuk menghindari data tercecer di banyak prosesor data (pengumpul,
penyimpan, pengolah data), mereka membuat layanan SSO (single sign
on), sehingga verifikasi kependudukan dilakukan terpusat.
• Tidak ada praktek pengumpulan foto/selfie KTP baik di institusi
pemerintahan maupun swasta karena itu melanggar prinsip GDPR.
41

42. USULAN TERKAIT PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI
1. Bangun sistem SSO (single sign on) yang berbasis data Dukcapil, untuk
keperluan verifikasi warga dalam berbagai aplikasi pemerintah, instansi,
dan perusahaan baik di pusat maupun daerah yang diakses melalui
internet.
2. Institusi yang paling tepat membuat layanan SSO ini adalah Kementerian
Dalam Negeri yang mengelola database Dukcapil.
3. Untuk warga yang tidak bisa akses internet, mereka bisa verifikasi melalui
call center, atau dengan langsung dengan datang ke petugas layanan
(misal kelurahan, bank, dll) tanpa perlu membawa fotokopi dokumen
identitas, karena sistem sudah terintegrasi dengan sistem Dukcapil.
42

43. KEAMANAN SIBER DAN DEMOKRASI
CASE STUDY “RAVIO PATRA”

44. PEMBOBOLAN WHATSAPP RAVIO PATRA
44

45. NETIZEN DAN PENANGKAPAN RAVIO PATRA
• Percakapan langsung melonjak
setelah kabar Ravio ditangkap oleh
Polisi menyebar di Twitter, dituduh
melakukan penghasutan via
Whatsapp.
• Perhatian netizen sangat tinggi,
setidaknya, selama dua hari
percakapan tentang Ravio terjaga di
atas 20 ribu mention
• Kronologi penangkapan
• #BebaskanRavio
• WA Ravio diretas
• Ravio dibebaskan
Ravio
ditangkap
• Dibandingkan dengan
HRS

46. SNA
Kontra
Penangkapan Ravio
Media Massa?
Lebur dalam percakapan kontra
penangkapan
§ WA Ravio tidak diretas
§ Ravio menghasut tindak
kerusuhan
Narasi Kontra Penangkapan Ravio:
§ Pembungkaman aktivis
§ Terencana
§ Terkait kritik pada pemerintah
§ Terkait kritik pada Billy
Mambrasar
Pro Penangkapan
Ravio
PRO-KONTRA PENANGKAPAN RAVIO PATRA
Membandingkan dg
kasus Habib Rizieq

47. MEKANISME BUZZER DALAM MENYERANG
PRIBADI
• Misi untuk menyerang pribadi sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak atas
kebebasan berpendapat dan berekspresi di ranah digital.
• Metode yang paling sering digunakan untuk misi ini adalah:
• Doxing, yaitu mencari informasi private tentang seseorang, lalu dibuka di kanal media sosial
atau media online, dengan tujuan yang jahat untuk menyerang orang tersebut. Informasinya
bisa benar, namun jika dibuka di Internet akan merugikan korban.
• Disinformasi, yaitu membuat dan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang
seseorang dengan tujuan untuk meneror atau membangun opini negatif publik terhadap
korban.
• Peretasan (biasanya bukan oleh buzzer), yaitu mendapatkan akses terhadap akun media
sosial korban, dengan tujuan untuk meneror, membungkam korban, mengirim pesan melalui
akun korban, atau mengetahui informasi private yang dimiliki korban lalu kadang
membukanya di Internet.
• RAS (Report as Spam), yaitu ramai-ramai melaporkan sebuah akun agar disuspend oleh
platform.
• Untuk serangan dengan konten yang mengandung disinformasi, biasanya dilakukan
menggunakan akun bot atau anonim, dengan tujuan tidak bisa dilacak atau dikenai hukuman.
Setelah pesan mulai viral, postingan asli dihapus, lalu bot atau akun anonim tersebut ditutup
atau diganti namanya.
47

48. MELINDUNGI KORBAN DOXING/FITNAH
• Korban dari kejatahan digital oleh buzzer (cyber troop) dan bot
(computational propaganda) tak jarang harus menutup akunnya, menjadi
takut berpendapat dan berekspresi di ranah digital, dan kadang
kehidupan sehari-harinya ikut terancam atau terdampak.
• Dukungan netizen di media sosial yang jauh lebih besar dibandingkan
serangan fitnah bisa menolong dan sangat berarti bagi korban.
• Pendampingan terhadap korban oleh lembaga dan organisasi yang
bergerak dalam menangani korban kejahatan siber juga sangat diperlukan.
Misal oleh LBH, SafeNet, dll.
• Di sisi pemerintah melalui kepolisian, jika ada serangan fitnah atau
disinformasi terhadap korban, maka pengusutan atas fitnah dan
disinformasi tersebut, serta bantuan klarifikasi akan sangat membantu
korban.
48

49. THANK YOU FOR LISTENING
49