Presentasi SAFENET di Nongkrong Demokrasi 7 Agustus 2016

1. BICARAATAU PENJARA
Nongkrong Demokrasi • Jakarta 7 Agustus 2016
Southeast Asia Freedom of Expression Network
DAMAR JUNIARTO

2. BICARAItu Semangat Zaman
Runtuhnya rezim anti-kritik tahun 1998 melahirkan gelombang
demokratisasi baru:
Daya Kritis Masyarakat Meningkat:
Jika dulu orang takut bicara, kini orang berlomba-lomba untuk
kritis. Media muncul di mana-mana dan berkat media sosial
setiap orang bisa menjadi juru bicara persoalan masyarakat.
Masyarakat Ingin Semakin Terlibat:
Jika dulu masyarakat pasrah hidupnya diatur oleh negara, kini
masyarakat ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan
di tingkat desa sampai tingkat nasional.

3. BICARAAdalah Hak Kita
Berbicara untuk mengemukakan pendapat, baik di dunia nyata
maupun dunia maya, adalah hak yang dilindungi oleh negara.
§ Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945: Hak kebebasan untuk
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
§ Pasal 28 F UUD 1945: Hak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi
§ Ayat 19 Kovenan Sipil PBB: Setiap orang berhak untuk
berpendapat dan merdeka untuk berekspresi serta mencari,
menerima, dan mendapatkan informasi. Hal ini berlaku di dunia
nyata maupun di dunia maya.

4. BICARAAda Batasnya
Sama seperti di dunia nyata, di dunia maya kemerdekaan
berbicara pun ada batasannya.
u Artikel 19 Kovenan Sipil PBB: Kebebasan dalam
berekspresi dan berpendapat terikat pada tanggungjawab dan
beban khusus. Oleh karena itu ia dibatasi oleh hukum:
1. Untuk menghargai hak-hak dan reputasi orang lain
2. Untuk melindungi keamanan nasional dan ketertiban sipil,
moral publik

5. BICARAdi Hukum Indonesia
Di Indonesia, ada lebih banyak lagi batasan aturannya:
u UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat di Muka Umum
1. Menghindari terjadinya gangguan stabilitas menyangkut SARA
(Suku Agama Ras dan Antar Golongan)
2. Melindungi hak-hak pribadi golongan minoritas dari
penindasan golongan mayoritas
u UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elekronik (ONLINE)
1. Informasi elektronik
2. Transaksi elektronik
3. Cyber crimes

6. Berikut ini hal-hal yang dipandang ilegal (cybercrimes):
§ Konten ilegal seperti:
o Pornografi (Pasal 27 ayat 1 UU ITE)
o Perjudian
o Pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3 UU ITE)
o Penodaan agama (Pasal 28 ayat 2 UU ITE)
o Pengancaman (Pasal 29 UU ITE)
§ Akses ilegal (Pasal 30);
§ Intersepsi ilegal (Pasal 31);
§ Gangguan terhadap data (Pasal 32 UU ITE);
§ Gangguan terhadap sistem (Pasal 33 UU ITE);
§ Penyalahgunaan alat dan perangkat (Pasal 34 UU ITE);
BICARAdi Online

7. BICARAsoal Pencemaran Nama
Pasal 27 ayat 3 UU ITE
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/
atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
Persoalan
• Definisi mendistribusikan terlalu luas; tidak membedakan mana
komunikasi privat dan mana komunikasi publik, semua
disamaratakan.
• Kata mentransmisikan itu berarti melibatkan pihak telco dan
pengembang
• Tidak semua penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menjadi
urusan negara lewat pidana (pasal 310 KUHP ada 6 macam
penghinaan)
• Terjadi duplikasi hukum dengan pasal 310 dan 311 KUHP sehingga
muncul ketidakpastian hukum.

