Dokumen tersebut membahas perlindungan data pribadi di era disrupsi 4.0 dan menawarkan beberapa usulan. Definisi data pribadi dibahas beserta para pihak terkait seperti pengendali, prosesor, dan pemilik data. Diketahui bahwa praktik pengumpulan foto KTP dan selfie KTP di Indonesia berisiko melanggar prinsip perlindungan data. Usulan jangka pendek mendorong verifikasi melalui Dukcapil dan jangka panjang membang

1. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DI ERA DISRUPSI 4.0:
PROBLEM DAN USULAN
Ismail Fahmi, Ph.D.
Director Media Kernels Indonesia (Drone Emprit)
Lecturer at the University of Islam Indonesia
Ismail.fahmi@gmail.com
#MakinCakapDigital
24 Agustus 2021

2. 2
1992 – 1997 S1, Teknik Elektro, ITB
2003 – 2004 S2, Information Science, Universitas Groningen, Belanda
2004 – 2009 S3, Information Science, Universitas Groningen, Belanda
2000 – 2003 Inisiator IndonesiaDLN (Digital Library Network pertama di Indonesia)
Mengembangkan Ganesha Digital Library (GDL)
Mendirikan Knowledge Management Research Group (KMRG) ITB
Membangun Digital Library ITB
2009 – Sekarang Engineer di Weborama, Perusahaan berbasis big data (Paris/Amsterdam)
2014 – Sekarang Founder PT. Media Kernels Indonesia, a Drone Emprit Company
2015 – Sekarang Konsultan Perpustakaan Nasional, Inisiator Indonesia OneSearch
2017 – Sekarang Dosen Tetap Magister Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia
Ismail Fahmi, Ph.D.
Ismail.fahmi@gmail.com
Lahir: Bojonegoro, 1974
Founder Media Kernels Indonesia

3. AGENDA
• Definisi Data Pribadi
• Kondisi perlindungan data pribadi di Indonesia
• Kebocoran data di Indonesia
• Praktek perlindungan data pribadi di berbagai negara
• Usulan upaya perlindungan data pribadi di Indonesia
3

4. DEFINISI

5. PASAL 3 RUU PDP
1. Data Pribadi terdiri atas:
a. Data Pribadi yang bersifat umum; dan
b. Data Pribadi yang bersifat spesifik.
2. Data Pribadi yang bersifat umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. nama lengkap;
b. jenis kelamin;
c. kewarganegaraan;
d. agama; dan/atau
e. Data Pribadi yang dikombinasikan
untuk mengidentifikasi seseorang.
3. Data Pribadi yang bersifat spesifik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. data dan informasi kesehatan;
b. data biometrik;
c. data genetika;
d. kehidupan/orientasi seksual;
e. pandangan politik;
f. catatan kejahatan;
g. data anak;
h. data keuangan pribadi; dan/atau
i. data lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
5

6. PARA PIHAK TERKAIT DATA PRIBADI
(PASAL 1 RUU PDP)
• Pengendali Data Pribadi:
• adalah pihak yang menentukan
tujuan dan melakukan kendali
pemrosesan Data Pribadi.
• Prosesor Data Pribadi:
• adalah pihak yang melakukan
pemrosesan Data Pribadi atas
nama Pengendali Data Pribadi.
• Pemilik Data Pribadi:
• adalah orang perseorangan selaku
subyek data yang memiliki Data
Pribadi yang melekat pada dirinya.
6
Pemilik
Data Pribadi
Pengendali
Data Pribadi
Prosesor
Data Pribadi

7. DOKUMEN PRIBADI: KTP & KK
• Dokumen pribadi yang paling
sering dijadikan syarat untuk
dikumpulkan oleh prosesor:
• EKTP
• Kartu Keluarga
• Keduanya mengandung data
pribadi yang bersifat:
• Umum (nama, jenis
kelamin,
kewarganegaraan,
agama).
• Spesifik (lainnya).
7

8. PDP DI INDONESIA

9. PRAKTEK OLEH PEMERINTAH

10. PRAKTEK OLEH PEMERINTAH (2)
10
10

11. CONTOH TANPA MINTA FC KTP
11

12. PRAKTEK OLEH SWASTA
12

13. KEBOCORAN DATA:
JUAL BELI FOTO KTP & SELFIE KTP
13

14. PENGUSUTAN JUAL BELI DATA PRIBADI: TIDAK
MUDAH DITEMUKAN
14

15. KEBOCORAN DATA

16. DATA USER TOKOPEDIA BOCOR
91 JUTA RECORD
16

17. TOKOPEDIA MENJAMIN PASSWORD AMAN
17

18. PASSWORD AMAN, TETAPI DATA LAINNYA
TIDAK AMAN
18
• Email
• Nama lengkap
• Gender
• Tanggal Lahir
• Alamat
• No HP
• Pekerjaan
• Perusahaan
• Sekolah
• Hobi

19. IDE PEMANFAATAN DATA BOCOR
19

20. KEBOCORAN DATA LAINNYA: BPJS, BL, DLL
20

21. KEMUNGKINAN PEMANFAATAN
DATA PRIBADI
• Seller fiktif
• Phishing dan scamming via email dan web palsu
• Penipuan via telephone
• Telemarketing dan online marketing
• Membajak akun media sosial
• Pinjaman online
21

