SINERGI INTERVENSI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PENDEKATAN INVENTARISASI CALON LOKASI
No.
Pendekat-
an
Instansi yg
Terlbat
Hasil Catatan
1 Survey
BPTP, Dinas
Pertanian
Prov/Kab, Dinas
PU Pengairan
Prov/Kab, TNI
CPCL, by
name, by
address,
koordinat
Kecepatan
identifikasi 20 sd
40 rb ha /hari
2
Analisi GIS
dan Citra
Radar
Badan Litbang
Pertanian,
Kementerian
Pertanian: dengan
memanfaatkan
Peta BIG,
Pusdatin, KLHK
Indikasi
Calon
Lokasi
2,6 juta ha/2
hari;
sudah level
desa
Kedua pendekatan masih membutuhkan
verifikasi lapang: tipe bangunan air,
anggaran, Nama GAPOKTAN
Lokasi Koordinat Target
Irigasi
(Ha)
Keragaan/foto
Kab. Bolaang
Mongondow, Kec.
Dumoga Timur, Desa
Pusian Barat, (Bendung
DI Diat, perkiraan debit
di musim kemarau ± 500
l/detik
0.67761;
124.13776
20
Kab. Bolaang
Mongondow, Kec.
Dumoga Timur, Desa
Pusian Barat, (Bendung
petani/limpasan dari
Bendung Butuk,
perkiraan debit di
musim kemarau ± 2,5
l/detik
0.6678;
124.16419
10
Kab. Minahasa Selatan,
Kec. Ranoyapo, Kab.
Minahasa Selatan, Desa
Pangean (Bendung
Yusuf, perkiraan debit di
musim kemarau ± 2
m3/detik
0.9911;
124.4989
38
CONTOH DATA CPCL PENINGKATAN IP PADI
Sumber: Kementerian Pertanian
METODE PENETAPAN LOKASI SERTA
PILIHAN PEMANFAATAN AIR SUNGAI DAN DAM PARIT
PETA IP 100 +
LAHAN KERING
PETA ZONA
SUNGAI
PETA LERENG <
2%
PETA STATUS
KAWASAN
PETA BATAS
DESA
OVERLAY
PETA SEBARAN
CALON LOKASI
PEMANFAATAN AIR
PERMUKAAN
PETA TUMPANG
TEPAT LAHAN IP
100+LK DENGAN
ZONA SUNGAI
PENETAPAN
TEKNOLOGI DAN
INFRASTRUKTUR
PEMANFAATAN AIR
PERMUKAAN
•JUMLAH POMPA
•DIMENSI DAM PARIT
Sumber: Kementerian Pertanian
METODE PENETAPAN LOKASI DAN
EMBUNG DAN LONG STORAGE
PETA IP 100 +
LAHAN KERING
PETA CURAH HUJAN
BIMODAL >1500 MM
MONSUNAL > 2000 MM
PETA LERENG <
2%
PETA STATUS
KAWASAN
PETA BATAS
DESA
OVERLAY
PETA SEBARAN
CALON LOKASI
PEMANFAATAN AIR
HUJAN DAN AIR
TANAH
PETA TUMPANG
TEPAT LAHAN IP
100+LK DENGAN CH
DAN CAT
PENETAPAN
TEKNOLOGI DAN
INFRASTRUKTUR
PEMANFAATAN CURAH
HUJAN DAN AIR TANAH
• JUMLAH EMBUNG/LONG
STORAGE
• JUMLAH SUMUR DANGKAL
PETA CAT
Sumber: Kementerian Pertanian
PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN WATER
STORAGE
PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN WATER
STORAGE
PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG
DESA
PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN SALURAN
AIR DESA
PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN
POMPANISASI DESA
PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN LONG
STORAGE DESA
PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN DAM PARIT
DESA
PETA CALON LOKASI PEMBANGUNAN WATER STORAGE
SUMATERA UTARA
ASUMSI PERHITUNGAN BIAYA SATUAN*
Pompa Air
• Inlet – Outlet 4 inchi
• Mesin Diesel 11 PK
• Kapasitas Debit 15 – 25lt/s
• Kapasitas layanan irigasi 25 hektar/unit
• Harga satuan Rp 26.000.000/unit
Saluran Air
• Bahan Ferosemen
• Dimensi: Tinggi 60cm x lebar 30cm
• Harga satuan : Rp 3.900.000,- per hektar lahan
Embung dan long storage
• Harga satuan galian Rp 25.000/m3
• Pembuatan embung dan longstorage dapat dikombinasikan dengan pompa air dan
atau saluran
Dam Parit
• Lebar parit 1 sd 5m Rp 25.000.000/unit
• Lebar parit 5 sd 10m Rp 50.000.000/unit
• Lebar parit 10 sd 20m Rp 100.000.000/unit
• Lebar parit >> 20m Rp 150.000.000/unit
* Catatan : Ada partisipasi dari masyarakat
Sumber: Kementerian Pertanian
1. Dimensi : P= 20 m L=15 m T=2,5
2. Volume : 750 m³
3. Luas Layanan 45 ha
4. Biaya Pembangunan Rp. 100 Juta (JENIS S)
5. Kenaikan IP = 0,5
Tambahan Produksi :
