Download to read offline
Uploaded byArif Bramantio
Bahan T ayang Ren Pem Janka Me Desa.pptx
Dokumen ini membahas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) oleh Muhammad Mujadid, yang mencakup pengalaman kerja dan proses perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. RPJM Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran dan mencakup visi, misi, serta prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Proses penyusunan melibatkan musyawarah desa dan pengkajian keadaan desa untuk menciptakan program yang sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi.
Bahan T ayang Ren Pem Janka Me Desa.pptx
- 1. Penyusunan RPJM DESA MUHAMMAD MUJADID,S.TP., M.M. TAPM KAB PURBALINGGA
- 2. Curriculum Vitae Nama :MUHAMMAD MUJADID, S.TP., M.M. Alamat : JL. Pemuda No. 20, Purwokerto Kab. Banyumas, Jateng PENGALAMAN KERJA: • 1998-2000 : Fasilitator Kecamatan (FK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) (Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes); • 2001-2006 : Konsultan Manajemen Kabupaten (KM Kab) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) (Kab. Banjarnegara, Purbalingga); • 2007-2010 : Fasilitator Kabupaten (Fas Kab) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) (Kab. Tegal, Banyumas, Purbalingga); • 2011-2014 : Fasilitator Kabupaten Integrasi (Fas Kab Integrasi) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi (PNPM-PMd Integrasi) (Kabupaten Purbalingga); • 2015-sekarang : Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Program Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Hp/WA : 082135658335; IG : muhammad.mujadid; FB : Muhammad Mujadid
- 3. SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNANDESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENYUSUNAN RPJM DESA PENYUSUNAN RKP DESA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMANTAUAN & PENGAWASAN
- 4. Pemerintah Desamenyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa MEMAHAMI RPJM DESA
- 5. • Dalam menyusunRPJM Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif • RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota, yang memuat visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa • RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota • RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa • Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
- 6. a. mewujudkan perencanaanpembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. TUJUAN RPJM Desa
- 7. MUATAN RPJM DESA RANCANGA NRPJM DESA visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa rencana kegiatan yang meliputi 4 bidang
- 8. KEWENANGAN SKALA DESA,BIDANG, PROGRAM/KEGIATAN SKALA DESA HAK ASAL USUL (REKOGNISI) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa LOKAL SKALA DESA (SUBSIDIARTY Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan lembaga dan hukum adat; pengelolaan tanah kas Desa; dan pengembangan peran masyarakat Desa sistem organisasi masyarakat adat; a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar Desa; c. pengelolaan tempat pemandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung Desa; j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan k. pembuatan jalan Desa ??????????????
- 9. 4 BIDANG KEWENANGANDESA Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa •penetapan dan penegasan batas Desa; •pendataan Desa; •penyusunan tata ruang Desa; •penyelenggaraan musyawarah Desa; •pengelolaan informasi Desa; •penyelenggaraan perencanaan Desa; •penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; •penyelenggaraan kerjasama antar Desa; •pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan •kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa Bidang pelaksanaan pembangunan Desa •pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa •pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan •pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan •Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi •pelestarian lingkungan hidup Bidang Pembinaan Kemasyarakatan •pembinaan lembaga kemasyarakatan; •penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; •pembinaan kerukunan umat beragama; •pengadaan sarana dan prasarana olah raga; •pembinaan lembaga adat; •pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan •kegiatan lain sesuai kondisi Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat •pelatihan usaha ekonomi •pelatihan teknologi tepat guna •pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan •peningkatan kapasitas masyarakat
- 10. Tahapan Kegiatan PenyusunanRPJM Desa penyusunan rencana pembangunan Desa Penyusunan rancangan RPJM Desa penyusunan rencana pembangunan Desa Data Sekunder - Kemiskinan, sosial, budaya, Ekonomi - Gender - Infrastruktur dasar penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten • UU 25/2004 • UU 6/2014 • PP 43/2014 • Permendagri 114/2014 • Permendagri 111/2014 Musrenbangdes RPJM Desa Data Primer Sosialisasi & pembentuk Tim Penyusun Pengkajian keadaan Desa Musdus Pembahasan, Penyepakatan, Penetapan Perdes RPJM Desa Visi Misi RPJMD Visi Misi Kades Musyawarah Desa Lokakarya Desa Rapat BPD dan Pemdes
- 11. SO SIALISASI & PEM BEN TUKAN TIM PEN YUSU N Kep ala Des a • Membent ukTim (partisipa tif) • Menetapk an dengan Keptusan Kades Kea ngg ota an • Jumlah 7-11 orang • Kades sbg Pembina • Sekdes selaku Ketua • Anggota dari : LPM/LKD; KPM; Unsur Masy dan Perempua n Tug as Tim • penyelarasa n arah kebijakan pembanguna n Kabupaten/ Kota; • pengkajian keadaan Desa; • penyusunan rancangan RPJM Desa; • penyempurn aan rancangan RPJM Desa. PEMBENTUKAN TIM
- 12. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/KOTA Tuju an Car a Me mpe role h Info rma si Kebi jaka n Pengel ompok kan Progr am & kegiat an Hasil lampi ran •mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa • mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota • rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota; • rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; • rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; • rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan • rencana pembangunan kawasan perdesaan • bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa • pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa • Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa KEGIATAN PENYELARASAN
