Isu Perlindungan Data Pribadi dan Kebebasan Ekspresi di masa Pandemi COVID-19COVID-19 Khususnya di Indonesia

1. Kebebasan
Berpendapat dan
Perlindungan
Data Pribadi di
Masa Pandemi
COVID-19
Unggul Sagena
Kepala Divisi Akses
Atas Informasi –
Jejaring Kebebasan
Berekspresi di Asia
Tenggara

2. Justifikasi
Pembatasan
HAM di Masa
Pandemi
⊙Human rights law also recognizes that in
the context of serious public health threats
and public emergencies threatening the life
of the nation, restrictions on some rights
can be justified when they have a legal
basis, are strictly necessary, based on
scientific evidence and neither arbitrary nor
discriminatory in application, of limited
duration, respectful of human dignity,
subject to review, and proportionate to
achieve the objective.
2
https://www.hrw.org/news/20
20/03/19/human-rights-
dimensions-covid-19-
response#_Toc35446579

3. “
The right to health is closely related to and dependent
upon the realization of other human rights…including the
rights to food, housing, work, education, human dignity,
life, non-discrimination, equality, the prohibition against
torture, privacy, access to information, and the freedoms
of association, assembly and movement.
3
Any measures taken to protect the population that limit people’s rights
and freedoms must be lawful, necessary, and proportionate.
States of emergency need to be limited in duration and any curtailment of
rights needs to take into consideration the disproportionate impact on
specific populations or marginalized groups.
The Syracusa Principles

4. Peran
Pemerintah
terkait HAM
di Masa
COVID-19
⊙Melindung Kebebasan Berekspresi dan
Memastikan Hak Atas Akses Informasi
⊙Memastikan Karantina, Lockdown, Travel bans
dan sejenisnya tidak melanggar norma HAM
⊙Memastikan perlindungan pekerja medis
⊙Memenuhi Hak memperoleh Pendidikan
walaupun sekolah ditutup
⊙Menghilangkan diskriminasi dan stigma dengan
menjaga data pribadi pasien
⊙Menjamin masyarakat dapat mengakses
layanan kesehatan tanpa diskriminasi
⊙Menjamin pendapatan/menjaga ekonomi
warga miskin/kelas bawah
4

5. Kebebasan
Ekspresi dan
Hak Atas
Informasi
⊙Pemerintah harus memastikan informasi yang diumumkan ke public
terkait COVID-19 akurat, tepat waktu, dan konsisten dengan prinsip HAM.
Ini penting agar informasi tidak misleading dan misinformatif.
5
⊙Semua informasi mengenai COVID-19 harus accessible dan tersedia dan
dapat diakses dengan mudah. Misalnya situs informasi yang resmi dan
kerjasama dengan semua pihak dalam menanggulangi beragam hoaks di
sosial media.
⊙Data Kesehatan bersifat sensitive, dan publikasi dan informasi online
rentan pelanggaran data pribadi, sehingga diperlukan tatakelola yang
benar dalam mengelola data kesehatan pribadi. Misalnya dalam soal
privacy policy dari contact-tracking app yang dikembangkan pemerintah
dengan swasta.
⊙Akses internet yang dibutuhkan masyarakat harus tersedia dengan cukup
dan memastikan dapat diakses oleh masyarakat dengan pendapatan
menengah ke bawah. Misalnya paket akses Pendidikan, internet gratis dan
sejenisnya.
⊙Beberapa isu privadi dan hak digital yang terjadi di masa pandemic
COVID-19 harus diberikan perhatian dan solusi.

6. 1
Isu Privasi dan
Ekspresi Digital
di masa pandemic
covid-19
6

7. Free Speech
⊙Kebebasan berekspresi melalui berbagai saluran menjadi isu
di masa pandemic. Dalam hal opini dan pendapat, tak hanya
saat pandemic, perlindungan dan jaminan kebebasan
berekspresi sesuai dengan norma HAM internasional harus
dihormati. Keteledoran dalam berpendapat tidak serta merta
menjustifikasi pemidanaan di masa pandemic. Diskusi dan
memberikan informasi yang benar menjadi penting di masa
ini.
7
https://www.eff.org/issues/covid-19
⊙Beberapa platform digital juga melakukan screening, dan
dapat melakukan takedown posting atau bahkan akun dengan
hestek covid—19 dan sejenisnya apabila dianggap melanggar
ketentuan pengguna. Perlu pengawasan karena online
platforms meningkatkan ketergantungan ke automated
content moderation (bot), kegiatan ini harus
dalam sementara, transparan, dan mudah untuk disanggah
(appeal).

