Download to read offline
PAPARAN MATERI UNTUK PRESENTASI RPJMDES.pptx
- 1.
- 2. SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNANDESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RPJM DESA PENYUSUNAN RKP DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMANTAUAN & PENGAWASAN
- 3. MEMAHAMI RPJM DESA Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
- 4. • Dalam menyusunRPJM Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif • RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota, yang memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa • RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota • RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa • Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
- 5. TUJUAN RPJM Desa a.mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
- 6. JUMLAH TIM PENYUSUNRPJM Desa Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kaum perempuan.
- 7. MUATAN RPJM DESA(P.114) RANCANGA N RPJM DESA visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa rencana kegiatan yang meliputi 4 bidang
- 8. VISI Visi adalah gambaranatau cita-cita bersama mengenai masa depan, berupa kesepakatan dan komitmen murni tanpa adanya rasa paksaan
- 9. VISI ADALAH MASADEPAN YANG DIINGINKAN OLEH WARGA BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KESEJAHTERAAN YANG HENDAK DIWUJUDKAN BERSAMA PADA KURUN WAKTU TERTENTU (6 TAHUN KE DEPAN)
- 10. DIRUMUSKAN DENGANBAHASA SEDERHANA DAN MENGGUGAH SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN INSPIRASI DAN MENGGERAKKAN. PERUMUSAN DIAWALI DENGAN MENGIDENTIFIKASI NILAI UTAMA YANG HENDAK DIWUJUDKAN SECARA REALISTIK DALAM KURUN WAKTU PERENCANAAN. MAKNA NILAI UTAMA TERSEBUT PERLU DIBATASI DENGAN INDIKATOR PENCAPAIAN SECARA JELAS.
- 11.
- 12.
- 13. NILAI UTAMA INDIKATOR MASYARAKATMAKMUR PENINGKATAN PENDAPATAN PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. PENGEMBANGAN USAHA RAKYAT. MASYARAKAT SEJAHTERA PELESTARIAN TRADISI. PENINGKATAN KERUKUNAN DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT. PENGEMBANGAN WISATA PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG WISATA. PENDAYAGUNAAN POTENSI BUDAYA LOKAL.
- 14. NILAI UTAMA INDIKATOR MASYARAKATMAKMUR PENINGKATAN PENDAPATAN PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN. PENGEMBANGAN USAHA RAKYAT. MASYARAKAT SEJAHTERA PELESTARIAN TRADISI. PENINGKATAN KERUKUNAN DAN GOTONG ROYONG MASYARAKAT. PENGEMBANGAN WISATA PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG WISATA. PENDAYAGUNAAN POTENSI BUDAYA LOKAL.
- 15. • MISI ADALAHRUMUSAN TINDAKAN UNTUK MEREALISASIKAN VISI. • MISI ADALAH PERAN-PERAN YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MEWUJUDKAN VISI.
- 16. RUMUSAN MISI YANGIDEAL Apa yang akan dilakukan Siapa yang akan menerima hasilnya Dimana batasan wilayahnya Apa hasil yang akan diharapkan
- 17. CONTOH VISI DANMISI MISI= MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2013 MISI Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah desa Mengembangkan ketangguhan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan desa melalui lpenguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM
- 18. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PENERAPAN RPJMDES SKESA DESA KALENDER MUSIM BAGAN KELEMBAGAAN DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DAFTAR MASALAH DAN POTENSI PENGE LOMPOKAN MASALAH PENENTUAN PERINGKAT MASALAH PENGKAJIAN TINDAKANPE MECAHAN MASALAH PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN RPJMD RKP-D DU-RKP RENCANA PROGRAM SWADAYA KELOMPOK DASA WISMA, KEL. PKK, RT, RW DAN DUSUN/LINGKUNGAN (KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT LAINNYA) RENCANA PROGRAM YANG ADA DANANYA RENCANA PADUAN ANTARA SWADAYA DAN DANA YANG SUDAH ADA PEMILIHAN TINDAKAN PENGKAJIAN KEADAAN (DESA, PADUKUHAN/LINGKUNGAN, RT/RW) PENYUSUNAN RENCANA F4 F5 F6 F7 F1 F2 F3
- 19. KEWENANGAN SKALA DESA,BIDANG, PROGRAM/KEGIATAN SKALA DESA HAK ASAL USUL (REKOGNISI) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa LOKAL SKALA DESA (SUBSIDIARTY Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan lembaga dan hukum adat; pengelolaan tanah kas Desa(Bengkok) dan pengembangan peran masyarakat Desa sistem organisasi masyarakat adat; a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar Desa; c. pengelolaan tempat pemandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung Desa; j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan k. pembuatan jalan Desa
