Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan dan penganggaran di desa, mencakup tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa), serta perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). RPJM Desa dan RKP Desa disusun berdasarkan prioritas masalah yang diidentifikasi di desa untuk mencapai visi
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Menguraikan cara mengukur perkembangan kawasan perdesaan dengan lima dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan jejaring sarna dan prasarana dan kelembagaan dengan menggunakan metode multi-dimensional scaling dan pairwise comparison matrix
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Menguraikan cara mengukur perkembangan kawasan perdesaan dengan lima dimensi yaitu ekonomi, sosial budaya, lingkungan jejaring sarna dan prasarana dan kelembagaan dengan menggunakan metode multi-dimensional scaling dan pairwise comparison matrix
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosTV Desa
PENGUATAN LEMBAGA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI KARANG TARUNA SEBAGAI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Disampaikan oleh Dedddy WInarwan dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Dalam Acara Malam Mingguan Desa Bareng Kemendagri - Sabtu 18 Juli 2020
-----
https://youtu.be/T5ZY-jsBD5Q
Sistem perencanaan pembangunan desa melalui pendataan SDGs dan Indeks Desa Membangun,usulan dari bawah yg sudah terdata dan dari desa yang sudah di identifikasi,jadi pembangunan dapat ditentukan dari pendataan kondisi ekonomi,sarana prasarana,kesehatan ,pendidikan,soaial budaya,masyarakat diwilayah desa,sehingga pemerintah pusat,daerah dapat menentukan apa yang memang sangat dibutuhkan oleh desa,dan desa dapat melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran ,waktu,manfaat dan tidak mubazir
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
Skema dasar perencanaan pembangunan
1. SKEMA DASAR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN & PENGANGGARAN DESA
KEWENANGAN DESA
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA
CAKUPAN 4 BIDANG
RPJM Desa
RKP Desa
mengacu perencanaan
pembangunan
Kabupaten
APB Desa
2. Tahapan Kegiatan
Penyusunan RPJM Desa
penyusuna
n rencana
pembangu
nan Desa
Penyusu
nan
rancang
an
RPJM
Desa
penyusunan
rencana
pembangunan
Desa
Data Sekunder
- Kemiskinan,
sosial, budaya,
Ekonomi
- Gender
- Infrastruktur dasar
penyelarasa
n arah
kebijakan
perencanaa
n
pembangun
an
kabupaten
• UU 25/2004
• UU 6/2014
• PP 43/2014
• Permendagri
114/2014
• Permendagri 111/2014
Musrenban
gdes RPJM
Desa
Data Primer
Sosialisa
si &
pembentu
k Tim
Penyusun
Pengkaji
an
keadaan
Desa
Musdus
Pembahas
an,
Penyepak
atan,
Penetapan
Perdes
RPJM
Desa
Visi Misi
RPJMD
Visi Misi
Kades
Musyawar
ah Desa
Lokakary
a Desa
Rapat BPD
dan
Pemdes
Lembar
an
Desa &
Sosialis
asi
perdes
RPJM
Desa
Foru
m
Warg
a
Laporan
Kepada
Bupati
melalui
Camat
3. SISTEMATIKA RPJM
DESA
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Landasan Hukum
c. Tujuan
BAB II PROFIL DESA
a.Legenda dan Sejarah Desa
b.Kondisi Umum Desa
c.SOTK Desa
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
a.Sosialisasi
b.Musdus
c.Lokakarya Desa
d.Musyawarah Desa
e.Musrenbang RPJM Desa
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
a.Bidang Penyelenggaran
Pemerintahan Desa
b.Bidang Pelaksanaan Pembangunan
c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
d.Bidan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN
KEGIATAN INDIKATIF
a.Visi
b.Misi
c.Arah Kebijakan Pembangunan Desa
d.Arah Kebijakan Keuangan Desa
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
• Matrik Program Kegiatan Skala Desa
• Matrik Program Kegiatan Kawasan
Perdesaan
• Matrik Program Kegiatan Supra Desa
• Pengkajian Keadaan Desa ( Sketsa
Desa, Kalender Musim, Diagaram
Kelembagaan)
• Berita Acara Musyawarah (
Sosialisasi,Musdus,Lokakarya,
Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
• Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah
( Sosialisasi, Musdus, Lokakarya,
Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
• Notulen Musyawarah (
Sosialisasi,Musdus,Lokakarya,
Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
• Peta Desa
4. TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN RKP DESA
Musyawarah Desa
penyusunan
perencanaan
pembangunan Desa
dan Pembenutkan
Tim Penyusun RKP
Desa
pencermatan pagu
indikatif Desa dan
penyelarasan
program/kegiatan
masuk ke Desa
pencermatan ulang
dokumen RPJM
Desa
; penyusunan
rancangan
RKP Desa
Musrenbangd
es RKP Desa
Penetapan
RKP Desa
&
Sosialisasi
Pelaksana
an
Kegiatan
RKP Desa
pengajuan
daftar usulan
RKP Desa (DU-
RKP Desa) ke
Musrenbangca
m
Perubahan
RKP Desa
5. BAB I
:
: PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
B.Dasar Hukum
C.Tujuan dan Manfaat
D.Proses Penyusunan
E.Sistematika
BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
A.Visi – Misi Kepala Desa
B.Data kemiskinan dan Profil Desa
C.Kebijakan Pendapatan Desa
D.Kebijakan Belanja Desa
E.Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
A.Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2014
B.Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
C.Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
D.Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV
BAB V
BAB VI
:
:
:
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
A.Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2015
1.Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
2.Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
A.Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016
B.Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
PENUTUP
LAMPIRAN
1.Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2015
2.Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2015
3.Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4.Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2015
5.Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6.Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa Tahun 2015
7.Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun
2015
6. PERENCANAAN
APB DESA
RPJM Desa/
RKP Desa
Penyusunan
Raperdes
APB Desa
Penyerahan
Raperdes
APB Desa
kpd Kades
Musyawarah
Anggaran Desa
(melibatkan
seluruh unsur
masy)
Pembahasan
dan
Penyepakata
n Bersama
BPD
Evaluasi
Bupati
via
Camat
Penetapan
Perdes
APB Desa
tidak memberikan hasil
evaluasi
Pelaksanaan
Perdes
APB Desa
Penyempurna
an Raperdes
APB Desa
Pembatala
n Perdes
APB Desa
tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan
peraturan perundang-
undangan yang lebih
tinggi
Pagu APB
Desa
Tahun
sebelumny
a
20 hr
7 hr
3 hr
Perbup ttg pendelegasian evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada Camat (Permendagri Pasal
23 ayat (6))
Pencabuta
n Perdes
Kades &
BPD
7
hr
Dasar
penyusuna
n