MEMAHAMI KEDAULATAN (SOVEREIGNTY) HAK BERDAULAT (SOVEREIGN RIGHTS) DAN YURISDIKSI salah satu slide dari pelajaran Wawasan Nusantara dengan dosen pengampu (Alm) Wahyono

1. MEMAHAMI
KEDAULATAN (SOVEREIGNTY) HAK
BERDAULAT (SOVEREIGN RIGHTS)
DAN
YURISDIKSI

2. UNSURS NEGARA BANGSA
RAKYAT WILAYAH PEMERIN
TAHAN
KONSTI
TUSI
PENGAKUAN
KEDAULATAN
KEDAULATAN
SOVEREIGNTY
HAK BERDAULAT
SOVEREIGN RIGHT

3. Kedaulatan (sovereignty)
Kekuasaan tertinggi yang tak terbatas dari satu
negara yang sifatnya menyeluruh.
Kedaulatan negara dijabarkan dalam bentuk
kewenangan atau hak negara antara lain yurisdiksi.
Yurisdiksi wewenang negara untuk membentuk
dan menegakkan hukum.

4. KEDAULATAN (SOVEREIGNTY)
 Kemampuan pemerintah untuk menjalankan kekuasaan di
negaranya,
 mengontrol kehidupan domestik,
 memilih aliansi, berperang atau netral, scr
bebas dalam hubungan luar negeri
 mempertahankan kepentingan nasional secara
maksimum.
 Kedaulatan internal: otoritas negara/pmrnth tertinggi dan sah
untuk memfasilitasi,mengatur, mengontrol aspirasi dan
aktifitas warga negara/masyarakatnya.
 Kedaulatan eksternal: pengakuan negara lain terhadap
kemerdekaan, integritas teritorial, dan kewenangan mengatur
diri sendiri.

5. KEDAULATAN (SOVEREIGNTY)
 Negara besar (super power, big power,midle power)
umumnya dapat merasakan substansi kedaulatan
lebih nyata , sementara negara kecil (small power)
seringkali hanya bisa memaknai kedaulatan secara
simbolik dan relatif.
 Negara-bangsa (nation state)  unit politik antar
bangsa yang sah mnrt hukum internasional untuk
menangkal, mencegah ,menanggulangi bahaya yang
mengancam bangsa dan negara.
 Untuk dapat melaksanakan tugas itu, power ( pol,ek,
sosbud, hankam) menjadi instrumen utama dalam
menunjang kedaulatan nasional.

6. Hak berdaulat/sovereign right
Hak berdaulat adalah hak yang diatur dalam Unclos 1982
diberikan kepada negara kepulauan untuk mengatur
ekplorasi,eksploitasi, konservasi dan pengelolaan SKA dan
energi di ZEE
Yurisdiksi berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian
pulau buatan,instalasi dan bangunan, riset ilmiah
kelautan,perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
 Indonesia berkewajiban untuk menghormati hak-hak
negara lain di zona ekonomi eksklusifnya antara lain kebebasan
pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk
pemasangan kabel dan pipa bawah laut di zona ekonomi
eksklusif

7. Hubungan Kedaulatan dan
Yurisdiksi
• Kedaulatan dlm Hubungan Internasional
mengandung 2 aspek :
1. internal
2. eksternal
• Dari aspek tersebut lahirlah YURISDIKSI NEGARA
• Hanya negara berdaulat yang dapat memiliki
yurisdiksi menurut Hukum Internasional

8. YURISDIKSI
• Bahasa Latin yurisdictio
Yuris : kepunyaan hukum
Dictio : ucapan
• Yurisdiksi :kekuasaan/hak/kewenangan
berdasarkan atas hukum

9. YURISDIKSI NEGARA DALAM
HUKUM INT’L
• Yurisdiksi negara menurut HI
:hak/kekuasaan/wewenang negara untuk
mengatur
• orang
• benda
• tindakan2
• peristiwa (pidana)
yg mengandung aspek internasional

10. UNSUR-UNSUR YURISDIKSI
NEGARA
1. Hak,kekuasaan dan kewenangan
(Right,power, authority)
2. Mengatur (legislatif, eksekutif, dan yudikatif)
3. Objek (hal,peristiwa,perilaku,masalah,orang,benda)
4. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam
negeri
5. Hukum Intenasional (sebagai dasar atau
landasannya)

