Materi sosialisasi PKK

1. PERANDESADALAMKEGIATAN
TP-PKKDESA
Oleh :
Rahmat Buludawa, S.Pd
(Kabid Kelembagaan Dinas PMD Kab. Bolsel)

2. FUNGSI DAN TUGAS POKOK PEMERINTAH
 PEMERINTAH PUSAT
 PEMERINTAH PROVINSI
 PEMERINTAH
KAB/KOTA
PEMERINTAH DESA
PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN,
KUALITAS HIDUP DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KEMANDIRIAN MASYARAKAT
PEMERINTAHAN
PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
PELAYANAN PUBLIK
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN

3. PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN
DESA YANG MANDIRI, KUAT,
MAJU, DEMOKRATIS
Desa adalah desa dan desa adat yg
selanjutnya disebut dgn nama lain,
selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan msyrt hukum yg memiliki
batas wilayah yg berwenang utk
mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan msyrkt
setempat berdasarkan prakarsa
msyrt, hak asal, dan/atau hak
tradisional yg diakui dan dihormati
dalam NKRI
PERMENDAGRI NO 137/2017 TTG KODE DAN DATA
WILAYAH ADM PEMERINTAHAN DESA,
BERJUMLAH
74.957 DESA
Tujuan
Pengaturan
Asas
Pengaturan
PEMERINTAHAN DESA
Pengaturan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa dan ketentuan pelaksanaannya
Desa dan desa adat
Batas wilayah
Kewenangan
Kode Desa dari
Mendagri
Permendagri
Nomor 45 thn
2016 ttg Batas
Desa.Berdasarkan
kaidah
kartometrik
dengan skala 1;
5.000
 Hak Asal Usul
 Lokal Berskala
Desa
DITUGASKAN OLEH
PEMERINTAH,
PEMDa PROPINSI,
KABUPATEN/KOTA
 KEWENANGAN LAIN
YANG YANG
DITUGASKAN OLEH
PEM, Pemda
PROPINSI,
KABUPATEN/KOTA
SESUAI
PERATURAN
PERUNDANGAN
Self governing
Cummnuniyt
Local Self
Government

4. • Pemerintahan Desa (Pemdes) Lembaga Desa
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
(local self goverment)
• Lembaga Adat Desa (LAD) Lembaga Desa
sebagai mitra pemdes dalam melaksanakan
kewenangan asal usul (self governing community)
• Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Lembaga
Desa sebagai mitra pemdes dalam melaksanakan
kewenangan lokal berskala desa (self governing
community)
LEMBAGA
ADAT DESA
(SOSIAL
BUDAYA)
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA
(SOSIAL EKONOMI)
LEMBAGA
PEMERINTAH
AN DESA
(SOSIAL
POLITIK)
Kelembagaan Desa

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
Kepala Desa
Perangkat Desa .
Sekretariat
Pelaksana Teknis
Perangkat Kewilayah
 Bertugas Menyelenggarakan:
 Pemerintahan Desa
 MelaksanakanPembangunanDesa
 PembinaanKemasyarakatan
 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dalam melaksankan tugas, kepala desa
berkewajiban antaranya memberdayakan
masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
Kewenangan
Hak
Kewajiban
Larangan
Pengangkatan dan
Pemberhentian
Permendagri
Peraturan Daerah
Peraturan Bupati
Surat Keputusan

6. Perangkat Desa:
 Sekretariat
 Pelaksana teknis
 Perangkat Kewilayahan
Memiliki tugas:
 Menyelenggarakan Pemerintahan Desa,
 Melaksanakan Pembangunan Desa,
 Melaksana pembinaan kemasyarakatan Desa,
 Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK):
• Membantu Kepala Desa dalam Melaksanakan
Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
(LKD)
1. Pemberdayaan masyarakat
2. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Peningkatan pelayanan masyarakat
LKD berkedudukan sebagai :
 Wadah Aspirasi Masyarakat
 Mitra Pemerintahan Desa dalam melaksanakan fungsi
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan
pembinaan kemasyarakatan
 Tugas:
• Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK)
• Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
• Karang Taruna
• RT
• RW
• Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

