Materi Ngopi Eps. 17 "Konsepsi Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan"
•Download as PPT, PDF•
1 like•486 views
1. Pembangunan kawasan transmigrasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. 2. Satuan permukiman transmigrasi atau SP berfungsi sebagai tempat tinggal dan usaha transmigran, dengan berbagai bentuk seperti SP baru, SP pemugaran, dan SP tempatan. 3. Terdapat berbagai jenis transmigrasi seperti transmigrasi usaha tani utama, transmigrasi swadaya ber
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Materi Ngopi Eps. 17 "Konsepsi Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan"
Similar to Materi Ngopi Eps. 17 "Konsepsi Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan" (20)
More from Akademi Desa 4.0
More from Akademi Desa 4.0 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Materi Ngopi Eps. 17 "Konsepsi Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan"
- 1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi KONSEPSI PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI BERBASIS KAWASAN Ir. Donna Liana Sipahutar, M.Sc. (PSM Ahli Madya PUSLATMAS) Dalam Rangka NGOBROL PINTAR (NGOPI) PSM KE 17
- 2. 1. Meningkatkan Kesejahteraan Transmigran dan Masyarakat Sekitarnya 2. Meningkatkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah 3. Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa. A. Tujuan Penyelenggaraan Transmigrasi B. Sasaran Penyelenggaraan Transmigrasi Meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan2
- 3. 1. Pembangunan kawasan transmigrasi diarahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah dan memperkokoh NKRI 2. Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi diarahkan dalam rangka mewujudkan kawasan transmigrasi yang berkembang, mandiri dan berdaya saing sebagai pusat petumbuhan wilayah (kota-kota kecil/kecamatan) 3. Fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI
- 4. • UU No. 29/ 2009 tentang Perubahan Atas UU No 15/ 1997 tentang Ketransmigrasian bahwa penyelenggaraan transmigrasi berbasis Kawasan • PP No. 3 Tahun 2014, bahwa tahapan pelaksanaan transmigrasi mencakup : - Perencanaan Kawasan Transmigrasi - Pembangunan Kawasan Transmigrasi - Pengembangan Masyarakat Transmigrasi4
- 5. LATAR BELAKANG • Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan fungsional di hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. • Konsekuensi perubahan paradigma baru transmigrasi tersebut adalah pembangunan transmigrasi di tingkat daerah merupakan sub sistem dari sistem pembangunan daerah yang secara spesifik merupakan upaya pembangunan kawasan perdesaan terintegrasi dengan pembangunan kawasan perkotaan dan pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah.
- 6. SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SPSP SP SP SP KIM KIM KIM KIM KPB SKP SKP SKPSKP Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Kampung Pusat KPB Pst SKP Pst SKP Pst SKP ke PKW / PKL / PKSN Batas deliniasi Kawasan Transmigrasi SP KIMTRANS Baru SP Desa Desa penduduk setempat yang dikembangkan menjadi KIMTRANS sistem produksi pertanian dan pengelolaan sda ke PKW/ PKL / PKSN sistem produksi pertanian dan pengelolaan sda Pst SKP Kawasan Perkotaan Baru sebagai PPK atau PKLSetiap SP tersedia: sarana : perumahan, pelayanan umum, pelayanan pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, pasar mingguan; prasarana Setiap SP tersedia: sarana : perumahan, pelayanan umum, pelayanan pendidikan SD, pelayanan kesehatan Poskesdes, pasar mingguan; prasarana Setiap SP sebagai puat SKP tersedia: sarana : perumahan, pelayanan umum, pelayanan pendidikan SD & SLP, pelayanan kesehatan Puskesmas, pasar harian; prasarana