- 13. PENGKAJIAN KEADAAN DESA penyelarasan dataDesa •pengambilan data dari dokumen data Desa; •pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini • Data Desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan,dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa. •Hasil penyelarasan data Desa dituangkan dalam format data Desa. •Format data Desa menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. •Hasil Penyelarasan menjadi input musyawarah desa penggalian gagasan masyarakat • menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa • Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan dan diklasifikasi menjadi 4 bidang • Dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat • Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat • Dilaksanakan dengan diskusi kelompok/terarah dengan 3 alat kajian : sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa atau alat kajian lain yang sesuai kebutuhan masyarakat • Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dan dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa • Tim membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa dengan berita acara yang dilampiri: data Desa yang sudah diselaraskan; data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat • Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa
- 14. Musyawarah Desa Penyusunan rencanapembangunan Desa melalui musyawarah Desa,membahas dan menyepakati: - laporan hasil pengkajian keadaan Desa; - rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan - rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa - Pembahasan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan 4 bidang Agenda pembahasan meliputi: - laporan hasil pengkajian keadaan Desa; - prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; - sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan - rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara. Hasil kesepakatan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
- 15. Penyusunan Rancangan RPJMDesa Penyusunan Rancangan RPJM Desa Tim penyusun menyusun kedalam format rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara Tim penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa Berita acara disampaikan kepada Kades kemudian memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa Disempurnakan dan atau disetujui untuk bahan musrenbangdes
- 16. MUSRENBANG DESA • PemerintahDesa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat, meliputi :tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidikan; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya delegasi dusun) PESERTA • Pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJM Desa AGENDA • Hasil kesepakatan rancangan RPJM Desa yang dituangkan dalam berita acara HASIL Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa, untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa
- 17. SISTEMATIKA RPJM DESA BABI PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Landasan Hukum c. Tujuan BAB II PROFIL DESA a. Legenda dan Sejarah Desa b. Kondisi Umum Desa c. SOTK Desa BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa d. Sosialisasi e. Musdus f. Lokakarya Desa g. Musyawarah Desa h. Musrenbang RPJM Desa BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH i. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa j. Bidang Pelaksanaan Pembangunan k. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan l. Bidan Pemberdayaan Masyarakat Desa BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF d. Visi e. Misi f. Arah Kebijakan Pembangunan Desa g. Arah Kebijakan Keuangan Desa h. Program dan Kegiatan Indikatif BAB V. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN • Matrik Program Kegiatan Skala Desa • Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan • Matrik Program Kegiatan Supra Desa • Pengkajian Keadaan Desa ( Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagaram Kelembagaan) • Berita Acara Musyawarah ( Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) • Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah ( Sosialisasi, Musdus, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) • Notulen Musyawarah ( Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes) • Peta Desa • Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi,Musdus,Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
- 18. Penetapan dan perubahanRPJM Desa PENETAPAN Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes Rancangan RPJM menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa Rancangan peraturan Desa tentang RPJM dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. PERUBAHAN Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota Perubahan RPJM dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa
- 19. List bidang program/kegiatan No BidangProgram/ Kegiatan 1. penyelenggaraan pemerintahan desa penetapan dan penegasan batas Desa; pendataan Desa penyusunan tata ruang Desa; penyelenggaraan musyawarah Desa; pengelolaan informasi Desa; penyelenggaraan perencanaan Desa; penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; penyelenggaraan kerjasama antar Desa; pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- 20. List bidang program/kegiatan No BidangProgram / Kegiatan 2. Pelaksanaan pembangunan desa 2.1. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa tambatan perahu; jalan pemukiman jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro lingkungan permukiman masyarakat Desa infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa 2.2. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan air bersih berskala Desa; seperti posyandu; dan sanitasi lingkungan; pelayanan kesehatan Desa sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa
- 21. List bidang program/kegiatan No BidangProgram / Kegiatan 2. Pelaksanaan pembangunan desa pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat pengembangan dan pembinaan sanggar seni sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi pasar Desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian pengelolaan usaha hutan Desa; kolam ikan dan pembenihan ikan;
- 22. List bidang program/kegiatan No BidangProgram / Kegiatan 2. Pelaksanaan pembangunan desa Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi kapal penangkap ikan cold storage (gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa pelestarian lingkungan hidup penghijauan; pembuatan terasering; pemeliharaan hutan bakau perlindungan mata air pembersihan daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- 23. List bidang program/kegiatan No BidangProgram / Kegiatan 3. Pembinaan kemasyarakatan pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat kegiatan lain sesuai kondisi Desa 4. Pemberdayaan Masyarakat pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa peningkatan kapasitas masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
- 24. PROVINSI KABUPATEN DESA VISIKebumen yang Mandiri, Modern, Sejahtera dan berdaya saing Sejahtera, makmur, adil dan agamis MISI PRIORITAS KEBIJAKAN/ PROGRAM