2. UU 23 Tahun 2014
UU 5 Tahun 2014
PP 18 Tahun 2016
PP 11 Tahun 2017
Permendagri 108 Tahun 2017
DASAR HUKUM
3. 3
Amanat:
Pasal 233 UU 23/2014
Pasal 69 UU 5/2014
Permen PAN & RB
Nomor 1 /2023
BAHWA SETIAP JPT, ADMINISTRASI (ADMINISTRATOR,
PENGAWAS DAN PELAKSANA) TERMASUK JABATAN
FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI SELAIN HARUS MEMILIKI
KOMPETENSI MANAJERIAL, TEKNIS DAN SOSIAL KULTURAL,
JUGA HARUS MEMENUHI KOMPETENSI PEMERINTAHAN DI
DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB
MASING-MASING.
UNTUK
MEWUJUDKAN
Pencapaian
Visi Dan Misi
Kepala
Daerah
PERSPEKTIF PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN 2024-2025 DAN 2026-2030
(Isu Strategis)
4. TUGAS DAN FUNGSI PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
PASAL 753
PERMENDAGRI NO
137 TAHUN 2022
PELAKSANAAN STANDARISASI, SERTIFIKASI
KOMPETENSI DAN PENILAIAN KOMPETENSI
APARATUR KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH
DAERAH
PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA
PENYELENGGARA BANGKOM DAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI PROVINSI
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI PEMBELAJARAN &
PERANGKAT PEMBELAJARAN
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI
YANG BERSIH
DAN BAIK
5. PELAKSANAAN STANDARISASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI
TUJUAN & SASARAN
STANDARISASI dan
SERTIFIKASI
PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
PELAKSANAAN
SERTIFIKASI
APARATUR
PELAKSANAAN
SERTIFIKASI/UJI
KOMPETENSI
PELAKSANAAN
SERTIFIKASI/
(AKREDITASI) LEMBAGA
7. ASN Kompeten
• SPESIALISASI
PENDIDIKAN
• PELATIHAN TEKNIS
FUNGSIONAL
• PENGALAMAN
KERJA
• TINGKAT PENDIDIKAN
• PELATIHAN STRUCTURAL/
MANAJEMEN
• PENGALAMAN MEMIMPIN
• PENGALAMAN KERJA
BERKAITAN DG
MASYARAKAT
MAJEMUK DLM HAL
SUKU, AGAMA &
BUDAYA SEHINGGA
MEMILIKI WAWASAN
KEBANGSAAN
KOMPETENSI
TEKNIS
KOMPETENSI
MANAJERIAL
KOMPETENSI
SOSIAL
KULTURAL
• ?????
KOMPETENSI
PEMERINTAHAN
UU 5 Tahun 2014
UU 23 Tahun 2014
8. UU NO. 23 TAHUN 2014
PASAL 233 AYAT (1)
Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) yang
menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah,
harus memenuhi persyaratan kompetensi:
a.teknis;
b.manajerial; dan
c.sosial kultural.
PASAL 233 AYAT (2)
Selain memenuhi kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pegawai aparatur sipil
negara yang menduduki jabatan kepala Perangkat
Daerah harus memenuhi kompetensi
pemerintahan.
PASAL 98 AYAT (2)
Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki
jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator,
dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah
wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
a.teknis;
b.manajerial; dan
c.sosial kultural.
PASAL 98 AYAT(3)
Selain memenuhi kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil
negara yang menduduki jabatan
Daerah harus memenuhi
Perangkat
kompetensi
pemerintahan.
PP NO. 18 TAHUN 2016
10. KEBIJAKAN SISTEM PENGEMBANGAN SDM APARATUR DI LINGKUNGAN
KEMENDAGRI DAN PEMDA
A. STANDARDISASI
• PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI
PEMERINTAHAN (JPT, ADMINISTRATOR,
PENGAWAS, CAMAT, LURAH)
• PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
• TRANTIBUM LINMAS
• KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPI
• PEMERINTAHAN DESA
• PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL
• P2UPD (SUDAH DITETAPKAN)
• POL PP (SUDAH DITETAPKAN)
• DAMKAR (DALAM PROSES)
B. SERTIFIKASI KOMPETENSI
PEMERINTAHAN
•ORGANISASI LSP-PDN DAN TUK
•LSP-PDN KEMENDAGRI
•LSP-PDN PROVINSI: Telah Terbentuk: pd 33 Provinsi
•TUK (KEMENDAGRI, PROVINSI, KAB/KOTA)
• PEMBINAAN KELEMBAGAAN
• Penetapan skema pembinaan kelembagaan;
• Penetapan standar operasional prosedur;
• Penyelenggaraan pembinaan;
• Penetapan kelompok kerja asesor kelembagaan;
• Penilaian kinerja asesor kelembagaan;
• Pengelolaan data kinerja asesor kelembagaan.
• Hasil dan rekomendasi pembinaan kelembagaan;
C. PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEMDAGRI
• KOMPETENSI PEMERINTAHAN
• PEJABAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH,
DAN
• PIMPINAN DAERAH (KEPALA DAERAH DAN
DPRD)
• PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI BINAAN
KEMENDAGRI
• a. Trantibum dan Linmas
• b. Dukcapil
• c. Pemerintahan Desa
• PENINGKATAN KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI
• a. P2UPD
• b. POL PP
• c. DAMKAR
Penyusunan Standar Kompetensi Teknis, Sertifikasi Kompetensi dan Pengembangan Kompetensi Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan
oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sesuai kewenangan yang dimiliki.