- 20. 4 BIDANG KEWENANGANDESA Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa • penetapan dan penegasan batas Desa; • pendataan Desa; • penyusunan tata ruang Desa; • penyelenggaraan musyawarah Desa; • pengelolaan informasi Desa; • penyelenggaraan perencanaan Desa; • penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; • penyelenggaraan kerjasama antar Desa; • pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan • kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa Bidang pelaksanaan pembangunan Desa • pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa • pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan • pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan • Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi • pelestarian lingkungan hidup Bidang Pembinaan Kemasyarakatan • pembinaan lembaga kemasyarakatan; • penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; • pembinaan kerukunan umat beragama; • pengadaan sarana dan prasarana olah raga; • pembinaan lembaga adat; • pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan • kegiatan lain sesuai kondisi Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat • pelatihan usaha ekonomi • pelatihan teknologi tepat guna • pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan • peningkatan kapasitas masyarakat
- 21. Tahapan Kegiatan PenyusunanRPJM Desa penyusunan rencana pembangunan Desa Penyusunan rancangan RPJM Desa penyusunan rencana pembangunan Desa Data Sekunder - Kemiskinan, sosial, budaya, Ekonomi - Gender - Infrastruktur dasar penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten • UU 25/2004 • UU 6/2014 • PP 43/2014 • Permendes 1/2015 • Permendagri 114/2014 • Permendagri 111/2014 • DLL Musrenbangdes RPJM Desa Data Primer Sosialisasi & pembentuk Tim Penyusun Pengkajian keadaan Desa Musdus Pembahasan, Penyepakatan, Penetapan Perdes RPJM Desa Visi Misi RPJMD Visi Misi Kades Musyawarah Desa Lokakarya Desa Rapat BPD dan Pemdes Lembaran Desa & Sosialisasi perdes RPJM Desa Forum Warga Laporan Kepada Bupati melalui Camat
- 22. Musyawarah Desa Penyusunan rencanapembangunan Desa melalui musyawarah Desa,membahas dan menyepakati: - laporan hasil pengkajian keadaan Desa; - rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan - rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa - Pembahasan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan 4 bidang Agenda pembahasan meliputi: - laporan hasil pengkajian keadaan Desa; - prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; - sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan - rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara. Hasil kesepakatan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
- 23. Penyusunan Rancangan RPJMDesa Penyusunan Rancangan RPJM Desa Tim penyusun menyusun kedalam format rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara Tim penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa Berita acara disampaikan kepada Kades kemudian memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa Disempurnakan dan atau disetujui untuk bahan musrenbangdes
- 24. SISTEMATIKA RPJM DESA a.BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Tujuan b. BAB II PROFIL DESA A. Legenda dan Sejarah Desa B. Kondisi Umum Desa C.SOTK c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa A. Sosialisasi B. Musyawarah Dusun C. Musyawarah Desa D. Lokakarya E. Musrenbang RPJM Desa d. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN A. Bidang Penyelengaaraan Pemerintah Desa B. Bidang Pembangunan Desa C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan D. B. Pemberdayaan Masyarakat e. BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF A. Visi B. Misi C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa D. Arah Kebijakan Keuangan Desa E. Program dan Kegiatan Indikatif f. BAB VI PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Format Berita acara sosialisasi penyusunan RPJM Desa 2. Format Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Des. 3.Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan) 4.Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) 5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa); 6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, musyawarah Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) 7. Peta Desa. 8. Rancangan RPJMS-Desa 9. Foto kegiatan (Sosialisasi, Musdus, Musdes, Lokakarya, dan Musrenbangdes)
- 25. INPUT BERTUMPU PADAKEMAMPUAN DAN DIMULAI DARI MENDAYAGUNAKAN SUMBER-SUMBER LOKAL. PROSES MEMBERIKAN PELUANG MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN: ASPIRASI, AKSES INFORMASI MAUPUN KONTROL. OUT-PUT MASYARAKAT MEMPEROLEH MANFAAT OPTIMAL, KARENA PROGRAM BENAR-BENAR SESUAI PERMASALAHAN, KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN LOKAL. OUT-COMES TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA HAKIKI.
