BUMDesa didirikan berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa untuk mengelola aset dan usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa dapat didirikan melalui keputusan musyawarah desa dan diatur lebih lanjut dalam peraturan desa."

2. BADAN USAHA MILIK DESA
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya
disebut BUMDESA adalah Badan Usaha
yang seluruh atau sebagiaan besar
modalnya dimiliki oleh desa melalui
penyertaan langsung yang berasal dari
kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha
lainnya untuk sebesar besarnya
kesejahteraan masyarakat desa

3. Mengapa BUMDesa diperlukan?
BUMDesa

4. UU 6/2014 ttg: Desa, pasal 87-90
Pasal 87
1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik
Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

5. “Desa dapat mendirikan badan
usaha milik desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa.”
[UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 213 )

6. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dgn
badan hukum seperti PT, CV, atau koperasi. Oleh
karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha
bercirikan Desa yg dalam pelaksanaan kegiatannya di
samping untuk membantu penyelenggaraan
Pemerintahan, BUM Desa juga dapat melaksanakan
fungsi pelayanan jasa perdagangan, dan
pengembangan ekonomi lainnya.
Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa,
BUMDesa dapat menghimpun tabungan dalam skala
lokal masyarakat Desa, antara lain melalui
pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.
BUM Desa dlm kegiatannya tdk hanya berorientasi
pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

7. 1. UU No. 32/2004 tentang Pemda, pasal 213
2. UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X Pasal 87 - 90
3. UU 1 Tahun 2013 tentang LKM, Pasal 5,8,13,28 dan 40
4. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
5. PERMENDESA No. 04 Tahun 2015 Pendirian, Pengurusan
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
6. PERMENDESA No. 16 Tahun tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2019
LANDASAN HUKUM

8.  BUMDesa didirikan tidak dengan cara
mengambil alih atau mematikan usaha-usaha
yang sudah berkembang dalam masyarakat.
 BUMDesa dikembangkan melalui usaha yang
belum dijalan -kan oleh masyarakat, namun
mengkombinasikan usaha masyarakat yang
sudah berkembang untuk memberikan wadah
bagi warga masyarakat dari kerentanan akibat
praktik-praktik swasta atau pasar yang bersifat
monopoli dan merugikan warga.
SEBUAH PEMAHAMAN

9. BUMDesa
Sebagai Holdings
Memiliki unit-unit usaha yang
melekat di bawah
pengelolaan BUMDesa
BUMDesa
Sebagai Lembaga
Ekonomi Desa
Mengatur mekanisme
unit usaha yang otonom
BUMDesa
Sebagai Wadah
Kegiatan Ekonomi
Desa
Memiliki berbagai jenis usaha
yang secara langsung
dikelola BUMDesa
ATAU
TIPOLOGI
BUMDesa

10. Kumpulan dana dari Pemerintah Desa
dan Masyarakat
Permodalan BUMDesa

11. Kumpulan dana dari Pemerintah Desa
dan Masyarakat
Permodalan BUMDesa
dalam unit jasa keuangan
menurut UU No.1/2013

12. UU 6/2014 ttg: Desa, pasal 87-90
Pasal 88
1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah
Desa
2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa

13. Pasal 89
Hasil Usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :
a.Pengembangan Usaha, dan
b.Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dan Pemberian Bantuan Untuk Masyarakat Miskin
melalui Hibah, Bantuan Sosial, dan Kegiatan Dana
Bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa

14. Pasal 90
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa
mendorong perkembangan BUM Desa dengan :
a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar,
dan
Penjelasan ayat b :
a. Yang dimaksud dengan pendampingan adalah
termasuk penyediaan SDM pendamping dan
manajemen
b. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan
Sumber Daya Alam di Desa

15. BUMDESA MENURUT PP NO. 43
TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN
PELAKSANA UU NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA

16. PASAL 132
Desa dapat mendirikan BUMDesa
Pendirian BUMDesa dilakukan melalui MUDES dan ditetapkan dengan
PERDES
Organisasi Pengelola BUMDesa terpisah dari Organisasi Pemdes
Organisasi Pengelola BUMDesa paling sedikit terdiri atas :
- Penasehat, dan
- Pelaksana Operasional
5. Penasehat dijabat secara ex officio oleh Kades
6. Pelaksana Operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan
diberhentikan oleh Kades
7. Pelaksana Operasional dilarang merangkap jabatan yang
melaksanakan fungsi pelaksanaan lembaga Pemdes dan Lembaga LKD
PENDIRIAN DAN ORGANISASI
PENGELOLA

17. PASAL 133
1. Penasehat hanya mempunyai tugas
melakukan pengawasan dan memberikan
nasehat kepada Pelaksana Operasional
dalam menjalankan kegiatan pengurusan
dan pengelolaan usaha desa
2. Penasehat dalam melaksanakan tugas
mempunyai kewenangan meminta
penjelasan pelaksana operasional mengenai
pengurusan dan pengelolaan usaha desa

18. Pelaksana Operasional mempunyai
Tugas Mengurus dan Mengelola
BUMDesa sesuai dengan AD/RT
PASAL 134
05/03/2014

19. MODAL DAN KEKAYAAN DESA
PASAL 135
1. Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDes
2. Kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan
tidak terbagi atas Saham
3. Modal BUMDesa terdiri atas :
a. Penyertaan Modal Desa dan
b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa
4. Penyertaan Modal Desa berasal dari APBDes dan Sumber lainnya
5. Penyertaan Modal Desa yang berasal dari APBDes dapat bersumber dari :
a. Dana segar
b. Bantuan Pemerintah
c. Bantuan Pemerintah Desa
d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa
6. Bantuan Pemerintah dan Pemda kepada BUMDesa disalurkan melalui
Mekanisme APBDes.

20. ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA
PASAL 136
1. Pelaksana Operasional BUMDesa wajib menyusun dan
menetapkan AD/ART setelah mendapatkan
pertimbangan Kepala Desa
2. Anggaran Dasar memuat paling sedikit :
- Nama
- Tempat kedudukan Maksud dan Tujuan
- Modal
- Kegiatan Usulan
- Jangka waktu berdirinya BUMDesa
- Organisasi Pengelola serta
- Tata cara penggunaan dalam pembagian keuntungan

21. 3. Anggaran Dasar Rumah Tangga memuat paling
sedikit :
- Hak dan Kewajiban
- Masa Bakti
- Tata cara pengangkatan dan pemberhentian
personel organisasi pengelola
- Penetapan jenis usaha
- Sumber modal
4. Kesepakatan penyusunan AD/ART dilaksanakan
melalui Mudes
5. AD/ART ditetapkan oleh Kades

22. PASAL 137
1. Untuk mengembangkan Kegiatan Usahanya BUMDesa dapat :
a. Menerima pinjaman dan atau bantuan yang sah dari pihak lain
b. Mendirikan Unit Usaha BUMDesa
2. BUMDesa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan
Pemdes
3. Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Unit Usaha BUMDesa
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
PASAL 138
1. Pelaksanaan Operasional dalam pengurusan dan pengelola usulan
Desa mewakili BUMDesa di dalam diluar pengendalian
2. Pelaksanaan operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban
pengurusan dan pengelolaan BUMDesa kepada Kepala Desa secara
berkala
PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

23. PASAL 139
Kerugian yang dialami oleh BUMDesa menjadi
tanggung jawab Pelaksanaan Operasional
BUMDesa
PASAL 140
1. Kepailitan BUMDesa hanya dapat diajukan oleh
Kades
2. Kepailitan BUMDesa dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan
perundang-undangan

24. PASAL 141
1. Dalam rangka kerjasama antar desa 2 (dua) desa
atau lebih dapat membentuk BUMDesa bersama
2. Pembentukan BUMDesa dapat dilakukan melalui
Pendirian Pengembangan atau Peleburan BUMDesa
3. Pendirian, Pengembangan atau Peleburan
BUMDesa serta pengelolaan BUMDesa dilaksankan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
PASAL 142
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran
BUMDesa diatur dengan Permen.
PENDIRIAN BUMDesa Bersama
05/03/2014

25. 25