Dokumen tersebut membahas tentang pendampingan proses produk halal (PPH) untuk usaha mikro dan kecil, termasuk tujuan, definisi istilah, persyaratan pendamping dan pelaku usaha, mekanisme verifikasi, serta persyaratan sertifikasi halal melalui self declaration."

1. Pendampingan dan Pendamping
Proses Produk Halal (PPH)
Oleh:
Devi Kasum
awati, M.H.
Disampaikan pada Pelatihan Pendamping PPH
29 Maret 2022

2. Proses Produk Halal,
yang selanjutnya disingkat PPH
adalah rangkaian kegiatan untuk
menjamin kehalalan Produk
mencakup penyediaan bahan,
pengolahan, penyimpanan,
pengemasan, pendistribusian,
penjualan, dan penyajian Produk.
ISTILAH DALAM PENDAMPINGAN PPH
Daftar istilah yang harus
dipahami:
● PPH → Proses Produk Halal
● BPJPH → Badan
Penyelenggara
● Jaminan Produk Halal
● PU → Pelaku Usaha
● UMK → Usaha Mikro dan Kecil
● SH → Ser!fikat Halal
● PPU → Pernyataan Pelaku
Usaha (Self Declare)

3. Pendampingan PPH merupakan proses verifikasi dan validasi
pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.
Apa sih
Pendampingan
PPH itu?

4. Tujuan Pendampingan PPH adalah mendampingi Pelaku Usaha mikro dan
kecil dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan Produk sehingga
dapat memperoleh Sertifikat Halal.

5. Siapakah Pendamping PPH?
● WNI
● Beragama Islam
● Memiliki wawasan luas dan
memahami syariat mengenai
kehalalan Produk
Orang perorangan yang memenuhi persyaratan untuk melakukan
proses pendampingan PPH
• Memiliki sertifikat pelatihan
pendamping PPH
• Berpendidikan paling rendah
lulusan MA/SMA atau
sederajat
SKILLS

6. Persyaratan Peserta Pelatihan Pendamping PPH
 Pas foto 3x4 dengan latar belakang berwarna merah;
 Fotokopi KTP;
 Fotokopi ijazah minimal SMA atau sederajat
 Surat tugas/rekomendasi dari lembaga
Peserta yang telah lulus pelatihan pendamping PPH diberikan sertifikat
tanda lulus pelatihan pendamping PPH.

7. Pendataan dan Registrasi Pendamping PPH
Setelah Lulus dan mendapatkan sertifikat pelatihan, BPJPH melakukan
registrasi pendamping PPH berdasarkan pengajuan lembaga pendamping
PPH.
Dalam hal peserta yang lulus pelatihan pendamping
PPH dari lembaga yang menyelenggarakan
pelatihan (di luar BPJPH) pengajuan permohonan
registrasi disampaikan oleh lembaga pendamping
PPH/organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam
yang berbadan hukum dan/atau Perguruan Tinggi kepada BPJPH.
Pendamping PPH yang telah diregistrasi memiliki nomor registrasi
pendamping.

8. Pencabutan Nomor Registrasi Pendamping PPH
 Tidak memenuhi persyaratan pendamping PPH;
 Melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping PPH;
 Tidak melakukan Pendampingan PPH selama 2 (dua) tahun berturut-
turut;
 Mengundurkan diri; atau
 Meninggal dunia.

