1. BHD PERKI.pptx, materi tentang bagaimana melakukan bhd pada korban dengan ...
KABID_KEBIJAKAN KESWn,bjbjkhA 202 4.pptx
1. SITUASI DAN KEBIJAKAN
KESEHATAN JIWA
DI INDONESIA
DAUD SAMAL, SKM
KEPALA BIDANG P2P
Disampaikan dalam :
Monitoring dan Evaluasi Program Keswa Kota Ambon Tahun 2024
2. 2
Outline
Gambaran Kondisi Kesehatan Jiwa di Indonesia
Kebijakan dan Strategi Direktorat Kesehatan Jiwa
Indikator Direktorat Kesehatan Jiwa Tahun 2022-2024
Penguatan Integrasi Program Keswa
3. Kesehatan Jiwa dalam Angka
KESEHATAN ADALAH KEADAAN SEHAT, BAIK SECARA FISIK, MENTAL, SPIRITUAL MAUPUN SOSIAL YANG
MEMUNGKINKAN SETIAP ORANG HIDUP PRODUKTIF SECARA SOSIAL DAN EKONOMIS
Kondisi Kesehatan Jiwa di Indonesia semakin memprihatinkan, Berikut kondisi kesehatan jiwa di
Indonesia dalam angka:
Lebih dari 19 juta penduduk usia ≥ 15 tahun mengalami
GANGGUAN MENTAL EMOSIONAL
Rp730 miliar dana
BPJS untuk
gangguan jiwa (2016)
Sumber data: Riskesdas 2018, SRS 2016, BPJS, WHO
4. Pernah Pasung:
65,520
Pasung 3 bln
terakhir: 20,639
3/19/2024 4
SKIZO/PSIKOSIS
468,000
DEPRESI
11,102,000
Masalah Kesehatan Jiwa Indonesia (Riskesdas 2018)
Promosi
Pencegahan
Kuratif &
Rehabilitasi
Kuratif
Sehat Faktor Risiko
(ODMK)
Sehat & ODMK
230,594,000
GME
17,836,000
5. Sumber: GSHS 2015 & Executive Summary Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2017, BNN
MASALAH KESWA PADA REMAJA DAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA
6. Adiksi internet 14,4%
selama masa pandemi
Covid-19
Durasi online meningkat
52% dibanding
sebelumnya
Masalah Adiksi di Indonesia
Siste K, Hanafi E, The Impact of Physical
Distancing and Associated Factors Towards
Internet Addiction Among Adult in Indonesia
During Covid-19 Pandemic – A Nationwide
Web-base study, FKUI, RSCM,
https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.580977
7. 10 Besar Mental Disorders penyebab Disability Adjusted Life Year (DALYs)
Indonesia
Both sexes, All ages, DALYs per 100.000
8. Pemanfaatan kasus gangguan jiwa dalam program JKN tahun 2017 dan 2018
2017 2018
Biaya Rp1,09 T Rp1,25 T
Jumlah Kasus 2,4 juta 3 juta
Sumber: Humas BPJS Kesehatan (10 Oktober 2019)
Penelitian dari WHO memperkirakan penyakit mental akan
menjadi penyakit terbanyak kedua pada tahun 2020
setelah penyakit jantung (Murray and Lopez, 1996; Schulz et
al., 2008).
Penyakit mental memiliki dampak yang sangat signifikan
terhadap kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya sehari-hari sehingga berpengaruh
pada tingkat kinerja dan produktivitas seseorang.
(Trautmann et al., 2016).
Berdasarkan data WHO pada tahun 2010, secara global
biaya ekonomi yang ditimbulkan dari penyakit mental adalah
US$4,2 triliun dan diproyeksikan akan menjadi dua kali
lipat lebih banyak pada tahun 2030.
