Dokumen tersebut membahas konsep dasar dan kebijakan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mencakup pengertian desentralisasi dan otonomi pendidikan, tujuan penerapan MBS, prinsip-prinsip MBS, serta upaya menciptakan sekolah yang mandiri dan kerjasama antar pemangku kepentingan pendidikan."
2. Konsep
Desentralisasi & Otonomi
Desentralisasi
Transfer kewenangan, tanggung jawab dan tugas
pengambilan keputusan dari organisasi yang lebih tinggi
kepada organisasi di bawahnya atau di antara organisasi itu
sendiri (Hanson, 1986)
Desentralisasi
Penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat
kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom
UU No. 23 Th 2014 Pasal 1 Ayat 8
Otonomi
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
3. Elemen Utama Desentralisasi
(Suwandi, 2002)
Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah
Adanya kelembagaan/organisasi yang menjadi
wadah
Adanya personil untuk melaksanakan tugas
otonomi
Adanya sumber-sumber keuangan untuk
membiayai otonomi
Adanya unsur perwakilan yang telah mendapat
legitimasi
Adanya manajemen pelayanan publik agar
efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel
Adanya pengawasan, supervisi, monitoring
evaluasi yang efektif dan efisien
4. Tujuan Desentralisasi
(Silverman, 1992, Bray, 1984, Burn, 1994, Hye, 1986)
Memperbaiki relevansi dan akurasi perencanaan dan memberikan kemungkinan yang
lebih besar terhadap kearifan lokal
Memungkinkan partisipasi daerah dalam membuat perencanaan dan bertanggung jawab
atas perencanaan yang telah dibuatnya
Memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan
Pendistribusian sumberdaya yang lebih adil
Memberikan kemungkinan alternatif lain dalam pembuatan kebijakan dan memberikan
peluang untuk inovasi
5. Alasan pendidikan diselenggarakan
secara desentralisasi
Pembiayaan pendidikan
Peningkatan efektivitas dan efisiensi
Redistribusi kekuatan politik
Peningkatan kualitas pendidikan
Peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan
harapan seluruh warga negara
6. Desentralisasi Pendidikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (pasal 50 ayat 1, 2 dan 3)
Pemerintah menentukan kebijakan
nasional dan standar nasional
pendidikan untuk menjamin mutu
pendidikan
Pemerintah daerah provinsi melakukan
koordinasi penyelenggaraan
pendidikan, pengembangan tenaga
kependidikan dan evaluasinya
Pemerintah kabupaten/kota mengelola
pendidikan dasar dan menengah serta
satuan pendidikan yang berbasis
keunggulan lokal
7. Manajemen Berbasis Sekolah
Caldwell (2013)
• School-based management is the systematic decentralization to the school level of authority
school level of authority and responsibility to make decision on significant matters related to
significant matters related to school operations within a centrally determined framework of
determined framework of goals, policies, curriculum, standards, and accountability
Malen, Ogawa dan Kranz
• School-based management is the systematic decentralization to the school level of authority
school level of authority and responsibility to make decision on significant matters related to
significant matters related to school operations within a centrally determined framework of
determined framework of goals, policies, curriculum, standards, and accountability
accountability
Kesimpulan
• Bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah secara individual sebagai unit utama untuk
perbaikan dan menyadarkan pada pendistribusian kewenangan pengambilan keputusan sebgai
alat utama di mana perbaikan dapat dimulai dan dilanjutkan
8. MBS
Istilah resmi school-based
management adalah
‘manajemen berbasis
sekolah/madrasah’
tertuang dalam UUSPN
Nomor 20 Tahun 2003,
pasal 51
Tahun 1998 MBS
dikenal dengan istilah
‘Manajemen
Peningkatan Mutu
Berbasis Sekolah
(MPMBS).