13. TEKNOLOGI MERUBAH CARA KERJA ASN
Bekerja menulis
dengan tangan
Bekerja dengan
mesin ketik
Komputer terkoneksi via
LAN
Komputer terkoneksi via
web
Munculnya mobile apps
Bekerja dengan
komputer
15. LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (LSP-PDN) adalah
lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bidang urusan pemerintahan
dalam negeri bagi aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah
STANDAR KOMPETENSI
Rumusan kemampuan kerja aparatur yang
mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap
perilaku yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas dan syarat jabatan
secara professional di bidang urusan
pemerintahan dalam negeri yang
ditetapkan oleh Menteri
SERTIFIKASI KOMPETENSI
Proses pemberian sertifikasi kompetensi kerja
Pemerintahan Dalam Negeri yang dilakukan secara
sistematis dan obyektif melalui
uji kompetensi yang
mengacu kepada SKKPDN
STANDAR
KOMPETENSI
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
KOMPETEN/ BELUM
KOMPETEN
16. Sistem Sertifikasi Kompetensi
16
BPSDM Kemendagri SKK-PDN
Penyediaan Perangkat Uji
Kompetensi
SP2-PDN
Provinsi
Kabupaten/Kota
Sertifikasi
Pengembangan
Kompetensi
LSP-PDN
SKK-PDN=Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri;
SP2-PDN = Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri.
17. Pelaksanaan Uji
LSP melakukan sertifikasi melalui uji kompetensi
lengkap
LSP melakukan Pengakuan Kompetensi terkini melalui
bukti kinerja dan hasil diklat
LSP melakukan afirmasi ; mengakui langsung atas
jabatan yang sedang diampu
Kedudukan sertifikat kompetensi dalam sistim karir
Pendataan ASN
BERKEAHLIAN melalui
jenis dan jumlah
kompetensi yang
dimiliki ASN menuju
penataan karir nasional
Sertifikat kompetensi
managerial, teknis, soskul,
pemerintahan menjadi syarat
seleksi terbuka sehingga
dipastikan dulu kompeten baru
ikut berlomba
Pengendalian ASN,
pelanggaran disiplin
bermimplikasi
pencabutan sertifikat
kompetensi
Pola karir jelas, sertifikat kompetensi
akan mengarahkan individu mengampu
jabatan yang serumpun sehingga
menjadi bentuk pengembangan
kompetensi yang berkelanjutan
Penilaia kinerja
menjadi bentuk
bukti sebagai bahan
pengakuan
kompetensi
19. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga
kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan
Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit
dalam UUD 1945 (trium verat),
UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
menegaskan tentang Kemendagri yang nomenklaturnya sudah
jelas disebutkan dalam UUD Tahun 1945.
Mendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PP Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri
menegaskan tugas Kemendagri yaitu di bidang urusan
pemerintahan dalam negeri
Posisi Kemendagri Dalam Sistem
Penyelenggaraan Pemerintahan
22. Pembinaan Umum
Penyelenggaraan Pemda
Pembagian Urusan
Pemerintahan
Pelayanan Publik di
daerah
Kelembagaan Daerah
Kerjasama Daerah
Kepegawaian Pd
Perangkat Daerah
Kebijakan Daerah
Keuangan Daerah
Kepala Daerah dan Wkl
Kepala Daerah
Pembangunan Daerah
Bentuk pembinaaan lain
4
1
2 5
3 6
7
8
9
10
PS. 375
(4) UU
23/14
PS. 3 (2)
PP 12/17
Kepegawaian
Pada PD
Pengembangan Kompetensi merupakan bagian dari Pembinaan Umum
Bidang Kepegawaian pada Perangkat Daerah
23. Pembinaan Teknis
Pembinaan teknis
dilakukan oleh K/L
terhadap 32 urupem Prov
sesuai kewenangannya.
Pembinaan teknis
dilakukan oleh
Gubernur terhadap 32
urpem Kab/Kota di
wilayahnya
24. URUSAN PEMERINTAHAN
• PERTAHANAN
• KEAMANAN
• MONETER
DAN FISCAL
NASIONAL
• YUSTISI
• POLITIK LUAR
NEGERI
• AGAMA
CONCURRENT
• KEWENANGAN
PRESIDEN SBG
KEP.PEMERINTAH
AN TERKAIT
DENGAN
IDEOLOGI
PANCASILA,UUD
1945, BHINEKA
TUNGGAL
IKA,MENJAMIN
HUBUNGAN YG
SERASI
BERDASARKAN
SUKU,AGAMA,RA
S DAN ANTAR
GOLONGAN.
PASAL 25 AYAT I
UU NO.23/2014
WAJIB
• KELAUTAN DAN
PERIKANAN
• PARIWISATA
• PERTANIAN
• KEHUTANAN
• ESDM
• PERDAGANGAN
• PERINDUSTRIAN
• TRANSMIGRASI
PELAYANA
N DASAR
NON
PELAYANAN
DASAR
• PENDIDIKAN
• KESEHATAN
• PEKERJAAN
UMUM DAN
TATA RUANG
• PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAWASAN
PEMUKIMAN
• TRAMTIBUM
LINMAS
• SOSIAL
• TENAGA KERJA
• PPPA
• PANGAN
• PERTANAHAN
• LINGK.HIDUP
• ADMINDUK
• PEMAS
• PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
• PERHUBUNGAN
• KOMINFO
• KOPERASI,UKM
• PENANAMAN MODAL
• KEPEMUDAAN DAN
OLAH RAGA
• STATISTIK
• PERSANDIAN
• KEBUDAYAAN
• PERPUSTAKAAN
• DAN KEARSIPAN
SPM
(STANDARD
PELAYANAN
MINIMAL) DAN
INOVASI
NSPK DAN INOVASI
NSPK DAN
INOVASI (pasal
17 (2) )
