sosialisasi badan hukum bumdesma dan bumdesma lkd

1. POKOK PIKIRAN
1
PERATURAN PEMERINTAH
NO 11 TAHUN 2021
TENTANG BUM DESA

2. AMANAH UU CIPTA KERJA
• Pasal 117 UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja Mencabut pasal
87 UU No. 6 Tahun 2014 UU Desa.
• PP No. 11 Tahun 2021 tentang
BUM Desa mencabut pasal 132-142
PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa
2

3. Pasal 73 Ayat 1
Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks
program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri
perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama
paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan
Pemerintah ini diundangkan.

4. KETENTUAN PERALIHAN
BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ada, wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling
lama 1 tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
Pelaksana operasional dan pengawas tetap menjabat
sampai berakhirnya masa jabatan.
4

5. Pasal 73 ayat 2
Modal BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari modal bersama Desa-desa dan
modal masyarakat desa

7. Pasal 73 ayat 3
Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari
keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir
masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri
perdesaan yang
status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat
Desa dalam 1 (satu) kecamatan
eks program nasional pemberdayaan masyarakat

8. Pasal 73 ayat 4
Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUM
Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki Desa atau
bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 ayat (1) tidak berlaku bagi BUM Desa bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-

10. BEBERAPA HAL YANG DIATUR DALAM
PP 11/2021
Akses Permodalan/ Pinjaman
Di masa mendatang BUM Desa/BUM
Desa bersama dapat
pinjaman dengan
mengajukan
ketentuan
performansi dan kejelasan aset yang
akan dijaminkan.
Pemberhentian Kegiatan Usaha
Desa sebagai badan hukum
BUM
tidak
hanya
dapat
boleh
dibubarkan, melainkan
dihentikan kegiatan
usahanya.
Bantuan ke BUM Desa
Implikasi dari adanya badan hukum,
BUM Desa dapat dibantu langsung
atau melalui APB Desa, seperti yang
sudah berjalan sebelum pengaturan
ini.
Ada upaya dan kesepahaman
mengenai insentif retribusi dan
perpajakan bagi BUM Desa
Business Judgment Rules
Penasihat, pelaksana operasional dan
pengawas tidak serta merta dapat
dilaporkan ke APH. Ketiga organ ini
adalah pelaksana keputusan
Musdes/MAD.
Tranformasi & Integrasi
Pengelolaan Dana Bergulir
Masyarakat Eks PNPM-MPD harus
bertransformasi menjadi BUM Desa
bersama dengan tujuan memberikan
kepastian hukum dan perlindungan
pada aset masyarakat.
%
Pajak/Retribusi BUM Desa
STOP
10

11. Badan hukum yang
untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.
didirikan bersama desa-
desa
• guna mengelola usaha,
• memanfaatkan aset,
• mengembangkan investasi dan
produktivitas,
• menyediakan jasa pelayanan,
• menyediakan jenis usaha lainnya
1
2
3
4 Tujuan utama
Pilihan
kegiatan usaha
BUM Desa bersama
Kepastian
Hukum
DEFINISI BUM DESA BERSAMA
B U M D E S
11

12. Pendirian BUM Desa
bersama
BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan
potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah dan
tidak terikat pada batas wilayah administratif.
Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa
dengan Desa lain secara langsung
tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya
BUM Desa di Desa masing-masing.
12

13. Anggaran Dasar dan
perubahannya dibahas dan
ditetapkan dalam Musyawarah
Antar Desa.
Anggaran Rumah Tangga dibahas
dan disepakati dalam rapat bersama
antara penasihat, pelaksana
operasional, dan pengawas.
AD/ART
13

14. 14
PERANGKAT ORGANISASI BUMDESMA
a. Musyawarah Desa/ MAD;
b. penasihat;
c. pelaksana operasional; (DIREKTUR)
d. pengawas.
ORGANISASI & PEGAWAI
PEGAWAI BUMDESMA
a. Sekretaris;
b. Bendahara;
c. Manajer;
d. Karyawan.

15. PENASEHAT
Pasal 21
(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dijabat secara
rangkap oleh Kepala Desa.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa
kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan.
(3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan .jumlah
keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta
kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau
keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan,
kernampuan, dan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa bersama.

16. PENASEHAT
(4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban,
serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan
dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM
Desa bersama.

17. KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, & PINJAMAN
KEPEMILIKAN
Seluruh atau sebagian besar
kepemilikan modal BUM Desa
bersama dimiliki bersama Desa-
Desa.
MODAL
Penyertaan modal Desa berupa:
a. uang;
b.barang selain tanah dan bangunan.
Aset desa berupa tanah dan bangunan
tetap dapat dikelola/dimanfaatkan BUM
Desa dengan skema kerja sama usaha.
Usaha;
turut;
ASET
Aset BUM Desa bersama bersumber dari;
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
Perkembangan dan keberadaan /BUM Desa bersama dilaporkan
secara berkala dalam laporan keuangan.
PINJAMAN
Syarat pinjaman:
a. digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit
b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu
yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 tahun berturut-
d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal. 17

18. KERJA SAMA
KERJA SAMA USAHA
• Seperti: kerja sama dengan pemerintah
Desa dalam bidang pemanfaatan Aset
Desa.
• dilarang menjaminkan atas Aset Desa
yang dikerjasamakan.
KERJA SAMA NON USAHA
Seperti: transfer teknologi, ilmu
pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan
peningkatan kapasitas sumber daya
manusia.
STAKEHOLDER KERJASAMA
• Pemerintah Pusat
• Pemerintah Daerah
• Pemerintah Desa
• dunia usaha atau koperasi
• lembaga nonpemerintah
• lembaga pendidikan
• lembaga sosial budaya
• BUM Desa/BUM Desa bersama lain
18

19. PERTANGGUNGJAWABAN
LAPORAN
BERKALA
a. laporan keuangan semesteran dan
perhitungan laba rugi;
b. rincian masalah selama 1 semester.
a. laporan keuangan akhir tahun buku dan
perhitungan laba rugi;
b. laporan keuangan dan perhitungan laporan
laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha;
c. laporan keadaan dan jalannya BUM Desa
serta hasil yang telah dicapai;
d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa
bersama dan perubahannya;
e. rincian masalah selama tahun buku;
f. laporan tugas pengurusan, pengawasan, dan
pemberian nasihat.
LAPORAN
SEMESTERAN
TAHUNAN
19

20. HASIL USAHA UNTUK
PENYERTA MODAL
Ketentuan mengenai pembagian
hasil usaha kepada masing-masing
penyerta modal diatur dalam
Anggaran Dasar.
HASIL USAHA
UNTUK PADes
Pembagian hasil usaha yang
diserahkan kepada Desa menjadi
PADes yang prioritas
penggunaannya dapat ditetapkan
secara khusus dalam
MusyawarahAntar Desa.
PEMBAGIAN HASIL USAHA
20

22. SEBAB
Sebab penghentian kegiatan usaha:
PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA
a. mengalami kerugian terus menerus;
b. mencemarkan lingkungan;
c. dinyatakan pailit; dan
d. sebab lain yang sah.
a. penyertaan modal baru;
b. penataan organisasi;
c.pembentukan usaha baru;
d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan.
PENYELESAI
Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban
dan pembagian harta atau kekayaan hasil
penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM
Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui
Musyawarah Desa
BADAN HUKUM
penghentian kegiatan usaha tidak berakibat
pada penghapusan entitas BUM Desa sebagai
badan hukum.
AKTIVASI
BUM Desa dapat dioperasionalisasikan
kembali melalui:
22

23. POKOK PIKIRAN
PERMEN DESA PDTT NO 3
TAHUN 2021
TENTANG BUM DESA
BUMDES
23

24. PENDATAAN DAN
PEMERINGKATAN
24

25. Penilaian pada 7 aspek
Pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa
bersama dilaksanakan pada bulan
kedua tahun berjalan untuk mengukur
perkembangan pengelolaan BUM
Desa/BUM Desa bersama tahun
sebelumnya.
A (maju)
B (berkembang)
C (pemula)
D (perintis)
85 < skor < 100
70 < skor < 85
55 < skor < 70
< 55
Pemeringkatan BUM Desa/
BUM Desa Bersama
25

26. Hasil pendataan diperbaharui paling
lama 1 tahun sekali.
Hasil pendataan dan pembaharuan
digunakan sebagai dasar pengambilan
kebijakan pembinaan dan
pengembangan BUM Desa/BUM Desa
bersama.
Pendataan BUM Desa/BUM Desa Bersama
Item Pendataan:
kelembagaan;
manajemen;
usaha dan unit usaha; dan
kerjasama;
aset & permodalan;
akuntabilitas;
keuntungan
dan manfaat;
26

27. 27

28. PENDAFTARAN NAMA
MAD KHUSUS
PENDAFTARAN BADAN
HUKUM

30. SYARAT PENDAFTARAN NAMA
1. Cek nama yang akan diajukan, apakah sudah ada yang
menggunakan atau belum
2. Siapkan nama salah satu kepala desa yang akan mewakili dalam
proses pendaftaran ini
3. Siapkan no HP kepala desa yang mudah dihubungi
4. Pastikan alamat kantor bumdesma yang akan dimasukkan dalam
aplikasi pendaftaran
5. Siapkan nama dan no HP seluruh kepala desa yang mendirikan
Bumdesma