- 7. RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA UMUM RENCANA RINCI RPJP Nasional RTRW Nasional RTRW Kota RTR Kawasan Strategis Provinsi RTR Pulau RTR Kawasan Strategis Nasional RDTR Kabupaten RTR Kawasan Strategis Kabupaten RDTR Kota RTR Kawasan Strategis Kota KEDUDUKAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI DALAM SISTEM RTRWN, RTRWP, dan RTRWK RPJM Nasional RPJP Prov RPJM Prov RPJP Kab/Kota RPJM Kab/Kota RTRW Provinsi RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI RTRW Kabupaten 7 RENCANA PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI
- 8. KAWASAN BUDIDAYA RKT KWS- TRANS R-SKP R-ZONASI KPB RT- PSKP RT-SP REN-BANG : SP, Pst SKP, SKP, KPB, KWS TRANS Pencadangan tanah Legalisasi tanah Rencana Perwujudan KT Rencana Pembangunan KT RTRW-N RTRW-P RTR-KSN, RTR-KSP, RTR-KSK, RTRWK RD-KPB, RTD- PRASSAR Rencana Pengembangan Mas & Kws Trans Ditetapkan menjadi 8
- 9. GAMBARAN KAWASAN TRANSMIGRASI ke PKW/PKL/ PKSN SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SPSP SP SP SP SP SP SP SP KPB SKP SKP SKPSKP Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Pusat KPB Pst SKP Pst SKP Pst SKPPst SKP ke PKW/PKL/ PKSN Batas deliniasi Kawasan Transmigrasi Setiap SP sebagai pusat SKP tersedia: 1.Sarana a.tempat tinggal; b.pelayanan umum; c.pelayanan pendidikan dasar setingkat SD dan SMP; d.pelayanan kesehatan setingkat Puskesmas; e.pasar harian; f. pusat percontohan; 2.Jaringan prasarana a.jalan poros b.jalan penghubung Setiap SP sebagai Pusat KPB tersedia sarana dan prasarana: a.tempat tinggal b.pelayanan umum c.pusat kegiatan perdagangan dan jasa d.jaringan prasarana SP sebagai pusat KPB; Setiap KPB tersedia sarana: 1. Sarana a.pelayanan pendidikan sekurang- kurangnya tingkat menengah; b.pelayanan kesehatan setingkat Puskesmas Rawat Inap; c.Terminal; d.pusat kegiatan industri 2. Jaringan prasarana a.jalan penghubung utama/kolektor sekunder b.jalan poros utama c.jalan lokal sekunder d.Dermaga; e.jalan lingkungan sekunder kota f. jalan lingkar luar KPB Setiap SP dalam SKP tersedia: 1.Sarana a.tempat tinggal; b.pelayanan umum; c.pelayanan pendidikan dasar setingkat Sekolah Dasar; d.pelayanan kesehatan setingkat Puskesmas Pembantu; e.pasar mingguan; f. pusat percontohan 2.Jaringan prasarana a.jalan poros b.jalan Desa SP SP Baru SP Desa SP Pugar Kasawan perdesaan sbg sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam Setiap SP dalam KPB tersedia sarana dan prasarana: a. tempat tinggal; b. pelayanan pendidikan dasar; c. pelayanan umum; d. jaringan prasarana SP dalam KPB;SP SP Tempatan