- 26. EFEKTIF SASARANDAN PROGRAM SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN MASALAH YG DIHADAPI. EFISIEN TIDAK BOROS DANA DAN BANYAK MEMANFAATKAN SUMBER DAYA LOKAL. OPTIMAL DIDUKUNG OLEH KEMITRAAN DAN KERJASAMA BERBAGAI PIHAK SECARA TERPADU. LESTARI ADA RASA MEMILIKI SEHINGGA MENUMBUHKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMANFAATKAN, MEMELIHARA DAN MELESTARIKAN PROGRAM.
- 27.
- 28. LANGKAH PERENCANAAN PARTISIPATIF MENGENALI POTENSIDAN MASALAH KUNCI •MASALAH APA YANG KITA HADAPI? •POTENSI APA YANG BISA DIKEMBANGKAN? MENGENALI SUMBER DAYA YANG ADA • SUMBER DAYA DAN KEMAMPUAN APA YANG KITA MILIKI? MENYUSUN PERENCANAAN KEGIATAN • BAGAIMANA MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA YANG ADA UNTUK MEMECAHKAN MASALAH DAN MENGEMBANGAKAN POTENSI?
- 29. 1 2 34 MASALAH PENYEBAB SUMBER DAYA PENDUKUNG PROGRAM KEADAAN YANG TIDAK DIINGINKAN AKAR MASALAH SUMBER DAYA YANG BISA DIGUNAKAN MEMECAHKAN MASALAH USULAN TINDAKAN PENANGGULANGAN MASALAH POTENSI ARAH SUMBER DAYA PENDUKUNG PROGRAM SESUATU YANG PERLU DIKEMBANGKAN MAKSUD DAN TUJUAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PENDUKUNG PENGEMBANGAN USULAN TINDAKAN PENGEMBANGAN POTENSI
- 30. UNSUR UTAMA RENCANAPEMBANGUNAN ARAH YANG INGIN DICAPAI? VISI-MISI SEDERHANA, SINGKAT, TERUKUR DAN MENGGERAKKAN MASALAH-POTENSI? KEKUATAN-KELEMAHAN? KENDALA-PELUANG? ISU STRATEGIS KONDISI DAN PERUBAHAN YANG DIHADAPI. REFLEKSI PENGALAMAN PROGRAM PROYEKSI PENGEMBANGAN PROGRAM APA YANG INGIN DICAPAI? TUJUAN SASARAN KEADAAN YANG INGIN DIWUJUDKAN. LEBIH KONRIT DAN TERUKUR DARIPADA TUJUAN. BAGAIMANA CARA MENCAPAINYA? STRATEGI PROGRAM LANGKAH PENCAPAIAN TUJUAN DAN SUMBER PENDANAAN. BAGAIMANA MENGUKUR KEBERHASILANNYA? PENGUKURAN KINERJA UKURAN HASIL PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM.
- 31. DOKUMEN PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA YANG DISUSUN UNTUK PERIODE JANGKA MENENGAH. PENJABARAN VISI-MISI DAN PROGRAM DARI KEPALA DESA-KEPALA KELURAHAN YANG DISUSUN SECARA PARTISIPATIF (MENGACU PD MASA JABATAN KADES, MAKA JANGKA PERENCANAAN 5 TAHUN) BERISI PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS YANG AKAN DIJABARKAN KE DALAM RENCANA KERJA DAN DIREALISASIKAN SECARA BERTAHAP SETIAP TAHUN ANGGARAN.
- 32. • MEMBERI ARAHBAGI PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAIMANA HARAPAN BERSAMA. • TOLOK UKUR DAN PEDOMAN BAGI PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DESA. • MEMBERIKAN STRATEGI BAGAIMANA PRIORITAS DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN DESA AKAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEMAMPUAN YANG ADA.