8. BICARAdalam Penodaan Agama
Pasal 28 ayat 2 UU ITE
"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."
Persoalan
• Definisi informasi terlalu luas; harusnya bisa dirinci lewat media
pamflet, berita, pidato ataupun siaran yang berisi kebencian.
• Duplikasi hukum dengan pasal 156 KUHP dan UU No. 40 Tahun
2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
• Pasal ini malah digunakan untuk menjerat orang yang berbeda
keyakinan dan agama dengan anggapan pernyataannya
merupakan kebencian kepada agama tertentu.

9. BICARAsoal Pengancaman
Pasal 29 UU ITE
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman
kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
Persoalan
Sifat subyektif tafsiran dari ancaman kekerasan dan menakut-nakuti
yang bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

10. BICARAdi Internet
Sejak internet masuk ke Indonesia pada 20 tahun lalu (’90-an),
masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet untuk
1. Mencari informasi terkait proses pendidikan,
2. Meningkatkan pendapatan,
3. Belanja,
4. Mitigasi bencana,
5. Filantropi,
6. Menyebarkan agenda politik,
7. Memonitor pemilu.
Aktivitas ini didukung oleh infrastuktur yang dibangun oleh internet
service providers (ISP), yang telah menunjukkan angka kecepatan dan
penetrasi yang meningkat dari tahun ke tahun.

11. Laporan terbaru dari Akamai
memperlihatkan rata-rata kecepatan internet
Indonesia telah mencapai 4,5 Mbps atau
naik 110% dari tahun sebelumnya: 3,7
Mbps.
Sumber: https://www.akamai.com/us/en/multimedia/
documents/state-of-the-internet/akamai-state-of-the-
internet-report-q1-2016.pdf
BICARAdi Internet

12. Internet menjadi instrumen paling kuat
dalam abad ke-21 untuk meningkatkan
transparansi dalam mengawasi
pemerintahan, memberi akses pada
informasi, dan juga memfasilitasi warga
untuk berpartisipasi dalam membangun
masyarakat yang demokratis.
Internet bukan hanya memampukan
seseorang untuk menggunakan hak untuk
berpendapat secara bebas, tetapi juga
menyuarakan hak asasi manusia dan
mendorong kemajuan masyarakat ke arah
yang lebih baik.
FRANK LA RUE
Pelapor Khusus PBB
untuk Kemerdekaan
Ekspresi 2008-2014
Laporan Frank La Rue 16 Mei 2011 http://donnybu.com/wp-content/uploads/2013/12/G1113201.pdf
BICARAdi dunia internasional

13. Internet juga berperan untuk memenuhi hak atas
kebenaran. Tanpa akses ke informasi yang memadai
maka gagasan akan transparansi, akuntabilitas
pejabat publik, pemberantasan korupsi ataupun
partisipasi publik dalam proses penyusunan
kebijakan, tidak akan pernah terwujud.
Namun kemajuan peran internet telah membuat
pemerintah di banyak negara risau. Kerisauan
pemerintah ditunjukkan dengan berbagai tindakan
untuk memblokir konten, memata-matai
(surveillance) netizen dan mengidentifikasi aktivis
dan mengkriminalisasi pendapat/ekspresi yang sah.
FRANK LA RUE
Pelapor Khusus PBB
untuk Kemerdekaan
Ekspresi 2008-2014
Laporan Frank La Rue 4 September 2013 http://donnybu.com/wp-content/uploads/2013/12/G1113201.pdf

14. BICARA Bisa Diancam Penjara
Apa hukuman yang akan menjerat mereka yang melanggar?
“Ancaman pidana 6 tahun penjara dan
denda maksimal 1 milyar rupiah”
Pasal 45 UU ITE
Persoalan
• Tidak hadirnya pengacara saat pemeriksaan, padahal seseorang yang
diancam pidana di atas 5 tahun penjara, wajib mendapat bantuan hukum.
• Karena ancaman pidana di atas 5 tahun penjara, maka sesuai Pasal 1
angka 21 KUHAP seorang tersangka bisa ditahan karena memenuhi
syarat obyektif dan syarat subjektif; ditahan bisa mencapai 100 hari.
• Ancaman pidana dan denda KUHP karena pencemaran diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah.