- 10. SP dalam SKP (sistem produksi pertanian dan pengelolaan SDA) SP pusat SKP (pusat pelayanan skala SKP) SP dalam KPB (sistem industri, perdagangan dan jasa) SP pusat KPB (pusat pelayanan Kawasan) SP-Baru SP-Pugar SP-Tempatan FUNGSI BENTUK Permukiman transmigrasi , daya tampung 300-500 Keluarga atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 Kel yang keseluruhan sarana dan prasarananya hasil pembangunan baru, dan merupakan bagian dari SKP atau KPB permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman transmigrasi dengan daya tampung 300-500 Kel dan merupakan bagian dari SKP atau KPB permukiman penduduk setempat dalam deliniasi SKP atau KPB yang disetarakan dengan SP SP yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. SP yang disiapkan menjadi Desa Utama sebagai pusat SKP yang berfungsi menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan untuk melayani kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat skala SKP SP yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. SP yang disiapkan menjadi pusat KPB sebagai Pusat Pelayanan Kawasan dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa untuk melayani aktivtas ekonomi skala WPT atau LPT; Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran Satuan Permukiman yang selanjutnya disebut SP adalah satu permukiman transmigrasi dengan daya tampung antara 300-500 Keluarga atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 Keluarga, dan merupakan bagian dari SKP atau KPB BENTUK DAN FUNGSI PERMUKIMAN DALAM KAWASAN TRANSMIGRASI
- 11. SP-2 (SP-Baru) SP-4 (SP-Tempatan) (KIM EKSISTING REHAB PRASARANA) KIM BARU KIM EKSISTING (4) PS-BANG TDK PUNYA RUMAH, PUNYA LAHAN USAHA di SKP YBS (6) PS-PIN TDK PUNYA RUMAH, TDK PUNYA LAHAN USAHA SP-1 (SP Pemugaran) KIM BARU KIM EKSISTING Deliniasi SKP Pemugaran rumah Pembangunan rumah (3) PS-GARKIM PUNYA RUMAH TDK LAYAK, PUNYA LAHAN USAHA DI SKP YBS (5) PS-BANG TDK PUNYA RUMAH, PUNYA LAHAN USAHA di SKP YBS (7) PS-PIN TDK PUNYA RUMAH, TDK PUNYA LAHAN USAHA (1) TRANSMIGRAN Pembangunan rumah Pemugaran rumah (8) PS ILUSTRASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KWS TRANSMIGRASI (Lingkup SKP) (2) PS-GARKIM PUNYA RUMAH TDK LAYAK, PUNYA LAHAN USAHA DI SKP YBS SP-3 (SP Pemugaran)
- 12. BENTUK SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI SP- Baru SP- Pugar SP- Tempatan
- 14. LU-II LU-I LP Dusun Pnddk Stmpt Dusun Pnddk Stmpt FU Pugar : - Prasarana Sarana (Jalan, Jembatan, Drainase, Bangunan FU, SAB, Jaringan Penerangan) - RTJK - Lahan (penataan penggunaan lahan) ILUSTRASI SP PUGAR
- 15. Rehab / Renov Sarana Prasarana Dusun Pnddk Stmpt Dusun Pnddk Stmpt Dusun Pnddk Stmpt DESA ILUSTRASI SP TEMPATAN
- 16. 16 Kelompok penduduk bermasalah yaitu penduduk yang memiliki tekad dan semangat untuk melakukan peningkatan kesejahteraanya, tetapi mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha Kelompok penduduk yang relatif berpotensi dan telah mendapatkan kesempatan kerja dan usaha serta memiliki kemampuan bermitra usaha dengan kalangan Badan Usaha Kelompok penduduk yang telah mampu mengembangkan diri, tetapi ingin lebih meningkatkan mutu kehidupannya lebih baik lagi Kawasan Tertinggal dan Terisolasi Kawasan agak terbuka Kawasan yang sudah berkembang TU TSB TSM Mahal, blm layak investasi Mahal, layak investasi Cukup sentuhan sedikit Pemerintah Pemerintah dan Swasta, trans kredit Masyarakat, Swasta, layanan Pemerintah Orang Ruang