Pada tahun 2011 hingga tahun 2030, output ekonomi yang
hilang akibat penyakit mental diperkirakan mencapai
US$16,3 triliun secara global. (In Depth, Oktober 2019)
BEBAN BIAYA KESEHATAN JIWA
9. MASALAH
KESEHATAN JIWA
ANAK & REMAJA
GANGGUAN
PERKEMBANGAN MASALAH
EMOSI DAN
GANGGUAN
PERILAKU
CEMAS DAN
DEPRESI
MASALAH
BELAJAR
BENCANA
KEKERASAN,
PERUNDUNGAN
(BULLYING)
DAMPAK
ROKOK,
AKOHOL, DAN
NAPZA
ADIKSI GAME
ON LINE,
PORNOGRAFI
DISABILITAS
RELASI
INTERPERSONAL &
KESEPIAN
ANAK
JALANAN
BUNUH
DIRI
MASALAH KESEHATAN JIWAANAK & REMAJA
10. DASAR HUKUM
UU No. 36/2009 tentang Kesehatan
UU No. 35/2009 tentang Narkotika
UU No. 18 /2014 tentang KesehatanJiwa
UU No 35/2014 tentang PerlindunganAnak
UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas
PP No. 25/2011 tentangWajib Lapor Pecandu Narkotika
Permenkes No. 39/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan
Keluarga dan Permenkes No 54/2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada ODGj
11. Pelayanan kesehatan orang
dengan gangguan jiwa berat
sebesar 100%
MINIMAL (SPM)
(PMK NO4/2019)
Penderita gangguan
jiwa berat, diobati dan
tidak ditelantarkan
PROGRAMINDONESIA
SEHAT DENGAN
PENDEKATAN
KELUARGA
(PIS-PK)
(PMK NO 39/2016)
a. Meningkatnya jumlah ODGJ yang
dipasung
ditemukan, dibebaskan serta
mendapat pelayanan
kesehatan jiwa (100%/tahun)
b. Meningkatnya fasilitas layanan kesehatan
untuk ODGJ (4.500puskesmas (50% dari
9.759 puskesmas/ tahun)
RAN HAM
(PERPRES NO
33/ 2018)
LayananRehabilitasi
sesuai standar nasional
Indonesia/SNI
RAN P4GN
(INPRESNO 2/
2020)
INDIKATOR NASIONAL
STANDAR PELAYANAN
INDIKATOR GLOBAL
Sustainable Development
Goals (SDG’s)
• Target 3.4 bahwa pada tahun 2030,
Indonesia dapat menurunkan1/3
kematian dini karena PTM dan
mempromosikan kesehatanjiwa
Target 3.4.2 dapat menurunkanangka
kematian karena bunuhdiri
• Target 3.5 yaitu: memperkuat
Pencegahan dan Pengobatan
Penyalahgunaan Zat, Termasuk
Penyalahgunaan Narkotika dan
Penggunaan Alkohol yang
membahayakan
• Target 3.5.1a. tentang jumlah
Penyalahguna Narkotika dan
Pengguna Alkohol yang
Mengakses Layanan Rehabilitasi
Medis
KOMITMEN GLOBAL TENTANG
PASUNG
• Penanggulangan PemasunganPada
Orang Dengan GangguanJiwa
12.
13. 13
BNNP Maluku
INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PENCEGAHAN,
PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
TAHUN 2018-2020
14. Definisi Kesehatan Jiwa
14
Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat
berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga
individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat
mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu
memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
UU no 18 th 2014 tentang Kesehatan Jiwa
15. • Pelayanan kesehatan
bagi ODGJ (diagnosis
dan tata laksana)
• Rehabilitasi psikiatrik
dan/atau psikososial
• Rehabilitasi medis
NAPZA
• Dilaksanakan di lingkungan
keluarga, lembaga, masyarakat
• Bentuk: menciptakan
lingkungan kondusif
perkembangan keswa,
dukungan keswa dan
psikososial
• Dilakukan di keluarga,
lembaga pendidikan,
tempat kerja,
masyarakat, fasyankes,
media massa, lembaga
keagamaan dan tempat
ibadah, Lapas/Rutan Promotif Preventif
Kuratif
Rehabili
tatif
Upaya Kesehatan Jiwa
Terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan
sepanjang siklus kehidupan manusia.
