Dokumen ini membahas modul pelatihan tentang kebijakan publik, termasuk pemahaman hubungan antara fenomena sosial dan peran negara dalam menyelesaikan masalah publik. Ini mencakup definisi kebijakan publik yang formal dari pemerintah dan proses yang melibatkan penetapan agenda, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menganalisis dan memahami kebijakan publik serta dampaknya di masyarakat.

1. Fenomena dalam Masyarakat,
Peran Negara, dan
Hubungannya dengan
Kebijakan Publik
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyrakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada

2. Deskripsi
• Modul ini memfasilitasi pemahaman pengetahuan
dan keterampilan peserta pelatihan tentang konsep
kebijakan publik, proses dan analisisnya.
Diharapkan peserta memiliki kemampuan untuk
menjelaskan hubungan antara masalah publik dan
peran negara, serta mampu mengidentikasi jenis-
jenis studi kebijakan.

3. Tujuan:
1. Mampu memahami kebijakan publik dan
hubungannya dengan fenomena sosial (sosial,
politik, budaya dan lainnya).
2. Mampu menunjukkan hubungan antara berbagai
fenomena dalam masyarakat sebagai bahan
penyusunan kebijakan.
3. Mampu menyebutkan peran negara (kapan dan
bagaimana) dalam menyelesaikan permasalahan
publik.

4. Definisi dan Ruang lingkup Kebijakan
Publik
• Kebijakan publik secara sederhana merupakan bentuk
pernyataan formal dari pemerintah tentang pilihan terbaik
dari berbagai alternatif penyelesaian masalah publik.
• Semua yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh
pemerintah termasuk dalam definisi sebagai kebijakan
(Whatever governments choose to do or not to do).
• Bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
• Kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan
masalah-masalahnya”.
• Kebijakan Publik:
• Aksi Pemerintah
• Bukan satu aktor saja tunggal saja
• Merupakan proses yang cukup kompleks

5. Sistem Kebijakan
Hubungan Tiga Elemen Sistem Kesehatan

6. Sistem Kebijakan (2)
• Pelaku kebijakan: pemerintah dan non pemerintah.
• Kebijakan Publik: suatu sistem politik yang lahir dari
tuntutan-tuntutan lingkungan kebijakan.
• Lingkungan kebijakan: karakteristik sosial ekonomi,
sumber daya alam, iklim, topografi, demografi,
budaya dan sebagainya.

7. Proses Kebijakan Publik (Dunn, 2004)
Penetapan agenda
kebijakan (agenda
setting)
Formulasi
kebijakan
Adopsi kebijakan
Implementasi
kebijakan
Evaluasi kebijakan

8. Analisis Kebijakan
Dunn (2004), tujuan analisis kebijakan untuk mengetahui
substansi kebijakan yang mencakup informasi mengenai
permasalahan yang ingin diselesaikan dan dampak yang
mungkin timbul sebagai akibat dari kebijakan yang
diimplementasikan.
Analis Kebijakan
Analisis proses kebijakan
Analisis dalam dan untuk proses
kebijakan

9. Hubungan antara Peran Pembuat Kebijakan dengan Analis
Kebijakan dalam Menghasilkan Informasi Kebijakan

10. Daftar Pustaka
• Anderson, James E. 1979. Public Policy-making. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
• Corduneanu-Huci, C., Hamilton A., Ferrer, I. M. 1976. Understanding Policy Change: How to Apply Political Ecomony Concepts in
Practice. Washington DC: The World Bank.
• Dewey, John. 1927. The Public and Its Problem. New York: Holt.
Dunn, William. 2004. Public Policy Analysis: An Introduction. New
• Jersey: Pearson-Prentice Hall.
• Dye, Thomas. 1972. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice- Hall, Eaglewood Cli s.
• Fischer, F., Miller, G.J., Sidney, M. S. (eds.). 2007. Handbook of Public Policy analysis: Theory, Politics and Methods, USA: CRC Press.
• Friedrich Carl. 2007. “Public Policy and The Nature of Administrative Responsibility” dalam Carl J. Friedrich dan E. S Mason (ed.),
Public Policy: 3-24. Cambridge, MA: Harvard University Press.
• Geurts, T. 2015. Public Policy Making: The 21st Century Perspective. Netherlands: Be Informed ( www.beinformed.com diunduh
tanggal 30 Februari 2015).
• Hallsworth, M., Parker, S., dan Rutter, J. 2001. Policy Making in the Real World: Evidence and Analysis, London: Institute for
Government.
• Hogwood, B.W dan L.A. Gunn. 1984. Policy Analysis for the Real World. London: Oxford University Press.
• Kay, A. 2006. The Dynamics Of Public Policy: Theory And Evidence. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
• LAN (Lembaga Administrasi Negara). 2012. Pedoman Perumusan Kebijakan (Edisi Revisi). Jakarta: Pusat Kajian Manajemen
Kebijakan.
• Lemay, M.C. 2002. Public Administration: Clashing Values in the Administration of Public Policy. Belmont, CA: Wardsworth/
Thompson Learning.
• Lester, J. P., dan J. Stewart. 1996. Public Policy: An Evolution Approach. Boston: Cengage Learning.
• Nelson & Quick. 2005. Introduction: Organizational Behavior in Changing Times (Chapter 9: Decision Making by Individuals and
Groups). South-Western (www.csus.edu/indiv/a/antonenl/ppt/ ch09.ppt diunduh 10 Mei 2015).
• the First Minister and Deputy First Minister: Economic Policy Unit. 2015. A Practical Guide to Policy Making in Northern Ireland
(www. ofmdfmni.gov.uk/policylink diunduh 1 April 2015).
• Parsons, Wayne. 2001. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. New York: Edward Edgar
Publishing, Ltd.
• Shafritz, J.M. dan E.W. Russel . 1997. Introducing Public Administration. New York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
• Somit, A., dan S. A. Peterson. 2003. Human Nature And Public Policy: An Evolutionary Approach. Basingstroke: Palgrave Macmillan.
• Subarsono, 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.