9. Program/Kegiatan MBS Menyatu dengan
Program/Kegiatan Pembinaan SMP
• Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional (RSBI)
• Sekolah Standar Nasional (SSN)
• Program Peningkatan Mutu
Berbasis Sekolah (PPMBS/REDIP-
G)
Dana APBN
• Decentralized Basic Education
Project (DBEP)
• Australia-Indonesia Basic
Education Program (AIBEP)
• Basic Education Capacity (BEC)
• Regional Education
Development and Improvement
Program (REDIP)-JICA (Dit PSMP,
2010)
Dana Donor Luar Negeri
10. Komponen Sub Komponen
Konteks • Tuntutan pengembangan diri dan
peluang tamatan
• Dukungan pemerintah & masyarakat
• Kebijakan pemerintah
• Landasan hukum
• Kemajuan IPTEK
• Nilai dan harapan masyarakat
• Tuntutan otonomi
• Tuntutan globalisasi
• Latar belakang ekonomi dan
sosial siswa
Input • Visi, misi, tujuan, sasaran
• Kurikulum
• Ketenagaan
• Peserta didik
• Sarana & prasarana
• Pembiayaan
• Regulasi sekolah
• Organisasi
• Administrasi
• Peranserta masyarakat
• Budaya sekolah
Proses • Proses pengelolaan
• Proses pembelajaran
• Informasi tentang pelaksanaan
pembelajaran
Output • Prestasi akademik
• Prestasi non-akademik
• Angka mengulang
• Angka putus sekolah
Outcome • Kesempatan pendidikan
• Kesempatan kerja
• Pengembangan diri
Sekolah sebagai suatu Sistem
13. Pengertian
Pasal 51 UUSPN:
(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan
berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUSPN :
Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan
pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite
sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
Pasal 49 ayat (1) PP No. 66 Tahun 2010
‘Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis
sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang
pendidikan tinggi’.
14. Manajemen Berbasis
Sekolah
• model pengelolaan yang
memberikan otonomi kepada
sekolah, memberikan fleksibilitas
kepada sekolah, dan mendorong
partisipasi secara langsung warga
sekolah (guru, peserta didik,
kepala sekolah, karyawan) dan
masyarakat (orangtua peserta
didik, alumni, tokoh masyarakat,
ilmuwan, pengusaha) untuk
meningkatkan mutu sekolah
berdasarkan kebijakan pendidikan
nasional serta peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
Otonomi Sekolah
• pemberian kewenangan dan
tanggung jawab yang lebih besar
kepada sekolah. Dengan otonomi
,sekolah diberikan kewenangan
dan tanggungjawab untuk
mengambil keputusan-keputusan
sesuai dengan kebutuhan,
kemampuan dan tuntutan sekolah
serta masyarakat atau pemangku
kepentingan yang ada
Partisipasi Masyarakat
• penciptaan lingkungan yang
terbuka dan demokratis, di mana
warga sekolah (guru, peserta
didik, karyawan) dan masyarakat
(orang tua peserta didik, tokoh
masyarakat, ilmuwan, usahawan,
dsb.) didorong untuk terlibat
secara langsung dalam
penyelenggaraan pendidikan,
mulai dari pengambilan keputusan,
pelaksanaan, dan evaluasi
pendidikan yang diharapkan dapat
meningkatkan mutu pendidikan
15. Tujuan MBS
• Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi,
keterbukaan, kerja sama, akuntabilitas, kesinambungan, dan inisiatif sekolah dalam
mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia
• Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama
• Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah
tentang mutu sekolahnya
• Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan
dicapai.
• Meningkatkan efisiensi, relevansi, dan pemerataan pendidikan di daerah di mana sekolah
berada.