UPAYA
KESEHATAN
JIWA
Sumber: UU No 18/2014 dan UU
No. 35/2009
16. Upaya promotif preventif kesehatan jiwa selama perkembangan
16
Anak, remaja, dan dewasa muda merupakan target utama dalam hal meningkatkan kesehatan jiwa
Upaya promotif preventif
Kesehatan jiwa :
- Konseling pra nikah
- Parenting skills training
- Social skills training
- Bullying prevention
- Suicide prevention
- Sex education
- Management stress
- Pencegahan penyalahgunaan
Napza
17. 17
Pemeriksaan
Kehamilan
Persalinan, nifas
& neonatal
Pelayanan bagi
bayi
Pelayanan bagi
balita
Pelayanan bagi
anak SD
Pelayanan bagi
remaja
•Deteksi dini
keswa ibu hamil
•Stimulasi janin
dalam kandungan
•Deteksi dini
Keswa Bulin
dan Bufas
•Pola asuh dan
tumbuh kembang
anak
•Deteksi dini
pada
gangguan
perkembangan
anak
• Pemantauan
perkembangan
• Deteksi Dini
Keswa Anak
• Deteksi dini
keswa anak
usia sekolah
• Keswa Remaja
• Skrining ASSIST
• Life skill remaja
•Konseling
Pranikah
Pelayanan
PUS & WUS
Lansia
• Deteksi dini keswa lansia
• (demensia/ depresi, dll)
Dewasa
• Keswa dewasa
• Deteksi dini melalui Posyandu
• CEGAH PASUNG/ REPASUNG
Upaya Promotif – Preventif Kesehatan Jiwa dan NAPZA:
Pendekatan siklus kehidupan (continuum of Care)
dan Kelompok Risiko (Population at Risk)
Terintegrasi pada semua tingkat layanan kesehatan
dan kegiatan LP/LS
Kesehatan jiwa di kampus
Kesehatan jiwa di tempat kerja
Kesehatan jiwa di kelompok khusus - RS
Populasi khusus lain:
18. Layanan kesehatan jiwa di layanan primer meliputi promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif
18
Promotif Pemberian KIE kesehatan jiwa
Pengasuhan positif
Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP)
Preventif 1. Skrining masalah kesehatan jiwa
2. Tindak lanjut pasca skrining kesehatan jiwa:
• Komunikasi antar pribadi/ komunikasi interpersonal
• Konseling
• Pengendalian faktor risiko
• Rujuk
Kuratif &
Rehabilitatif
Penegakan diagnosis gangguan jiwa
Tata laksana:
Farmakologi
Pemberian psikofarmaka
Non-farmakologi
• Home visit/ home care
• Terapi suportif (konseling)
• Psikoedukasi
• Modifikasi lingkungan
• Kegiatan bersama (Terapi Aktivitas Kelompok), dsb.
Rehabilitasi psikososial dengan melibatkan LP/LS
Rehabilitasi NAPZA dengan melibatkan BNN, Kemensos
Upaya Kesehatan jiwa di Puskesmas/ FKTP
Pendekatan siklus kehidupan dan kelompok risiko yang dilakukan
oleh nakes dan non nakes (kader, guru, dll)
Terintegrasi dengan program LP/LS (ANC, SDIDTK, penjaringan
kesehatan anak sekolah, kampus sehat, pemeriksaan catin, dll)
berbagai tatanan(fasyankes, posyandu, lingkungan pendidikan,
tempat kerja, Lapas/Rutan)
Dilakukan oleh nakes (dokter, perawat, psikolog klinis) sesuai
kompetensinya
Melibatkan keluarga dan masyarakat untuk kepatuhan
pengobatan dan mengurangi stigma
19. Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan
19
Visi
Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan
Meningkatkan kesehatan
ibu, anak, keluarga
berencana dan kesehatan
reproduksi
Mempercepat perbaikan
gizi masyarakat
Memperbaiki
pengendalian penyakit
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat
(GERMAS)
Memperkuat sistem
kesehatan &
pengendalian obat dan
makanan
6
kategori
utama
Outcome
RPJMN
bidang
kesehatan
Edukasi
penduduk
7 kampanye utama:
imunisasi, gizi
seimbang, olah raga,
anti rokok, sanitasi &
kebersihan
lingkungan, skrining
penyakit, kepatuhan
pengobatan
Pencegahan
primer
Penambahan
imunisasi rutin
menjadi 14 antigen
dan perluasan
cakupan di seluruh
Indonesia.
Pencegahan
sekunder
Skrining 14 penyakit
penyebab kematian
tertinggi di tiap
sasaran usia, skrining
stunting, &
peningkatan ANC
untuk kesehatan ibu &
bayi.
Meningkatkan
kapasitas dan
kapabilitas
layanan primer
Pembangunan
Puskesmas di 171
kec., penyediaan 40
obat esensial,
pemenuhan SDM
kesehatan primer
Transformasi layanan
rujukan
Meningkatkan
akses dan mutu
layanan
sekunder & tersier
Pembangunan RS di
Kawasan Timur,
jejaring pengampuan
6 layanan unggulan,
kemitraan dengan
world’s top healthcare
centers.
Memperkuat
ketahanan
tanggap darurat
Jejaring nasional
surveilans berbasis
lab, tenaga cadangan
tanggap darurat,
table top exercise
kesiapsiagaan krisis.
Regulasi pembiayaan kesehatan
dengan 3 tujuan: tersedia, cukup, dan
berkelanjutan; alokasi yang adil; dan
pemanfaatan yang efektif dan efisien.
Transformasi sistem
pembiayaan kesehatan
Penambahan kuota mahasiswa,
beasiswa dalam & luar negeri,
kemudahan penyetaraan nakes
lulusan luar negeri.
Transformasi SDM
Kesehatan
Pengembangan dan pemanfaatan teknologi,
digitalisasi, dan bioteknologi di sektor kesehatan.
