SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI
ANSHORI, S.AP.,MM
Plt. KEPALA DINAS
DINAS KOPERASI,UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KOPERASI
Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang berdasar atas
azas Kekeluargaan dan Gotongroyong sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.
Arowwai Industries
www.reallygreatsite.com
Keberhasilan koperasi sangat tergantung dari tata kelola
manajemen peran aktif
anggotanya dalam tata kehidupan berkoperasi:
1.Ditunjukkan dalam bentuk partisipasi pemupukan modal,
2.Pemanfaatan layanan yang disediakan oleh koperasi,
3.Pengambilan keputusan,
4.Pengawasan terhadap jalannya kehidupan berkoperasi
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KOPERASI
Dari Aspek Kelembagaan
•Minimnya pemahaman dan pengetahuan terhadap nilai dasar dan prinsip Koperasi serta kewajiban dan
hak anggota,pengurus dan pengawas
•Alat perlengkapan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik
•Susunan pengurus koperasi belum sepenuhnya pada system pembagian kerjasesuai AD/ART yg
ditunjang denagan Persus.
•Kualitas dan partisipasi anggota koperasi dari berbagai aspek rendah
•Sebagian besar koperasi belum menyelenggarakan RAT tepat waktu (Kenapa ?)
•Pengurus dan Pengawas yang terpilih pada umumnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
memadai, sehingga kurang mampu pengelolaan organisasi, manajemen dan usaha dengan baik,
Lingkup
Pembahasan
1. ASPEK LEGALITAS KOPERASI
SEBAGAI
BADAN
HUKUM
⚬ANGGARAN DASAR
⚬ART
SEBAGAI
BADAN
USAHA
⚬Ijin Usaha
⚬NPWP
⚬Perijinan
lain
LEGALITAS
Meliputi:
⚬Izin Usaha.
⚬Izin Operasional.
Yang dimaksud Usaha yaitu Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang
Terdiri atas:
⚬Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)
⚬Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)
10
PERIZINAN
Permenkop No.8 Th 2023
11
Yang dimaksud Izin Operasional sebagaiman dimaksud pada
⚬Izin Pembukaan Kantor Cabang.
⚬Izin Pembukaan Kantor Cabang
Pembantu.
⚬Izin Pembukaan Kantor Kas.
II.2.ANGGOTAKOPERASI
Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah
setiap warga negara Indonesia yang mampu
melakukan tindakan hukum atau Koperasi
yang memenuhi persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
( UU No 25 tahun 1992 )
Sebagai Pemilik (Owners).
Pemasok Modal Koperasi
PERAN ANGGOTA
A. PERAN ANGGOTA DALAM KOPERASI
Pengguna Jasa/Pelanggan
Sebagai Pemasok Barang
Pelindung dan Pengawas
Sebagai Kader Koperasi
PENIKMAT
Dano
toba
(Pasal 20, UU No 25 Tahun 1992 Perkoperasian)
B.KEWAJIBAN ANGGOTA,
⚬Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
keputusan lainnya yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
⚬Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh
Koperasi.
⚬Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas
azaz kekeluargaan.
⚬Hadir secara aktif mengambil peranan dalam Rapat Anggota.
⚬Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ( apakah harus
sama)
14
III. ASPEK RAPAT ANGGOTA
Rapat Anggota adalah Perangkat organisasi Koperasi yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Pengurus
atau Pengawas dalam Batas yang ditentukan oleh Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian atau
Anggran Dasar Koperasi
KEDUDUKAN DAN WEWENANG RAPAT ANGGOTA
A. KEDUDUKAN RAPAT ANGGOTA
• Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
pengambilan keputusan di Koperasi (ps 23 UU 25/92)
• Rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam
satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan
pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan
• RAT Koperasi primer/sekunder dihadiri oleh semua anggota pelaksanaanya
diatur dalam AD/ART
• Rapat anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok
ketentuannya diatur dalam AD/ART ,Persus
• Kuorum sisahnya Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar Kopera.
• Keputusan Rapat Anggota bersifat mengikat.
B.WEWENANG RAPAT ANGGOTA
⚬Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar (UU 25/92.ps.22-25)
⚬Menetapkan Kebijakan Umum meliputi Organisasi, Manajemen dan
Usaha Koperasi
