Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengatur delapan standar yang harus dipenuhi perguruan tinggi dalam menyelenggarakan penelitian dan pengabdian, yakni standar hasil, isi, proses, penilaian, pelaksana, sarana prasarana, pengelolaan, dan pendanaan. Standar-standar ini bertujuan untuk menjamin mutu penelitian dan pengabdian mencapai standar nasional.

1. STANDAR NASIONAL PENELITIAN
(Permendikbud No. 49 tahun 2014)
DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
PENELITIAN PADA PTS DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III
CISARUA, 21-23 OKTOBER 2014
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DITJEN DIKTI – 2014

2. TRIDHARAM PT
UU 20 Thn 2003, PS 20 AYAT 2:
“Perguruan Tinggi berkewajiban
menyelenggarakan pendidikan,
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat”.
UU 14 Thn 2005, PS 60 (a):
“Dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan, dosen
berkewajiban melaksanakan
pendidikan, penelitian, dan
Pengabdian kepada
masyarakat”.
Secara Normatif:
UU No.12 TAHUN 2012
•PENELITIAN MASUK KEDALAM STANDAR NASIONAL PENELITIAN
•PALING SEDIKIT 30% DANA BOPTN UNTUK PROGRAM PENELITIAN
•PENELITIAN DIARAHKAN UNTUK PENGEMBANGAN IPTEKS, KESMAS DAN DAYA SAING
•Permendikbud No. 49 tahun 2014, tentang SN-PT

3. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(SNPT)
Terdiri dari 3 bagian:
1. Standar Nasional Pendidikan
2. Standar Nasional Penelitian
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

4. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(SNPT)
Tujuan :
1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi;
2. Menjamin agar mutu pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat mencapai sesuai
dengan SNPT;
3. Mendorong agar PT di seluruh wilayah hukum NKRI
mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria
yang ditetapkan dalam SNPT secara berkelanjutan.

5. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(SNPT)
1. Wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
2. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan
tinggi dan izin pembukaan program studi;
3. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan
kurikulum pada program studi;
4. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;
5. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem
penjaminan mutu internal;
6. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu
eksternal melalui akreditasi.

6. 1. STANDAR
HASIL
STANDAR
PENELITIAN DAN
PENGABDIAN
KEPADA
MASYARAKAT
2. STANDAR ISI
3. STANDAR
PROSES
4. STANDAR
PENILAIAN
5. STANDAR
PENELITI /
PELAKSANA
PENGABDIAN
8. STANDAR
PENDANAAN
DAN
PEMBIAYAAN
7. STANDAR
PENGELOLAAN
6. STANDAR
SARANA &
PRASARANA
Copyright : Prof. Lili Warly

7. STANDAR PENELITIAN

8. 1. STANDAR HASIL
 Diarahkan untuk pengembangan IPTEK dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya
saing bangsa.
 Bentuk Diseminasi (Luaran):
1. Publikasi Ilmiah (Jurnal, Proseding)
2. Produk yang langsung dapat dimanfaatkan, TTG,
Rekayasa sosial, karya seni, model, dll.
3. Buku ajar, bahan ajar, monograf,
4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
5. Laporan tugas akhir, skripsi, thesis, disertasi.

9. 2. STANDAR ISI
Kedalaman dan keluasan materi penelitian :
1. Materi penelitian dasar : beroirientasi pada
penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi
suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau
postulat baru;
2. Materi penelitian terapan : berorientasi pada
penemuan inovasi dan pengembangan IPTEK yang
bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau
industri.

10. 3. STANDAR PROSES
Meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan.
1. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan
budaya akademik;
2. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti,
masyarakat, dan lingkungan;
3. Penelitian oleh mahasiswa harus mengarah pada
terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.

11. 4. STANDAR PENILAIAN
Meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
Prinsip penilaian :
1. Prinsip edukatif : memotivasi peneliti agar terus
meningkatkan mutu penelitiannya;
2. Prinsip objektif : bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. Prinsip akuntabel : prosedur yang jelas dan dipahami
oleh peneliti;
4. Prinsip transparan : prosedur dan hasil penilaiannya
dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

12. 5. STANDAR PENELITI
1.Peneliti wajib menguasai metodologi
penelitian yang sesuai dengan bidang
keilmuan, objek penelitian, serta tingkat
kerumitan dan tingkat kedalaman
penelitian;
2.Kemampuan peneliti menentukan
kewenangan melaksanakan penelitian.

13. 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
1. Laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel
kerja, atau sarana lain sesuai kebutuhan yang
memenuhi standar mutu, kesehatan dan
keselamatan;
2. Sarana teknologi informasi & komunikasi yang
memadai;
3. Sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain
melalui program kerjasama;
4. Kantor kelembagaan penelitian.