7. GERAKAN PKK
(Perpres 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK dan
Permendagri No. 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK)
POSYANDU
(Permendagri No. 54 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pembentukan Kelompk Kerja Operasioal
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu)
PENYELENGGARAAN GERAKAN PKK
MELALUI 10 PROGRAM POKOK PKK
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah Gerakan
dalam pembangunan masyarakat, menuju terwujudnya
Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat,
sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan
gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan
- Pokjanal Posyandu Pusat berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan
Kecamatan
- Pokja Posyandu berkedudukan di Desa/Kelurahan
Menteri Dalam Negeri
Dalam
Menyelenggarakan
Gerakan PKK secara
Nasional membentuk
TP PKK Pusat Pembinaan
- Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan kepada Pokjanal
Posyandu Pusat
- Gubernur melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu Provinsi
- Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan kepada Pokjanal Posyandu
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan
- Kepala Desa melakukan pembinaan kepada Pokja Posyandu Desa
“Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga yang
selanjutnya disebut TP PKK adalah
mitra kerja pemerintah dan
organisasi/lembaga kemasyarakatan
lainnya, yang berfungsi sebagai
fasilitator, perencana, pelaksana,
pengendali dan penggerak pada
masing-masing jenjang untuk
terlaksananya program PKK.”
Gubernur TP PKK Provinsi
Bupati/Wali Kota TP PKK Kabupaten/Kota
Camat TP PKK Kecamatan
Kepala Desa/Lurah TP PKK Desa/Kelurahan
Optimalisasi
pemberdayaan
kelompok-kelompok
PKK sebagai LKD

8. Permendagri No. 36 Tahun 2020
TentangPeraturan Pelaksanaa Perpres No. 99 Tahun 2017
Tentang Gerakan PKK
1. Kepala Desa/lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan
Desa/Kelurahan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
2. Kelompok PKK sebagaimana pada ayat 1 terdiri atas:
- Kelompok PKK lingkungan/dusun
- Kelompok PKK RW
- Kelompok PKK RT
3. Susunan kepengurusan Kelompok PKK terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang Sesuai kebutuhan
4. Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan
keputusan bupati/wali kota yang ditandatangani oleh lurah atas nama bupati/wali kota.
Pasal 10
Pasal 11
1. Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat kepala Desa/lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri dari 10
(sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
2. Kelompok dasawisma dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
3. Koordinator bertanggung jawab kepada kelompok PKK rukun warga/rukun tetangga
4. Koordinator ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan keputusan bupati/wali kota yang ditandatangani oleh lurah atas nama bupati/wali
kota.
Kebijakan Penyelenggaraan
PKK sebagai LKD

9. KEL PKK RW
KEL PKK RT KEL PKK RT KEL PKK RT
KEL Dasawisma KEL Dasawisma KEL Dasawisma
KOORDINATOR KOORDINATOR
KOORDINATOR
KEL PKK DUSUN/LING
• Ketua
• Sekretaris
• Bendahara
• Bidang-bidang
KEPENGURUSAN
Surat Keputusan
KADES/LURAH
BAGAN STRUKTUR KELOMPOK PKK DESA/KEL

10. Strategi Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan
PKK Sebagai LKD
Peningkatan Kapasitas Kader
Dukungan Pendanaan
Perencanaan Partisipatif
Kerjasama/Kolaborasi
• Pelatihan/Bimbingan teknis bagi
kader
• Sosialisasi kebijakan/regulasi
tentang PKK dan Posyandu
• Fasilitasi kerjasama/kolaborasi
PKK/Posyandu dengan stakeholder lain
• Sosialisasi kepada kader PKK dan
Posyandu menyangkut kegiatan
Perencanaan desa
• Fasilitasi PKK dan Posyandu dalam
kegiatan Perencanaan Desa
• Mengakomodir perencanaan
program/kegiatan PKK dan
Posyandu dalam RKPDesa dan
RPJMDesa
• Dukungan pendanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku
PENGUATAN KELEMBAGAAN
• Regulasi (Peraturan Desa)
• Surat Keputusan (SK) Bagi
Pengurus dan Kader