45 ha x 0.5 x 6 ton/ha = 135 ton (GKP)
≈ Rp 499,5 juta
Spesifikasi teknis ke depan, minimal volume
tampung 1.000 m³, Kenaikan IP minimal 0,5,
Coverage minimal 25 ha
CONTOH EMBUNG DI KABUPATEN
BOGOR
Sumber: Kementerian Pertanian
CONTOH DAM PARIT DI KABUPATEN
BIMA
1. Dimensi : L=10 m T=1,5
2. Luas Layanan 45 ha
3. Biaya Pembangunan Rp. 100 Juta
(JENIS S)
4. Kenaikan IP = 0,5
Tambahan Produksi :
45 ha x 0.5 x 6 ton/ha = 135 ton (GKP)
≈ Rp 499,5 juta
Spesifikasi teknis ke depan, minimal
Bentang 10 m, Kedalaman minimal
1,5 – 2 m. Kenaikan IP minimal 0,5,
Coverage area minimal 25 ha
Sumber: Kementerian Pertanian
CONTOH LONG STORAGE DI KABUPATEN
INDRAMAYU
1. Dimensi P=1900 m, L= 21,3 m T= 6 m
2. Volume 206.910 m³
3. Biaya: Rp. 875 juta (JENIS L)
4. Luas Oncoran 900 ha
5. Tambahan IP = 0,5
6. Dampak Kegiatan :
900 ha x 0,5 x 6 ton/ha = 2.700 ton (GKP)
≈ Rp. 9,9 Miliar
Spesifikasi teknis ke depan, minimal lebar
saluran 10 m, panjang saluran minimal
1.000 m, Kedalaman minimal 1 – 2 m.
Kenaikan IP minimal 0,5, Coverage minimal
25 ha
Sumber: Kementerian Pertanian
PERSIAPAN SUMBER DANA STAKEHOLDER YANG TERLIBAT
Musyawarah
Desa
Musyawarah
Antar Desa
Identifikasi &
Penetapan
lokus
Musyawarah Desa
/ Antar Desa
Dana Desa
Musyawarah Desa
/ Antar Desa
Dana Desa beberapa Desa
Kabupaten
Dana Desa/
Beberapa Desa
Dana Desa/
Beberapa Desa Kabupaten Provinsi
Musyawarah Desa
/ Antar Desa
Dana Desa/
Beberapa
Desa Kabupaten Provinsi Pusat
Desa
Tim
Pendamping
Desa
Desa
Kabupaten
Kabupaten Provinsi
Identifikasi &
Penetapan
lokus
Identifikasi &
Penetapan
lokus
Identifikasi &
Penetapan
lokus
Identifikasi &
Penetapan
lokus
Kabupaten Provinsi Pusat
S
M
L
XL
XXL
Keterangan:
S= 0-300 jt dan 1 desa
M= 0-600 jt dan > 1 Desa
L= 300-600 jt
XL= 600 jt – 1,5 M
XXL= > 1,5 M
Desa
Desa
Desa
Tim
Pendamping
Desa
Tim
Pendamping
Desa
Tim
Pendamping
Desa
Tim
Pendamping
Desa
1. Pembuatan Permen dan Juknis Tentang Pembangunan Embung Desa
2. Permendesa tentang Penetapan Prioritas DD 2017
3. Pelatihan TA Infrastruktur yang melibatkan masyarakat Desa
RENCANA TINDAK LANJUT (URGENT)
Penetap-
an Lokus
ALUR KOORDINASI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS S
Identifikasi
Embung Desa
Musyarawah
Desa
RPJMDesa
APBDesa
Pembangunan
Embung Desa
LaporanEvaluasi
A: menetapkan lokus
desa yang membu-
tuhkan embung
desa
- B: Melakukan koordinasi dengan
TA Infrastruktur untuk
melakukan identifikasi awal
- E : Melakukan identifikasi dan
membuat desain awal embung
desa
Ket:
 A: Pemerintah Pusat
 B: Pemerintah Desa
 C: Masyarakat Desa
 D: Pendamping Lokal Desa
 E: TA Infrastruktur
- B: Menyelenggarakan musyarawah desa
(bersama C,D,E) untuk membahas
perencanaan pembangunan embung desa
(mulai desain pembangunan embung
hingga alokasi anggaran yang dibutuhkan)
- E : memaparkan hasil identifikasi
- C : memberikan pendapat pemaparan TA
Infrastruktur terkait pembangunan
embung desa
- B: mencantumkan
pembangunan embung
desa ke dalam RPJMDesa
- C: Melakukan pengawasan
- B: membentuk tim pelaksanaan
pembangunan Embung Desa
- C: ikut serta dalam pelaksanaan
pembangunan embung desa
sebagai pekerja (padat karya)
- D: melakukan pendampingan
JENIS S
- B: membuat laporan
pembangunan embung
desa yang telah
dilaksanakan untuk
diserahkan ke pemerintah
pusat
- A: melakukan evaluasi
berdasarkan laporan yang
diserahkan oleh
pemerintah desa
- B: memberikan kritik dan
saran
Penetap-
an Lokus
ALUR KOORDINASI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS M
Identifikasi
Embung antar
Desa
Musyarawah
