SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
APINDO (d/h. PUSPI ) TELAH BERDIRI SEJAK
TANGGAL 31 JANUARI 1952
Jln. Menuh No. 6 Denpasar
Telp/Fax. 0361-263243
E-mail :
apindobali_dpp@yahoo.co.id
WADAH PARA PENGUSAHA UNTUK
BERDISKUSI,KONSULTASI, BERKOMUNIKASI
MASALAH KETENAGA KERJAAN
KEGIATAN APA YANG
TELAH/SEDANG/AKAN
DIKERJAKAN APINDO?
 Menyampaikan pendapat pengusaha kepada Pemerintah atas
permintaan pemerintah terhadap rupa- rupa rencana undang-
undang dan peraturan perburuhan dan sebagainya.
 Mencalonkan hakim Ad-Hoc, Dewan Pengupahan Daerah maupun
Pusat untuk unsur Pengusaha.
 Memberikan bantuan konsultasi (advokasi) dalam hal perselisihan
hubungan industrial melalui LBH APINDO
 Menyediakan informasi mengenai peraturan perundang-undangan
yang berlaku tentang perburuhan / ketenaga kerjaan.
 Mengadakan kerjasama yang sebaik-baiknya melalui konsultasi dan
komunikasi dengan unsur-unsur Tripartit lainnya
APAKAH MANFAATNYA APINDO BUAT PARA ANGGOTA ?
 Karena APINDO adalah penyalur pendapat pengusaha dalam soal hubungan
perburuhan dan social-ekonomi buruh maka :
 APINDO selalu diminta pendapatnya oleh Pemerintah, khususnya
Departemen Tenaga Kerja
 APINDO senantiasa meneruskan pendapat Pengusaha kepada Pemerintah.
 APINDO menyelami pengetahuan tentang peranan manusia yang bekerja
sebagai faktor proses produksi
 APINDO memberikan penerangan dan nasehat- nasehat teknis dalam masalah
hubungan perburuhan kepada para anggota/pengusaha cara bagaimana harus
menghadapi segala sesuatu agar tidak menyalahi dasar-dasar pokok
perburuhan dan hal-hal lain ..yang telah diputuskan oleh APINDO
 Memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum perburuhan / ketenaga kerjaan
dengan mengefektifkan peran LBH APINDO
 APINDO menjadikan badan ini sebagai suatu wadah pusat pertukaran pikiran
tentang masalah - masalah hubungan perburuhan guna mencapai pendirian
yang bersifat prinsip sama, untuk menjadi pedoman para pengusaha.
 APINDO mengusahakan ceramah-ceramah dari para pejabat pemerintah dan
para ahli lainnya yang bermanfaat bagi pengusaha dan menghadapi rupa-rupa
problema perburuhan sosial-ekonomi buruh
.
 APINDO dengan bantuan I.L.O. melalui Departemen Tenaga Kerja dan/ atau
I.O.E. dan NHO mengikuti seminar / Technical meeting baik nasional / Int.
4. Menciptakan adanya kesatuan pendapat dalam melaksanakan kebijaksanaan
hubungan industrial khususnya bidang ketenangan-kerjaan dari para pengusaha
yang disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah.
AZAS – TUJUAN APINDO
AZAS :
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA berazaskan Pancasila:
 Menciptakan dan membina keseimbangan dalam lapangan hubungan kerja
dalam arti seluas-luasnya di dalam dunia usaha
 Memelihara ketenangan dan kebijaksanaan umum dalam politik sosial serta
kegairahan kerja demi peningkatan produktivitas.
 Kesatuan pendapat dan kesatuan dalam melaksanakan kebijaksanaan
perburuhan dari para pengusaha yang sesuai dengan kebijaksanaan dalam
bidang social ekonomi
 Memasyarakatkan Hubungan Industrial Pancasila Pengusaha dan Buruh
demi tercapainya peningkatan produktivitas, ketenangan kerja dan
keselamatan kerja.
TUJUAN
Dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA bertujuan untuk:
1.Mempersatukan dan membina Pengusaha serta memberikan layanan
kepentingannya di dalam hubungan industrial
2.Menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan dan kegairahan
kerja dalam lapangan hubungan industrial dan ketenangan-kerja
3.Mengusahakan peningkatan produktivitas kerja sebagai sarana untuk
mewujudkan pembangunan nasional, menuju kesejahteraan sosial, spiritual
dan material
MENGAPA SAUDARA PERLU MENGETAHUI LEBIH BANYAK
TENTANG APINDO ?
APINDO adalah : Singkatan dari “ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA” adalah
suatu wadah kesatuan para pengusaha ikut serta untuk mewujudkan kesejahteraan
sosial dalam dunia usaha melalui kerjasama yang terpadu dan serasi antara
Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja dalam rangka berperan serta aktif mencapai
tujuan Nasional. Satu-satunya organisasi pengusaha yang oleh Departemen
Tenaga Kerja berhak membicarakan soal-soal perburuhan dan dengan demikian
menjalankan tow-way communication antara dunia usaha dengan pemerintah ,
khususnya dalam lapangan perburuhan atau ketenaga kerjaan.
MENGAPA APINDO DIDIRIKAN ?
Dengan keadaan yang serba modern dan canggih seperti sekarang, para
pengusaha yang memisahkan diri dengan Pemerintah, dari masyarakat dan dari
perusahaan-perusahaan lainnya akan menyebabkan hari depannya akan terbatas;
dengan bergabung satu sama lain, maka akan tercapai kedudukan yang lebih kuat
dan akan dapat lebih banyak memikirkan usaha-usaha perbaikan perusahaan,
oleh karena dapat bersama-sama memecahkan rupa-rupa problem yang erat
hubungannya dengan peranan manusia yang bekerja sebagai faktor proses
produksi barang dan jasa
Disamping itu akan dapat pula disalurkan rupa-rupa bantuan baik yang datang
dari dunia usaha sendiri, maupun dari pihak ketiga, misalnya dari:
 Internacional Organisation Of Employers (I.O.E.Janeva)
 International Labour Organisation (ILO Janeva)
 International Chamber Of Commerce (I.C.C. Paris)
 Organisation Of Employers Federation and Employers in Developing
Countries (O.E.F. Londen)
 Asean Employer Association
 N.H.O. Norwegia
 N.I.C.C. Jepang