8. Place y Screen Shot 2020-05-02 at 07.08.29.png our screenshot here
JRXSID vs
dr. Tirta
Berpendapat
Mengenai Teori
Konspirasi COVID-19
vs Realita Rumah Sakit
8

9. Surveillance
9
⊙Pemerintah Bersama korporasi saat ini mulai melakukan
Pemantauan Masif dengan alasan menyetop rantai COVID-19. Ada
tiga pertanyaan dasar untuk pemantauan yang dilakukan, apakah
efektif, apakah membatasi kebebasan berekspresi dan apakah ada
cukup perlindungan (safeguards).
⊙Beberapa teknologi dengan intrusive technologies seperti phone
location surveillance, tidak cukup efektif untuk mengidentifikasi
dua-orang yang dekat untuk mengetahui adanya kontak virus,
sehingga misalnya proximity location melalui Bluetooth lebih
efektif.
⊙Namun demikian, tidak ada COVID-19 tracking app yang boleh
dilakukan tanpa adanya pengetesan, percobaan dan juga tidak
boleh ada kewajiban untuk semua orang menggunakannya.
⊙Pemantauan seperti kamera di tempat umum semisal yang
menggunakan face recognition atau thermal imaging, atau
memberikan informasi kepada Penegak hukum dimana tempat
tinggal mereka yang positif COVID-19 juga memerlukan
pengawasan ketat. Penggunaan aggregate location data yang
diperbolehkan pun memerlukan perlindungan privasi yang tinggi.

10. 10
Surveillance measures rolled out across the world as
governments try curb the spread of coronavirus
could cause lasting damage to the right to privacy“ Joseph Cannataci,
the U.N. Special Rapporteur on the Right to Privacy

11. Tracking entire
populations to
combat the
pandemic now
could open the
doors to more
invasive forms of
government
snooping later.
11
In South Korea, government agencies are harnessing surveillance-camera footage,
smartphone location data and credit card purchase records to help trace the recent
movements of coronavirus patients and establish virus transmission chains.
In Lombardy, Italy, the authorities are analyzing location data transmitted by
citizens’ mobile phones to determine how many people are obeying a government
lockdown order and the typical distances they move every day. About 40 percent
are moving around “too much,” an official recently said.
In Israel, the country’s internal security agency is poised to start using a cache of
mobile phone location data — originally intended for counterterrorism operations
— to try to pinpoint citizens who may have been exposed to the virus.
Police in China and Spain have also started to use technology to enforce
quarantine, with drones being used to patrol and broadcast audio messages
to the public, encouraging them to stay at home
People flying to Hong Kong airport receive monitoring bracelets that alert the
authorities if they breach the quarantine by leaving their home.
Reuters reported a case in China wherein the authorities relied on facial
recognition cameras to track a man from Hangzhou who had traveled in an
affected area. Upon his return home, the local police were there to instruct him
to self-quarantine or face repercussions.

12. 12

13. Joint civil
society
statement:
States use of
digital
surveillance
technologies
to fight
pandemic
must respect
human rights
13
⊙Tindakan pemantauan massal harus lawful, necessary, proportionate
dan transparan. Tindakan pemantauan harus ada jangka waktunya
(time-bound) dan hanya berlangsung selama masa pandemic.
⊙Negara harus memastikan peningkatan pengumpulan data,
penyimpanan data dan penggunaan agregat dari data pribadi termasuk
data kesehatan HANYA digunakan untuk tujuan penanggulangan
COVID-19. Data yang diambil tersebut harus dalam lingkup terbatas,
time-bound dan tidak digunakan untuk tujuan komersial atau tujuan
lain diluar penanggulangan COVID-19.
⊙Pemerintah harus memastikan perlindungan data pribadi, termasuk
memastikan keamanan yan cukup (sufficient security) dari semua data
pribadi yang diambil dari semua devices (perangkat), aplikasi, jaringan,
jasa-jasa terkait pengambilan, transmisi data dan pemrosesan dan
penyimpanan data..
⊙Penggunaan digital surveillance technologies termasuk penggunaan big
data dan artificial intelligence systems, harus memerhatikan rentannya
diskriminasi terhadap minoritas rasial, mereka yang miskin, masyarakat
marginal yang yang kebutuhannya dapat disalahgunakan dengan alas
an COVID-19.2 April 2020