11. PRINSIP-PRINSIP YURISDIKSI
NEGARA
Prinsip Teritorial
Prinsip Nationalitas (Personal) Aktif, Pasif
Prinsip Perlindungan
Prinsip Universal

12. PRINSIP-PRINSIP YURISDIKSI
NEGARA
1. Prinsip Teritorial Diterapkan dlm :
a. Hak Lintas di laut teritorial
b. The Floating Island di laut teritorial
c. Pelabuhan
d. Orang Asing
e. Pelaku tindak pidana

13. Pengecualian/tingkat imunitas dapat diterapkan
terhadap :
a. Negara dan Kepala negara asing
b. Perwakilan diplomatik dan konsuler
c. Kapal pemerintah negara asing
d. Angkatan Bersenjata Asing
e. Organisasi Int’l
PRINSIP-PRINSIP YURISDIKSI
NEGARA

14. MACAM-MACAM YURISDIKSI
NEGARA (3)
1.Yurisdiksi Negara / hak,kekuasaan, dan
kewenangan untuk mengatur :
Yurisdiksi Legislatif
 Yurisdiksi Eksekutif
 Yurisdiksi Yudikatif

15. MACAM-MACAM YURISDIKSI
NEGARA (3)
2.Yurisdiksi negara atas objek (hal,
masalah,peristiwa,orang dan benda)
 Yurisdiksi personal
 Yurisdiksi kebendaan
 Yurisdiksi kriminal
 Yurisdiksi sipil

16. MACAM-MACAM YURISDIKSI
NEGARA (3)
3.Yurisdiksi negara berdasarkan ruang atau
tempat dari objek masalah
 Yurisdiksi teritorial
 Yurisdiksi quasi-teritorial
 Yurisdiksi ekstrateritorial
 Yurisdiksi universal
 Yurisdiksi eksklusif

17. Kedaulatan, hak berdaulat, yurisdiksi dan hak-hak lain atas wilayah
Indonesia ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-
undangan dan hukum Internasional, antara lain
1. Undang-undang Dasar 1945
2. KUHP (tentang yurisdiksi kriminil)
3. Pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 desember 1957
4. Undang-undang nomor 4 tahun Prp 1960 tentang Perairan Indonesia
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1962 tentang Lalu Lintas Laut Damai
6. Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Pebruari 1969.
7. Undang-undang nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
8. Persetujuan-persetujuan dengan negara-negara tetangga tentang penentuan batas-
batas laut wilayah (dengan Malaysia dan Singapura) dan batas-batas landas kontinen
(dengan Malaysia, Australia, Papua Nugini, Thailand dan India).
9. Konvensi Jenewa Tahun 1958 tentang Landas Kontinen
10. Konvensi-konvensi tentang Pemeliharaan dan Perlindungan Lingkungan Laut dan
tentang Keselamatan Pelayaran
11. ICNT (Informal Composite Negotiating Text) .

18. 12. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
13. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara,
14. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan,
15. dan peraturan perundang-undangan
lainnya mencakup fungsi bea
cukai, pelestarian lingkungan
laut, imigrasi, kesehatan

19. Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan
(regime)
(1) perairan pedalaman (internal waters),
(2) perairan kepulauan (archipelagic waters),
(3) laut teritorial (teritorial waters),
(4) zona tambahan (contiguous zone),
(5) Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone),
(6) landas kontinen (continental shelf),
(7) laut lepas (high seas),
(8) kawasan dasar laut internasional (international
seabed area).

20. Daerah Penegakan Kedaulatan dan
Hukum
1. “Perairan Pedalaman”, yaitu perairan-perairan di teluk-teluk pulau-pulau Indonesia dan
mulut-mulut sungai (muara sungai) serta pelabuhan-pelabuhan.
2. “Perairan Nusantara” (Archipelagic Waters) yaitu perairan yang terletak disebelah dalam
garis-garis pangkal laut Wilayah.
3. Laut Wilayah, yaitu lajur laut selebar maximum 12 mil dihitung dari garis pangkal laut
Wilayah.
4. Jalur-jalur Laut melalui “Perairan Nusantara” dan Laut Wilayah.
5. Selat untuk pelayaran Internasional, yaitu Selat Malaka dan Singapura, yang merupakan
bagian dari Laut Wilayah Indonesia.
6. Landas Kontinen Indonesia, yang terletak di luar batas Laut Wilayah Indonesia.
7. Zona ekonomi eksklusif Indonesia selebar 200 mil dari garis-garis pangkal Laut Wilayah,
8. “Contiguous zone” selebar 24 mil dari garis-garis pangkal Laut Wilayah.
9. Laut bebas.

