Menuju National Institute of Mental Health sesuai amanat UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa - dr Nova Riyanti Yusuf SpKj

2. A Flashback…

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa:
Inisiatif via Komisi IX DPR RI (2009)  Sidang Paripurna (8 Juli 2014) 
ditandatangani Presiden SBY (7 Agustus 2014)

5. Follow Up Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
 NOTE: Expiry date, Reshuffle
Pasal 91:
 Peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang ini HARUS
ditetapkan PALING LAMA 1 (SATU)
tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

6. Ketentuan lebih lanjut
mengenai (1):
 Koordinasi dalam rangka menjamin upaya kesehatan
jiwa yang terintegrasi komprehensif dan
berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan
manusia diatur dengan Peraturan Presiden.
 Penyelenggaraan upaya promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif diatur dalam Peraturan Pemerintah
(PROSES).
 Penatalaksanaan ODGJ dengan cara lain di luar ilmu
kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

7. Ketentuan lebih lanjut
mengenai (2):
 Perencanaan, pengadaan, peningkatan mutu,
penempatan, dan pendayagunaan, serta pembinaan
SDM di bidang kesehatan jiwa diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
 Perizinan dan persyaratan fasilitas pelayanan
kesehatan diatur di dalam Peraturan Menteri.
 Perizinan dan persyaratan fasilitas pelayanan di luar
sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis
masyarakat duatur dengan Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial.

8. Ketentuan lebih lanjut
mengenai (3):
 Pengawasan terhadap fasilitas pelayanan di luar
sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis
masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan
Penegakan Hukum.
 Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk
kepentingan pekerjaan atau jabatan tertentu diatur
dengan Peraturan Menteri.

9. Latar Belakang (1)
 Amanah Undang-Undang Kesehatan Jiwa:
Bagian Kelima: Teknologi dan Produk Teknologi Kesehatan Jiwa
Pasal 65
 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan
penelitian, pengembangan, pengadaan, dan pemanfaatan
teknologi dan produk teknologi dalam Upaya Kesehatan Jiwa.
 Teknologi dan produk teknologi Kesehatan Jiwa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup segala metode dan alat yang
digunakan untuk mendeteksi, mencegah terjadinya, dan
meringankan penderitaan akibat, menyembuhkan, dan
memulihkan diri dari gangguan jiwa.
 Menteri menetapkan institusi/lembaga yang melaksanakan fungsi
sebagai pusat penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan
teknologi dan produk teknologi dalam bidang Kesehatan Jiwa.

10. Latar Belakang (2)
 Penjelasan dari pasal 65 ayat (3) adalah sebagai
berikut:
Lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai pusat
penelitian, pengembangan, dan penggunaan
teknologi dan produk teknologi dalam bidang
Kesehatan Jiwa dapat merupakan lembaga
pendidikan, pelayanan, atau penelitian yang sudah
ada atau dalam keadaan tertentu dapat pula
lembaga baru.
ARSAWAKOI  Pre & Workshop

11. Identifikasi Masalah
 Kesehatan jiwa anak
 Kesehatan jiwa dewasa
 Pelayanan geriatrik di Indonesia
 Pelayanan neuropsikiatri
 Pelayanan adiksi
 Psikiatri transkultural
 Psikiatri forensik
 Kesehatan jiwa perempuan
 Penatalaksanaan
 Negara rentan bencana alam
 Tantangan pelanggaran HAM
 Program unggulan
pemerintah di bidang
Kesehatan Jiwa
 Penyusunan & Implementasi
Kebijakan
 Peran dalam Global Mental
Health Movement

12. Sumber: WAG Selasar

13. NIMH Amerika Serikat
 Sebuah lembaga federal terdepan untuk penelitian
tentang gangguan jiwa.
 NIMH adalah salah satu dari 27 institut dan pusat
yang merupakan bagian dari National Institutes of
Health (NIH), lembaga penelitian kesehatan
nasional.
 NIH adalah bagian dari U.S.Department of Health
and Human Services (HHS).