16. Pola Manajemen Konvensional:
1. Sentralistik
2. Subordinasi
3. Pengambilan keputusan terpusat
4. Ruang gerak kaku
5. Pendekatan birokratik
6. Diatur
7. Overregulasi
8. Mengontrol
9. Mengarahkan
10. Menghindari resiko
11. Menggunakan uang semuanya
12. Individual yang cerdas
13. Informasi terpribadi
14. Pendelegasian
15. Organisasi herarkis
16. Sistem linear
Pola Manajemen Berbasis Sekolah:
1. Desentralistik
2. Otonomi
3. Pengambilan keputusan partisipatif
4. Ruang gerak luwes
5. Pendekatan professional
6. Motivasi diri
7. Deregulasi
8. Mempengaruhi
9. Memfasilitasi
10. Mengelola resiko
11. Menggunakan uang seefisien mungkin
12. Teamwork yang cerdas
13. Informasi terbagi
14. Pemberdayaan
15. Organisasi datar
16. Sistem dinamis
17. Ciri-ciri Sekolah yang Efektif
• Memiliki Kebijakan, Tujuan, dan Sasaran Mutu
yang Jelas
• Tersedia Sumberdaya dan Siap
• Staf yang Kompeten dan Berdedikasi Tinggi
• Memiliki Harapan Prestasi yang Tinggi
• Fokus pada Pelanggan (Khususnya Peserta didik)
• Input manajemen
Input
18. LANJUTAN
• Proses pembelajaran yang Efektivitasnya Tinggi
• Kepemimpinan Sekolah yang Kuat
• )Lingkungan Sekolah yang Aman dan Tertib
• Pengelolaan Tenaga Kependidikan yang Efektif
• Sekolah Memiliki Budaya Mutu
• Sekolah Memiliki “Teamwork” yang Kompak, Cerdas, dan Dinamis
• Sekolah Memiliki Kewenangan (Kemandirian)
• Partisipasi yang Tinggi dari Warga Sekolah dan Masyarakat
• Sekolah Memiliki Keterbukaan (Transparansi) Manajemen
• Sekolah Melakukan Evaluasi dan Perbaikan Secara Berkelanjutan
• Sekolah Responsif dan Antisipatif terhadap Kebutuhan
• Memiliki Komunikasi yang Baik
• Sekolah Memiliki Akuntabilitas
• Manajemen Lingkungan Hidup
• Sekolah memiliki Kemampuan Menjaga Kesinambungan
Proses
• Sikap
• Pengetahuan
• Keterampilan
Output
19. Prinsip-Prinsip MBS
Prinsip Kemandirian, otonomi
Prinsip Kemitraan atau Kerjasama
Prinsip Partisipasi
Prinsip Keterbukaan
Prinsip Akuntabilitas
Nirlaba
Penjaminan Mutu
Akses berkeadilan
UUSPN pasal 51:
(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan
berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu,
dan evaluasi yang transparan.
PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 49:
(1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis
sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan,
partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
PP No. 66 Tahun 2010 Pasal 49 ayat (2)
Prinsip pengelolaan pendidikan: (1) Nirlaba, (2) Akuntabilitas, (3)
Penjaminan mutu, (4) Transparansi, (5) Akses berkeadilan;
20. Ciri-ciri Sekolah yang Mandiri
Bersifat adaptif dan antisipatif/ proaktif
Ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko
Bertanggungjawab terhadap kinerja sekolah
Memiliki pengaruh yang kuat terhadap input manajemen dan
sumberdayanya
Memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi kerja
Komitmen yang tinggi pada dirinya
Prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya
21. Upaya Menciptakan Sekolah
Yang Mandiri
Mengembangkan
unit-unit
usaha/income
generating unit
untuk
menghasilkan
pemasukan dana
Membangun
kerjasama dengan
pihak lain dalam
bidang komersial,
sehingga ada
pemasukan dana
Mengupayakan
memperoleh
bantuan secara
kontinyu dari
pemerintah
daerah
Meningkatkan
peran dan fungsi
komite sekolah
dalam bidang
pendanaan/
keuangan
Mengoptimalkan
potensi sumber
daya sekolah
memberdayakan
alumni untuk
memperoleh
pemasukan dana
Penanaman jiwa
kewirausahaan
Peningkatan
kompetensi SDM
yang menunjang
kapasitas
pengelolaan dana,
22. Prinsip Kemitraan atau Kerjasama
Pengertian
suatu bentuk kerjasama antara