antar Desa
RPJMDesa
APBDesa
Pembangunan
Embung antar
Desa
Laporan
(kolaborasi
antar desa)
Evaluasi
A: menetapkan lokus
desa yang membu-
tuhkan embung
antar desa
- Antar Pemerintah Desa (2 Desa atau
lebih) segera koordinasi untuk melakukan
identifikasi pembangunan embung desa;
- F : Memfasilitasi koordinasi antar desa
- E : membantu identifikasi kebutuhan dan
desain embung desa
- D: Melakukan pendampingan
Ket:
 A: Pemerintah Pusat
 B: Pemerintah Desa
 C: Masyarakat Desa
 D: Pendamping Lokal Desa
 E: TA Infrastruktur
 F: Pemerintah Kabupaten
- Kerjasama B: Menyelenggarakan musyarawah
antar desa (bersama C,D,E) untuk memutuskan
perencanaan pembangunan embung antar desa
(mulai desain pembangunan embung hingga
alokasi anggaran yang dibutuhkan)
- E : memaparkan hasil identifikasi
- Antar C : memberikan pendapat pemaparan TA
Infrastruktur terkait pembangunan embung
antar desa
- B: mencantumkan
pembangunan embung
antar desa ke dalam
RPJMDesa dan APBDesa
- C: Melakukan pengawasan
- B: membentuk tim pelaksanaan
pembangunan Embung antar Desa
- C: ikut serta dalam pelaksanaan
pembangunan embung antar desa
sebagai pekerja (padat karya)
- D: melakukan pendampingan
JENIS M
- B: membuat laporan
pembangunan embung
antar desa yang telah
dilaksanakan untuk
diserahkan ke pemerintah
kabupaten dan pusat
- A: melakukan evaluasi
berdasarkan laporan yang
diserahkan oleh
pemerintah desa
- B: memberikan kritik dan
saran
Penetap-
an Lokus
ALUR KOORDINASI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS L
Identifikasi
Embung antar
Desa
Musyarawah
antar Desa
RPJMDesa
APBDesa,dan
kabupaten
Pembangunan
Embung antar
Desa
Laporan
(kolaborasi
antar desa)
Evaluasi
A: menetapkan lokus
desa yang membu-
tuhkan embung
antar desa
- F : Berkoordinasi dengan beberapa desa
terkait dan membentuk Tim;
- Antar B dan C (2 Desa atau lebih): segera
koordinasi untuk melakukan identifikasi
pembangunan embung desa bersama Tim
Kabupaten;
- E : membantu identifikasi kebutuhan dan
desain embung desa
- D: Melakukan pendampingan
Ket:
 A: Pemerintah Pusat
 B: Pemerintah Desa
 C: Masyarakat Desa
 D: Pendamping Lokal Desa
 E: TA Infrastruktur
 F: Pemerintah Kabupaten
 G: TA Kabupaten
- Kerjasama B: Menyelenggarakan musyarawah antar desa
(bersama C,D,E) untuk memutuskan perencanaan
pembangunan embung antar desa (mulai desain
pembangunan embung hingga pembagian alokasi
anggaran yang dibutuhkan (KABUPATEN JUGA
MEMBANTU ALOKASI ANGGARAN APABILA
ANGGARAN ANTAR DESA BELUM CUKUP)
- E : memaparkan hasil identifikasi
- Antar C : memberikan pendapat
pemaparan TA Infrastruktur terkait
pembangunan embung antar desa - B: mencantumkan
pembangunan embung
desa ke dalam RPJMDesa
dan anggaran kabupaten;
C dan G:
Melakukan
pengawasan
- B dan F : membentuk tim
pelaksanaan pembangunan Embung
antar Desa
- C: ikut serta dalam pelaksanaan
pembangunan embung antar desa
sebagai pekerja (padat karya)
- D & G: melakukan pendampingan
JENIS L
- B: membuat laporan
pembangunan embung
antar desa yang telah
dilaksanakan untuk
diserahkan ke pemerintah
kabupaten dan pusat
- A: melakukan evaluasi
berdasarkan laporan yang
diserahkan oleh
pemerintah desa
- B: memberikan kritik dan
saran
Penetap-
an Lokus
ALUR KOORDINASI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS XL
Identifikasi
Embung antar
Desa
Musyarawah
antar Desa
RPJMDesa
APBDesa,
kabupaten
dan Provinsi
Pembangunan
Embung antar
Desa
Laporan
(kolaborasi
antar desa)
Evaluasi
A: menetapkan lokus
desa yang membu-
tuhkan embung
antar desa
- H dan F : Berkoordinasi dengan beberapa desa