21. 1. Penegakan Kedaulatan “proper” :
Penegakan kedaulatan dan hukum di Perairan
Pedalaman, “Perairan Nusantara”, Laut Wilayah dan dasar-
dasarnya dari ancaman dan gangguan keamanan luar negeri
baik yang bersifat terbuka maupun subversif.
 Penegakan kedaulatan dan hukum yang berkenaan
dengan rejim lintas jalur-jalur laut Nusantara, rejim lintas
transit melalui Selat Malaka dan Singapura, dan rejim lintas
damai.
 Penegakan kedaulatan dan hukum yang berkenaan
dengan pemeliharaan keamanan umum di Perairan
Indonesia.
Sifat penegakan kedaulatan dan hukum (6)

22. 2.Penegakan hukum di bidang pelayaran, :
Penegakan hukum tentang keselamtan pelayaran dalam
rangka pelaksanaan lintas damai melalui “Perairan
Nusantara” dan Laut Wilayah.
Penegakan hukum tentang keselamatan pelayaran dalam
rangka pelaksanaan lintas transit melalui Selat Malaka dan
Singapura.
 Penegakan hukum tentang keselamatan pelayaran
dalam rangka pelaksanaan lintas jalur-jalur laut.
Sifat penegakan kedaulatan dan hukum

23. 3. Penegakan hukum tentang pemanfaatan dan perlindungan sumber
kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, di Perairan
Indonesia, termasuk dasarnya di landas kontinen dan di zona
ekonomi eksklusif Indonesia.
4. Penegakan hukum di bidang pemeliharaan dan perlindungan laut
di Perairan Indonesia, termasuk yang terletak di Selat Malaka dan
Singapura, dan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.
5. Penegakan hukum di bidang bea cukai, imigrasi dan kesehatan baik
di Perairan Indonesia, di “contiguous zone” dan di tempat tertentu
di zona ekonomi eksklusif atau pun di landas kontinen.
6. Penegakan hukum tentang kegiatan-kegiatan penelitian dan survai
kelautan .

24. Hak berdaulat Indonesia tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh
yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan
Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia.
Sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda
dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah
kedaulatan Republik Indonesia tersebut.
Hak-hak lain adalah hak untuk melaksanakan penegakan hukum dan hot
pursuit terhadap kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran atas
ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengenai
zona ekonomi eksklusif.
Kewajiban lainnya adalah menghormati hak-hak negara lain, misalnya
kebebasan pelayaran dan penerbangan (freedom of navigation and
overflight)dan kebebasan pemasangan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah
laut (freedom of the laying of submarine cables and pipelines).

25. Di perairan pedalaman, negara pantai dapat menentukan hukum
nasionalnya dengan kedaulatan penuh.
Di perairan teritorial, negara pantai dapat menentukan hukum
nasionalnya dengan tunduk pada UNCLOS 1982 antara lain harus
mengakomodasikan hak lintas damai bagi negara lain yang
mempunyai kepentingan lintas laut damai di perairan tersebut.
Di jalur tambahan, negara pantai dapat mengatur dalam peraturan
perundang-undangan nasionalnya mencakup tentang bea cukai,
fiskal, imigrasi, saniter, dan menjatuhkan hukuman atas
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing di wilayah tersebut.

26. Di perairan kepulauan, negara kepulauan memiliki kedaulatan mencakup perairan
kepulauan, ruang udara diatasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk
sumber kekayaan yang terkandung didalamnya dengan catatan negara kepulauan
harus mengakomodasikan kepentingan dunia internasional yang menggunakan
perairan kepulauan tersebut dalam bentuk hak lintas damai, hak lintas transit, dan
hak lintas alur laut kepulauan.
Di landas kontinen, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi
dan eksploitasi sumber kekayaan alamnya mencakup sumber kekayaan mineral,
kekayaan non hayati pada dasar laut dan tanah dibawahnya, organisme hidup
(sedenter), dengan catatan apabila negara pantai tidak mengeksplorasi dan
mengeksploitasinya, pihak lain harus mendapat persetujuan dari negara pantai
yang bersangkutan bila ingin mengeksplorasinya.