sekolah dengan para pemangku
kepentingan
Upaya sekolah dalam membangun
kemitraan atau kerjasama
membentuk tim khusus Humas
membuat wibsite
mengaplikasikan SIM
melaksanakan sosialisasi program dan
promosi
melaksanakan kontrak kerjasama
dengan pihak terkait
23. Prinsip Partisipasi
Partisipasi
proses di mana
pemangku kepentingan
terlibat aktif baik dalam
pengambilan keputusan,
pembuatan kebijakan,
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengawasan/
pengevaluasian
pendidikan di sekolah
Tujuan utama
meningkatkan kontribusi
memberdayakan
kemampuan pemangku
kepentingan
meningkatkan peran pemangku
kepentingan,
menjamin agar setiap keputusan
mencerminkan aspirasi
pemangku kepentingan
Upaya-upaya
peningkatan partisipasi
pembuatan peraturan dan
pedoman tatacara berpartisipasi
penyediaan sarana partisipasi
dan saluran komunikasi
melakukan advokasi, publikasi,
transparansi, relasisasi terhadap
pemangku kepentingan;
melibatkan pemangku
kepentingan sesuai dengan
relevansi dan kompetensinya
24. Prinsip Keterbukaan
Pengertian
Pengembangan keterbukaan sangat
diperlukan untuk membangun keyakinan
dan kepercayaan publik terhadap
sekolah.
Keterbukaan merupakan keadaan di
mana setiap orang yang terkait dengan
sekolah dapat mengetahui proses dan
hasil pengambilan keputusan di sekolah.
Keterbukaan sama dengan apa adanya,
tidak bohong, tidak memanipulasi, jujur,
dan terbuka terhadap publik tentang apa
yang dikerjakan oleh sekolah
Upaya sekolah dalam membangun
keterbukaan
mendayagunakan berbagai jalur
komunikasi, baik langsung maupun tidak
langsung
menyiapkan kebijakan yang jelas
tentang cara mendapatkan informasi,
bentuk informasi dan prosedur
pengaduan apabila informasi tidak
sampai kepada publik
mengupayakan peraturan yang
menjamin hak publik untuk memperoleh
informasi
memberikan laporan
pertanggungjawaban tentang program-
program yang telah dilaksanakan
Keberhasilan transparansi
ditunjukkan oleh beberapa indicator
meningkatnya keyakinan dan
kepercayaan publik kepada sekolah
meningkatnya partisipasi publik terhadap
penyelenggaraan sekolah
bertambahnya wawasan dan
pengetahuan publik terhadap
penyelenggaraan sekolah
berkurangnya pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan yang
berlaku di sekolah
25. Prinsip Akuntabilitas
• pertanggung jawaban sekolah kepada
warga sekolah dan pemangku
kepentingan melalui pelaporan dan
pertemuan yang dilakukan secara
terbuka
Pengertian
• untuk mendorong terciptanya
tanggung jawab untuk meningkatkan
kinerja sekolah
Tujuan utama akuntabilitas
• menyusun pedoman tentang sistem
akuntabilitas
• menyusun pedoman pemantauan
kinerja penyelenggara sekolah
• menyusun rencana pengembangan
sekolah;
• menyusun indikator yang jelas
tentang pengukuran kinerja sekolah
• melakukan pengukuran kinerja
sekolah
• memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan atau pengaduan publik
• menyampaikan semua upaya
peningkatan akuntabilitas kepada
publik
Upaya-upaya yang dapat
dilakukan sekolah
27. Tupoksi Penyelenggaraan Pendidikan
• Pasal 2-16 Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010
Pusat
• Pasal 1-3 Permendikbud No. 14 Tahun 2015
LPMP
• Pasal 17-27 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
• UU No. 23 Tahun 2014 (Provinsi tidak lagi meliputi PAUD, SD dan SMP)
Provinsi
• Pasal 28-38 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
Kabupaten/Kota
• Pasal 39-48 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
Satuan Pendekatan oleh Masyarakat
• Pasal 49-58 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010
Satuan Pendidikan