More Related Content

What's hot

Hubungan ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaanHubungan ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaanAgeng Asmara
 
Makalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaanMakalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaanEllys Panggabean
 
Upah minimum
Upah minimumUpah minimum
Upah minimumazie_10
 
Hubungan ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaanHubungan ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaannataaaxx
 
Memahami Serikat Pekerja
Memahami Serikat PekerjaMemahami Serikat Pekerja
Memahami Serikat PekerjaHeri Susanto
 
Makalah hukum dalam tenaga kerja
Makalah hukum dalam tenaga kerjaMakalah hukum dalam tenaga kerja
Makalah hukum dalam tenaga kerjadede nurcholis
 
Uu no 13_2003
Uu no 13_2003Uu no 13_2003
Uu no 13_2003dpbme
 
Perlindungan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerjaPerlindungan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerjaKathleen Pontoh
 
Analisis kasus ketenagakerjaan
Analisis kasus ketenagakerjaanAnalisis kasus ketenagakerjaan
Analisis kasus ketenagakerjaanFranky L. Tobing
 
Uu 13-2003-ketenagakerjaan
Uu 13-2003-ketenagakerjaanUu 13-2003-ketenagakerjaan
Uu 13-2003-ketenagakerjaanDerry Subiyanto
 
PPT Pengertian Dasar Bisnis, Pengantar Bisnis Islam
PPT Pengertian Dasar Bisnis, Pengantar Bisnis IslamPPT Pengertian Dasar Bisnis, Pengantar Bisnis Islam
PPT Pengertian Dasar Bisnis, Pengantar Bisnis IslamMunawwarah Nasir
 
Analisis Bisnis dan Studi Kelayakan Usaha
Analisis Bisnis dan Studi Kelayakan UsahaAnalisis Bisnis dan Studi Kelayakan Usaha
Analisis Bisnis dan Studi Kelayakan UsahaMunawwarah Nasir
 
Tm 7, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, hukum perburuhan, makalah
Tm 7, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali,  hukum perburuhan, makalahTm 7, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali,  hukum perburuhan, makalah
Tm 7, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, hukum perburuhan, makalahWennaSustiany
 
perekonomian indonesia ukm
perekonomian indonesia ukmperekonomian indonesia ukm
perekonomian indonesia ukmSuhanda Handa
 

What's hot (20)

Hubungan ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaanHubungan ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaan
 
Artikel ilmiah
Artikel ilmiahArtikel ilmiah
Artikel ilmiah
 
Makalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaanMakalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaan
 
Upah minimum
Upah minimumUpah minimum
Upah minimum
 
Hubungan ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaanHubungan ketenagakerjaan
Hubungan ketenagakerjaan
 