Transformasi teknologi
kesehatan
1 Transformasi layanan primer 2 3 Transformasi sistem ketahanan
kesehatan
4
Meningkatkan
ketahanan sektor
farmasi & alat
kesehatan
Produksi dalam
negeri 14 vaksin rutin,
top 10 obat, top 10
alkes by volume & by
value.
5 6
a b c d a b
20. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kesehatan Jiwa
Tahun 2022 - 2024
17
TARGET
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
2022 2023 2024
Persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko
masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining
30%
60% 90%
2
Persentase penyandang gangguan jiwa yang
memperoleh layanan di Fasyankes
30%
60% 90%
Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan
pelayanan rehabiltasi medis
10500 11000 11500
21. 54,54%
47,03%
27,45%
23,60%
18,88%
17,57%
17,34%
14,99%
14,20%
12,28%
11,03%
11,02%
10,00%
9,51%
9,48%
9,09%
8,76%
8,65%
8,62%
8,36%
8,28%
7,67%
5,82%
4,83%
4,01%
3,61%
3,52%
3,15%
3,12%
3,10%
2,90%
2,51%
2,50%
1,43%
0,39%
0,27%
0,07%
0,00%
0,00%
Kep. Bangka Belitung
Sulawesi Selatan
Banten
Gorontalo
DI Yogyakarta
Kalimantan Selatan
Jawa Tengah
Kalimantan Utara
Lampung
Sulawesi Tengah
Indonesia
NTT
Sulawesi Tenggara
Sumatera Barat
Kepulauan Riau
Aceh
Sumatera Selatan
Kalimantan Timur
Bali
Jawa Barat
NTB
Bengkulu
Maluku Utara
Sumatera Utara
Jawa Timur
Kalimantan Tengah
Riau
Kalimantan Barat
Jambi
Sulawesi Utara
Sulawesi Barat
DKI Jakarta
Papua Barat Daya
Maluku
Papua
Papua Barat
Papua Tengah
Papua Selatan
Papua Pegunungan
3
Persentase Penduduk Usia ≥ 15 Tahun dengan Risiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Skrining
Tahun 2023
Estimasi Penduduk Berisiko
52.245.546
Target Tahun 2023
31.347.328 (60%)
Capaian s.d Juni 2023
5.717.770
1,80%
1,18%
1,13%
0,09%
2,14%
3,03%
2,90%
2,60%
2,58%
3,73%
3,47%
3,27%
4,73%
4,49%
4,40%
7,35%
7,03%
8,13%
8,74%
8,59%
8,37%
9,51%
9,37%
9,07%
10,12%
9,85%
13,17%
14,91%
16,12%
16,97%
18,80%
21,95%
22,70%
46,60%
53,81%
Kep. BangkaBelitung
Sulawesi Selatan
Banten
Gorontalo
DI Yogyakarta
Kalimantan Selatan
Jawa Tengah
Kalimantan Utara
Lampung
Indonesia
Sulawesi Tenggara
NTT
KepulauanRiau
Sumatera Barat
Aceh
Kalimantan Timur
Bali
Jawa Barat
SumateraSelatan
NTB
Maluku Utara
Bengkulu
Sumatera Utara
Sulawesi Tengah
Riau
Jawa Timur
Jambi
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Kalimantan Tengah
DKI Jakarta
Kalimantan Barat
Maluku
Papua Barat
Papua
Persentase
Penduduk
Usia
≥
15
Tahun
dengan
Risiko
Masalah
Kesehatan
Jiwa
yang
Mendapatkan
Skrining
Capaian
meningkat
sebesar 0,91%
dari tahun
2022.