- 33. PENYUSUN RPJM DESA-KELURAHAN •TIM PENYUSUN TERDIRI DARI: UNSUR PEMERINTAH DESA-KELURAHAN. UNSUR BPD UNSUR LPM-LKD LAIN:PKK-KARANG TARUNA, RT-RW, LEMBAGA ADAT. KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA(KPMD). • PESERTA TERDIRI DARI: SEGENAP KELOMPOK STRATEGIS YANG ADA DI DESA- KELURAHAN SCR REPRESENTATIF. SEGENAP MITRA PEMERAN PEMBANGUNAN YANG DIPANDANG RELEVAN UNTUK DILIBATKAN.
- 35. REVIEW DATA TERBARU HASIL PENDATAAN RUTIN OLEH PEMDES MELIPUTI PROFIL DAN POTENSI DESA. EVALUASI PROGRAM EVALUASI PROGRAM-PROGRAM YANG SUDAH DAN SEDANG BERJALAN MENGHASILKAN BEBERAPA REKOMENDASI. PENGUMPULAN INFORMASI PENGUMPULAN INFORMASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DARI BERBAGAI SUMBER ANGGARAN YANG AKAN MASUK KE DESA. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH. PENGKAJIAN POTENSI DAN MASALAH. INVENTARISASI POTENSI DAN MASALAH. PENENTUAN PRIORITAS POTENSI DAN MASALAH USULAN PROGRAM STRATEGIS.
- 36. PERUMUSAN VISI DANMISI MENGGALI ASPIRASI VISI-MISI. MENYEPAKATI VISI-MISI. PENETAPAN PRIORITAS MASALAH DAN POTENSI MENYEPAKATI SKALA PRIORITAS. PENETAPAN PRIORITAS PROGRAM STRATEGIS MENYEPAKATI SKALA PRIORITAS. PENENTUAN STRATEGI PENGELOLAAN MENETAPKAN PENGELOLA POLA PENGELOLAAN RENCANA PEMBIAYAAN PENENTUAN INDIKATOR KINERJA PENETAPAN INDIKATOR PENCAPAIAN HASIL SBG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENYEPAKATAN TIM PERUMUS DRAFT RPJM PENENTUAN TIM PERUMUS JADWAL WAKTU PERUMUSAN AGENDA MUSRENBANG PENETAPAN.
- 37. PEMBAHASAN DOKUMEN DILAKUKANSECARA PARTISIPATIF OLEH SEGENAP STAKEHOLDERS. FINALISASI DOKUMEN PENYEMPURNAAN OLEH TIM PERUMUS PENETAPAN RPJM PENETAPAN OLEH PEMERINTAH DESA BERSAMA BPD DALAM BENTUK PERDES. RPJM DIGUNAKAN SEBAGAI KERANGKA ACUAN DALAM MENYUSUN RKP DESA. PENYEBARLUASAN DOKUMEN PENGIRIMAN DOKUMEN TERUTAMA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MELALUI KECAMATAN.
- 39. BAB 1: PENDAHULUAN LATAR BELAKANG, TUJUAN, METODE PENYUSUNAN, DASAR HUKUM BAB 2: PROFIL DESA KARAKTERISTIK WILAYAH, PENDUDUK, KONDISI INFRASTRUKTUR, KELEMBAGAAN DAN MODAL SOSIAL LOKAL DAN POTENSI UNGGULAN. BAB 3: ISU STRATEGIS PERMASALAHAN KUNCI. PELUANG PENGEMBANGAN POTENSI. BAB 4: VISI DAN MISI RUMUSAN VISI DAN MISI. BAB 5: PROGRAM STRATEGIS PRIORITAS PROGRAM STRATEGIS. MATRIK RPJM DESA. BAB 6: STRATEGI PENGELOLAAN DAN INDIKATOR KINERJA POLA PENGELOLAAN INDIKATOR KEBERHASILAN. BAB 7: PENUTUP PENEGASAN FUNGSI RPJM, KUNCI KEBERHASILAN PENERAPAN RPJM, RTL.