- 17. 17Denpasar_Bintek_CAN MirwantoManuwiyoto PENGATURAN JENIS TRANSMIGRASI NO JENIS KONDISI RUANG TRANSMIGRAN USAHA POKOK 1. TU ruang dalam kawasan yang belum layak untuk pengembangan usaha secara komersial penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha usaha primer, meliputi usaha-usaha di bidang pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan 2. TSB/ TSM ruang dalam kawasan yang sudah layak untuk pengembangan usaha secara komersial Catatan TSM hanya di PPL atau PPK penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju Usaha primer dan sekunder meliputi bidang industri pengolahan dan manufaktur 3. TSM ruang dalam kawasan transmigrasi yang berfungsi sebagai pusat pelayanan, industri, perdagangan, dan jasa (dibatasi di PPL dan PPK) penduduk yang telah memiliki kemampuan Usaha sekunder dan tersier, yaitu perdagangan dan jasa
- 18. Kawasan Transmigrasi yang akan diwujudkan KIM PERKOTAANKIM PERKOTAAN KIM PERKOTAAN Perdag dan Jasa Yan Umum Industri SKP SKP SKP SKP KPB SP-Pugar SP-Pugar SP-Pugar SP-Pugar SP-Baru SP-Baru SP-Baru SP-Baru SP-Tempatan SP-TempatanSP-Tempatan SP-Tempatan Pusat SKP Pusat SKP Pusat SKP Pusat SKP Areal potensial investasi Areal potensial investasi Areal potensial investasi Areal potensial investasi
- 19. Wilayah perdesaan (termasuk daerah perbatasan dan tertinggal) yang umumnya mengembangkan usaha sektor pertanian dengan pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterkaitan (linkage), keselarasan (harmony), dan kemitraan (partnership) dengan usaha menengah dan besar, sehingga kemajuan ekonomi kawasan perdesaan sekaligus dapat mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan bercirikan perkotaan berbasis pengembangan usaha industri, jasa dan perdagangan, serta aktivitas ekonomi modern. Kawasan Transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah CITAKE-3NAWACITAKABINET KERJA sebagaiafirmasiuntukmendorongkegiatanekonomi RENCANA PERWUJUDAN KWS- TRANS R-SKP/KPB RTSP (SP dlm SKP, SP Pst SKP, SP dlm KPB, SP Pst KPB) RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI RENCANA PENGEM- BANGAN SP, Pst SKP, SKP, KPB PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGA N KAWASAN TRANSMIGRASI TRANSMIGRASI, INSTRUMEN MEWUJUDKAN CITA KE-3 NAWA CITA KABINET KERJA
- 20. KIM PERKOT AAN KIM PERKOT AAN KIM PERKOT AAN Perda g dan Jasa Yan Umum Indu stri KPB Zona kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan Pengelolaan SDA yang struktur dan pola pemanfaatan ruangnya untuk : permukiman, lahan usaha, lahan investasi, konservasi dll Zona kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan Pengelolaan SDA yang struktur dan pola pemanfaatan ruangnya untuk : permukiman, lahan usaha, lahan investasi, konservasi dll Zona kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan Pengelolaan SDA yang struktur dan pola pemanfaatan ruangnya untuk : permukiman, lahan usaha, lahan investasi dll Zona Kawasan sebagai Pusat Pertumbuhan yang disiapkan menjadi KPB yang struktur dan pola pemanfaatan ruangnya untuk : permukiman, perdagangan dan jasa, industri, konservasi dll KPB Wilayah perdesaan yang dikembangkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan= Pusat Kegiatan Lokal/Kota Kecamatan/Embrio Kota Kecil Wilayah A Kota Kecil/ Menengah Fokus pengembangan kepada peningkatan jasa (pemasaran, distribusi dan keuangan), serta industri pengolahan tersier (final goods) ILUSTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