Gambar 1. Capaian Tahun 2022
Sumber: Direktorat Kesehatan Jiwa, 2023 Cut off: Bulan Juni 2023 (tarikan data SIMKESWA per 23 Juli 2023)
Gambar 2. Capaian TW II Tahun 2023
Gambar 2. Capaian Tahun 2023
23. 49,83%
45,21%
41,47%
38,62%
38,56%
38,40%
35,51%
34,18%
33,82%
33,00%
30,87%
30,11%
29,84%
29,79%
28,68%
28,45%
28,22%
28,15%
27,98%
26,85%
24,16%
23,81%
23,54%
22,92%
20,96%
20,75%
20,16%
18,60%
16,54%
14,12%
12,62%
12,38%
12,13%
11,51%
7,98%
6,15%
4,65%
4,65%
0,24%
Jambi
DI Yogyakarta
Sulawesi Selatan
JawaTengah
Kep. Bangka Belitung
Aceh
Sumatera Barat
Kalimantan Selatan
Jawa Timur
Lampung
Kepulauan Riau
Kalimantan Tengah
Bali
SumateraSelatan
DKI Jakarta
Indonesia
Kalimantan Utara
NTB
Banten
Kalimantan Barat
NTT
Riau
Bengkulu
Jawa Barat
Kalimantan Timur
SulawesiTenggara
Sulawesi Barat
Sulawesi Utara
Sumatera Utara
Sulawesi Tengah
Papua Selatan
Maluku Utara
Maluku
Papua
Gorontalo
Papua Barat Daya
Papua Barat
Papua Tengah
Papua Pegunungan
4
Persentase Penyandang Gangguan Jiwa yang Memperoleh Layanan di Fasyankes
Tahun 2023
4,76%
5,49%
7,74%
11,80%
11,79%
13,97%
13,50%
18,28%
19,87%
19,77%
19,49%
22,09%
23,24%
23,23%
23,11%
24,29%
24,06%
25,14%
27,08%
26,92%
28,29%
28,15%
29,07%
30,24%
29,80%
31,40%
32,45%
32,09%
34,75%
38,08%
38,00%
37,86%
40,60%
44,23%
49,42%
Jambi
DI Yogyakarta
Sulawesi Selatan
Kep. Bangka Belitung
Aceh
Jawa Tengah
Sumatera Barat
Kalimantan Selatan
Lampung
Jawa Timur
Kepulauan Riau
Bali
Kalimantan Tengah
Sumatera Selatan
Kalimantan Utara
NTB
Indonesia
Banten
DKI Jakarta
Kalimantan Barat
Riau
Bengkulu
NTT
Jawa Barat
Kalimantan Timur
Sulawesi Barat
SulawesiTenggara
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sumatera Utara
Maluku Utara
Maluku
Gorontalo
Papua
Papua Barat
Persentase
Penyandang
Gangguan
Jiwa
yang
Memperoleh
Layanan
di
Fasyankes
Estimasi Jumlah ODGJ
2.003.978
Target Tahun 2023
1.202.387 (60%)
Capaian s.d Juni 2023
570.032
Capaian meningkat
sebesar 1,53% dari
tahun 2022.
Gambar 1. Capaian Tahun 2022
Sumber: Direktorat Kesehatan Jiwa, 2023 Cut off: Bulan Juni 2023 (tarikan data SIMKESWA per 23 Juli 2023)
Gambar 2. Capaian Tahun 2023
25. 509
503
452
427
680
880
846
1191
1455
1422
Indonesia
Kalimantan Selatan
Sumatera Selatan
DKI Jakarta
Riau
Jawa Barat
Jawa Timur
Kalimantan Timur
Sumatera Barat
Lampung
Aceh
NTB 354
Jawa Tengah 302
Kalimantan Barat 276
Kalimantan Tengah 258
DI Yogyakarta 245
Jambi 233
Bali 210
Banten 150
Bengkulu 105
Bangka Belitung 94
Sumatera Utara 69
Sulawesi Barat 39
Sulawesi Selatan 38
Kepulauan Riau 27
Sulawesi Tengah 14
Kalimantan Utara 14
Maluku Utara 12
Maluku 6
Papua 5
Sulawesi Utara 4
Papua Barat 3
NTT 2
Sulawesi Tenggara 1
Gorontalo 0
10826
Jumlah
Penyalahguna
NAPZA
yang
Mendapatkan
Rehabilitasi
Medis
527
509
476
473
777
916
900
1276
1555
1490
11.495
Indonesia
Kalimantan Selatan
Sumatera Selatan
DKI Jakarta
Jawa Barat
Riau
Jawa Timur
Sumatera Barat
Kalimantan Timur
Lampung
Aceh
NTB 371
Jawa Tengah 309
Kalimantan Barat 301
Kalimantan Tengah 264
Jambi 255
DI Yogyakarta 252
Bali 223
Banten 150
Bengkulu 120
Kep. Bangka Belitung 107
Sumatera Utara 69
Sulawesi Selatan 48
Sulawesi Barat 39
Kepulauan Riau 27
Sulawesi Tengah 14
Kalimantan Utara 14
Maluku Utara 12
Maluku 6
Papua 5
Sulawesi Utara 4
Papua Barat 3
NTT 2
Sulawesi Tenggara 1
Gorontalo 0
5
Jumlah Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabiltasi Medis
Tahun 2023
Target Tahun 2023
11.000
Capaian s.d Juni 2023
11.495
Capaian meningkat sebanyak
669 penyalahguna NAPZA
yang direhab sepanjang
Triwulan II tahun 2023 (IPWL).