15. Banyaknya yang terjerat bukan berarti demokrasi kebablasan. Namun
memperlihatkan sekarang ini masyarakat sedang menggunakan
internet untuk melakukan counter-power, kontestasi kekuasaan dengan
negara, agama, dan oligark.
Kekuasaan, dalam pandangan Manuel Castells (2012), diejawantahkan
melalui kekuatan paksa atau alat koersi berupa monopoli kekerasan
melalui kontrol negara dan melalui konstruksi makna dalam pikiran
masyarakat melalui manipulasi simbolik.
Internet secara langsung mempengaruhi konstruksi makna dan
produksi relasi-relasi kekuasaan. Dengan internet terjadi “mass self-
communication” – penggunaan Internet dan jaringan wireless sebagai
platform dari komunikasi digital – sehingga produksi pesan dilakukan
secara otonom dan sulit dikontrol oleh pemerintah atau korporasi.
BICARAdalam konteks demokrasi

16. Karena media massa dikontrol oleh pemerintah dan korporasi media,
dalam masyarakat jejaring (network society) komunikasi otonom terjadi
dalam jaringan Internet (Internet network) dan dalam platform-platform
komunikasi wireless.
Terjadi perluasan ruang publik-sosial politik ke cyberspace (dari wilayah
offline meluas ke wilayah online)
Internet memberikan kesempatan setara bagi warga untuk terlibat dan
berpartisipasi. Ada tiga dimensi keterlibatan warga:
1. pengetahuan politik
2. kepercayaan politik
3. partisipasi politik
BICARAsebagai demokrasi digital

17. Karena Bicara, Masuk PENJARA
Jumlah pengguna internet yang terjerat UU ITE dari tahun
2008 – Agustus 2016: 183 orang (SAFENET)

18. MELIHAT CATATAN KASUS
Terjerat UU ITE: 2008 – Agustus 2016

19. AKIBAT
MEDSOS
2 2 1 3
7
20
41
62
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah

20. RINCIAN KASUS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Psl 31 0 0 0 0 0 0 0 1
Psl 29 0 0 0 0 0 1 0 1
Psl 28 (2) 0 0 0 0 1 1 2 5
Psl 27 (3) 2 2 1 3 6 18 38 48
Psl 27 (1) 0 0 0 0 0 0 0 2
Somasi 0 0 0 0 0 1 1 3
0
10
20
30
40
50
60
70
Jumlah
2008 - 2015

21. NUR ARAFAH
Nur Arafah adalah seorang pelajar SMA di Bogor yang lantaran marah
karena cemburu memposting cacian di Facebook Felly Fandini yang
dianggap telah berupaya merebut kekasihnya Ujang Firmansyah. Akibat
postingan tersebut, dilaporkan ke polisi dan Farah diputuskan bersalah
2,5 bulan dengan percobaan 5 bulan oleh Pengadilan Negeri Bogor.

22. HILDA PUSPITA
Akibat mengubah
status facebook
menjadi "married to"
pacar baru Tommy
Virginanda, mantan
suami Hilda Puspita,
Drs. Yana Karyana
melaporkan Hilda ke
polisi dengan
tuduhan pencemaran
nama.
Hilda diputus
bersalah 3 bulan dan
7 hari penjara.
Tommy diputus
pidana penjara 2
bulan dan denda Rp
1 juta / 1 bulan
kurungan

23. DONNY ISWANDONO
Awal September 2013, Donny Iswandono
dituntut oleh Bupati Nias Idealisman
Dachi karena menulis artikel berjudul
»Segera! Periksa, Tangkap dan Adili
Bupati Nias Selatan”.
Menurut Donny, NBC sudah mencoba
dan berusaha mengkonfirmasi ke Bupati
Nias Selatan atas adanya aksi unjuk rasa
yang dilakukan di KPK, tetapi tidak
mendapatkan respon.
Menurut Donny, pihak Nias Bangkit juga
sudah berupaya meminta konfirmasi
kepada Bupati, tetapi tak pernah
mendapat tanggapan. “Permintaan kami
untuk wawancara selalu ditolak. Bupati
lebih memilih mengadu ke polisi.” Hingga
kini kasusnya tidak jelas
penyelesaiannya.