⚬Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas
⚬Menetapkan RK dan RAPB serta mengesahkan laporan keuangan
⚬Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus
dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya
⚬Pembagian SHU
⚬Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran koperasi
⚬Menetapkan keputusan lain dalam batas yang di tentukan dalam
Anggaran Dasar
IV. ASPEK PENGURUS
Merupakan perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas
kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili
Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar
A. KETENTUAN UMUM
⚬ Dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
⚬ Merupakan pemegang kekuasaan ,pemengang Amanah
⚬ Rapat Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dalam satu periode, selanjutnya
dapat dipilih kembali.( AD/ART)
⚬ Jumlah Pengurus Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
⚬ Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus diatur dalam
Anggaran Dasar.
⚬ Mengelola Koperasi dan usahanya.
⚬ Mengajukan rancangan program kerja serta rencana anggaran pendapatan dan
belanja Koperasi.(PK-RAPB)
⚬ Menyelenggarakan Rapat Anggota.
⚬ Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
⚬ Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
⚬ Memelihara daftar buku anggota , pengurus.Pengawas
B.TUGAS PENGURUS
IV.ASPEKPENGAWAS
Perangkat organisasi Koperasi yang
bertugas mengawasi dan memberikan
nasihatkepadaPengurus
A.Ketentuan Umum
⚬Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam
Rapat Anggota.
⚬Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
⚬Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai
anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Ps38 UU no 25
B. TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
Ps39 UU no 25
⚬Tugas Pengawas
■ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
■ Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
⚬Wewenang Pengawas
■ Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
■ Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
Mestinya pengawas harus lebih kompeten daripada pengurus
Permenkop
No.8 Tahun 2023
Tentang Pelaksanaan Kegiatan KSP/KSPPS
dan USP/USPS
SOM,
SOP
V
.ASPEK KEBIJAKANINTERNAL
Adalah aturan dasar tertulis sebagai pedoman yang telah disahkan oleh
Menteri yang membidangi perkoperasian beserta perubahannya yang
dibuktikan dengan perolehan Nomor Badan Hukum.
• Hukum Tertinggi Bagi Internal Badan Hukum
• Sumber Hukum Dalam Penyusunan ART Dan Persus
KEDUDUKAN ANGGARAN DASAR
• Menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang
tidak diterangkan dalam Aanggaran Dasar,
• Anggaran Rumah Tangga adalah perincian pelaksanaan AD
• Memperjelas yg ada dalam anggaran dasar
Yaitu
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Adalah aturan tertulis tentang penjabaran dan penjelasan atas Anggaran
Dasar Koperasi yang telah disyahkan dan disetujui oleh Rapat Anggota.
SOM KSP/USP Koperasi adalah stuktur tugas,prosedur kerja,sistim manajemen
dan standar kerja yang dapat di jadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen
KPS/USP Koperasi dalam memberikan pelayanan bermutu bagi para
anggotanya dan penggunaan jasa lainnya yang selanjutnya dalam keputusan ini
disebut SOM
ATAU
Standar Operasional Manajemen bagi KSP dan USP Koperasi adalah
struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang
dijadikanpanduanbagipihakmanajemenKSPdanUSPKoperasi
SOM,SOP, PERSUS
A.Standar Operasi Manajemen(SOM)
B.STANDART OPERATING PROSEDURE (SOP)
Adalah peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan dan prosedur tentang
pengelolaan Koperasi,secara tertulis sebagai panduan dan pedoman bagi
Pengurus, Pengawas, Pengelola, Karyawan maupun Anggota.
SOP ini mengacu pada Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 dan AD / ART
Koperasi
ATAU
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang
berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh
hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang
serendah-rendahnya.
T
erima
Kasih
Maju Koperasinya Bahagia Pengurus & Anggotanya

