3. Undang-Undang 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
pasal 379-380
Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perangkat
Daerah, Pasal 11 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat, Pasal 3 Ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
BAB II dst
Amanat Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku
SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG
BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS
Pasal379
(1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), gubernur dibantu oleh inspektorat provinsi
Pasal380
I. PERAN DAN FUNGSI STRATEGIS INSPEKTORAT
(1) Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota
berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Perangkat Daerah kabupaten/kota
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat
kabupaten/kota.
(4) Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat
Daerah
Pasal11
BABII
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
1. Provinsi dilaksankan oleh Menteri untuk pembinaan umum dan Menteri
Teknis untuk pembinaan teknis
2. kabupaten/kota dilaksanalan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat di daerah
4. KEWAJIBAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN (HP)
- APIP/Pemeriksa berkewajiban mengkomunikasikan HP kpd Auditi, Pimpinan dan masy.
- Pimpinan Auditi WAJIB melaksanakan saran/rekomendasi HP.
- Wakil Gub dan Wakil Bupati/Walikota bertanggungjawab mengoordinasikan pelaksanaan TLHP
(Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2017 & Permendagri 23/2007)
SANKSI JIKA TIDAK MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HP
PIDANA (UU 15/2006) DISIPLIN PNS (PP 94/2021)
TL HP BPK-RI selambat-lambatnya 60 hari
setelah LHP diterima (UU 15/2006 dan
Peraturan BPK-RI No.2/2010).
TL HP APIP selambat-lambatnya 60 hari
setelah LHP diterima
(Permenpan RB No.09/2009).
5. II. LANDASAN HUKUM PENGAWASAN URUSAN TENAGA
KERJA
• Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48
Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2022
5
Pada Lampiran I, Fokus serta Sasaran
Pembinaan dan Pengawasan pada
Bidang Urusan Tenaga Kerja terbagi
atas 4 (empat) point.
6. Fokus serta Sasaran Pembinaan dan Pengawasan
pada Bidang Urusan Tenaga Kerja (Permendagri 48 tahun 2021)
N
o
FOKUS SASARAN
PEMBINAAN PENGAWASAN
1 Harmonisasi hubungan industrial
dan kualitas jaminan sosial tenaga
kerja
Pelaksanaan fasilitasi mediator,
arbite (penyelesaian sengketa),
konsiliator dan struktur skala
upah
Pengawasan harmonisasi
hubungan industrial dan
kualitas jaminan sosial tenaga
kerja dari aspek pengendalian
internal
2 Peningkatan jumlah tenaga kerja
yang ditempatkan dan diberdayakan
• Pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan pengantar
kerja;
• Penelitian dilakukan
berdasarkan permintaan
dan kebutuhan dari
Pembinaan Penempatan
Tenaga Kerja ;
• Bantuan sarana usaha
kelompok dan perorangan.
Pengawasan dalam rangka
penurunan jumlah angka
pengangguran dari aspek
pengendalian internal
7. N
o
FOKUS SASARAN
PEMBINAAN PENGAWASAN
3 Peningkatan Kompetensi dan daya
saing tenaga kerja
• Pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan instruktur;
• Pelaksanan pendidikan dan
pelatihan tenaga kepelatihan;
• Penelitian dilakukan berdasarkan
permintaan dan kebutuhan dari
Binalatas (Pembinaan Pelatihan
dan Produktivitas);
• Pengelolaan balai latihan kerja
komunitas.
Pengawasan tenaga kerja
yang memiliki kompetensi
dan daya saing dari aspek
pengendalian internal
4 Peningkatan kualitas perlindungan
tenaga kerja dan pengusaha yang
menerapkan norma ketenagakerjaan
dan keselamatan dan kesehatan
kerja
• Pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan pengawas
ketenagakerjaan;
• Penelitian dilakukan berdasarkan
permintaan dan kebutuhan dari
pembinaan dan pengawasan
tenaga kerja
Pengawasan kualitas
perlindungan tenaga kerja
dan pengusaha yang
menerapkan norma
ketenagakerjaan dan
keselamatan kerja dari
aspek pengendalian
internal
8. III. PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN DI
DAERAH
• Kualitas pekerja yang
relatif rendah;
• Jumlah tenaga kerja yang
banyak;
• Gaji pekerja yang rendah;
• Persebaran tenaga kerja
yang belum merata;
• Pertumbuhan lapangan
kerja yang lambat.