24. Y PANGONANAN
Pemilik akun twitter @ypaonganan,
Yulian Pangonanan atau Ongen
ditangkap Bareskrim, 17 Desember
2015 karena mengunggah gambar
yang diduga mengandung unsur
pornografi, dituduh melanggar pasal
27 ayat 1 UU ITE.
Dalam gambar tersebut terdapat
Presiden Joko Widodo dengan artis
Nikita Mirzani yang bersamaan
dengan hashtag #PapaDoyanLonte
Ia ditahan selama lebih dari 4 bulan
setelah kemudian ditangguhkan
penahanannya oleh PN Jaksel
karena berkas dikembalikan ke
Kejaksaan.

25. Siapapun Bisa Masuk PENJARA
Artis, Aktivis, Pegawai Negeri Sipil, Ibu Rumah Tangga,
Motivator, Mahasiswa, Advokat, Budayawan, Sosiolog,
Karyawan, Politisi, Penulis, Sastrawan, Perawat, Wartawan,
Ustad, Tukang Sate, …
Pelapornya?
• Pejabat publik (Kepala daerah, kepala instansi /
departemen)
• Kalangan profesi (dokter, jaksa)
• Awam (pemilik perusahaan, manajer)

26. Dampak Bila Berujung PENJARA
Efek Jeri
Siapapun yang pernah merasakan terjerat UU ITE akan mengalami
efek jeri/chilling effect yang berakibat dirinya merasa takut untuk
mengungkapkan pendapatnya lagi.
Krisis Narasumber Kritis
Di Makassar sejak 2013 terindikasi krisis yang melanda narasumber
kritis karena mereka memilih menolak bicara di media lagi.
Penutupan Media
Di Aceh awal tahun 2015, media tandingan memilih untuk
menghentikan kegiatannya setelah dituntut oleh gubernurnya sendiri.

27. PENJARASebagai Tujuan?
Dalam pendalaman kasus dimana tidak ada pencemaran
nama, penistaan agama, dan pengancaman, SAFENET
menemukan bahwa motif utamanya: yang lain.
§ Kasus UU ITE Sebagai Barter Kasus
§ Kasus UU ITE Kuota Target Aparat Penegak Hukum
§ Kasus UU ITE Mainan Baru Mafia Kasus
§ Kasus UU ITE Sebagai Shock Therapy

28. Defamasi/
Penodaan/
Ancaman/
Pornografi
Balas Dendam
Barter Kasus
Anti-Demokrasi:
Membungkam
Kritik
Shock Therapy

29. UPDATE
PEMBAHASAN
Perkembangan terakhir yang bisa dilaporkan:
Januari 2015:
Revisi UU ITE masuk dalam agenda Prolegnas 2015
Desember 2015:
Naskah Revisi UU ITE dari Kominfo masuk ke dalam Baleg
DPR.
Januari - Juni 2016:
Pembahasan di Komisi I mengenai Revisi UU ITE
September 2016:
Keputusan DPR mengenai Revisi UU ITE

30. KABAR DARI PANJA
• Rumusan pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29 tidak
berubah dan tidak diperjelas
• Pidana penjara tetap ada, tetapi jumlah penjara dikurangi
• Ditambahkan soal delik aduan sehingga rujukannya
adalah pasal 310-311 KUHP
• Proses pembahasan di Panja Komisi 1 berlangsung
tertutup

31. TERIMA KASIH
Damar Juniarto
Regional Coordinator SAFENET
HP/WA 0899006600
Twitter @DamarJuniarto FB /damarjuniarto
E-mail: damar@safenetvoice.org
Southeast Asia Freedom of Expression Network
Jaringan penggerak kebebasan berekspresi online se-Asia Tenggara,
baik organisasi maupun individu, dalam konteks perlindungan Hak
Asasi Manusia untuk bebas berpendapat.
http://id.safenetvoice.org