More Related Content

Similar to ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx

Anggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPIAnggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPIKOKOPI
 
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptMendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptabdou hamadah
 
KOPERASI INDONESIA
KOPERASI INDONESIAKOPERASI INDONESIA
KOPERASI INDONESIANafika E.R.C
 
Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)hhh_fam
 
Permen 2007 12_39_pedoman_pengawasan_kjks_ujks
Permen 2007 12_39_pedoman_pengawasan_kjks_ujksPermen 2007 12_39_pedoman_pengawasan_kjks_ujks
Permen 2007 12_39_pedoman_pengawasan_kjks_ujksMuhayat Akbar
 
1582708290_0. SOP Restrukturisasi_OK.pptx
1582708290_0. SOP Restrukturisasi_OK.pptx1582708290_0. SOP Restrukturisasi_OK.pptx
1582708290_0. SOP Restrukturisasi_OK.pptxMAdibMasykur
 
Melakukan prinsip prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa ...
Melakukan prinsip prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa ...Melakukan prinsip prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa ...
Melakukan prinsip prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa ...Kartiko Adi Wibowo
 
Pertemuan 8 pembentukan koperasi lanjutan-
Pertemuan 8 pembentukan koperasi  lanjutan-Pertemuan 8 pembentukan koperasi  lanjutan-
Pertemuan 8 pembentukan koperasi lanjutan-Ega Sumargo
 
Prosedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasiProsedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasiRohman Efendi
 
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke SyariahPerubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke SyariahPristiyanto SS
 
Prinsip organisasi dan manajemen kjksyariah
Prinsip organisasi dan manajemen kjksyariahPrinsip organisasi dan manajemen kjksyariah
Prinsip organisasi dan manajemen kjksyariahLAZNAS BMT ICMI
 
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)gisilowati
 
Iii.organisasi dan manajemen koperasi
Iii.organisasi dan manajemen koperasiIii.organisasi dan manajemen koperasi
Iii.organisasi dan manajemen koperasiTantan Tanwirulyaman
 
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIUNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIhenra saragih
 

Similar to ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx (20)

Anggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPIAnggaran Dasar KOKOPI
Anggaran Dasar KOKOPI
 
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.pptMendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
Mendirikan Koperasi ber BAKUM.ppt
 
KOPERASI INDONESIA
KOPERASI INDONESIAKOPERASI INDONESIA
KOPERASI INDONESIA
 
Taklimat Asas Koperasi
Taklimat Asas KoperasiTaklimat Asas Koperasi
Taklimat Asas Koperasi
 
Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)Organisasi koperasi (iii)
Organisasi koperasi (iii)
 
Permen 2007 12_39_pedoman_pengawasan_kjks_ujks
Permen 2007 12_39_pedoman_pengawasan_kjks_ujksPermen 2007 12_39_pedoman_pengawasan_kjks_ujks
Permen 2007 12_39_pedoman_pengawasan_kjks_ujks
 
1582708290_0. SOP Restrukturisasi_OK.pptx
1582708290_0. SOP Restrukturisasi_OK.pptx1582708290_0. SOP Restrukturisasi_OK.pptx
1582708290_0. SOP Restrukturisasi_OK.pptx
 
Proses Koperasi
Proses KoperasiProses Koperasi
Proses Koperasi
 
Melakukan prinsip prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa ...
Melakukan prinsip prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa ...Melakukan prinsip prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa ...
Melakukan prinsip prinsip pengelolaan organisasi dan manajemen koperasi jasa ...
 
Pertemuan 8 pembentukan koperasi lanjutan-
Pertemuan 8 pembentukan koperasi  lanjutan-Pertemuan 8 pembentukan koperasi  lanjutan-
Pertemuan 8 pembentukan koperasi lanjutan-
 
Prosedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasiProsedur pendirian koperasi
Prosedur pendirian koperasi
 
Kd 1. koperasi
Kd 1. koperasiKd 1. koperasi
Kd 1. koperasi
 
Pendirian koperasi
Pendirian koperasiPendirian koperasi
Pendirian koperasi
 
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke SyariahPerubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
Perubahan Koperasi Konvensional ke Syariah
 
Peraturan dasa1
Peraturan dasa1Peraturan dasa1
Peraturan dasa1
 
Prinsip organisasi dan manajemen kjksyariah
Prinsip organisasi dan manajemen kjksyariahPrinsip organisasi dan manajemen kjksyariah
Prinsip organisasi dan manajemen kjksyariah
 