14. Visi & Misi NIMH Amerika Serikat
VISI:
Gangguan jiwa bisa dicegah & disembuhkan

15. Maket NIMH Indonesia
(Dr. dr. Fidiansjah, SpKJ)

17. Inspirasi “ODMK”
 The Tsunami that hit South
Asia on December 26, 2004,
causing the death of more
than 285,000 people and
sparking campaign that
resulted in donations
estimated at more than 5
billion euros, dramatically
highlighted the historical facts
that natural disasters, insofar
as they represent both the
most massive (in terms of
numbers of victims) and the
purest (being putatively
beyond human control of
collective misfortune, belong
to the modern moral
universe).

18. Rappler Indonesia, 28/2/2016:
Melirik Undang-Undang Kesehatan Jiwa
Saat Terjepit? (NoRiYu)
 Saat manusia dihadapkan pada bencana alam yang
begitu magnitude dan dinarasikan dengan baik oleh
Didier Fassin, maka ia harus dilindungi oleh undang-
undang untuk keberlangsungan hidupnya yang tetap
berkualitas dalam ketidakberdayaan.
 Kelompok pertama yang terbayang harus dilindungi
dalam kategori ODMK adalah penyintas bencana
alam. Apalagi pada saat Rancangan Undang-Undang
Kesehatan Jiwa sedang digarap, Kementerian
Kesehatan menyatakan terdapat 8 regio di Indonesia
yang rentan terhadap bencana alam.

19. Misi NIMH AS
1) mentransformasi pemahaman dan
penatalaksanaan gangguan jiwa dengan penelitian
klinis dan dasar, melandasi cara pencegahan,
pemulihan, dan penyembuhan,
2) untuk melanjutkan misi kesehatan masyarakat yang
vital, maka harus berpikir inovatif dan memastikan
berbagai perspektif ilmiah yang baru digunakan
untuk menemukan ilmu pengetahuan yang
berevolusi tentang otak, perilaku, dan pengalaman.
Dengan demikian, terobosan dalam ilmu
pengetahuan bisa menjadi terobosan bagi setiap
orang dengan gangguan jiwa.

20. Proses Penyusunan
Draft Naskah Akademik

21. Byron Good (2/6/2016):
Tujuan NIMH AS:
 mendukung penelitian
ilmiah terkait
kesehatan jiwa:
 Riset Dasar (biologi,
perilaku, sosial,
lingkungan)
 Riset Translational yang
menerjemahkan Riset
Dasar menjadi upaya
pencegahan dan
penatalaksanaan
 Riset Pelayanan
Kesehatan, termasuk riset
implementasi.
Indonesia (tahap awal)
bisa fokus pada 3 hal:
 Basic Research:
 Insidens & Prevalens seperti
Skizofrenia.
 Riskesdas  data harus
diperbaiki karena metodologi
household based.
 Treatment Focus:
 Depresi.
 Set of Activities:
 Rehab for Psychosis Illness
 Sexual violence etc

22. Mekanisme Funding NIMH AS (1)
 Research Grant
 Peer-reviewed grant (R01, R21)
 Training grant
 Pelatihan individu, progam
 Pelatihan doktoral, post-doktoral
 Termasuk program pelatihan
internasional seperti Fogarty Center
 Kontrak

23. Mekanisme Funding NIMH AS (2)
 NIMH mendanai penelitian oleh para peneliti di
seluruh Amerika Serikat juga penelitian-penelitian di
dalam NIMH sendiri sebagai program penelitian
internal.
 Program ekstramural, NIMH > 2.000 grant dan
kontrak penelitian di universitas-universitas dan
institusi lainnya di Amerika Serikat dan luar negeri.
 Para peneliti mengajukan project melalui aplikasi
grant dan harus mendaftar untuk pembaharuan
dalam interval untuk menerima pendanaan lanjutan.
 Hampir 500 ilmuwan bekerja pada program
penelitian ekstramural NIMH.

24. Mekanisme Funding NIMH AS (3)
 Peneliti-peneliti intramural beragam dari molecular
biologists yang bekerja di laboratorium sampai
dengan peneliti klinis yang bekerja dengan pasien di
NIH Clinical Center.
 Meskipun dipandu oleh sistem peer review yang
ketat, ilmuwan intramural diberikan fleksibilitas yang
unik dalam mengikuti kesempatan penelitian yang
tidak terduga.
 Juga karena melibatkan ilmu pengetahuan dasar
termasuk percobaan klinis, program disusun untuk
memfasilitasi penelitian interdisipliner.