14. 7. STANDAR PENGELOLAAN
Kewajiban Kelembagaan Penelitian :
1. Menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai
Renstra Penelitian PT;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan
SPMI penelitian PT;
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
4. Melaksanakan Monev penelitian;
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti;
7. Sistem penghargaan; dan
8. Menyusun laporan kegiatan penelitian

15. 8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
Sumber dana penelitian :
1. Dana pemerintah;
2. Dana internal perguruan tinggi :
a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan;
c. Monitoring & evaluasi;
d. Pelaporan;
e. Diseminasi hasil;
f. Peningkatan kapasitas peneliti;
h. Insentif publikasi dan HKI
3. Dana kerjasama penelitian;
4. Dana masyarakat

16. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

17. STANDAR NASIONAL PPM
• Standar nasional pengabdian kepada
masyarakat adalah kriteria minimal tentang
sistem pengabdian kepada masyarakat pada
perguruan tinggi yang berlaku di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

18. 1. STANDAR HASIL
 Diarahkan untuk menerapkan, mengamalkan, dan
membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum
dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 Hasill merupakan penerapan Keahlian dalam kegiatan
pengabdian:
1. Layanan ke Masyarakat: Penyelesaian masalah yang dihadapi
masyarakat (saran kebijakan, model, desain, rekayasa sosial,
dll);
2. Publikasi dalam jurnal ilmiah (nasional/internasional) atau
jurnal ilmiah populer;
3. Teknologi tepat guna;
4. Bahan pengembangan IPTEK; atau
5. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber
belajar.

19. 2. STANDAR ISI
Kriteria minimum tentang Kedalaman dan keluasan materi
pengabdian :
1. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan
dibutuhkan oleh pengguna;
2. Pengembangan dan/atau penerapan IPTEK dalam rangka
memberdayakan masyarakat;
3. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan;
4. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau
rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh
masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
atau
5. HKI yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia
usaha, dan/atau industri.

20. 3. STANDAR PROSES
1. Perencanaan kegiatan meliputi :
a. Identifikasi dan analisis masalah yang terdapat pada
masyarakat, PEMDA, dan/atau kawasan;
b. Desain pemecahan masalah;
c. Formulasi kegiatan (sumber daya, bentuk kegiatan, dan
waktu);
d. Komitmen PT, masyarakat, dan/atau PEMDA.
2. Pelaksanaan kegiatan :
a. Sinergisme keilmuan PT dalam pelayanan kepada masyarakat
dan/atau PEMDA;
b. Penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian;
c. Peningkatan kapasitas dan/atau pemberdayaan masyarakat;
3. Pemantauan kegiatan dilaksanakan
secara terstruktur dan terprogram.

21. 4. STANDAR PENILAIAN
 Prinsip : edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
 Kriteria penilaian :
1. Tingkat kepuasan masyarakat;
2. Terjadinya perubahan sikap, perilaku, pengetahuan, dan
keterampilan masyarakat;
3. Dapat dimanfaatkannya IPTEK di masyarakat secara
berkelanjutan;
4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau
pembelajaran;
5. Teratasinya masalah sosial-ekonomi dan rekomendasi
kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku
kepentingan.

22. 5. PELAKSANA PENGABDIAN
1. Tim pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi
penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian,
jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman
sasaran kegiatan.
2. Kemampuan dan profesionalisme pelaksana pengabdian
menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian
kepada masyarakat.

23. 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
 Sarana dan prasarana perguruan tinggi yang digunakan
untukmemfasilitasi pengabdian kepada masyarakat
paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu
dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area
sasaran kegiatan.
 Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi standar
mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan
keamanan.

24. 7. STANDAR PENGELOLAAN
Kewajiban Kelembagaan Pengabdian Kepada Masyarakat :
1. Menyusun dan mengembangkan program pengabdian sesuai Renstra
Pengabdian PT;
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI
pengabdian PT;
3. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian;
4. Melaksanakan Monev pegabdian;
5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian;
7. Sistem penghargaan; dan
8. Menyusun laporan kegiatan pengabdian.

25. 8. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
Sumber dana pengabdian :
1. Dana pemerintah;
2. Dana internal perguruan tinggi :
a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan;
c. Monitoring & evaluasi;
d. Pelaporan;
e. Diseminasi hasil;
f. Peningkatan kapasitas
pelaksana;
3. Dana kerjasama pengabdian;
4. Dana masyarakat.

26. RENCANA STRATEGIS
 Merupakan arah kebijakan penelitian perguruan tinggi
untuk jangka waktu minimal 5 tahun.
 Ditetapkan dalam keputusan pemimpin PT setelah
mendapat pertimbangan senat PT.
 Isi Renstra Penelitian Minimal :
1. Rumusan program bidang-bidang penelitian
unggulan;
2. Peta jalan penelitian;
3. Indikator capaian penelitian; dan
4. Rencana pendanaan, sumber daya manusia, serta
sarana dan prasarana penelitian.