27. Di ZEE, negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan
eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber
kekayaan alam baik hayati maupun non hayati yang berada di
perairan tersebut, dasar laut dan tanah dibawahnya, serta
eksplorasi dan eksploitasi lainnya seperti produksi energi dari air,
arus dan angin.
Di laut lepas, negara pantai terbuka untuk kepentingan semua
negara baik negara pantai maupun negara tidak berpantai (negara
tertutup/land lock). Masing-masing mempunyai kebebasan untuk
berlayar, penerbangan, memasang kabel dan pipa bawah laut,
membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, menangkap ikan,
melakukan riset ilmiah dengan tetap memperhatikan hak negara
lain yang diatur dalam UNCLOS 1982.

28. DINAMIKA PERKEMBANGAN THE USE OF
THE SEA (PEMANFAATAN/PENGGUNAAN
LAUT)
COMMAND OF THE SEA (PENGUASAAN
LAUT )
DAN CONTROL OF THE SEA
(PENGENDALIAN LAUT)

29. PERKEMBANGAN KONSEP WILAYAH LAUT
1. Res Nullius  Laut itu tidak ada yang memilikinya.
2. Res Communis omnium  laut adalah milik bersama
masyarakat dunia (common heritage of mankind)
3. Mare Liberum  wilayah laut adalah bebas untuk semua
bangsa.
4. Mare Clausum (The Right and Dominion of The Sea)  laut
sepanjang pantai sampai jarak tertentu dimiliki oleh negara
pantai  sejauh yang dapat dikuasai dari darat (pada awal
perkembangan sejauh 3 mil sesuai jarak jangkau meriam )
5. Archipelago principles laut terpenting dengan pulau
didalamnya merupakan satu kesatuan.
6. Archipelagic State Principles (asas negara kepulauan) 
menjadi dasar dalam konvensi PBB tentang hukum laut dan
membagi rezim laut kedalam delapan zona pengaturan

30. Huigh de Groot (Hugo Grotius): 1583-1645
• Freedom of the Seas-
Mare Liberum (1609) -
No ocean can be the
property of a nation
because it is
impossible for any
nation to take it into
possession by
occupation.
- Contrary to the Laws of
Nature

31. John Selden (1584-1654)
• Mare Clausum
(1635)
- Closed Seas
• Disputed Grotius’ Mare
Clausum
- Justification for British
dominion over the British
Isles
• Little impact
internationally

33. 1. MELINDUNGI JALUR PERDAGANGAN
2. MELINDUNGI STASION, KOLONI, LAN
3. MELINDUNGI SUMBER2 DI LAUT
- MARE LIBERUM ( GROTIUS )
- MARE CLAUSUM ( SELDEN )
4. INTEGRITAS NAS.

34. PENGGUNAAN KEKUATAN LAUT
(ANGKATAN LAUT)
1. MENGUSIR LAWAN DARI LAUT (KAPAL
NIAGA/PERANG)
2. MENGGUNAKAN LAUT UNTUK KEPENTINGAN
SENDIRI (Sea control)
3. MENCEGAH MUSUH MENGGUNAKAN LAUT (Sea
denial ).
PENGUASAAN LAUTAN SECARA
MUTLAK TIDAK MUNGKIN
(No Navy, however great, could exercise
absolute Command over all of the seas all of
the time)

35. Indonesia’s Internal Boundary Issues
Introduction
• Indonesia Land Territory
I Made Andi Arsana

37. NAVALIST
KOLONI
DAGANG LEWAT
LAUT
PERTAHANKAM
MILIK
KUAT LAUT
MARITIME
POWER/SEA
POWER/NAVAL
POWER/NAVAL FORCE
KEMAKMURAN
SARANA
RESOLUSI DLM
KONFLIK
MENANGKAL
MENGALAHKAN
SAINGAN
MENENTUKAN

38. - ANGKATAN LAUT
(WEAPONS &
ARM FORCES)
- ARMADA NIAGA
- ARMADA PERIKANAN
- ARMADA OSENOGRAFI
- CARA PANDANG
(MARITIME OUTLOOK)
- TRADISI MARITIM
a. COMBAT CRAFT ( KAPAL )
b. WEAPONS ( SISTA )
c. TRAINED PERSONEL (MAN)
d. SHORE ESTABLISH MENT
(PENDIRAT)
e. BASES
- ARMADA NIAGA
- PERSEKUTUAN INTERNA-
SIONAL (INT ALLIGNMENT)