25. NIMH Jepang (1)
 NIMH AS berusia 66 tahun, NIMH Jepang 64 tahun.
 Dibangun pada tahun 1952 untuk memperbaiki
kesehatan jiwa populasi umum melalui penelitian
yang komprehensif dan integratif dalam bidang
psikiatri, psikologi, sosiologi, kesejahteraan sosial,
dan pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga
pendidikan para ahli kesehatan jiwa.
 Pada bulan Oktober 1986, dileburkan dengan
National Center of Neurology and Psychiatry
sehingga memberikan kontribusi yang lebih efektif
terhadap kesehatan jiwa masyarakat.

26. NIMH Jepang (2)
 NIMH Jepang mempunyai ranah penelitian yang luas
dari mulai biologi, sampai dengan kedokteran klinis
dan ilmu pengetahuan administratif untuk
mempromosikan pembuatan kebijakan yang efektif
dalam pelayanan kesehatan jiwa nasional.
 NIMH Jepang terdiri dari 11 departemen dan Center
for Suicide Prevention.
 Tugas NIMH dalam mendidik para ahli kesehatan
jiwa telah dilanjutkan dan ditingkatkan untuk
mengembangkan informasi yang tepat dan
termutakhir untuk setiap bidang.

27. NIMH Jepang (3)
Departemen
(@Direktur & Kepala Seksi)
 Mental Health Policy &
Evaluation
 Psychosomatic Research
 Adult Mental Health
 Social Psychiatry
 Developmental Disorder
 Forensic Psychiatry
 National Information Center
for Disaster
 Drug Dependence Research
 Child and Adolescent Mental
Health
 Neuropsychopharmacology
 Psychophysiology
 Psychiatric Rehabilitation
 Center for Suicide
Prevention

28. Opsi 1

29. Office of the NIMH
Director (AS)
 Office on AIDS (Director)
 Office of Autism Research
Coordination
 Office of Clinical Research
(Director)
 Office of Constituency Relations
and Public Liaison (Director)
 Office of Genomics Research
Coordination (Director)
 Office of Research and Disparities
and Global Mental Health
(Director)
 Office of Resource Management
(Associate Director for
Management)
 Office of Rural Mental Health
Research (Director)
 Office of Science Policy, Planning,
and Communications (Director,
Deputy Director)
 Office of Technology
Development and Coordination
(Director)
 Fellowships & Training: Office of
Fellowship Training (Director)
 Office of the Scientific Director
(Scientific Director)

30. Divisi NIMH (AS)
 DIVISION OF
NEUROSCIENCE AND
BASIC BEHAVIORAL
SCIENCE/DNBBS (Director
& Deputy Director)
 DIVISION OF AIDS
RESEARCH/DAR (Director)
 DIVISION OF SERVICES
AND INTERVENTION
RESEARCH (Director)
 DIVISION OF EXTRAMURAL
ACTIVITIES/DEA (Director)
 OFFICE FOR RESEARCH ON
DISPARITIES AND GLOBAL
MENTAL HEALTH/ORDGMH
(Director & Deputy Director)
 DIVISION OF
TRANSLATIONAL
RESEARCH/DTR (Director &
Deputy Director)

31. Advisory Boards & Groups

32. Opsi 2

33. Overview KND
 Penyandang Disabilitas:
setiap orang yang mengalami keterbatasan
fisik, intelektual, mental, dan/atau
sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan
untuk berpartisipasi secara penuh dan
efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

34. Overview KND (1)
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
 Komisi Nasional Disabilitas (KND): lembaga
nonstruktural yang bersifat independen:
 Bab VI
 Pasal 131: Dalam rangka pelaksanaan
Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural
yang bersifat independen.

35. Overview KND (2)
 Pasal 132:
 (1) KND mempunyai tugas
melaksanakan pemantauan, evaluasi,
dan advokasi pelaksanaan
Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.
 (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan
advokasi dilaporkan kepada Presiden.

36. Overview KND (3)
 Pasal 133: FUNGSI KND:
 Penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya
pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan
Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
 Pemantauan dan evaluasi pelaksanan
Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan
hak Penyandang Disabilitas.
 Advokasi pelaksanaan Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.
 Pelaksanan kerja sama dalam penanganan
Penyandang Disabilitas dengan pemangku
kepentingan terkait.