Sumber: Direktorat Kesehatan Jiwa, 2023
Gambar 1. Capaian Tahun 2022 Gambar 2. Capaian Tahun 2023
26. 18,21%
25,42%
46,24%
48,32%
50,58%
58,44%
62,60%
72,00%
71,94%
76,54%
76,40%
76,14%
81,12%
86,14%
86,03%
85,50%
85,30%
89,03%
88,10%
92,12%
91,27%
94,00%
93,91%
93,58%
92,61%
95,89%
99,45%
103,63%
107,30%
106,91%
118,61%
122,66%
146,57%
168,55%
167,94%
NTT
Kep. Bangka Belitung
Kalimantan Selatan
Kep. Riau
Aceh
DKI Jakarta
Jambi
Bengkulu
Kalimantan Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Timur
Sumatera Barat
Gorontalo
Riau
Sulawesi Selatan
Kalimantan Utara
Jawa Barat
Indonesia
Lampung
Jawa Tengah
Banten
Sumatera Selatan
NTB
Maluku
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Barat
DI Yogyakarta
Sulawesi Barat
Sumatera Utara
Maluku Utara
Bali
Sulawesi Tengah
Sulawesi Utara
Papua
Papua Barat
Persentase
Orang
dengan
Gangguan
Jiwa
Berat
yang
Mendapatkan
Pelayanan
177,15%
170,36%
154,17%
125,57%
125,43%
119,92%
107,71%
105,08%
103,14%
102,29%
101,33%
99,49%
97,19%
96,57%
94,88%
94,74%
93,11%
93,05%
91,52%
88,95%
87,93%
85,93%
83,71%
81,52%
81,21%
79,17%
79,14%
73,43%
73,08%
62,84%
62,05%
58,73%
51,93%
50,68%
49,06%
24,90%
19,13%
15,28%
0,34%
NTT
Kep. Bangka Belitung
Kalimantan Selatan
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Aceh
Jambi
Bengkulu
Kalimantan Tengah
Jawa Timur
Banten
Kalimantan Timur
Sumatera Barat
Gorontalo
Riau
Sulawesi Selatan
Jawa Barat
Indonesia
Kalimantan Utara
Lampung
Jawa Tengah
Kalimantan Barat
NTB
Sumatera Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Sumatera Utara
Sulawesi Barat
DI Yogyakarta
Maluku Utara
Sulawesi Utara
Papua Selatan
Papua
Bali
Sulawesi Tengah
Papua Barat Daya
Papua Barat
Papua Tengah
Papua Pegunungan 6
Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan layanan
Tahun 2023
Estimasi Jumlah ODGJ Berat
493.872
Target Tahun 2023
444.484 (90%)
Capaian s.d Juni 2023
459.564
Gambar 2. Capaian TW II Tahun 2023
Capaian meningkat
Sumber: Direktorat Kesehatan Jiwa, 2023 Cut off: Bulan Juni 2023 (tarikan data SIMKESWA per 23 Juli 2023)
sebesar 4,95% dari
tahun 2022.
Gambar 1. Capaian Tahun 2022
27. 7
Jumlah Kasus Pasung yang Dilaporkan pada
Tahun 2023
239
235
326
320
299
297
1053
Indonesia
Jawa Timur
NTT
Sumatera Utara
Jawa Tengah
Sumatera Selatan
Jawa Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah 153
Sulawesi Tenggara 152
Sulawesi Barat 148
Lampung 138
Sumatera Barat 115
Kepulauan Riau 87
Aceh 86
Riau 83
Kalimantan Tengah 82
Bengkulu 82
Jambi 47
NTB 44
Kalimantan Selatan 43
Maluku 36
Banten 33
Sulawesi Utara 28
Kalimantan Timur 28
Kalimantan Barat 28
Maluku Utara 13
Kalimantan Utara 12
DI Yogyakarta 12
Bangka Belitung 11
Bali 6
Papua 5
Gorontalo 4
Papua Barat 0
DKI Jakarta 0
4245
Jumlah
Kasus
Pasung
Secara rata-rata nasional ada sebanyak 72
puskesmas melaporkan kasus pasung melalui
SIMKESWA Januari – Juni 2023, rata-rata
tergolong rendah dibandingkan dengan total
keseluruhan puskesmas yang ada di Indonesia
(10.321 puskesmas (KMK Nomor
HK.01.07/Menkes/1557/2022 tentang Data Pusat Kesehatan
Masyarakat Teregistrasi Semester I Tahun 2022)).