11. Prioritas Dana Desa tahun 2022 sesuai Perpres No. 104 Tahun
2021 dan PMK 190 Tahun 2021
• Asumsinya : dari total dana desa (DDS) 100%, masih ada 32% untuk
Program Sektor Prioritas Lainnya termasuk dalam kegiatan
pemberdayaan Pembinaan TP-PKK Desa

12. BIDANG SUB BIDANG KEGIATAN
SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT
PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PKK
melalui Penyusunan dan Implementasi Regulasi.
PERMENDARI NO 20/ 2018
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

13. Secara umum pendanaan kegiatan PKK lewat dana desa adalah
sebagai berikut :
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PKK
2. Operasional (Contoh : Kebutuhan ATK, Seragam dan
Perlengkapan PKK, Perjalanan Dinas dalam daerah dalam
kabupaten)
3. Kegiatan PKK Lainnya yang bersumber dari 10 program PKK
sesuai dengan Proposal Permohonan dari Pengurus yang
diputuskan lewat musyawarah desa.

14. Dalam menyusun APBDesa, ada beberapa ketentuan yag harus
dipatuhi:
 APBDesa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa.
 APBDesa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung
mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
 Rancangan APBDesa harus dibahas dan disepakati antara Kepala
Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan harus
ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31
Desember pada tahun yang sedang dijalani.

15. Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APB Desa
Partisipatif adalah sebagai berikut :
 Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa )
 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
 Perwakilan Warga (Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa,Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan,
Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)
 Bupati/Camat

16. BAGAN MEKANISME PENYUSUNAN DANA DESA (APBDES)

17. PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN POTENSI DUKUNGAN PENDANAAN
BAGI PKK DAN POSYANDU SEBAGAI LKD
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DESA
Identifikasi
Permasalahan, Potensi,
dan Kebutuhan
dalam Pelaksanaan
Kegiatan PKK
(Operasionalisasi 10
Program Pokok PKK) dan
Posyandu (Penyediaan
Layanan Kesehatan dan
Sosial Dasar Terpadu)
Disampaikan/
Diusulkan pada saat
Pengkajian
Keadaan Desa
oleh Tim 7/11
(Penyusun
Rancangan Perdes
RPJMDes/RKPDes)
Penggalian dan
Penampungan
Aspirasi
Masyarakat dan
Lembaga Desa
Dibahas dan
disepakati dalam
Forum Musdes dan
Musrenbangdes
RAB
KEGIATAN
Secara Normatif, Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Tercantum Di Dalam
Sub Bidang Kesehatan Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Seperti :
 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu
Hamil, Kelas lansia, Insentif Kader Posyandu;
 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat,
Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) Pemeliharaan
Sarana/Prasarana posyandu/polindes/PKD (KODE REK
 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
sarana/Prasarana Posyandu/polindes/PKD**
 Dan lain-lain sub bidang kesehatan
Secara Normatif, Pelaksanaan Kegiatan PKK Tercantum Di Dalam Sub
Bidang Kelembagaan Masyarakat Pada Bidang Pembinaan
Kemsyarakatan Desa
 Pembinaan PKK
Dituangkan di
dalam Dokumen
RPJMDes, RKPDes,
dan APBDes

18. KERUGIAN
Kerja sama dapat dilakukan dengan Desa lain dan /atau
kerja sama dengan pihak ketiga
Kerjasama antar Desa meliputi:
a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh
Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya
saing;
b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan,
dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
c. bidang keamanan dan ketertiban.
FASILITASI KERJASAMA DAN
KOLABORASI
Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk
mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

19. Terima Kasih