9. Mekanisme Pendampingan PPH
Pendampingan PPH terhadap pelaku usaha dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi
pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha
• Memeriksa dokumen bahan
• Meminta komposisi bahan
Melakukan
verifikasi dan
validasi bahan
dan PPH
• Memeriksa dokumen PPH
• Meminta skema PPH
• Melakukan verifikasi
lapangan
Melakukan
verifikasi dan
validasi PPH
Tugas
Pendamping
PPH
Pendamping PPH
memberikan
rekomnedasi kepada
BPJPH

12. Pernyataan Pelaku Usaha
(self declare)
Kriteria umum:
• Produk tidak beresiko atau menggunakan
bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
• Proses produksi yang dipastikan kehalalannya
dan sederhana

13. PERSYARATAN SERTIFIKAT HALAL BERDASARKAN
PERNYATAAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (SELF DECLARE)
 Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 Memiliki hasil penjualan tahunan (omset)
maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) yang dibuktikan dengan
pernyataan mandiri;
 Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses
Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan
lokasi, tempat dan alat proses produk tidak
halal;
 Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar
(PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk
makanan/minuman dengan daya simpan
kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industry
lainnya atas produk yang dihasilkan dari
dinas/instansi terkait;
 Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi
paling banyak 1 (satu) lokasi; dan/atau
secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun
sebelum permohonan sertifikasi halal
 Produk yang dihasilkan berupa barang
(bukan jasa atau usaha restoran, kantin,
catering, dan kedai/rumah/warung makan)
(rincian jenis produk dalam Lampiran
Keputusan Kepala BPJPH No.33 Tahun 2022)
 Bahan yang digunakan sudah dipastikan
kehalalannya; 1. dibuktikan dengan
sertifikat halal; atau 2. termasuk dalam
daftar bahan sesuai Keputusan Menteri
Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang
Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban
Bersertifikat Halal ;

14. PERSYARATAN UMUM PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL JALUR
SELF DECLARE
 Tidak menggunakan bahan berbahaya
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022
 Telah diverifikasi kehalalannya oleh
pendamping proses produk halal;
 Jenis produk/kelompok produk yang
disertifikasi halal tidak mengandung unsur
hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari
produsen atau rumah potong hewan/rumah
potong unggas yang sudah bersertifikat
halal;
 Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi
paling banyak 1 (satu) lokasi; dan/atau
secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun
sebelum permohonan sertifikasi halal
 Produk yang dihasilkan berupa barang
(bukan jasa atau usaha restoran, kantin,
catering, dan kedai/rumah/warung makan)
(rincian jenis produk dalam Lampiran
Keputusan Kepala BPJPH No.33 Tahun 2022)
 Bahan yang digunakan sudah dipastikan
kehalalannya; 1. dibuktikan dengan
sertifikat halal; atau 2. termasuk dalam
daftar bahan sesuai Keputusan Menteri
Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang
Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban
Bersertifikat Halal;

15. DOKUMEN PERSYARATAN SELF DECLARE
 Surat Permohonan pendaftaran Sertifikat Halal;
 Akad/ikrar berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam PPH;
 Data Pelaku Usaha, yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 Dokumen Penyelia Halal: KTP daftar riwayat hidup, dan surat pengangkatan penyelia
halal
 Daftar produk dan bahan yang digunakan
 Pengolahan produk→ dokumen keterangan pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan
yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi
 Template manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diisi dengan lengkap.
 Kesediaan untuk didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH);
 Foto/video terbaru saat proses produksi.
Dokumen persyaratan dikirim melalui sistem informasi halal (SI-Halal)
http://ptsp.halal.go.id

16. PU mengirim dokumen persyaratan melalui Si-
Halal
Pendamping PPH melakukan verifikasi
dan validasi
Pendamping PPH menerbitkan
rekomendasi hasil verifikasi dan validasi
disertai instrumen verifikasi dan validasi
pernyataan kehahalan produk
BPJPH melakukan verifikasi dan menerbitkan
Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) dan
meneruskan permohonan SH ke MUI jika telah
memenuhi kriteria, jika tidak memenuhi kriteria
maka:
BPJPH menyampaikan kepada pelaku
UMK untuk menyampaikan permohonan
sertifikat halal dengan dikenai biaya
BPJPH menerbitkan sertifikat halal
berdasarkan penetapan kehalalan
produk oleh MUI

17. Contoh surat
permohonan sertifikasi
halal jalur self declare

20. Sekian
dan
Terima Kasih…