39
Sumber: Direktorat Kesehatan Jiwa, 2023 Cut off: Bulan Juni 2023 (tarikan data SIMKESWA per 23 Juli 2023)
72
Indonesia
Jawa Timur
Sumatera Utara
Sulawesi Tenggara 36
NTT 36
Jawa Barat 33
Sumatera Barat 24
Kalimantan Selatan 23
NTB 17
Riau 15
Aceh 14
Sulawesi Barat 13
Kalimantan Tengah 12
Kalimantan Barat 12
Sumatera Selatan 8
Sulawesi Selatan 8
Sulawesi Utara 7
Maluku Utara 7
Jawa Tengah 5
Banten 5
Bengkulu 4
Lampung 3
Kepulauan Riau 3
Papua Barat Daya 2
DI Yogyakarta 2
Kalimantan Timur 1
Bangka Belitung 1
Papua 0
Maluku 0
DKI Jakarta 0
402
Gambar 2. Kasus Pasung Tahun 2023
Gambar 1. Kasus Pasung Tahun 2022
28. Intervensi Pada Tiap Kelompok
11
Biaya
Frekuensi
kebutuhan
Low
High
High
Low
Tenaga Kesehatan
1. Dokter umum
2. Psikolog Klinis pertama
3. Perawat & perawat jiwa
4. tenaga kesehatan lainnya yang
mendukung kesehatan jiwa
Tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang
kesehatan jiwa
1. dokter spesialis kedokteran jiwa/
psikiater
1. dokter spesialis lainnya
2. dokter umum
3. psikolog klinis
Tenaga profesional lainnya
1. pekerja sosial
2. Konselor (termasuk konselor
adiksi dan asisten konselor)
3. guru bimbingan konseling
Populasi
Penderita
Gangguan
Jiwa
Populasi Berisiko
Gangguan Jiwa
Populasi Umum
5. perawat
6. perawat spesialis jiwa
7. tenaga kesehatan lainnya yang
mendukung kesehatan jiwa
Promotif
Preventif
Kuratif &
Rehabilitatif
Tenaga profesional
lainnya
1. pekerja sosial
2. Konselor (termasuk
konselor adiksi dan
asisten konselor)
1.
2.
3.
Tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang
kesehatan jiwa
Tenaga profesional lainnya
Tenaga Lain yang terlatih di bidang keswa
• tokoh masyarakat
• tokoh agama
• kader kesehatan
• tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
29. Kebijakan
LS/LP
Pemda Provinsi &
Kabupaten Kota
Fasyankes
1.GERMAS
• Olahraga
• Lalu lintas
• Gula Garam Lemak
• Tidak merokok
• Lingkungan
• Air bersih
2. SPM
• Promosi Kesehatan
• Preventif
• Deteksi Dini
3. PIS-PK
• Seluruh Keluarga
• Total coverage
• Outreach
• Pemberdayaan
Masyarakat
4. Penguatan Layanan Primer
Dokter Layanan Primer
Nusantara Sehat
Sarana dan Prasarana
5. Rujukan
berjenjang:
Rumah sakit
Masyarakat Sehat
6. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL / BPJS
PETA
JALAN
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA
integrasi
30. C E R I A
30
Cerdas intelektual
emosional dan spiritual
Empati dalam berkomunikasi
efektif
Rajin beribadah
sesuai agama &
keyakinan
Interaksi yang
bermanfaat bagi
kehidupan
Asah, asih, asuh
tumbuh kembang
dalam keluarga &
masyarakat
Editor's Notes
Slide ini menunjukkan proporsi risio terkait keswa pada pelajar SMP dan SMA (GSHS, 2015)
Merasa kesepian, kuatir dan ingin bunuh diri tinggi pada wanita
Bunuh diri, kekerasan dan napza tidak ditanggung BPJS
Percobaan bunuh diri banyak pada wanita, sedangkan tindakan bunuh diri berhasil banyak pada laki-laki
Setiap hari 5 penduduk Ind bunuh diri dan 1800 kematian karena bunuh diri (2016)
Saat ini sedang trend bunuh diri loncat dari ketinggian dan tindakan menyakiti diri
Data hasil survei 2017, penyalahguna Napza terbesar adalah pekerja 59%, diikuti pelajar 24% dan populasi umum 17%
Laki-laki 72% banding perempuan 28%
Estimasi kerugian biaya karena Narkoba tahun 2017 adalah 84,7 T, pribadi sebesar 77,42 T
Indonesia memiliki 754 IPWL
Pencandu Penerima Bantuan Iuran hanya boleh dirawat 2 kali seumur hidupnya di IPWL
Upaya Kesehatan Jiwa (termasuk NAPZA) berdasarkan UU No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa dan UU No. 35/2009 tentang Narkotika meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan terin tegrasi, komprehensif dan berkesinambungan sepanjang siklus kehisupan manusia.
