KEPALA DAERAH DAN ATURANNYA

1. Hukum Pemerintahan Daerah
Kelompok 4
AGUS SUWARJONO – 201084002
EDLYN REHAN – 201081010
YUDHA MAHENDRA – 201081012

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa

3. Definisi Kepala Desa
• Definisi kepala desa menurut kami adalah
Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana yang telah disebutkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun yang
dimaksud dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yaitu, melaksanakan
Pembangunan Desa, Pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.
• Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa
dibantu oleh Perangkat Desa sesuai Susunan
Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah
Desa, perangkat-perangkat desa tersebut
ialah;
• Sekretaris desa,
• Kepala Urusan Umum,
• Kepala Urusan Keuangan,
• Kepala Urusan Perencanaan,
• Kepala Urusan Pemerintahan,
• Kepala Seksi Kesejahteraaan,
• Kepala Seksi Pelayanan,
• Kepala dusun,
• Staff Operator SID (Sistem Informasi Desa).

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa
1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan
Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala
Pemerintahan Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

5. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala
Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
• Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan
peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban.
• Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan.
• Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
• Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat.
• Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa
a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
administrasi pemerintahan.
 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (b),
Sekretaris Desa mempunyai fungsi ;
• Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
• Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor.
• Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.

7. • Melaksanakan urusan perencanaan seperti
menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa, menginventarisir data-data
dalam rangka pembangunan, melakukan
monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.
• Melaksanakan buku administrasi desa sesuai
dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau
sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum
 Untuk melaksanakan tugas kepala urusan
umum mempunyai fungsi:
a. Kepala urusan umum
berkedudukan sebagai unsur
staf sekretariat.
b. Kepala urusan umum bertugas
membantu Sekretaris Desa
dalam urusan pelayanan
administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan.
c. Melaksanakan tugas-tugas
kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan.
• Melaksanakan urusan ketatausahaan
seperti tata naskah dinas;
• Melaksanakan administrasi surat
menyurat;
• Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi
pemerintahan desa;
• Melaksanakan penataan administrasi
Perangkat Desa;
• Penyediaan prasarana Perangkat Desa
dan Kantor;
• Melaksanakan pelayanan umum.

9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan
 Untuk melaksanakan tugasnya, Kaur
Keuangan mempunyai fungsi :
a. Kepala urusan keuangan bertugas
membantu Sekretaris Desa
melaksanakan fungsi kebendaharaan
dalam urusan pelayanan administrasi
keuangan desa.
b. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa
(RAK Desa)
c. Melakukan penatausahaan yang
meliputi menerima/menyimpan,
menyetorkan/membayar,
menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan Desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan
APBDes.
• Pengurusan administrasi keuangan
• Administrasi sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran,
• Verifikasi administrasi keuangan,
dan
• Admnistrasi penghasilan Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD, dan
lembaga pemerintahan desa
lainnya.

10. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan
 Untuk melaksanakan tugas kepala urusan
perencanaan mempunyai fungsi:
a. Kepala urusan perencanaan
berkedudukan sebagai unsur
staf sekretariat.
b. Kepala urusan perencanaan
bertugas membantu Sekretaris
Desa dalam urusan pelayanan
administrasi pendukung
pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan.
c. Melaksanakan tugas-tugas
kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan.
• Mengkoordinasikan urusan
perencanaan Desa;
• Menyusun RAPBDes;
• Menginventarisir data-data dalam
rangka pembangunan Desa;
• Melakukan monitoring dan evaluasi
program Pemerintahan Desa;
• Menyusun rencana pembangunan
jangka menengah desa (RPJMDesa)
dan rencana kerja pemerintah desa
(RKPDesa).

11. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan
 Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi
pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Kepala seksi pemerintahan
berkedudukan sebagai
unsur pelaksana teknis di
bidang pemerintahan.
b. Kepala seksi pemerintahan
bertugas membantu
Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas
operasional di bidang
pemerintahan.
• Melaksanakan manajemen tata praja
Pemerintahan Desa;
• Menyusun rancangan regulasi desa;
• Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
• Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan
ketertiban masyarakat Desa;
• Melaksanakan pembinaan masalah
kependudukan;
• Melaksanakan penataan dan pengelolaan
wilayah Desa;
• Melaksanakan pendataan dan pengelolaan
Profil Desa;

12. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan
 Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi
kesejahteraan mempunyai fungsi :
a. Kepala seksi
kesejahteraan
berkedudukan sebagai
unsur pelaksana teknis
di bidang
kesejahteraan.
b. Kepala seksi
kesejahteraan
bertugas membantu
Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas
operasional di bidang
kesejahteraan.
• Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang sosial budaya;
• Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang ekonomi;
• Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang lingkungan hidup;
• Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
• Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi
masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan
karang taruna;

13. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan
 Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi
pelayanan mempunyai fungsi :
a. Kepala seksi pelayanan
berkedudukan sebagai
unsur pelaksana teknis
di bidang
kesejahteraan.
b. Kepala seksi pelayanan
bertugas membantu
Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas
operasional di bidang
pelayanan.
• Melaksanakan penyuluhan dan motivasi
terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat Desa;
• Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
Desa;
• Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan
nikah, talak, cerai dan rujuk;
• Melaksanakan pekerjaan teknis urusan
kelahiran dan kematian;
• Melaksanakan pembangunan bidang
kesehatan;

14. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun
 Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dusun memiliki fungsi:
• Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
• Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah.
• Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
• Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
• Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

15. Tugas dan Fungsi Staff Operator SID (Sistem Informasi Desa)
a. Operator SID berkedudukan sebagai Pengelola SID. Dalam melaksanakan
pengelolaan SID sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa.
b. Operator SID sebagaimana dimaksud bertugas:
• Melakukan pengumpulan data desa di tingkat desa;
• Melakukan penginputan data baru dan atau memperbaharui data yang sudah
ada;
• Melakukan rekapan dan melaporkan tanggapan, pertanyaan, masukan,
pengaduan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID kepada Kepala
Desa;
• dan tugas lainya yang terkait dengan pengelolaan SID. Peran olah data : entry,
edit data dasar. Peran olah informasi : tulis, edit artikel website.

16.  Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada
Kepala Desa dengan Muatan SID sekurang-kurangnya terdiri dari:
• Data desa, antara lain: data potensi desa; data kemiskinan; data pendidikan;
data kesehatan; data kependudukan; data pembangunan desa; data
pembangunan kawasan perdesaan; data keuangan; data aset desa; data
ekonomi; data sosial budaya; data pemerintahan desa; data infrastruktur
desa;
• Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku
kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
• Layanan administrasi desa;
• Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan Desa
serta pembangunan kawasan perdesaan.
• Muatan SID sebagaimana dimaksud dapat dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan.

17. Kesimpulan
• Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang
mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta
wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga
Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan
pemerintah daerah.
• Kepala desa adalah wakil rakyat yang dipilih oleh
masyarakat untuk memimpin serta mengatur
masyarakatnya. Ketika kepala desa sudah terpilih maka
kepala desa otomatis menjalankan tugas, wewenang
serta tanggung jawabnya di masyarakat,
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Dasar Hukum atau undang-undang yang
mengatur mengenai Kepala Desa
• Dasar Hukum Penyelenggaraan pemerintahan daerah atau kepala desa adalah
berdasarkan Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
• UU No. 23 tahun 2014 adalah UU yang telah diperbaharui dari undang-undang
sebelumnya, yaitu UU. Nomor 32 Tahun 2004, yang sebelumnya menjadi
pedoman untuk terselenggaranya pemerintahan daerah.
• UU Nomor 32 tahun 2004 diperbaharui menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 agar
dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

19. • Berikut adalah point-point dari UU No. 23 Tahun 2014
• 1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah
dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan
bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
• Kemudian membentuk Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 18 ayat
(2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
•
• Dasar hukum hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, adalah berdasarkan Pasal 279 ayat (2) UU
Nomor 23 Tahun 2014

20. • 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
• Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah guna
melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
• Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sesuai
Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa.
Perangkat-perangkat desa tersebut ialah; 1. Sekretaris desa, 2. Kepala Urusan
Umum, 3. Kepala Urusan Keuangan, 4. Kepala Urusan Perencanaan, 5. Kepala
Urusan Pemerintahan, 6. Kepala Seksi Kesejahteraaan, 7. Kepala Seksi Pelayanan, 8.
Kepala dusun, dan yang terakhir 9. Staff Operator SID (Sistem Informasi Desa).
Dasar Hukum Pemerintahan Desa adalah Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

21. • 3. Urusan Pemerintahan
• Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilahurusan
pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.
• Sedangkan Otonomi Daerah Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang¬undang ditentukan
sebagai urusan pemerintah pusat. Dasar hukumnya Pasal 18 ayat (5) Undang
Undang No 23 Tahun 2014

22. • 6. Perangkat Daerah
• Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang
berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya
menyejahterakan masyarakat.
• Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah
sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya, namun prioritas Urusan
Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah
lainnya.
• Dasar hukum PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

23. Kesimpulan
Pemerintahan Daerah dan atau kepala Desar diatur berdasarkan
Atau Berpedoman Pada undang-undang dasar 1945 yang
diselenggarakan dalam bentuk UU Nomor 23 Tahun 2014 Serta
Aturan Tambahan lainnya yaitu; PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

24. Terimakasih _/_