14. Joint civil
society
statement:
States use of
digital
surveillance
technologies
to fight
pandemic
must respect
human rights
14
⊙Jika Pemerintah bekerjasama dengan swasta atau entitas
publik lainnya, perjanjian harus berdasar hukum dan perjanjian
ini jika terkait akses terhadap privasi dan HAM maka harus
diinformasikan ke khalayak (publicly disclosed).
⊙Respons apa pun harus memasukkan perlindungan dan
perlindungan akuntabilitas terhadap penyalahgunaan. Upaya-
upaya pengawasan yang meningkat terkait dengan COVID-19
tidak boleh berada di bawah domain badan-badan keamanan
atau intelijen dan harus dikenai pengawasan yang efektif oleh
badan-badan independen yang sesuai..
⊙Tanggapan terkait COVID-19 yang mencakup upaya
pengumpulan data harus mencakup cara partisipasi yang
bebas, aktif, dan bermakna dari pemangku kepentingan yang
relevan, khususnya para pakar di sektor kesehatan masyarakat
dan kelompok populasi yang paling terpinggirkan.
2 April 2020
https://www.hrw.org/news/2020/04/02/joint-civil-society-statement-states-use-digital-
surveillance-technologies-fight

15. Innovation
dan
Government
Transparancy
⊙Teknologi dan Ide baru dapat membantu mengatasi krisis
kesehatan. Open innovation di dalam riset medis dapat
mempercepat penemuan dan penggunaan vaksin. Perlu
akses bebas dan terbuka, open access terhadap beragam
pengetahuan mengenai corona dan penyakit COVID-19.
⊙Beragam layanan publik dapat dipercepat dengan
mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk
memenuhi tepat dan cepatnya kebutuhan masyarakat di
masa pandemic.
⊙Pengambilan keputusan pemerintah tentang virus harus
transparan. Ketika pemerintah sementara menutup ruang
fisik di mana mereka membuat keputusan, untuk tujuan
social distancing, mereka harus mengadopsi akomodasi
transparansi baru, seperti menyiarkan proses mereka
secara online, rapat online dan terbuka dengan masyarakat.
15

16. Living More
Online
⊙Jarak sosial menyebabkan banyak dari kita menghabiskan
lebih banyak waktu di Internet. Dengan demikian, ekspresi
digital akan lebih banyak kita lakukan.
⊙Akses internet yang murah dan gratis dibutuhkan.
⊙Akses online ke sumberdaya misalnya buku-buku digital,
Pendidikan/kursus/keterampilan, dan jaminan
berlangsungnya hak atas Pendidikan dapat dilakukan.
⊙Akses ke berbagai pasar produk barang dan jasa online baik
penjual dan pembeli dengan meningkatkan keamanan dan
perlindungan data pribadi.
⊙Meningkatnya kejahatan online (cyber crime).
⊙Melakukan aktivitas rapat, komunikasi berupa video
conferencing tools, webinar, bekerja dari rumah
⊙Perlunya pendalaman dan pemahaman mengenai literasi
digital dengan baik oleh pengguna.
16

17. Cyber crime
di Masa
Pandemic
(diolah)
17
Educational
Technology
Services &
Platforms
Remote
Desktop
Access
Software
from
Untrusted
Sources
Communication
Tools
Online
Marketplace
Activities

18. 18
Data Pribadi
pada Akun rentan
menjadi sumber masuk
beragam kejahatan siber
kepada pemilik data
https://haveibeenpwned.com/PwnedWebsites

19. Tokopedia
19

20. Place your screenshot here
Targeted
vs Random
Selain random users
dengan alasan
ekonomi, juga target
users dengan alasan
politik.
20https://citizenlab.ca/

21. 21
In Mexico, journalists, lawyers and activists have all been
targets of suspected government spyware. Members of the
Tibetan community — of particular interest to the Chinese
government — have faced persistent phishing attacks for
years. And in countries such as the United Arab Emirates
and Bahrain, access to political criticism and
LGBTQ content is frequently monitored and outright
blocked.
Amnesty International, one of the most
prominent non-profit human rights organizations
in the world, claims one of its staff members has
been targeted by a sophisticated surveillance
tool made by Israel's NSO Group.