39. 20
• ANGKAATAN LAUT
• ARMADA NIAGA
• ARMADA
PERIKAN/NELAYAN
KUALITAS SUATU BGS TDK
HANYA DITENTUKAN OLEH
KUAT PERSENJATAAN
DAN’ALAT’N YG DIPUNYAI
YANG DIPROYEKSIKAN
KELAUT
• ARMADA OCEANOGRAFI
• CARA PANDANG
• TRADISI MARITIM

41. KUAT LAUT TBTK DARI UNSURS YG MEMUNGKIN-
KAN SUATU BGS MEMPROYEKSIKAN KUAT
MILNYA KE LAUT DAN MEMPERTAHANKANNYA DI
SEBERANG LAUT
• KPL PERANG
• SENJATA
• PERSONIL
• PANGKALAN
• ARM NIAGA
• PERSEKUTUAN
• INT. YG MENGUN-
TUNGKAN
• WATAK
• JUML. PENDDK
• SIKAP PMR
• DUK. EKO
• DUK IND.
• GPL.
• LAN
• GRS PANTAI
• POSISI
• LAN
• KOLONOI

42. KONTINENTAL
KONT-NENTAL
MARITIM
MARITIM
CENDERUNG
KE
MARITIM
INWARD
LOOKING
OUTWARD
LOOKING
PELUANG
INTERAKSI
KOMPONEN KUAT NAS
PELUANG
INTERAKSI
KUAT NAS
DAN
INTERNASIONAL
BEDA

43. HAS NEVER MEANT MERELY WAR
SHIP.
IT HAS AWWAYS MEANT THE SUM
TOTAL OF THOSE WEAPONS
INSTALLATIONS, AND GEOGRA-PHICAL
CIRCUMSTANCES WHICH ENABLE A
NATION TO CONTROL
TRANPORTATION OVER THE SEAS
DURING WAR TIME.
BERNARD BRODIE

44. MAHAN
SEA POWER
GEOGRAFI DEMOGRAFI
POSISI LS. WIL. JUML WATAK
BANGSA
STR. FISIK SIFAT
PEM’R’H
SEA
POWER
ARMADA PERANG
ARMADA NIAGA INDUSTRI NIAGA
LAN KOLONI

45. SUATU AL YANG BERSIFAT DEFENSIF SAJA, DLM
ARTI POLITIK BERARTI AL YG AKAN DIPAKAI
HANYA KALAU KITA DIPAKSA BERPERANG.
SUATU AL YG DIMAKSUDKAN UTK
DIPERTAHANKAN SAJA DLM ARTI MILITER
BERARTI AL YG HANYA DAPAT MENUNGGU
SERANGAN MUSUH, DLM RANGKA HAN WILAYAH.
AKIBATNYA MUSUH TIDAK USAH KHAWATIR
AKAN KEPENTINGANNYA SENDIRI, MUSUH
BEBAS MEMILIH SAAT DAN CARA BERTEMPUR
A.T. MAHAN

46. JULIAN S. CORBET
SEA
CONTROL
SECURING
CONTROL
DISPUTING
CONTROL
EXERSING
CONTROL
DECISIVE BATTLE
BLOCKADE
FLEET IN BEING
MINOR COUNTER ATTACK
DEFENCE AAGAINST INVASION
ATACK AND DEFENCE OF COMMERCE
ATACK DEFENCE AND SUPPORT OF
MILITARY EXPEDITION
STRIKE WARFARE

47. MEANS BALANS
SUPERIOR
INFERIOR
EXERCISING
CONTROL
SECURING
CONTROL
DISPUTING
CONTROL
•PERTAHANAN INVASI
•SERANG LINDUNG
PERNIAGAAN
•SERANG LINDUNG
EXPEDISI MIL
•DECISIVE BATTLE
•BLOCKADE
•FLEET IN BEEING
•MINOR COUNTER
ATTACK
OFFENSIF
OFFENSIF
DEFENSIF
DEFENSIF
OFFENSIF

48. MARITIME SCHOOL
AGE OF SAIL MIDDLE AGE NUCLEAR AGE
DECISIVE BATTLE
 BLOKADE
DECISIVE BATTLE
 BLOKADE
 POWER PROJECTION
 FLEET IN BEEING
 MINOR COUNTER ATTACK
 DETERENCE
 POW PROJECTION
 SEA CONTROL
 NAVAL PRESENCE
SEA COMMAND
 TRADE WARFARE
SEA CONTROL
 SIZING MAINLAND
 STRATEGIC POSITION
 SEA LAND CONTROL
OBJECTIVE OF WAR