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)
 
Materi Permenkop 9 2018.ppt
Materi Permenkop 9 2018.pptMateri Permenkop 9 2018.ppt
Materi Permenkop 9 2018.ppt
 
Iii.organisasi dan manajemen koperasi
Iii.organisasi dan manajemen koperasiIii.organisasi dan manajemen koperasi
Iii.organisasi dan manajemen koperasi
 
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSIUNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
UNDANG-UNDANG PERKOPERASIAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 

Recently uploaded

JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKirwan461475
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAKDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 PENDIDIKAN GURU PENGGERAK
 
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 

ASPEK KELEMBAGAAN KOPERASI.pptx_20231105_193603_0000.pptx

  • 1. PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI ANSHORI, S.AP.,MM Plt. KEPALA DINAS DINAS KOPERASI,UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN
  • 2. KOPERASI Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang berdasar atas azas Kekeluargaan dan Gotongroyong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Arowwai Industries www.reallygreatsite.com Keberhasilan koperasi sangat tergantung dari tata kelola manajemen peran aktif anggotanya dalam tata kehidupan berkoperasi: 1.Ditunjukkan dalam bentuk partisipasi pemupukan modal, 2.Pemanfaatan layanan yang disediakan oleh koperasi, 3.Pengambilan keputusan, 4.Pengawasan terhadap jalannya kehidupan berkoperasi
  • 3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI KOPERASI Dari Aspek Kelembagaan •Minimnya pemahaman dan pengetahuan terhadap nilai dasar dan prinsip Koperasi serta kewajiban dan hak anggota,pengurus dan pengawas •Alat perlengkapan organisasi koperasi belum sepenuhnya berfungsi dengan baik •Susunan pengurus koperasi belum sepenuhnya pada system pembagian kerjasesuai AD/ART yg ditunjang denagan Persus. •Kualitas dan partisipasi anggota koperasi dari berbagai aspek rendah •Sebagian besar koperasi belum menyelenggarakan RAT tepat waktu (Kenapa ?) •Pengurus dan Pengawas yang terpilih pada umumnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga kurang mampu pengelolaan organisasi, manajemen dan usaha dengan baik,
  • 5. 1. ASPEK LEGALITAS KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM ⚬ANGGARAN DASAR ⚬ART SEBAGAI BADAN USAHA ⚬Ijin Usaha ⚬NPWP ⚬Perijinan lain LEGALITAS
  • 6. Meliputi: ⚬Izin Usaha. ⚬Izin Operasional. Yang dimaksud Usaha yaitu Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang Terdiri atas: ⚬Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP) ⚬Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) 10 PERIZINAN Permenkop No.8 Th 2023
  • 7. 11 Yang dimaksud Izin Operasional sebagaiman dimaksud pada ⚬Izin Pembukaan Kantor Cabang. ⚬Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu. ⚬Izin Pembukaan Kantor Kas.
  • 8. II.2.ANGGOTAKOPERASI Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar. ( UU No 25 tahun 1992 )
  • 9. Sebagai Pemilik (Owners). Pemasok Modal Koperasi PERAN ANGGOTA A. PERAN ANGGOTA DALAM KOPERASI Pengguna Jasa/Pelanggan Sebagai Pemasok Barang Pelindung dan Pengawas Sebagai Kader Koperasi PENIKMAT Dano toba
  • 10. (Pasal 20, UU No 25 Tahun 1992 Perkoperasian) B.KEWAJIBAN ANGGOTA, ⚬Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan lainnya yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. ⚬Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. ⚬Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas azaz kekeluargaan. ⚬Hadir secara aktif mengambil peranan dalam Rapat Anggota. ⚬Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ( apakah harus sama) 14
  • 11. III. ASPEK RAPAT ANGGOTA Rapat Anggota adalah Perangkat organisasi Koperasi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Pengurus atau Pengawas dalam Batas yang ditentukan oleh Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian atau Anggran Dasar Koperasi