22. 22
https://cltc.berkeley.edu/defendingpvos/
Center for Long-Term Cybersecurity (CLTC)
“media outlets, human rights groups, NGOs, and other
politically vulnerable organizations face significant
cybersecurity threats—often at the hands of powerful
governments—but have limited resources to protect
themselves"

23. 23
https://www.remotivi.or.id/amatan/589/ba
gaimana-cara-akun-whatsapp-ravio-
patra-dibajak
https://kumparan.com/ku
mparantech/pakar-
ungkap-cara-hacker-
bobol-akun-whatsapp-
ravio-patra-
1tHLrv0Kuh9/full

24. “
“media outlets, human rights groups, NGOs, and other
politically vulnerable organizations face significant
cybersecurity threats—often at the hands of powerful
governments—but have limited resources to protect
themselves".
24
From mass surveillance of political dissidents in Thailand to spyware attacks on
journalists in Mexico, cyberattacks against civil society organizations have become a
persistent problem in recent years
While journalists, activists, and others take steps to protect themselves, such as installing
firewalls and anti-virus software, they often lack the technical ability or capital to
establish protections better suited to the threats they face, including phishing. Too few
organizations and resources are available help them expand their cybersecurity
capabilities
Steve Weber,
Faculty Director of
CLTC

25. Politically
Vulnerable
Organizations
(PVOs)
⊙PVOs may be the target of governments, criminals, hate
groups, hacktivists, and many other threat actors, and they
may be targeted for many different reasons.
⊙The term “politically vulnerable” is not intended to define an
organization as inherently weak, but rather to highlight that
they may be subject to attack for expressing minority or
politically unpopular opinions.
⊙CIVIL SOCIETY IS A SOFT TARGET. Technically immature
organizations share a wide variety of vulnerabilities that
criminals, repressive governments, and hacktivists can exploit.
⊙The broad asymmetry between attackers and defenders
online is unsurprising; politically vulnerable organizations lack
resources and are therefore particularly under-protected.
⊙Many public and private organizations have underinvested in
cybersecurity and have become soft targets for criminals and
other bad actors
25

26. Type of
Attack to
Politically
Vulnerable
Organizations
(PVOs)
⊙Phising
⊙Malware (malicious software, comes in many
forms, including Trojans, worms, viruses, and
spyware)
⊙Vandalism
⊙Distributed Denial of Service (DDoS)
⊙Attacks on Website or Service Infrastructure
⊙Data Disclosure
⊙Infrastructure-based Attacks
⊙Advanced Persistent Threats (APTs)
⊙Man-in-the-Middle (MITM) Attacks
26

27. Quick Check
27
avast.com/
hackcheck
Silakan Cek Email
Anda
haveibeenpwned.com
Silakan Cek Email Anda

28. ⊙is a network of digital rights defenders in Southeast Asia which was established
on 27 June 2013 in Bali, Indonesia. The establishment of SAFEnet was motivated
by the widespread criminalization of netizens because of its expression on the
Internet after the enactment of Law No. 11 of 2008 concerning Information and
Electronic Transactions (UU ITE).
⊙In 2018, SAFEnet began to widen the issue of advocacy towards the fulfillment
of digital rights after previously only focusing on advocating freedom of
expression on the Internet. 28
⊙MONITOR: Pantau pelanggaran hak digital di
negara-negara Asia Tenggara
⊙ADVOKASI: Advokasi di tingkat kebijakan
dan membantu korban untuk mengakses
keadilan.
⊙SOLIDARITAS: Tingkatkan dukungan dan
solidaritas, dan kembangkan jaringan di
antara para pembela hak digital di kawasan
untuk memperkuat penerapan prinsip-
prinsip hak asasi manusia di internet.
Hotline:
+628119223375
E-mail:
info@safenet.or.id
Website:
www.safenet.or.id
Follow and like our
social media!
F/T/IG/YT:
safenetvoice