Memahami Serikat Pekerja
Memahami Serikat PekerjaMemahami Serikat Pekerja
Memahami Serikat Pekerja
 
Makalah hukum dalam tenaga kerja
Makalah hukum dalam tenaga kerjaMakalah hukum dalam tenaga kerja
Makalah hukum dalam tenaga kerja
 
Uu no 13_2003
Uu no 13_2003Uu no 13_2003
Uu no 13_2003
 
Perlindungan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerjaPerlindungan tenaga kerja
Perlindungan tenaga kerja
 
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
Penjelasan Uu No.13 Th.2003 (Ketenagakerjaan)
 
Analisis kasus ketenagakerjaan
Analisis kasus ketenagakerjaanAnalisis kasus ketenagakerjaan
Analisis kasus ketenagakerjaan
 
Hukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaanHukum ketenagakerjaan
Hukum ketenagakerjaan
 
Uu 13-2003-ketenagakerjaan
Uu 13-2003-ketenagakerjaanUu 13-2003-ketenagakerjaan
Uu 13-2003-ketenagakerjaan
 
PPT Pengertian Dasar Bisnis, Pengantar Bisnis Islam
PPT Pengertian Dasar Bisnis, Pengantar Bisnis IslamPPT Pengertian Dasar Bisnis, Pengantar Bisnis Islam
PPT Pengertian Dasar Bisnis, Pengantar Bisnis Islam
 
Pengantar Bisnis Islam
Pengantar Bisnis IslamPengantar Bisnis Islam
Pengantar Bisnis Islam
 
Analisis Bisnis dan Studi Kelayakan Usaha
Analisis Bisnis dan Studi Kelayakan UsahaAnalisis Bisnis dan Studi Kelayakan Usaha
Analisis Bisnis dan Studi Kelayakan Usaha
 
Hubungan industrial
Hubungan industrialHubungan industrial
Hubungan industrial
 
Tm 7, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, hukum perburuhan, makalah
Tm 7, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali,  hukum perburuhan, makalahTm 7, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali,  hukum perburuhan, makalah
Tm 7, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali, hukum perburuhan, makalah
 
perekonomian indonesia ukm
perekonomian indonesia ukmperekonomian indonesia ukm
perekonomian indonesia ukm
 
Uu no 13 Tahun 2003
Uu no 13 Tahun 2003Uu no 13 Tahun 2003
Uu no 13 Tahun 2003
 

Similar to Peran APINDO

001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptwongalus3
 
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.pptUmmuFaizah4
 
Hi_We_are_Kelompok_1st[1]
Hi_We_are_Kelompok_1st[1]Hi_We_are_Kelompok_1st[1]
Hi_We_are_Kelompok_1st[1]Anggi Septiana
 
Sarana Hubungan Industrial.pptx
Sarana Hubungan Industrial.pptxSarana Hubungan Industrial.pptx
Sarana Hubungan Industrial.pptxzulfanerlansyah1
 
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptx
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptxSosialisasi dan Konsolidasi.pptx
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptxBrian801227
 
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptxUmmuFaizah4
 
Perspektif Hubungan Industrial
Perspektif Hubungan IndustrialPerspektif Hubungan Industrial
Perspektif Hubungan IndustrialSeta Wicaksana
 
perspektifhubunganindustrial-221128172420-9420161b.pptx
perspektifhubunganindustrial-221128172420-9420161b.pptxperspektifhubunganindustrial-221128172420-9420161b.pptx
perspektifhubunganindustrial-221128172420-9420161b.pptxUmmuFaizah7
 
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptxHUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptxssuser5a3fb1
 
30 industrial-relations-in-indonesia
30 industrial-relations-in-indonesia30 industrial-relations-in-indonesia
30 industrial-relations-in-indonesiaAlen Pepa
 
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...Chives Radin
 
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...chivesradin1
 
KSPMI - Dunia Kerja Baru Di Sektor Migas
KSPMI  - Dunia Kerja Baru Di Sektor MigasKSPMI  - Dunia Kerja Baru Di Sektor Migas
KSPMI - Dunia Kerja Baru Di Sektor MigasFaisal115839
 
Peraturan Perusahaan
Peraturan PerusahaanPeraturan Perusahaan
Peraturan Perusahaanguest64120f2
 
Manajemen-Hubungan-Industrial-Pertemuan-1.ppt
Manajemen-Hubungan-Industrial-Pertemuan-1.pptManajemen-Hubungan-Industrial-Pertemuan-1.ppt
Manajemen-Hubungan-Industrial-Pertemuan-1.pptRDCommunications
 