  • 12. KEDUDUKAN DAN WEWENANG RAPAT ANGGOTA A. KEDUDUKAN RAPAT ANGGOTA • Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di Koperasi (ps 23 UU 25/92) • Rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan • RAT Koperasi primer/sekunder dihadiri oleh semua anggota pelaksanaanya diatur dalam AD/ART • Rapat anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok ketentuannya diatur dalam AD/ART ,Persus • Kuorum sisahnya Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar Kopera. • Keputusan Rapat Anggota bersifat mengikat.
  • 13. B.WEWENANG RAPAT ANGGOTA ⚬Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar (UU 25/92.ps.22-25) ⚬Menetapkan Kebijakan Umum meliputi Organisasi, Manajemen dan Usaha Koperasi ⚬Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas ⚬Menetapkan RK dan RAPB serta mengesahkan laporan keuangan ⚬Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya ⚬Pembagian SHU ⚬Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran koperasi ⚬Menetapkan keputusan lain dalam batas yang di tentukan dalam Anggaran Dasar
  • 14. IV. ASPEK PENGURUS Merupakan perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
  • 15. A. KETENTUAN UMUM ⚬ Dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. ⚬ Merupakan pemegang kekuasaan ,pemengang Amanah ⚬ Rapat Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dalam satu periode, selanjutnya dapat dipilih kembali.( AD/ART) ⚬ Jumlah Pengurus Koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang. ⚬ Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.
  • 16. ⚬ Mengelola Koperasi dan usahanya. ⚬ Mengajukan rancangan program kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.(PK-RAPB) ⚬ Menyelenggarakan Rapat Anggota. ⚬ Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. ⚬ Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. ⚬ Memelihara daftar buku anggota , pengurus.Pengawas B.TUGAS PENGURUS
  • 17. IV.ASPEKPENGAWAS Perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihatkepadaPengurus
  • 18. A.Ketentuan Umum ⚬Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. ⚬Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. ⚬Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Ps38 UU no 25
  • 19. B. TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS Ps39 UU no 25 ⚬Tugas Pengawas ■ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. ■ Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. ⚬Wewenang Pengawas ■ Meneliti catatan yang ada pada Koperasi; ■ Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Mestinya pengawas harus lebih kompeten daripada pengurus
  • 20. Permenkop No.8 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan KSP/KSPPS dan USP/USPS SOM, SOP V .ASPEK KEBIJAKANINTERNAL
  • 21. Adalah aturan dasar tertulis sebagai pedoman yang telah disahkan oleh Menteri yang membidangi perkoperasian beserta perubahannya yang dibuktikan dengan perolehan Nomor Badan Hukum. • Hukum Tertinggi Bagi Internal Badan Hukum • Sumber Hukum Dalam Penyusunan ART Dan Persus KEDUDUKAN ANGGARAN DASAR • Menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Aanggaran Dasar, • Anggaran Rumah Tangga adalah perincian pelaksanaan AD • Memperjelas yg ada dalam anggaran dasar Yaitu ANGGARAN RUMAH TANGGA Adalah aturan tertulis tentang penjabaran dan penjelasan atas Anggaran Dasar Koperasi yang telah disyahkan dan disetujui oleh Rapat Anggota.
  • 22. SOM KSP/USP Koperasi adalah stuktur tugas,prosedur kerja,sistim manajemen dan standar kerja yang dapat di jadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen KPS/USP Koperasi dalam memberikan pelayanan bermutu bagi para anggotanya dan penggunaan jasa lainnya yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut SOM ATAU Standar Operasional Manajemen bagi KSP dan USP Koperasi adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja yang dijadikanpanduanbagipihakmanajemenKSPdanUSPKoperasi SOM,SOP, PERSUS A.Standar Operasi Manajemen(SOM)
  • 23. B.STANDART OPERATING PROSEDURE (SOP) Adalah peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan dan prosedur tentang pengelolaan Koperasi,secara tertulis sebagai panduan dan pedoman bagi Pengurus, Pengawas, Pengelola, Karyawan maupun Anggota. SOP ini mengacu pada Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 dan AD / ART Koperasi ATAU Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.
  • 24. T erima Kasih Maju Koperasinya Bahagia Pengurus & Anggotanya