22. ANCAMAN SIBER

23. 23

24. ANCAMAN SIBER /1
24

25. ANCAMAN SIBER /2
25

26. PREDIKSI ANCAMAN SIBER
26

27. KESIMPULAN KEADAAN PDP
DI INDONESIA

28. KESIMPULAN KEADAAN PDP DI INDONESIA
• Pengumpulan fotokopi KTP, dan sekarang selfie dengan KTP, yang
berisi data pribadi umum dan spesifik sepertinya sudah menjadi
budaya, diterima oleh masyarakat, dan mayoritas tidak keberatan.
• Praktek ini sangat berbahaya bagi perlindungan data pribadi,
karena:
• dokumen pribadi tercecer dimana-mana,
• tidak jelas siapa yang tanggung jawab,
• jika server dihack, semua dokumen pribadi bisa dicopy,
• dan kebocoran sudah terjadi, data dijual di media sosial secara
terbuka.
28

29. LANJUTAN…
• Ketika terjadi kebocoran data, tidak ada tuntutan kepada prosesor
(perusahaan) untuk:
• Mengingatkan kepada semua klien tentang:
• Kemungkinan pemanfaatan data yang bocor seperti scam,
phishing, seller palsu, dll.
• Tidak hanya bilang bahwa password/login aman
• Langkah-langkah yang harus dilakukan user untuk waspada
kemungkinan kejahatan lain yang memafaatkan data bocor.
• Membuka crisis center bagi pengguna yang mengalami insiden
kemungkinan karena data bocor.
• Negara perlu hadir dalam melindungi data pribadi warga.
29

30. PDP DI BERBAGAI NEGARA

31. 31

32. GDPR
32

33. 7 PRINSIP GDPR
33

34. GDPR: TEGAS, YANG MELANGGAR DIDENDA
34

35. BELANDA: DIGID.NL (SINGLE SIGN ON)
35

36. DIGID.NL DIKERJAKAN OLEH KONSORSIUM
(SIEMENS & DIGIDENTITY), DI BAWAH KEMDAGRI
36

37. DIGID.NL: CARA KERJA SINGLE SIGN ON
37
Warga Pelanggan
Layanan
Layanan
https://logius.nl/

38. KONSEP DIGID.NL
38
Warga Pelanggan
Dukcapil
Digid.nl
https://logius.nl/
Bantuan dan
verifikasi kalau
ada masalah
melalui Call
Center, bukan
kirim foto/ selfie
KTP melalui
WA/Email.

39. REGISTRASI DIGID.ID: TIDAK PERLU UPLOAD KTP
39
https://logius.nl/

40. DIGID MENGGUNAKAN SAML
40
https://logius.nl/

41. SISTEM SSO DI BERBAGAI NEGARA
41
https://www.ru.nl/publish/pages/769526/z02_masterthesis_floris_roelofs_final.pdf

42. ESTONIA: MOBIE-ID
42

43. GERMAN: EID
43

44. BELGIA: ITSME
44

45. U.ID: INISIATIF SSO INDONESIA OLEH PANDI
45

46. PRAKTEK IDEAL PENGGUNAAN DATA PRIBADI
• Negara-negara maju yang sudah menerapkan GDPR, memegang tujuh
prinsip berikut:
• Transparan dengan data,
• Terbatas pada data yang dibutuhkan,
• Membatasi menyimpan data,
• Data harus akurat,
• Membatasi penyimpanan data pribadi,
• Integritas dan kerahasiaan data dijaga,
• Akuntabel.
• Untuk menghindari data tercecer di banyak prosesor data (pengumpul,
penyimpan, pengolah data), mereka membuat layanan SSO (single sign
on), sehingga verifikasi kependudukan dilakukan terpusat.
• Tidak ada praktek pengumpulan foto/selfie KTP baik di institusi
pemerintahan maupun swasta karena itu melanggar prinsip GDPR.
46

47. USULAN PRAKTEK PDP DI INDONESIA

48. RUU PDP: MASIH ADA PERMASALAHAN,
SEGERA DISEMPURNAKAN & DISAHKAN
48

49. JANGKA PENDEK
1. Perkuat kapasitas, kemampuan, keamanan, dan kecepatan sistem
Dukcapil sehingga mampu melayani verifikasi data dari semakin banyak
mitra (K/L, institusi bisnis, dll).
2. Dorong penggunaan API Dukcapil untuk aplikasi di pemerintah, instansi,
dan perusahaan baik di pusat maupun daerah yang membutuhkan
verifikasi data kependudukan.
3. Sosialisasikan pentingnya perlindungan data pribadi, bahaya kebocoran
data, dan stop penggunaan fotokopi KTP dan KK sebagai syarat
berbagai keperluan warga (vaksinasi, mengurus BPJS di rumah sakit, dll).
4. Wajibkan penyediaan Call Center (seperti sudah dilakukan oleh penyedia
Credit Card) untuk layanan pelanggan, bukan melalui halaman
upload/email/WA yang mewajibkan warga mengirim foto/selfie KTP.
49

50. JANGKA PANJANG
1. Bangun sistem SSO (single sign on) yang berbasis data Dukcapil, untuk
keperluan verifikasi warga dalam berbagai aplikasi pemerintah, instansi,
dan perusahaan baik di pusat maupun daerah yang diakses melalui
internet.
2. Institusi yang paling tepat membuat layanan SSO ini adalah Kementerian
Dalam Negeri yang mengelola database Dukcapil.
3. Untuk warga yang tidak bisa akses internet, mereka bisa verifikasi melalui
call center, atau dengan langsung dengan datang ke petugas layanan
(misal kelurahan, bank, dll) tanpa perlu membawa fotokopi dokumen
identitas, karena sistem sudah terintegrasi dengan sistem Dukcapil.
50

51. THANK YOU FOR LISTENING
51