Materi ini berisi tentang manajemen sumberdaya manusia Perencanaan dan Pengembangan Karir.

1. HUBUNGAN
INDUSTRIAL
DISUSUN OLEH : DR. ENDANG SARWININGSIH
SETYAWULAN, SE., MM., AK.

2. MANAJEMEN SDM
Manajemen Sumber Daya Manusia
merupakan bagian dari ilmu
manajemen yang memfokuskan
perhatiannya pada pengaturan
peranan sumber daya manusia
dalam kegiatan suatu organisasi.

3. HUBUNGAN INDUSTRIAL
(umum)
Hubungan formal yang terdapat
antara kelompok manajemen dan
kelompok pekerja yang terdapat
dalam suatu organisasi.

4. HUBUNGAN INDUSTRIAL
(UU No. 13 Tahun 2003)
Suatu sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam proses
produksi barang dan/atau jasa yang
terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh dan pemerintah yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila
dan UUD 1945.

5. MANEJEMEN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Kegiatan yang mendukung hubungan
harmonis antara pelaku bisnis yaitu
pengusaha, karyawan, dan pemerintah,
sehingga tercapai ketenangan bekerja dan
kelangsungan berusaha (Industrial Peace).

6. CAKUPAN MANAJEMEN
SDM (Hub Industrial)
Perencanaan SDM, organisasi, formasi dan uraian jabatan
Rekrutmen / seleksi
Pelatihan / training
Pengembangan
Pengangkatan
Penempatan
Kompensasi / upah
Penilaian hasil kerja
Pemeliharaan hubungan kerja
Mutasi, kenaikan jabatan
Pemutusan hubungan kerja, pensiun, pengunduran diri dll

7. HUKUM
KETENAGAKERJAAN

8. PERTIMBANGAN
 Pembangunan nasional dilaksanakan dalam
rangka pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan pembangunan masyarakat
Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang
merata baik materiil maupun spiritual
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 Dalam pelaksanaan pembangunan nasional,
tenaga kerja mempunyai peranan dan
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku
dan tujuan pembangunan.

9. Lanjutan…
 Diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk
meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya
dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan
tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan.
 Menjamin hak – hak dasar pekerja / buruh dan
menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuakn
tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya dengan tetap memperhatikan
perkembangan kemajuan dunia usaha.

10. TUJUAN PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN
Menurut UU
 Memberdayakan dan mendayagunakan
tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
 Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja
dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai
dengan kebutuhan pembangunan nasional
dan daerah;

11. Lanjutan…
 Memberikan perlindungan kepada
tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan; dan
 Meningkatkan kesejahteraan tenaga
kerja dan keluarganya.

12. Lanjutan…
Menurut Ahli
 Untuk mencapai/melaksanakan
keadilan sosial dalam bidang
ketenagakerjaan; dan
 Untuk melindungi tenaga kerja
terhadap kekuasaan yang tidak
terbatas dari pengusaha.

13. KEDUDUKAN HUKUM
KETENAGAKERJAAN
Dimana kedudukan hukum
ketenagakerjaan di tata hukum
kita? Perdata? Pidana? Tata
usaha negara?

14. ISTILAH – ISTILAH
KETENAGAKERJAAN

15. ISTILAH UMUM
Buruh, pekerja, karyawan, pegawai,
majikan atau pengusaha.
Dahulu istilah buruh di identikan
dengan pekerjaan kasar, pendidikan
rendah, dan penghasilan rendah. Ada
juga istilah kuli atau mandor.

16. ISTILAH SESUAI UU
KETENAGAKERJAAN
Ketenagakerjaan: segala hal yang
berhubungan dengan tenaga
kerja pada waktu sebelum,
selama dan sesudah masa kerja.

17. Lanjutan…
Tenaga Kerja: setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri
maupun masyarakat.

18. Lanjutan…
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang
bekerja dengan menerima upah atau
imbalam dalam bentuk lain.
Bagaimana dengan Pegawai Negeri Sipil?
Dosen atau Guru?

19. Lanjutan…
Pemberi kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum atau badan-
badan lainnya yang mempkerjakan tenaga
kerja dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain.

20. Lanjutan…
Pengusaha:
 Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum
yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum
yang secara berdiri sendir menjalankan perusahaan
bukan miliknya.
 Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum
yang berada di Indonesia mewakili perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam kedua poin diatas yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

21. Lanjutan…
Perusahaan:
 Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak,
milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik
badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara
yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 Usaha – usaha sosial dan usaha – usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.

22. LINGKUP HUKUM
KETENAGAKERJAAN
 Masa Sebelum Bekerja (pre –
employment)
 Masa Selama Bekerja (during –
employment)
 Masa Setelah Bekerja (post –
employment)

23. MASA SEBELUM BEKERJA
 wajib lapor ketenagakerjaan
 penempatan dan perlindungan
tenaga kerja
 perjanjian kerja / PKB
 Tata cara penggunaan tenaga kerja
asing

24. MASA SELAMA BEKERJA
 Keselamatan kerja
 Serikat pekerja/buruh
 Jaminan sosial dan kesehatan
 Perlindungan upah
 Upah minimum

25. MASA SETELAH BEKERJA
 Penyelesaian hubungan industrial.

26. Terima Kasih
Apakah ada pertanyaan?