32. berdasarkan data dari Kemendes,
Kemenkumham akan menerbitkan
sertifikat pendaftaran badan hukum
BUM Desa Bersama secara elektronik
Data terintegrasi secara otomatis
PENDAFTARAN BUM DESA BERSAMA
Pendafataran
NAMA
BUM Desa bersama
Verifikasi Dokumen oleh
Kementerian Desa dan PDTT
Waktu 5 (lima) hari kerja
Persetujuan Tim
Verifikator
-
32
MAD KHUSUS
1. Permakades Pendirian Bumdesma
2. Lampiran AD
3. Permakades ART
4. Rencana Program Kerja
5. Surat Kuasa
6. Berita Acara MAD
Pendaftaran
BADAN HUKUM
BUM Desa bersama
Penerbitan
SERTIFIKAT BADAN HUKUM
dari Kemenkumham

34. YANG HARUS DISIAPKAN DALAM PENDAFTARAN BH
1. BERITA ACARA MAD KHUSUS
2. PERMAKADES PERUBAHAN ATAS PERMAKADES LAMA
3. LAMPIRAN ANGGARAN DASAR
4. PERMAKADES ANGGARAN RUMAH TANGGA
5. RENCANA PROGRAM KERJA
6. SURAT KUASA

35. KOORDINASI ANTARA KEMENDESA PDTT DAN KEMENKUMHAM DALAM RANGKA:
pendaftaran BUM
Desa/BUM Desa bersama
Pemberiahuan
perubahan anggaraan
dasar BUM Desa bersama
Penerbitan sertifikat
pendaftaran badan
hukum BUM Desa
bersama
penerbitan surat
penerimaan pemberitahuan
perubahan Anggaran Dasar
BUM Desa bersama
35

36. • Perhatikan dan siapkan persyaratan yang diperlukan
• Perhatikan batas waktu /masa kedaluwarsa dari persetujuan Menteri atas
nama yang diajukan
• Pastikan saat mendaftarkan nama, semua berkas sudah siap di MAD kan
• Pastikan jarak waktu pendaftaran nama dengan waktu MAD tidak terlalu lama
PENDAFTARAN
NAMA
• Dilaksanakan setelah pendaftaran nama disetujui
• Standart pelaksanaan MAD sesuai dengan yang berlaku
• 6 berkas materi harus sudah siap saat MAD dilaksanakan
MAD
KHUSUS
• Siapkan 6 berkas materi yang dibutuhkan dalam bentuk pdf
• Batas waktu verifikasi 5 hari kerja
• Hasil dari verifikasi ada 2 yaitu diterima atau direvisi
PENDAFTARAN
BADAN HUKUM

37. Anggaran Dasar BUM Desa bersama
paling sedikit memuat:
a. nama;
b. tempat kedudukan,;
c. maksud dan tujuan pendirian;
d. modal;
e. jenis usahra di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
g. hak. kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan,
penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana- operasional, dan/atau pengawas;
h. ketentuan pokok penggunaan dan perrrbagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil
usaha.

38. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama
paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa bersama;
b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa bersama;
c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa bersama;
d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa bersama.

39. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

40. BAB III
JENIS USAHA
Pasal 3
(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa bersama dapat:
a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
47111 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU
TEMBAKAU DI SUPERMARKET/MINIMARKET
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan
makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan
membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan
makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket
atau minimarket
46339 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA

41. a. Menjalankan usaha Simpan Pinjam
64151 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KONVENSIONAL
Kelompok ini mencakup lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menjalankan
usahanya secara konvensional, meliputi jasa pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha
skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun
pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Lembaga keuangan yang
termasuk kelompok ini meliputi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank
Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha
Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi
Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), dan sejenisnya

42. Pasal 13
Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:
a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi
kepenasihatan; dan
b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1. Honor sebesar Rp. 2.000.000,00 per tahun
2. Honor tersebut diberikan setiap 6 bulan sekali

43. Pelaksana operasional menyusun
rencana program kerja yang memuat:
• sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan,
dan program kerja/kegiatan;
• anggaran yang dirinci atas setiap
anggaran program kerja/kegiatan; dan
• hal lain yang memerlukan keputusan
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar
Desa.
RENCANA KERJA
43

44. RENCANA PROGRAM KERJA
1. Berisi evaluasi hasil kegiatan tahun sebelumnya dan rencana kerja tahun
berjalan
2. Progra kerja diisi sesuai dengan kondisi Bumdesma setempat, dan
tambahkan rencana kegiatan kedepan secara detail
3. Terkait dengan beberapa format laporan keuangan, jika masih kesulitan
dalam penyusunannya, TA provinsi siap membantu secara personal
4. Format rencana kerja yang dari kemendesa tidak harus diisi semua jika
dirasa tidak berkaitan atau tidak / belum dikerjakan Bumdesma

45. TITIK KRUSIAL DALAM PENDIRIAN
BUM DESA BERSAMA EX PNPM
BERDASARKAN PP NO. 11 & PERMENDESA No. 3
1. POSISI BKAD
2. DANA PENYERTAAN DESA
3. PEMAHAMAN PENASEHAT
4. POSISI DAN KEDUDUKAN PELAKSANA OPERASIONAL / DIREKTUR
5. MASA JABATAN DIREKTUR

47. 47