terkait & membentuk Tim bersama;
- Antar B dan C (2 Desa atau lebih): segera
koordinasi untuk melakukan identifikasi
pembangunan embung desa bersama Tim
Kabupaten;
- E : membantu identifikasi kebutuhan dan desain
embung desa
- D: Melakukan pendampingan
Ket:
 A: Pemerintah Pusat
 B: Pemerintah Desa
 C: Masyarakat Desa
 D: Pendamping Lokal Desa
 E: TA Infrastruktur
 F: Pemerintah Kabupaten
 G: TA Kabupaten & Provinsi
 H: Pemerintah Provinsi
- Kerjasama B: Menyelenggarakan musyarawah antar desa
(bersama C,D,E) untuk memutuskan perencanaan
pembangunan embung antar desa (mulai desain
pembangunan embung hingga pembagian alokasi
anggaran yang dibutuhkan (PROVINSI DAN KABUPATEN
JUGA MEMBANTU ALOKASI ANGGARAN APABILA
ANGGARAN ANTAR DESA BELUM CUKUP)
- E : memaparkan hasil identifikasi
- Antar C : memberikan pendapat
pemaparan TA Infrastruktur terkait
pembangunan embung antar desa- B: mencantumkan
pembangunan embung desa
ke dalam anggaran Desa,
Kabupaten dan Provinsi
- C: Melakukan
- pengawasan
- H, B dan F : membentuk tim
pelaksanaan pembangunan Embung
antar Desa
- C: ikut serta dalam pelaksanaan
pembangunan embung antar desa
sebagai pekerja (padat karya)
- D & G: melakukan pendampingan
JENIS XL
- B: membuat laporan
pembangunan embung
antar desa yang telah
dilaksanakan untuk
diserahkan ke pemerintah
kabupaten, provinsi dan
pusat
- A: melakukan evaluasi
berdasarkan laporan yang
diserahkan oleh
pemerintah desa
- B: memberikan kritik dan
saran
Penetap-
an Lokus
ALUR KOORDINASI PEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS XL
Identifikasi
Embung antar
Desa
Pembuatan Desain
dan Alokasi
Anggaran
Pembangunan
Embung antar
Desa
Laporan
(kolaborasi
antar desa)
Evaluasi
A: menetapkan lokus
desa yang membu-
tuhkan embung
antar desa
- A: Melakukan koordinasi dan
membentuk tim untuk melakukan
identifikasi embung antar Desa
dengan melibatkan B-H
Ket:
 A: Pemerintah Pusat
 B: Pemerintah Desa
 C: Masyarakat Desa
 D: Pendamping Lokal Desa
 E: TA Infrastruktur
 F: Pemerintah Kabupaten
 G: TA Kabupaten
 H: Pemerintah Provinsi
- A, B, C,F dan H: Membuat
desain Embung serta alokasi
dan anggaran
- B dan F : membentuk tim
pelaksanaan pembangunan Embung
antar Desa
- C: ikut serta dalam pelaksanaan
pembangunan embung antar desa
sebagai pekerja (padat karya)
- D & G: melakukan pendampingan
JENIS XXL
- B: membuat laporan
pembangunan embung
antar desa yang telah
dilaksanakan untuk
diserahkan ke pemerintah
kabupaten dan pusat
- A: melakukan evaluasi
berdasarkan laporan yang
diserahkan oleh
pemerintah desa
- B: memberikan kritik dan
saran
Alokasi Dana Desa Kontribusi Dana Desa
1.867
(dalam Milyar Rupiah)
Investasi
pada Sektor
Pertanian
455.930,92
(Ha)
Jumlah
Layanan
6.543
(Desa)
Jumlah
Lokus
Investasi
pada sektor
pertanian
Jumlah
layanan
2.382,36
(dalam Milyar Rupiah)
Tambahan Output
Sektor Pertanian
469,32
(dalam Milyar Rupiah)
Tambahan Pendapatan
TK Sektor Pertanian
25%
Saluran air
29%
Pompanisasi
0,1% Tambahan
PDB
71.680
(orang)
Penyerapan TK
Infrastruktur
Asumsi
PDB adalah PDB triwulan II- 2016 harga konstan 2010
Jenis bangunan lain-lain terdiri dari embung, long storage dan
belum diketahui
1
2
3
Penyerapan Tenaga Kerja untuk pembangunan infrastruktur
hanya bersifat sementara (3-6 bulan)
Kontribusi EmbungJenis Bangunan
Keterangan
Analisis ini menggunakan metode Input Output 2010
1,276 Output
0,251 Pendapatan
Alokasi Dana DesaMultiplier Sektor Pertanian
PROYEKSI EMBUNG
21%
Dam parit
25%
Lain-lain
Terima Kasih
Terima Kasih

Embung desa

  • 1.