Upaya Promotif dilakukan di keluarga, lembaga pendidikan, tempat kerja, masyarakat, fasyankes, media massa, lembaga keagamaan dan tempat ibadah, Lapas/Rutan
Upaya Preventif dilaksanakan di lingkungan keluarga, lembaga, masyarakat dalam bentuk: menciptakan lingkungan kondusif perkembangan kesehatan jiwa dan dukungan kesehatan jiwa serta psikososial
Upaya kuratif meliputi pelayanan kesehatan bagi ODGJ termasuk gangguan penggunaan NAPZA yang terdiri dari penegakan diagnosis dan tata laksana
Upaya rehabilitatif terdiri dari rehabilitasi psikiatrik dan atau psikososial serta rehabilitasi medis penyalahguna NAPZA
Penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa meliputi upaya promotive, preventif, kuratif, hingga rehabilitative. Upaya promotive dan preventif merupakan bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa yang dapat dilakukan di masyarakat atau di level fasyankes primer dengan menggunakan pendekatan siklus kehidupan yaitu mulai dari sebelum hamil, dimana calon pengantin diberikan konseling pranikah sampai dengan lansia. Sasaran upaya promotive dan preventif lebih ditekankan kepada kelompok berisiko sesuai dengan siklus hidupnya, dalam hal ini melakukan skrining kesehatan jiwa pada kelompok2 tersebut.
Konseling pranikah terintegrasi dengan kegiatan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin
Deteksi dini kesehatan jiwa pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta stimulasi janin dalam kandungan terintegrasi dengan program kesehatan ibu (misal ANC, posyandu, kelas ibu hamil)
Pola asuh, pemantauan perkembangan dan deteksi dini gangguan perkembangan pada bayi dan balita terintegrasi dengan program stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK)
Pelayanan Kesehatan jiwa bagi anak usia sekolah dan remaja terintegrasi dengan program UKS, posyandu remaja dan Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas
Deteksi dini kesehatan jiwa pada dewasa terintegrasi dengan kegiatan Posyandu (Posbindu, Pos UKK) dan lintas program pada pelayanan dalam gedung Puskesmas (misal: layanan penyakit kronis baik menular maupun tidak menular)
Deteksi dini kesehatan jiwa pada lansia terintegrasi dengan kegiatan posyandu lansia dan lintas program pada pelayanan dalam gedung Puskesmas (misal: layanan penyakit kronis baik menular maupun tidak menular)
Kelompok berisiko lainnya juga meliputi populasi di institusi Pendidikan, tempat kerja, dan rumah sakit serta kelompok khusus (antara lainl: disabilitas, warga binaan pemasyarakatan, korban bencana/kekerasan)
Layanan Kesehatan jiwa di fasyankes primer diharapkan dapat terselenggara secara komprehensif mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative.
Upaya promotif
Peningkatan literasi Kesehatan jiwa melalui pemberian konselin, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Kesehatan jiwa kepada seluruh masyarakat
Upaya preventif
Skrining masalah Kesehatan jiwa
Tindak lanjut pasca skrining Kesehatan jiwa dengan tahapan sebagai berikut:
- komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal
- konseling mengenai hasil skrining
- pengendalian factor risiko
- rujuk
Upaya kuratif & rehabilitative
Upaya kuratif dan rehabilitative dilakukan dengan cara:
Menegakkan diagnosis gangguin jiwa
Memberikan tata laksana
Farmakologi: dengan memberikan obat-obatan psikofarmaka
Non farmakologi: home visit/ home care, terapi suportif/ konseling, psikoedukasi, modifikasi lingkungan, kegiatan bersama (terapi aktivitas kelompok)
Upaya promotif dan preventif dilaksanakan denganpendekatan siklus kehidupan dan menyasar kepada kelompok risiko yang dilakukan oleh nakes dan non nakes (kader, guru, dll), serta terintegrasi dengan program lainnya, missal: ANC, SDIDTK, kampus sehat, posyandu, dsb.)
Sementara upaya kuratif dan rehabilitative dilakukan oleh nakes (dokter, perawat, Psikolog klinis) sesuai dengankompetensinya serta melibatkan keluarga dan masyarakat untuk kepatuhan pengobatan dan mengurangi stigma
Rehabilitasi psikososial dengan melibatkan LP/LS
Rehabilitasi NAPZA dengan melibatkan BNN, kemensos, dan lintas sektor terkait bila Kasus yang di tata laksana adalah Kasus gangguin penggunaan NAPZA
Dalam mewujudkan Masyarakat sehat dilakukan intervsi melalui pergerakkan kebijakan lintas sektor, peningkatan peranan Pemda Propinsi dana Kabupaten/kota, dan penguatan Fasyankes. Salah satu peran yang diharaoakan dari Pemda Provinsi dan kabuoaten adalah dengan melaksanakan Standar Pelayanan Minmal disampung kegiatan lain