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaanUu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaanKhairul Fadli
 
Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03sutanmardiansyah
 
Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03RINAPERMATA
 

Similar to Peran APINDO (20)

001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
 
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt
349046872-Hubungan-invgjvdustrial-ppt.ppt
 
Hi_We_are_Kelompok_1st[1]
Hi_We_are_Kelompok_1st[1]Hi_We_are_Kelompok_1st[1]
Hi_We_are_Kelompok_1st[1]
 
Sarana Hubungan Industrial.pptx
Sarana Hubungan Industrial.pptxSarana Hubungan Industrial.pptx
Sarana Hubungan Industrial.pptx
 
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptx
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptxSosialisasi dan Konsolidasi.pptx
Sosialisasi dan Konsolidasi.pptx
 
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
 
Perspektif Hubungan Industrial
Perspektif Hubungan IndustrialPerspektif Hubungan Industrial
Perspektif Hubungan Industrial
 
perspektifhubunganindustrial-221128172420-9420161b.pptx
perspektifhubunganindustrial-221128172420-9420161b.pptxperspektifhubunganindustrial-221128172420-9420161b.pptx
perspektifhubunganindustrial-221128172420-9420161b.pptx
 
Uu no13-th2003-ketenagakerjaan-1234774127879598-2
Uu no13-th2003-ketenagakerjaan-1234774127879598-2Uu no13-th2003-ketenagakerjaan-1234774127879598-2
Uu no13-th2003-ketenagakerjaan-1234774127879598-2
 
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptxHUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
 
30 industrial-relations-in-indonesia
30 industrial-relations-in-indonesia30 industrial-relations-in-indonesia
30 industrial-relations-in-indonesia
 
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
3. hbl,chives radin ,prof.hapzi ali,bentuk badan hukum perseroan terbatas,uni...
 
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
HBL (2), Chives radin, Hapzi Ali, bentuk badan hukum perseroan terbatas, Univ...
 
KSPMI - Dunia Kerja Baru Di Sektor Migas
KSPMI  - Dunia Kerja Baru Di Sektor MigasKSPMI  - Dunia Kerja Baru Di Sektor Migas
KSPMI - Dunia Kerja Baru Di Sektor Migas
 
Peraturan Perusahaan
Peraturan PerusahaanPeraturan Perusahaan
Peraturan Perusahaan
 
Manajemen-Hubungan-Industrial-Pertemuan-1.ppt
Manajemen-Hubungan-Industrial-Pertemuan-1.pptManajemen-Hubungan-Industrial-Pertemuan-1.ppt
Manajemen-Hubungan-Industrial-Pertemuan-1.ppt
 
Pendahuluan Hukum Bisnis
Pendahuluan Hukum BisnisPendahuluan Hukum Bisnis
Pendahuluan Hukum Bisnis
 
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaanUu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
Uu no. 13 th 2003 ttg ketenagakerjaan
 
Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03
 
Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03Undang undang-tahun-2003-13-03
Undang undang-tahun-2003-13-03
 