    SINERGI INTERVENSI PEMBANGUNANEMBUNG DESA Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
  • 2.
    PENDEKATAN INVENTARISASI CALONLOKASI No. Pendekat- an Instansi yg Terlbat Hasil Catatan 1 Survey BPTP, Dinas Pertanian Prov/Kab, Dinas PU Pengairan Prov/Kab, TNI CPCL, by name, by address, koordinat Kecepatan identifikasi 20 sd 40 rb ha /hari 2 Analisi GIS dan Citra Radar Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian: dengan memanfaatkan Peta BIG, Pusdatin, KLHK Indikasi Calon Lokasi 2,6 juta ha/2 hari; sudah level desa Kedua pendekatan masih membutuhkan verifikasi lapang: tipe bangunan air, anggaran, Nama GAPOKTAN Lokasi Koordinat Target Irigasi (Ha) Keragaan/foto Kab. Bolaang Mongondow, Kec. Dumoga Timur, Desa Pusian Barat, (Bendung DI Diat, perkiraan debit di musim kemarau ± 500 l/detik 0.67761; 124.13776 20 Kab. Bolaang Mongondow, Kec. Dumoga Timur, Desa Pusian Barat, (Bendung petani/limpasan dari Bendung Butuk, perkiraan debit di musim kemarau ± 2,5 l/detik 0.6678; 124.16419 10 Kab. Minahasa Selatan, Kec. Ranoyapo, Kab. Minahasa Selatan, Desa Pangean (Bendung Yusuf, perkiraan debit di musim kemarau ± 2 m3/detik 0.9911; 124.4989 38 CONTOH DATA CPCL PENINGKATAN IP PADI Sumber: Kementerian Pertanian
  • 3.
    METODE PENETAPAN LOKASISERTA PILIHAN PEMANFAATAN AIR SUNGAI DAN DAM PARIT PETA IP 100 + LAHAN KERING PETA ZONA SUNGAI PETA LERENG < 2% PETA STATUS KAWASAN PETA BATAS DESA OVERLAY PETA SEBARAN CALON LOKASI PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN PETA TUMPANG TEPAT LAHAN IP 100+LK DENGAN ZONA SUNGAI PENETAPAN TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN •JUMLAH POMPA •DIMENSI DAM PARIT Sumber: Kementerian Pertanian
  • 4.
    METODE PENETAPAN LOKASIDAN EMBUNG DAN LONG STORAGE PETA IP 100 + LAHAN KERING PETA CURAH HUJAN BIMODAL >1500 MM MONSUNAL > 2000 MM PETA LERENG < 2% PETA STATUS KAWASAN PETA BATAS DESA OVERLAY PETA SEBARAN CALON LOKASI PEMANFAATAN AIR HUJAN DAN AIR TANAH PETA TUMPANG TEPAT LAHAN IP 100+LK DENGAN CH DAN CAT PENETAPAN TEKNOLOGI DAN INFRASTRUKTUR PEMANFAATAN CURAH HUJAN DAN AIR TANAH • JUMLAH EMBUNG/LONG STORAGE • JUMLAH SUMUR DANGKAL PETA CAT Sumber: Kementerian Pertanian
  • 6.
    PETA CALON LOKASIPEMBANGUNAN WATER STORAGE
  • 7.
    PETA CALON LOKASIPEMBANGUNAN WATER STORAGE
  • 8.
    PETA CALON LOKASIPEMBANGUNAN EMBUNG DESA
  • 9.
    PETA CALON LOKASIPEMBANGUNAN SALURAN AIR DESA
  • 10.
    PETA CALON LOKASIPEMBANGUNAN POMPANISASI DESA
  • 11.
    PETA CALON LOKASIPEMBANGUNAN LONG STORAGE DESA
  • 12.
    PETA CALON LOKASIPEMBANGUNAN DAM PARIT DESA
  • 14.
    PETA CALON LOKASIPEMBANGUNAN WATER STORAGE SUMATERA UTARA
  • 15.