29. 2
Perlindungan
Data Pribadi
di masa pandemic
covid-19
29

30. Data
Protection
Laws in the
World
our office
30
https://www.dlapiperdataprotect
ion.com/

31. 31
Regulasi
Terkait
Data
Pribadi
Kelahiran
Akta Kelahiran (UU
Kependudukan)
Anak-anak
Kartu Penduduk Anak
(UU Kependudukan)
Jaminan Sosial
(UU SJSN dan BPJS)
Perbankan
(UU Perbankan)
Kepesertaan
Pendidikan (Peraturan
PerUUan Pendidikan)
Dewasa
Kartu Tanda Penduduk
(UU Kependudukan)
Paspor (UU
Keimigrasian)
Perbankan (UU
Perbankan)
Lembaga Keuangan Non
Bank (Peraturan PerUUan
LKNB)
Data Kesehatan pribadi
(Peraturan PerUUan
Kesehatan/kedokteran)
Konsumen (UU
Perlindungan Konsumen,
PP Ecommerce)
Perkawinan
Buku Nikah (UU
Perkawinan)
Kartu Keluarga (UU
Kependudukan)
Perbankan (UU
Perbankan)
Lembaga Keuangan Non
Bank (Peraturan PerUUan
LKNB)
Data Kesehatan pribadi
(Peraturan PerUUan
Kesehatan/kedokteran)
Konsumen (UU
Perlindungan Konsumen,
PP Ecommerce)
Meninggal
Akta Kematian (UU
Kependudukan)
UUD 1945
Pasal 28G ayat 1
Setiap orang berhak
atas perlindungan diri
pribadi, keluarga,
kehormatan,
martabat, dan harta
benda yang di bawah
kekuasaannya, serta
berhak atas rasa
aman dan
perlindungan dari
ancaman ketakutan
untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu
yang merupakan hak
asasi.
UU No. 11/2008
jo. UU No.
19/2016
ITE
UU No. 23/206
jo. UU 24/2013
Adminduk
Permenkominfo
20/2016 PDP
UU 14/2008
Keterbukaan
Informasi Publik
RUU
PELINDUNGAN
DATA PRIBADI ?

32. 32
Hak
Pemilik
Data
(GDPR)

33. The Signal Code
A Human Rights Approach to Information During
Crises
33

34. Hak Atas Informasi
Kemanusiaan
(Humanitarian Information
Activities) berbasis
pendekatan HAM (rights-
based approach)
34

35. The right to access, generate, communicate, and benefit
from information during crisis
Hak untuk mengakses, menghasilkan, berkomunikasi, dan
mendapat manfaat dari informasi selama krisis
Akses ke informasi selama krisis, serta sarana untuk
mengkomunikasikannya, adalah kebutuhan kemanusiaan
dasar. Dengan demikian, semua orang dan populasi
memiliki hak fundamental untuk menghasilkan, mengakses,
memperoleh, mengirimkan, dan mendapat manfaat dari
informasi selama krisis.
Hak atas informasi selama krisis ada pada setiap fase krisis,
terlepas dari lokasi geografis, politik, budaya, atau konteks
operasional atau tingkat keparahannya.
The Right to
Information
35

36. The right to protection from threats and harms resulting
from the use of ICTs and data during crisis
Hak untuk perlindungan dari ancaman dan bahaya yang
dihasilkan dari penggunaan TIK dan data selama krisis
Semua orang memiliki hak untuk melindungi hidup mereka,
kebebasan, dan keamanan orang dari potensi ancaman dan
bahaya yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung
dari penggunaan TIK atau data yang mungkin berkaitan
dengan mereka.
Kerugian dan ancaman ini mencakup faktor dan kejadian
yang berdampak atau dapat berdampak pada keselamatan
seseorang, status sosial, dan penghormatan terhadap hak
asasi manusia mereka.
The Right to
Protection
36

37. Semua orang memiliki hak untuk memperlakukan informasi pribadi
mereka dengan cara yang konsisten dengan standar hukum, etika,
dan teknis yang diterima secara internasional tentang privasi individu
dan perlindungan data.
Pengecualian untuk privasi data dan perlindungan selama krisis yang
dilakukan oleh aktor kemanusiaan harus diterapkan dengan cara yang
konsisten dengan hak asasi manusia internasional dan hukum dan
standar kemanusiaan.
Hak ini memastikan bahwa data ini adalah:
⊙ diproses secara adil dan sah, dan tidak diproses lebih lanjut
dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan itu;
⊙ memadai, relevan, dan tidak berlebihan dalam kaitannya dengan
tujuan itu;
⊙ akurat dan, jika perlu, terus diperbarui; dan
⊙ tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk mencapai
tujuan yang dinyatakan di bawah persetujuan dan / atau
partisipasi yang diperoleh.
The Right to
Privacy and
Security
37