• Mengadakan pelatihan kerja agar
para calon tenaga kerja sudah
memiliki ilmu dan keterampilan
yang dibutuhkan oleh para
pencari kerja;
• Memperbanyak mendirikan
Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK);
• Membuat kebijakan mengenai
gaji tenaga kerja;
• Mengembangkan sektor usaha-
usaha informal di kawasan-
kawasan terpencil;
• Mengembangkan usaha industri
yang padat karya
9. DINAMIKA
KETENAGAKERJAAN
1. PENGANGGURAN
2. AK MUDA & PEKERJA ANAK
3. KESEMPATAN KERJA
4. KOMPETENSI & DAYA SAING
TK
5. PENGUPAHAN
6. PRODUKTIVITAS TK
7. HUBUNGAN INDUSTRIAL
8. PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
9. JAMINAN SOSIAL TK
Pertumbuhan
Ekonomi
Ketimpangan
Masalah Sosial
Kemiskinan
9
10. PEMBERDAYAAN DAN
PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA
PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PEKERJA
10
PERTUMBUHAN EKONOMI
RASIO PAJAK TERHADAP PDB
PENGANGGURAN
ANGKA KEMISKINAN
GINI RATIO (INDEKS)
INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA
INDEKS PEMBANGUNAN
MASYARAKAT
SUMBER : UU 13 TAHUN 2003 (Pasal 4) SUMBER : RPJMN
penyediaan Tenaga kerja
dan infrastruktur
ketenagakerjaan
merupakan Salah Satu
Pondasi Utama
Pembangunan
Penyelesaian Masalah
Pembangunan
PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN
TUJUAN
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
SASARAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL
11. PRAKIRAAN DAN
PERENCANAAN
KESEIMBANGAN
PERSEDIAAN DAN
KEBUTUHAN TENAGA KERJA
PRAKIRAAN DAN
PERENCANAAN
PERSEDIAAN TENAGA
KERJA
PRAKIRAAN DAN
PERENCANAAN
KEBUTUHAN TENAGA
KERJA
OUTLINE PERENCANAAN TENAGA KERJA (PTK) DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA
ARAH KEBIJAKAN,
STRATEGI DAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN
KONDISI
KETENAGAKERJAAN
PROVINSI
12. KONSTELASI PERENCANAAN TENAGA KERJA
PERENCANAAN
TENAGA KERJA
SEKTORAL
PERENCANAAN
TENAGA KERJA
PERUSAHAAN
VISI
SEKTORAL
TRENDBID.
USAHA
INDIKASI TK
DIGUNAKAN
INOVASI
TERBARU
PROGRAM
SEKTORAL
SUMBERDAYA
TERSEDIA
KEBUTUHAN
JABATAN
RENCANA
EKSPANSI
SKILL YANG
DIBUTUHKAN
BEBANKERJA
PER JABATAN
KEBIJAKAN
SDM
BERBAGAI
SISTEM KARIR
PERENCANAAN TENAGA KERJA
DAERAH
TARGETMENURUT
JABATANPER
SEKTOR
SKILLSSHORTAGE/
SKILLGAP
ARAH
PEMBANGUNAN
SDM
PROGRAM
PEMENUHAN
JABATAN
PROGRAMSKILLS
DEVELOPMENT
SKALAPRIORITAS
LAINNYA
KABUPATEN
/
KOTA
PERENCANAAN TENAGA KERJA
DAERAH
AKUMULASI TARGETMENURUT
JABATANPERSEKTOR
PROVINSI
AKUMULASI SKILLS
SHORTAGE/SKILLSGAP
KEBIJAKAN
PRIORITASPEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN
SISTEMKERJA
STAKEHOLDERS
PERENCANAAN TENAGA KERJA
NASIONAL
KEBIJAKAN JABATAN PRIORITAS
(CRITICAL OCCUPATIONAL LIST/COL)
PUSAT KEBIJAKAN SKILLSPRIORITAS
(CRITICAL SKILLS LIST/CSL)
KEBIJAKAN SISTEMKERJA
STAKEHOLDERS
RPJMN
RPJMD
RPJMD
12