Recently uploaded

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

Peran APINDO

  • 1. APINDO (d/h. PUSPI ) TELAH BERDIRI SEJAK TANGGAL 31 JANUARI 1952 Jln. Menuh No. 6 Denpasar Telp/Fax. 0361-263243 E-mail : apindobali_dpp@yahoo.co.id WADAH PARA PENGUSAHA UNTUK BERDISKUSI,KONSULTASI, BERKOMUNIKASI MASALAH KETENAGA KERJAAN
  • 2. KEGIATAN APA YANG TELAH/SEDANG/AKAN DIKERJAKAN APINDO?  Menyampaikan pendapat pengusaha kepada Pemerintah atas permintaan pemerintah terhadap rupa- rupa rencana undang- undang dan peraturan perburuhan dan sebagainya.  Mencalonkan hakim Ad-Hoc, Dewan Pengupahan Daerah maupun Pusat untuk unsur Pengusaha.  Memberikan bantuan konsultasi (advokasi) dalam hal perselisihan hubungan industrial melalui LBH APINDO  Menyediakan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perburuhan / ketenaga kerjaan.  Mengadakan kerjasama yang sebaik-baiknya melalui konsultasi dan komunikasi dengan unsur-unsur Tripartit lainnya
  • 3. APAKAH MANFAATNYA APINDO BUAT PARA ANGGOTA ?  Karena APINDO adalah penyalur pendapat pengusaha dalam soal hubungan perburuhan dan social-ekonomi buruh maka :  APINDO selalu diminta pendapatnya oleh Pemerintah, khususnya Departemen Tenaga Kerja  APINDO senantiasa meneruskan pendapat Pengusaha kepada Pemerintah.  APINDO menyelami pengetahuan tentang peranan manusia yang bekerja sebagai faktor proses produksi  APINDO memberikan penerangan dan nasehat- nasehat teknis dalam masalah hubungan perburuhan kepada para anggota/pengusaha cara bagaimana harus menghadapi segala sesuatu agar tidak menyalahi dasar-dasar pokok perburuhan dan hal-hal lain ..yang telah diputuskan oleh APINDO  Memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum perburuhan / ketenaga kerjaan dengan mengefektifkan peran LBH APINDO  APINDO menjadikan badan ini sebagai suatu wadah pusat pertukaran pikiran tentang masalah - masalah hubungan perburuhan guna mencapai pendirian yang bersifat prinsip sama, untuk menjadi pedoman para pengusaha.  APINDO mengusahakan ceramah-ceramah dari para pejabat pemerintah dan para ahli lainnya yang bermanfaat bagi pengusaha dan menghadapi rupa-rupa problema perburuhan sosial-ekonomi buruh .  APINDO dengan bantuan I.L.O. melalui Departemen Tenaga Kerja dan/ atau I.O.E. dan NHO mengikuti seminar / Technical meeting baik nasional / Int.
  • 4. 4. Menciptakan adanya kesatuan pendapat dalam melaksanakan kebijaksanaan hubungan industrial khususnya bidang ketenangan-kerjaan dari para pengusaha yang disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah. AZAS – TUJUAN APINDO AZAS : ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA berazaskan Pancasila:  Menciptakan dan membina keseimbangan dalam lapangan hubungan kerja dalam arti seluas-luasnya di dalam dunia usaha  Memelihara ketenangan dan kebijaksanaan umum dalam politik sosial serta kegairahan kerja demi peningkatan produktivitas.  Kesatuan pendapat dan kesatuan dalam melaksanakan kebijaksanaan perburuhan dari para pengusaha yang sesuai dengan kebijaksanaan dalam bidang social ekonomi  Memasyarakatkan Hubungan Industrial Pancasila Pengusaha dan Buruh demi tercapainya peningkatan produktivitas, ketenangan kerja dan keselamatan kerja. TUJUAN Dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA bertujuan untuk: 1.Mempersatukan dan membina Pengusaha serta memberikan layanan kepentingannya di dalam hubungan industrial 2.Menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan dan kegairahan kerja dalam lapangan hubungan industrial dan ketenangan-kerja 3.Mengusahakan peningkatan produktivitas kerja sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan nasional, menuju kesejahteraan sosial, spiritual dan material
  • 5. MENGAPA SAUDARA PERLU MENGETAHUI LEBIH BANYAK TENTANG APINDO ? APINDO adalah : Singkatan dari “ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA” adalah suatu wadah kesatuan para pengusaha ikut serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam dunia usaha melalui kerjasama yang terpadu dan serasi antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja dalam rangka berperan serta aktif mencapai tujuan Nasional. Satu-satunya organisasi pengusaha yang oleh Departemen Tenaga Kerja berhak membicarakan soal-soal perburuhan dan dengan demikian menjalankan tow-way communication antara dunia usaha dengan pemerintah , khususnya dalam lapangan perburuhan atau ketenaga kerjaan. MENGAPA APINDO DIDIRIKAN ? Dengan keadaan yang serba modern dan canggih seperti sekarang, para pengusaha yang memisahkan diri dengan Pemerintah, dari masyarakat dan dari perusahaan-perusahaan lainnya akan menyebabkan hari depannya akan terbatas; dengan bergabung satu sama lain, maka akan tercapai kedudukan yang lebih kuat dan akan dapat lebih banyak memikirkan usaha-usaha perbaikan perusahaan, oleh karena dapat bersama-sama memecahkan rupa-rupa problem yang erat hubungannya dengan peranan manusia yang bekerja sebagai faktor proses produksi barang dan jasa Disamping itu akan dapat pula disalurkan rupa-rupa bantuan baik yang datang dari dunia usaha sendiri, maupun dari pihak ketiga, misalnya dari:  Internacional Organisation Of Employers (I.O.E.Janeva)  International Labour Organisation (ILO Janeva)  International Chamber Of Commerce (I.C.C. Paris)  Organisation Of Employers Federation and Employers in Developing Countries (O.E.F. Londen)  Asean Employer Association  N.H.O. Norwegia  N.I.C.C. Jepang