37. Overview KND (4)
Pasal 134: Ketentuan
mengenai organisasi dan tata
kerja serta keanggotaan KND
diatur dengan Peraturan
Presiden.

38. Perbedaan Pengaturan
Komnas Keswa
 Ditunjuk oleh Menteri
Kesehatan
 Lembaga:
 lembaga pendidikan,
 pelayanan, atau
 penelitian
yang sudah ada
 atau dalam keadaan
tertentu dapat pula
lembaga BARU.
KND
 Peraturan Presiden
 Lembaga BARU.
CATATAN:
 KomNas:
 Lembaga Kuasi Negara (State
Auxilliary Bodies) lembaga yang
dibentuk atau didirikan untuk
menangani masalah khusus.
 Dasar pendirian: amanat UUD,
UU, Perpres, Kepres, dan
Kepmen.

39. Evaluasi & Analisis
 Agar tidak menambah
beban APBN dengan
didirikannya sebuah
lembaga baru dan
menghemat sumber
daya, maka opsi
terbaik adalah
meningkatkan kualitas
dan kapasitas dari
lembaga pendidikan,
pelayanan, atau
penelitian yang sudah
ada.
 Jika dari lembaga pelayanan,
dapat mengambil dari Rumah
Sakit Jiwa vertikal.
 Jika dari lembaga pendidikan
dan penelitian dapat
mendayagunakan institusi
pendidikan kedokteran jiwa
yang ada di Indonesia.

40. Evaluasi & Analisis (1)
 Tidak ada peraturan yang mengatur bahwa tidak
diperbolehkan pembentukan sebuah lembaga baru
yang dibiayai APBN, akan tetapi sejak 2013 saat ini
pemerintah cenderung untuk tidak menyetujui
adanya pembuatan LEMBAGA BARU yang dibiayai
APBN, kecuali dalam keadaan tertentu.
 Pembangunan & Pengembangan bertahap dimulai
dengan target tahap awal sesuai saran Byron Good.
 Pada tahap selanjutnya, Task Force harus bekerja
keras untuk memasukkan rencana ini ke dalam
Rencana Strategis (Renstra) Bappenas 2017 sehingga
dapat dianggarkan dalam APBN 2017.

41. Pendekatan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP 2017)

42. Money Follow Program

43. 23 Tema Prioritas
Pembangunan Nasional:
 Kedaulatan Pangan
 Kedaulatan Energi
 Kemaritiman dan
Kelautan
 REVOLUSI MENTAL
 Daerah Perbatasan
 Daerah Tertinggal
 Pelayanan Kesehatan
 Pelayanan Pendidikan
 Antar Kelompok
Pendapatan
 Desa dan Kawasan
Pedesaan
 Perumahan dan
Permukiman
 Stabilitas Keamanan dan
Ketertiban
 Kepastian dan Penegakan
Hukum
 Konsolidasi Demokrasi
dan Efektivitas Diplomasi
 Reformasi Birokrasi
 Perkotaan
 Percepatan Pertumbuhan
Industri dan Kawasan
Ekonomi (KEK)
 Pembangunan Parisiwata
 Peningkatan iklim
investasi dan Iklim Usaha
 Peningkatan Ekspor Non
Migas
 Pengembangan
Konektivitas Nasional
 Reformasi Fiskal
 Reformasi Agraria

44. Arah Kebijakan
 Mainstreaming Revolusi Mental dalam arah kebijakan
prioritas nasional
 Money Follow Program dalam RKP 2017:
 Pendekatan penganggaran yang lebih fokus kepada
program/kegiatan yang terkait langsung dengan
prioritas nasional serta memberikan dampak langsung
bagi masyarakat.
 Di dalam kondisi penurunan belanja K/L, Money Follow
Program diimplementasikan dengan:
 Mengamankan alokasi pada prioritas
 Realokasi program yang telah mendapatkan penekanan
 Efisiensi kegiatan/program non prioritas

45. “NO LAW IS GONNA CHANGE US
We HAVE TO CHANGE US”
Macklemore – Same Love