- 21. ILUSTRASI BENTUK KAWASAN TRANSMIGRASI SEBAGAI SATU KESATUAN SISTEM PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DENGAN PRODUK UNGGULAN TERTENTU Industri Pengolahan Zona Kawasan sebagai Pusat Pelayanan, Industri Pengolahan atas produk unggulan di kawasan yang bersangkutan, Perdagangan dan Jasa, serta permukiman perkotaan Kota Kecil/Menengah atau Pasar Produk dari Klaster kawasan perdesaan Batas Kawasan Des a Zona kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam produk unggulan tertentu sesuai potensi kawasan Desa Pengungkit sbg Pusat Pelayanan Lingkungan yang melayani Desa-desa sekitarnya Permukima n Perkotaan Permukima n Perkotaan Permukima n Perkotaan Perda g&Jas a Yan Umu m
- 22. • Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah pada proses pelaksanaan transmigrasi • Transmigrasi dilaksanakan berdasarkan prakarsa pemerintah daerah • Pelaksanaannya bersifat lintas sektor baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga memerlukan dukungan penuh dari sektor lain termasuk Badan Usaha.22
- 23. BAPPEDA PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KAWASAN TRANSMIGRASI Pusat (APBN) Provinsi (APBD) Kabupaten (APBD) Kemen Desa, PDT & Trans Kemendagri KemenPU Sektor Lain BADAN USAHA Dekon/ Pembantuan / DAK dll MASYARAKAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR (Perpres Kemen LH&Hut BAPPENAS
- 24. SUMBER DANA PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN KAWASAN PERDESAAN Mendes, PDT&Trans, Bappenas, Menkeu Gubernur/Bappeda Bupati/Bappeda PUSAT (APBN) PROVINSI (APBD) KAB/KOTA (APBD) SWASTA MASYARAKAT Dekonsentrasi Pembantuan DAK Transver Daerah Penyesuaian dll KAWASAN TRANSMIGRASI Kawasan Perkotaan Baru PERPRES 50/2018 KEMENTERIAN/LEMBAGA
- 25. NO Lintas Sektor Kegiatan SUMBER DANA KETERANGAN SKP A <2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 APBN APBD Prov APBD Kab ADD DD CSR Desa Bugis 1 PU 2 Agraria dan Tata Ruang/ BPN Agraria Tata Ruang BPN 3 LH dan Kehutanan LH Kehutanan 4 Kelautan dan Perikanan Kelautan Perikanan 5 Pertanian, Peternakan, Perkebunan Pertanian Peternakan Perkebunan 6 Pariwisata 7 Pemberdayaan Perempuan 8 Perhubungan 9 Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian Perdagangan 10 Komunikasi dan Informatika Komunikasi Informatika 11 Ketenagakerjaan 12 ESDM 13 Kesehatan 14 Pertahanan 15 Dalam Negeri (Bappeda, Pemdes, Dukcapil) Bappeda Pemdes Dukcapil 16 Koperasi dan UKM Koperasi UKM 17 Sosial 18 Agama 19 Pendidikan dan Olahraga Pendidikan Olahraga 20 Badan Usaha / Swasta MATRIX RENCANA AKSI PERWUJUDAN (PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN) KAWASAN TRANSMIGRASI AIR TERANG KABUPATEN BUOL