38. ⊙ Setiap orang memiliki hak untuk mengatur
pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan
informasi pengenal pribadi (personally identifiable
information/PII) dan agregat data yang mencakup
informasi pribadi mereka, seperti informasi yang dapat
diidentifikasi secara demografis (demographically
identifiable information/DII).
⊙ Populasi memiliki hak untuk mendapat informasi yang
cukup tentang kegiatan informasi selama semua fase
perolehan dan penggunaan informasi.
⊙ Hak untuk agensi data mencakup hak untuk perlindungan
dari eksperimen non-konsensual, dan termasuk konsep
persetujuan, partisipasi, dan pemberitahuan
pengumpulan dan penggunaan data.
The Right to
Data Agency
38

39. ⊙ Semua orang memiliki hak untuk memperbaiki
(rectification) data yang terbukti salah, tidak
akurat, atau tidak lengkap yang dikumpulkan
tentang mereka. Sebagai bagian dari hak ini,
individu dan komunitas memiliki hak untuk
menetapkan keberadaan dan akses ke data pribadi
yang dikumpulkan tentang diri mereka sendiri.
⊙ Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan
ganti rugi (redress) dari pihak-pihak terkait ketika
kerusakan disebabkan sebagai akibat dari baik data
yang dikumpulkan tentang mereka atau cara di
mana data yang berkaitan dengan mereka
dikumpulkan, diproses, atau digunakan.
The Right to
Rectification
and Redress
39

40. 3
Case : Contact-
tracing Apps
Evaluasi di masa
pandemic covid-19
40

41. Contact
tracing
Manual
contact tracing
Digital
contact
tracing
Location
tracking
vs
Proximity
tracking
41

42. Epidemiological sense & purpose
⊙ Aplikasi dan data apa pun yang dikumpulkan harus
digunakan secara eksklusif untuk penanggulangan
Pandemi. Penggunaan lain apa pun harus secara
teknis dicegah sejauh mungkin dan dilarang secara
hukum.
⊙ Aplikasi "pelacakan kontak" harus dapat
membantu mengurangi jumlah infeksi secara
nyata.
⊙ Validasi penilaian ini adalah tanggung jawab
epidemiologi. Jika ternyata "pelacakan kontak"
melalui aplikasi tidak berguna atau tidak
memenuhi tujuan, percobaan harus dihentikan.
Kriteria
Sosial
(1)
42
https://www.ccc.de/en/updates/2
020/contact-tracing-requirements

43. Voluntariness & freedom from discrimination
⊙ Aplikasi "pelacakan kontak" memerlukan
penyebaran tingkat tinggi di masyarakat, namun
Distribusi luas ini tidak boleh dicapai dengan
paksa, tetapi hanya dengan menerapkan sistem
yang dapat dipercaya yang menghormati privasi.
⊙ Terhadap latar belakang ini, tidak boleh ada
pungutan biaya untuk penggunaan serta tidak ada
insentif keuangan untuk penggunaanya.
⊙ Aplikasi harus secara teratur memberi tahu orang-
orang tentang operasinya dan memungkinkan
pengguna untuk penonaktifan sementara
sederhana dan/atau penghapusan permanen.
Kriteria
Sosial
(2)
43

44. Fundamental Privacy
⊙ Aplikasi harus dikembangkan dengan prinsip
privasi sejak awal.
⊙ Langkah-langkah teknis yang dapat diverifikasi
seperti kriptografi dan teknologi anonimisasi harus
memastikan privasi pengguna.
⊙ Tidak dapat mengandalkan "kepercayaan" dan
janji pengembang Aplikasi, namun berdasarkan
ketentuan perundangan yang melindungi privasi.
⊙ Sebagai prinsip dasar, pengguna tidak harus
'mempercayai' orang atau lembaga apa pun
dengan data mereka, tetapi harus menikmati
keamanan teknis yang terdokumentasi dan teruji.
Kriteria
Sosial
(3)
44

45. Transparency & Verifiability
⊙ Kode sumber lengkap untuk aplikasi dan
infrastruktur harus tersedia secara bebas tanpa
batasan akses untuk memungkinkan audit oleh
semua pihak yang berkepentingan.
⊙ Teknik pembuatan yang dapat direproduksi harus
digunakan untuk memastikan bahwa pengguna
dapat memverifikasi bahwa aplikasi yang mereka
unduh telah dibuat dari kode sumber yang diaudit.
⊙ Pengembang Aplikasi memiliki kompetensi, dan
memiliki tanggung jawab moral, sosial dan juga
Hukum.
Kriteria
Sosial
(4)
45