    ASUMSI PERHITUNGAN BIAYASATUAN* Pompa Air • Inlet – Outlet 4 inchi • Mesin Diesel 11 PK • Kapasitas Debit 15 – 25lt/s • Kapasitas layanan irigasi 25 hektar/unit • Harga satuan Rp 26.000.000/unit Saluran Air • Bahan Ferosemen • Dimensi: Tinggi 60cm x lebar 30cm • Harga satuan : Rp 3.900.000,- per hektar lahan Embung dan long storage • Harga satuan galian Rp 25.000/m3 • Pembuatan embung dan longstorage dapat dikombinasikan dengan pompa air dan atau saluran Dam Parit • Lebar parit 1 sd 5m Rp 25.000.000/unit • Lebar parit 5 sd 10m Rp 50.000.000/unit • Lebar parit 10 sd 20m Rp 100.000.000/unit • Lebar parit >> 20m Rp 150.000.000/unit * Catatan : Ada partisipasi dari masyarakat Sumber: Kementerian Pertanian
  • 16.
    1. Dimensi :P= 20 m L=15 m T=2,5 2. Volume : 750 m³ 3. Luas Layanan 45 ha 4. Biaya Pembangunan Rp. 100 Juta (JENIS S) 5. Kenaikan IP = 0,5 Tambahan Produksi : 45 ha x 0.5 x 6 ton/ha = 135 ton (GKP) ≈ Rp 499,5 juta Spesifikasi teknis ke depan, minimal volume tampung 1.000 m³, Kenaikan IP minimal 0,5, Coverage minimal 25 ha CONTOH EMBUNG DI KABUPATEN BOGOR Sumber: Kementerian Pertanian
  • 17.
    CONTOH DAM PARITDI KABUPATEN BIMA 1. Dimensi : L=10 m T=1,5 2. Luas Layanan 45 ha 3. Biaya Pembangunan Rp. 100 Juta (JENIS S) 4. Kenaikan IP = 0,5 Tambahan Produksi : 45 ha x 0.5 x 6 ton/ha = 135 ton (GKP) ≈ Rp 499,5 juta Spesifikasi teknis ke depan, minimal Bentang 10 m, Kedalaman minimal 1,5 – 2 m. Kenaikan IP minimal 0,5, Coverage area minimal 25 ha Sumber: Kementerian Pertanian
  • 18.
    CONTOH LONG STORAGEDI KABUPATEN INDRAMAYU 1. Dimensi P=1900 m, L= 21,3 m T= 6 m 2. Volume 206.910 m³ 3. Biaya: Rp. 875 juta (JENIS L) 4. Luas Oncoran 900 ha 5. Tambahan IP = 0,5 6. Dampak Kegiatan : 900 ha x 0,5 x 6 ton/ha = 2.700 ton (GKP) ≈ Rp. 9,9 Miliar Spesifikasi teknis ke depan, minimal lebar saluran 10 m, panjang saluran minimal 1.000 m, Kedalaman minimal 1 – 2 m. Kenaikan IP minimal 0,5, Coverage minimal 25 ha Sumber: Kementerian Pertanian
  • 19.
    PERSIAPAN SUMBER DANASTAKEHOLDER YANG TERLIBAT Musyawarah Desa Musyawarah Antar Desa Identifikasi & Penetapan lokus Musyawarah Desa / Antar Desa Dana Desa Musyawarah Desa / Antar Desa Dana Desa beberapa Desa Kabupaten Dana Desa/ Beberapa Desa Dana Desa/ Beberapa Desa Kabupaten Provinsi Musyawarah Desa / Antar Desa Dana Desa/ Beberapa Desa Kabupaten Provinsi Pusat Desa Tim Pendamping Desa Desa Kabupaten Kabupaten Provinsi Identifikasi & Penetapan lokus Identifikasi & Penetapan lokus Identifikasi & Penetapan lokus Identifikasi & Penetapan lokus Kabupaten Provinsi Pusat S M L XL XXL Keterangan: S= 0-300 jt dan 1 desa M= 0-600 jt dan > 1 Desa L= 300-600 jt XL= 600 jt – 1,5 M XXL= > 1,5 M Desa Desa Desa Tim Pendamping Desa Tim Pendamping Desa Tim Pendamping Desa Tim Pendamping Desa 1. Pembuatan Permen dan Juknis Tentang Pembangunan Embung Desa 2. Permendesa tentang Penetapan Prioritas DD 2017 3. Pelatihan TA Infrastruktur yang melibatkan masyarakat Desa RENCANA TINDAK LANJUT (URGENT)
  • 20.