- 26. MATRIX RENCANA AKSI PERWUJUDAN (PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN) KAWASAN TRANSMIGRASI SKP NO Lintas Sektor Kegiatan SUMBER DANA KETERANGAN <2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 APBN APBD Prov APBD Kab ADD DD CSR SKP A Desa Bahoea Reko Reko 1 PU 2 Agraria dan Tata Ruang/ BPN Agraria Tata Ruang BPN 3 LH dan Kehutanan LH Kehutanan 4 Kelautan dan Perikanan Kelautan Perikanan 5 Pertanian, Peternakan, Perkebunan Pertanian Peternakan Perkebunan 6 Pariwisata 7 Pemberdayaan Perempuan 8 Perhubungan 9 Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian Perdagangan 10 Komunikasi dan Informatika Komunikasi Informatika 11 Ketenagakerjaan 12 ESDM 13 Kesehatan 14 Pertahanan 15 Dalam Negeri (Bappeda, Pemdes, Dukcapil) Bappeda Pemdes Dukcapil 16 Koperasi dan UKM Koperasi UKM 17 Sosial 18 Agama 19 Pendidikan dan Olahraga Pendidikan Olahraga 20 Badan Usaha / Swasta BUNGKU KABUPATEN MOROWALI
- 27. NO Lintas Sektor Kegiatan SUMBER DANA KETERANGAN SKP A <2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 APBN APBD Prov APBD Kab ADD DD CSR Desa Tinombala 1 PU 2 Agraria dan Tata Ruang/ BPN Agraria Tata Ruang BPN 3 LH dan Kehutanan LH Kehutanan 4 Kelautan dan Perikanan Kelautan Perikanan 5 Pertanian, Peternakan, Perkebunan Pertanian Peternakan Perkebunan 6 Pariwisata 7 Pemberdayaan Perempuan 8 Perhubungan 9 Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian Perdagangan 10 Komunikasi dan Informatika Komunikasi Informatika 11 Ketenagakerjaan 12 ESDM 13 Kesehatan 14 Pertahanan 15 Dalam Negeri (Bappeda, Pemdes, Dukcapil) Bappeda Pemdes Dukcapil 16 Koperasi dan UKM Koperasi UKM 17 Sosial 18 Agama 19 Pendidikan dan Olahraga Pendidikan Olahraga 20 Badan Swasta MATRIX RENCANA AKSI PERWUJUDAN (PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN) KAWASAN TRANSMIGRASI BAHARI TOMINI RAYA KABUPATEN PARIGI MOUTONG
- 28. SKP NO Lintas Sektor Kegiatan SUMBER DANA KETERANGAN <2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 0 2 1 2022 2023 2024 APBN APBD Prov APBD Kab ADD DD CSR SKP A Desa Watutau 1 PU 2 Agraria dan Tata Ruang/ BPN Agraria Tata Ruang BPN 3 LH dan Kehutanan LH Kehutanan 4 Kelautan dan Perikanan Kelautan Perikanan 5 Pertanian, Peternakan, Perkebunan Pertanian Peternakan Perkebunan 6 Pariwisata 7 Pemberdayaan Perempuan 8 Perhubungan 9 Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian Perdagangan 10 Komunikasi dan Informatika Komunikasi Informatika 11 Ketenagakerjaan 12 ESDM 13 Kesehatan 14 Pertahanan 15 Dalam Negeri (Bappeda, Pemdes, Dukcapil) Bappeda Pemdes Dukcapil 16 Koperasi dan UKM Koperasi UKM 17 Sosial 18 Agama 19 Pendidikan dan Olahraga Pendidikan Olahraga 20 Badan Swasta MATRIX RENCANA AKSI PERWUJUDAN (PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN) KAWASAN TRANSMIGRASI TAMPOLORE KABUPATEN POSO
- 29. NO Lintas Sektor Kegiatan SUMBER DANA KETERANGAN SKP A <2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 APBN APBD Prov APBD Kab ADD DD CSR Desa Baku- Bakulu 1 PU 2 Agraria dan Tata Ruang/ BPN Agraria Tata Ruang BPN 3 LH dan Kehutanan LH Kehutanan 4 Kelautan dan Perikanan Kelautan Perikanan 5 Pertanian, Peternakan, Perkebunan Pertanian Peternakan Perkebunan 6 Pariwisata 7 Pemberdayaan Perempuan 8 Perhubungan 9 Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian Perdagangan 10 Komunikasi dan Informatika Komunikasi Informatika 11 Ketenagakerjaan 12 ESDM 13 Kesehatan 14 Pertahanan 15 Dalam Negeri (Bappeda, Pemdes, Dukcapil) Bappeda Pemdes Dukcapil 16 Koperasi dan UKM Koperasi UKM 17 Sosial 18 Agama 19 Pendidikan dan Olahraga Pendidikan Olahraga 20 Badan Swasta MATRIX RENCANA AKSI PERWUJUDAN (PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN) KAWASAN TRANSMIGRASI PALOLO KABUPATEN SIGI