46. Data economy
⊙ Hanya data dan metadata minimal yang diperlukan untuk
tujuan aplikasi yang dapat disimpan dan tidak boleh ada pusat
data apa pun yang tidak spesifik untuk kontak antara orang dan
durasinya.
⊙ Jika data tambahan seperti informasi lokasi direkam secara lokal
di telepon, pengguna tidak boleh dipaksa atau diminta untuk
meneruskan data ini kepada pihak ketiga.
⊙ Data yang tidak lagi dibutuhkan harus dihapus. Data sensitif
juga harus dienkripsi secara aman di telepon.
⊙ Untuk pengumpulan data sukarela untuk tujuan penelitian
epidemiologis yang melampaui tujuan sebenarnya dari
pelacakan kontak, persetujuan terpisah yang jelas harus
diperoleh secara eksplisit di antarmuka aplikasi dan harus
dimungkinkan untuk mencabutnya kapan saja. Persetujuan ini
tidak boleh menjadi prasyarat untuk digunakan.
Kriteria
Teknis
(1)
46

47. No central entity to trust
⊙ Pelacakan kontak sepenuhnya anonim tanpa server pusat yang
tahu segalanya; secara teknis memungkinkan.
⊙ Ketergantungan privasi pengguna pada kepercayaan dan
kompetensi operator infrastruktur pusat secara teknis tidak
diperlukan.
No creation of central movement or contact profiles
⊙ Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga profil
gerakan (pelacakan lokasi) atau profil kontak (pola kontak yang
sering dilacak ke orang tertentu) tidak dapat dibuat dengan
sengaja atau tidak sengaja.
⊙ Metode seperti GPS pusat / pencatatan lokasi atau
menghubungkan data ke nomor telepon, akun media sosial,
dan sejenisnya harus ditolak sebagai masalah prinsip.
Kriteria
Teknis
(2)
47

48. Anonymity
⊙ Data yang dikumpulkan oleh masing-masing perangkat
tentang perangkat lain harus tidak dapat mengetahui
identitas penggunanya. Karena itu, dimungkinkan untuk
menggunakan sistem tanpa mengumpulkan atau
mendapatkan data pribadi apa pun.
⊙ ID untuk "pelacakan kontak" melalui teknologi nirkabel
(mis. Bluetooth atau ultrasound) tidak boleh dilacak oleh
orang dan harus sering diubah. Karena alasan ini,
dilarang menghubungkan atau mendapatkan ID dengan
data komunikasi yang menyertainya seperti token push,
nomor telepon, alamat IP yang digunakan, ID
perangkat, dll
Kriteria
Teknis
(3)
48

49. Unlinkability
⊙ Desain pembuatan ID sementara harus sedemikian rupa
sehingga ID tidak dapat diartikan dan ditautkan tanpa
memiliki kunci pribadi yang dikendalikan pengguna.
Karenanya mereka tidak boleh berasal dari informasi
pengidentifikasi pengguna lain secara langsung atau
tidak langsung.
Unobservability of communication
⊙ Walaupun transmisi pesan antar device dapat diamati,
namun secara otomatis tidak boleh dapat
menyimpulkan bahwa seorang pengguna terinfeksi atau
tidak karena adanya kontak
Kriteria
Teknis
(4)
49

50. 50
Bagaimana
dengan
Aplikasi
ini?
Silakan Disesuaikan
Kriterianya

51. 51
⊙How smartphones could use
Bluetooth to track COVID-19
Smartphones could generate complex strings of
characters and exchange them, providing a way to
know what people have been near each other without
the need for personal information.

52. 52
A Global Coalition for Privacy-First Digital Contact Tracing Protocols to Fight COVID-19
On Sunday, April 5, 2020, a global, open coalition emerged for digital contact tracing protocols to flatten the
curve and stop the spread of COVID-19 while reopening the economy.
https://tcn-coalition.org/
A TCN Coalition statement in response to the Apple/Google announcement on
Friday, April 10 is available here.
Tanggapan
Anda?
Silakan Diskusi

53. Thanks!
Any questions?
You can find me at
@unggulcenter
53