    Penetap- an Lokus ALUR KOORDINASIPEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS S Identifikasi Embung Desa Musyarawah Desa RPJMDesa APBDesa Pembangunan Embung Desa LaporanEvaluasi A: menetapkan lokus desa yang membu- tuhkan embung desa - B: Melakukan koordinasi dengan TA Infrastruktur untuk melakukan identifikasi awal - E : Melakukan identifikasi dan membuat desain awal embung desa Ket:  A: Pemerintah Pusat  B: Pemerintah Desa  C: Masyarakat Desa  D: Pendamping Lokal Desa  E: TA Infrastruktur - B: Menyelenggarakan musyarawah desa (bersama C,D,E) untuk membahas perencanaan pembangunan embung desa (mulai desain pembangunan embung hingga alokasi anggaran yang dibutuhkan) - E : memaparkan hasil identifikasi - C : memberikan pendapat pemaparan TA Infrastruktur terkait pembangunan embung desa - B: mencantumkan pembangunan embung desa ke dalam RPJMDesa - C: Melakukan pengawasan - B: membentuk tim pelaksanaan pembangunan Embung Desa - C: ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan embung desa sebagai pekerja (padat karya) - D: melakukan pendampingan JENIS S - B: membuat laporan pembangunan embung desa yang telah dilaksanakan untuk diserahkan ke pemerintah pusat - A: melakukan evaluasi berdasarkan laporan yang diserahkan oleh pemerintah desa - B: memberikan kritik dan saran
  • 21.
    Penetap- an Lokus ALUR KOORDINASIPEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS M Identifikasi Embung antar Desa Musyarawah antar Desa RPJMDesa APBDesa Pembangunan Embung antar Desa Laporan (kolaborasi antar desa) Evaluasi A: menetapkan lokus desa yang membu- tuhkan embung antar desa - Antar Pemerintah Desa (2 Desa atau lebih) segera koordinasi untuk melakukan identifikasi pembangunan embung desa; - F : Memfasilitasi koordinasi antar desa - E : membantu identifikasi kebutuhan dan desain embung desa - D: Melakukan pendampingan Ket:  A: Pemerintah Pusat  B: Pemerintah Desa  C: Masyarakat Desa  D: Pendamping Lokal Desa  E: TA Infrastruktur  F: Pemerintah Kabupaten - Kerjasama B: Menyelenggarakan musyarawah antar desa (bersama C,D,E) untuk memutuskan perencanaan pembangunan embung antar desa (mulai desain pembangunan embung hingga alokasi anggaran yang dibutuhkan) - E : memaparkan hasil identifikasi - Antar C : memberikan pendapat pemaparan TA Infrastruktur terkait pembangunan embung antar desa - B: mencantumkan pembangunan embung antar desa ke dalam RPJMDesa dan APBDesa - C: Melakukan pengawasan - B: membentuk tim pelaksanaan pembangunan Embung antar Desa - C: ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan embung antar desa sebagai pekerja (padat karya) - D: melakukan pendampingan JENIS M - B: membuat laporan pembangunan embung antar desa yang telah dilaksanakan untuk diserahkan ke pemerintah kabupaten dan pusat - A: melakukan evaluasi berdasarkan laporan yang diserahkan oleh pemerintah desa - B: memberikan kritik dan saran
  • 22.
    Penetap- an Lokus ALUR KOORDINASIPEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS L Identifikasi Embung antar Desa Musyarawah antar Desa RPJMDesa APBDesa,dan kabupaten Pembangunan Embung antar Desa Laporan (kolaborasi antar desa) Evaluasi A: menetapkan lokus desa yang membu- tuhkan embung antar desa - F : Berkoordinasi dengan beberapa desa terkait dan membentuk Tim; - Antar B dan C (2 Desa atau lebih): segera koordinasi untuk melakukan identifikasi pembangunan embung desa bersama Tim Kabupaten; - E : membantu identifikasi kebutuhan dan desain embung desa - D: Melakukan pendampingan Ket:  A: Pemerintah Pusat  B: Pemerintah Desa  C: Masyarakat Desa  D: Pendamping Lokal Desa  E: TA Infrastruktur  F: Pemerintah Kabupaten  G: TA Kabupaten - Kerjasama B: Menyelenggarakan musyarawah antar desa (bersama C,D,E) untuk memutuskan perencanaan pembangunan embung antar desa (mulai desain pembangunan embung hingga pembagian alokasi anggaran yang dibutuhkan (KABUPATEN JUGA MEMBANTU ALOKASI ANGGARAN APABILA ANGGARAN ANTAR DESA BELUM CUKUP) - E : memaparkan hasil identifikasi - Antar C : memberikan pendapat pemaparan TA Infrastruktur terkait pembangunan embung antar desa - B: mencantumkan pembangunan embung desa ke dalam RPJMDesa dan anggaran kabupaten; C dan G: Melakukan pengawasan - B dan F : membentuk tim pelaksanaan pembangunan Embung antar Desa - C: ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan embung antar desa sebagai pekerja (padat karya) - D & G: melakukan pendampingan JENIS L - B: membuat laporan pembangunan embung antar desa yang telah dilaksanakan untuk diserahkan ke pemerintah kabupaten dan pusat - A: melakukan evaluasi berdasarkan laporan yang diserahkan oleh pemerintah desa - B: memberikan kritik dan saran
  • 23.