- 30. NO Lintas Sektor Kegiatan SUMBER DANA KETERANGAN SKP A <2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 APBN APBD Prov APBD Kab ADD DD CSR Desa Bantuga 1 PU 2 Agraria dan Tata Ruang/ BPN Agraria Tata Ruang BPN 3 LH dan Kehutanan LH Kehutanan 4 Kelautan dan Perikanan Kelautan Perikanan 5 Pertanian, Peternakan, Perkebunan Pertanian Peternakan Perkebunan 6 Pariwisata 7 Pemberdayaan Perempuan 8 Perhubungan 9 Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian Perdagangan 10 Komunikasi dan Informatika Komunikasi Informatika 11 Ketenagakerjaan 12 ESDM 13 Kesehatan 14 Pertahanan 15 Dalam Negeri (Bappeda, Pemdes, Dukcapil) Bappeda Pemdes Dukcapil 16 Koperasi dan UKM Koperasi UKM 17 Sosial 18 Agama 19 Pendidikan dan Olahraga Pendidikan Olahraga 20 Badan Swasta MATRIX RENCANA AKSI PERWUJUDAN (PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN) KAWASAN TRANSMIGRASI KAWASAN PADAULOYO KABUPATEN TOJO UNA-UNA
- 31. PROGRAM DI KAWASAN TRANSMIGRASI MENUJU BERDAYA SAING (EMBRIO PUSAT PERTUMBUHAN) START Proses I : TAHAP PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KAWASAN • Peny. Rencana Pengemb. Kws Transmigrasi (Rembang SP, Renbang Pusat SKP, Renbang SKP, Renbang KPB, Renbang Kawasan) • Pembentukan Kelembagaan pengelola kawasan, fasilitasi layanan social budaya • Penyus. rencana teknis pengemb.usaha • Pengemb. wirausaha mandiri berbasis agribisnis/agroindustri komoditas unggulan • Pembentukan dan pengemb. kelembagaan ekonomi • Pemeliharaan, Rehabilitasi, dan Peningkatan prasarana dan sarana dasar, serta pengembangan prasarana dan sarana mendukung kegiatan sosial ekonomi • Pengelolaan SDA yg berkelanjutan Proses 2 : MANDIRI • Review Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Renbang SP, Renbang Pusat SKP, Renbang SKP, Renbang KPB, Renbang Kawasan) • Pengembangan kelembagaan pengelola kawasan, fasilitasi layanan sosial budaya • Pengembangan wirausaha mandiri berbasis agribisnis/agroindus tri komoditas unggulan • Penguatan kelembagaan ekonomi • Pengelolaan Sumber Daya Alam Proses 3 : BERDAYA SAING • Penguatan sumberdaya manusia pengelola kawasan • Peningkatan kualitas layanan sosial budaya • Penguatan wirausaha mandiri berbasis agribisnis/agroindustr i dengan komoditas unggulan yang berdaya saing • Pengembangan kelembagaan ekonomi • Pengembangan prasarana dan sarana mendukung kegiatan sosial ekonomi • Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan
- 32. TAHAPAN PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI AchievementBased Tahapan yang telah mampu meningkatkan nilai tambah kawasan dan menjadi pendukung perekonomian bagi pusat pada hirarki yang lebih tinggi berlangsung selama 5 tahunTahapan yang telah memiliki kemampuan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan minimal layanan sosial ekonomi kawasan sehingga tidak memerlukan dukungan dari luar kawasan berlangsung selama 5 tahun Tahapan yang telah dicapai oleh suatu embrio pusat pertumbuhan dengan fasilitas kebutuhan dasar kawasan sudah terpenuhi seluruhnya berlangsung selama 5 tahun
- 33. Evaluasi Kawasan Transmigrasi 0 - 50 = Tahap Berkembang 51- 75 = Tahap Mandiri 76 - 100 = Tahap Berdaya saing 33