    Penetap- an Lokus ALUR KOORDINASIPEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS XL Identifikasi Embung antar Desa Musyarawah antar Desa RPJMDesa APBDesa, kabupaten dan Provinsi Pembangunan Embung antar Desa Laporan (kolaborasi antar desa) Evaluasi A: menetapkan lokus desa yang membu- tuhkan embung antar desa - H dan F : Berkoordinasi dengan beberapa desa terkait & membentuk Tim bersama; - Antar B dan C (2 Desa atau lebih): segera koordinasi untuk melakukan identifikasi pembangunan embung desa bersama Tim Kabupaten; - E : membantu identifikasi kebutuhan dan desain embung desa - D: Melakukan pendampingan Ket:  A: Pemerintah Pusat  B: Pemerintah Desa  C: Masyarakat Desa  D: Pendamping Lokal Desa  E: TA Infrastruktur  F: Pemerintah Kabupaten  G: TA Kabupaten & Provinsi  H: Pemerintah Provinsi - Kerjasama B: Menyelenggarakan musyarawah antar desa (bersama C,D,E) untuk memutuskan perencanaan pembangunan embung antar desa (mulai desain pembangunan embung hingga pembagian alokasi anggaran yang dibutuhkan (PROVINSI DAN KABUPATEN JUGA MEMBANTU ALOKASI ANGGARAN APABILA ANGGARAN ANTAR DESA BELUM CUKUP) - E : memaparkan hasil identifikasi - Antar C : memberikan pendapat pemaparan TA Infrastruktur terkait pembangunan embung antar desa- B: mencantumkan pembangunan embung desa ke dalam anggaran Desa, Kabupaten dan Provinsi - C: Melakukan - pengawasan - H, B dan F : membentuk tim pelaksanaan pembangunan Embung antar Desa - C: ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan embung antar desa sebagai pekerja (padat karya) - D & G: melakukan pendampingan JENIS XL - B: membuat laporan pembangunan embung antar desa yang telah dilaksanakan untuk diserahkan ke pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat - A: melakukan evaluasi berdasarkan laporan yang diserahkan oleh pemerintah desa - B: memberikan kritik dan saran
  • 24.
    Penetap- an Lokus ALUR KOORDINASIPEMBANGUNAN EMBUNG DESA JENIS XL Identifikasi Embung antar Desa Pembuatan Desain dan Alokasi Anggaran Pembangunan Embung antar Desa Laporan (kolaborasi antar desa) Evaluasi A: menetapkan lokus desa yang membu- tuhkan embung antar desa - A: Melakukan koordinasi dan membentuk tim untuk melakukan identifikasi embung antar Desa dengan melibatkan B-H Ket:  A: Pemerintah Pusat  B: Pemerintah Desa  C: Masyarakat Desa  D: Pendamping Lokal Desa  E: TA Infrastruktur  F: Pemerintah Kabupaten  G: TA Kabupaten  H: Pemerintah Provinsi - A, B, C,F dan H: Membuat desain Embung serta alokasi dan anggaran - B dan F : membentuk tim pelaksanaan pembangunan Embung antar Desa - C: ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan embung antar desa sebagai pekerja (padat karya) - D & G: melakukan pendampingan JENIS XXL - B: membuat laporan pembangunan embung antar desa yang telah dilaksanakan untuk diserahkan ke pemerintah kabupaten dan pusat - A: melakukan evaluasi berdasarkan laporan yang diserahkan oleh pemerintah desa - B: memberikan kritik dan saran
  • 25.
    Alokasi Dana DesaKontribusi Dana Desa 1.867 (dalam Milyar Rupiah) Investasi pada Sektor Pertanian 455.930,92 (Ha) Jumlah Layanan 6.543 (Desa) Jumlah Lokus Investasi pada sektor pertanian Jumlah layanan 2.382,36 (dalam Milyar Rupiah) Tambahan Output Sektor Pertanian 469,32 (dalam Milyar Rupiah) Tambahan Pendapatan TK Sektor Pertanian 25% Saluran air 29% Pompanisasi 0,1% Tambahan PDB 71.680 (orang) Penyerapan TK Infrastruktur Asumsi PDB adalah PDB triwulan II- 2016 harga konstan 2010 Jenis bangunan lain-lain terdiri dari embung, long storage dan belum diketahui 1 2 3 Penyerapan Tenaga Kerja untuk pembangunan infrastruktur hanya bersifat sementara (3-6 bulan) Kontribusi EmbungJenis Bangunan Keterangan Analisis ini menggunakan metode Input Output 2010 1,276 Output 0,251 Pendapatan Alokasi Dana DesaMultiplier Sektor Pertanian PROYEKSI EMBUNG 21% Dam parit 25% Lain-lain
  • 26.
  • 27.