Disampaikan pada Pembekalan dan Knowledge Sharing bagi Agen Perubahan Kementerian ESDM RI
Jakarta, 21 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Rangkuman dokumen tersebut adalah rencana kegiatan Deputi Kajian Kebijakan dan Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN tahun 2013 yang mencakup program/kegiatan masing-masing pusat serta penjelasan mengenai visi, misi, dan indikator kinerja utama.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengalihan jabatan fungsional peneliti ke jabatan fungsional analis kebijakan.
2. Pengalihan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pengkajian dan analisis kebijakan yang dilakukan oleh para analis kebijakan.
3. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengalihan jabatan antara lain kompet
Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas evaluasi program transmigrasi dan penyusunan rencana strategis kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Terdapat lima isu strategis yang diidentifikasi yaitu masalah kepemilikan lahan, kualitas SDM dan kelembagaan, kurangnya infrastruktur, lemahnya implementasi manajemen pembangunan, serta perlu memantapkan konsepsi pembangunan ketransmigrasian sebagai pembangunan wilayah."
Dokumen tersebut membahas perencanaan sistem informasi komprehensif dan terpadu untuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) Indonesia. Ia menjelaskan perlunya grand design sistem informasi LAN yang mengintegrasikan seluruh satuan kerja dan menghindari pulau-pulau informasi. Dokumen ini juga meninjau literatur mengenai perencanaan strategis sistem informasi dan kerangka kerjanya serta metode kajian yang digunakan untuk menyusun grand design tersebut.
Disampaikan pada Pembekalan dan Knowledge Sharing bagi Agen Perubahan Kementerian ESDM RI
Jakarta, 21 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Rangkuman dokumen tersebut adalah rencana kegiatan Deputi Kajian Kebijakan dan Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN tahun 2013 yang mencakup program/kegiatan masing-masing pusat serta penjelasan mengenai visi, misi, dan indikator kinerja utama.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengalihan jabatan fungsional peneliti ke jabatan fungsional analis kebijakan.
2. Pengalihan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pengkajian dan analisis kebijakan yang dilakukan oleh para analis kebijakan.
3. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengalihan jabatan antara lain kompet
Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas evaluasi program transmigrasi dan penyusunan rencana strategis kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Terdapat lima isu strategis yang diidentifikasi yaitu masalah kepemilikan lahan, kualitas SDM dan kelembagaan, kurangnya infrastruktur, lemahnya implementasi manajemen pembangunan, serta perlu memantapkan konsepsi pembangunan ketransmigrasian sebagai pembangunan wilayah."
Dokumen tersebut membahas perencanaan sistem informasi komprehensif dan terpadu untuk Lembaga Administrasi Negara (LAN) Indonesia. Ia menjelaskan perlunya grand design sistem informasi LAN yang mengintegrasikan seluruh satuan kerja dan menghindari pulau-pulau informasi. Dokumen ini juga meninjau literatur mengenai perencanaan strategis sistem informasi dan kerangka kerjanya serta metode kajian yang digunakan untuk menyusun grand design tersebut.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara analis kebijakan (AK) dengan juru putus kebijakan (JPT) dalam konteks pemanfaatan AK. Dokumen menjelaskan peran AK dan aktor kebijakan lainnya, tantangan yang dihadapi AK saat ini, serta harapan untuk memaksimalkan peran AK melalui dukungan dari JPT bidang kepegawaian dan atasan.
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Sosialisasi JFAK di Lingkungan Badan POM RI
Jakarta, 23 Juli 2020
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran analis kebijakan dan lembaga pemikir kebijakan (policy think tank) pemerintah dalam menghubungkan pengetahuan dan kebijakan. Analis kebijakan dapat berperan sebagai perantara pengetahuan untuk mengolah informasi menjadi masukan kebijakan bagi pengambil keputusan. Upaya mengembangkan lembaga pemikir kebijakan pemerintah di Indonesia perlu dilakukan
Dokumen tersebut meringkas biografi dan latar belakang Dadang Solihin sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Bappenas. Dokumen juga menjelaskan konsep-konsep penting seperti Anggaran Berbasis Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan komponen-komponen penyusunan anggaran berbasis kinerja seperti indikator kinerja dan evaluasi kinerja.
Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri SipilKhrisna Ariyudha
Seminar ini membahas diseminasi pemahaman indikator kinerja dan cara mengukurnya kepada satuan kerja untuk meningkatkan akurasi data capaian kinerja. Kegiatannya meliputi (1) meringkas bahan indikator kinerja, (2) visualisasi ringkasan melalui video, (3) mempublikasikan video, dan (4) memberikan konsultasi lanjutan kepada satuan kerja.
Dokumen tersebut membahas rencana strategis Lemdikpol untuk periode 2015-2019, meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Dokumen tersebut juga membahas langkah-langkah dan proses penyusunan rencana strategis Lemdikpol.
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, proses perencanaan, ruang lingkup perencanaan menurut UU 25/2004, syarat dokumen perencanaan, syarat perencanaan, fungsi perencanaan, pembangunan daerah, tantangan pembangunan daerah, pelaku pembangunan menurut paradigma governance, sinergi antara pelaku pembangunan, tujuan penetapan indikator kinerja utama, pemilihan dan pertimbangan indik
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran lembaga litbang dan kajian dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Saat ini, kontribusi riset dan kajian masih lemah dalam pembuatan kebijakan karena berbagai hambatan seperti anggaran riset yang kecil, kurangnya kerja sama antar lembaga, dan kurangnya kapasitas SDM. Dokumen ini menyarankan perlu adanya transformasi kelembagaan
Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang membahas strategi dan agenda dalam menyusun rencana reformasi birokrasi di kota tersebut. Dokumen ini menjelaskan prinsip dan tahapan dalam penyusunan roadmap, serta beberapa langkah umum seperti identifikasi kondisi saat ini dan penentuan fokus perubahan. Juga ditampilkan contoh outline roadmap dan beberapa prioritas reformasi seperti manajemen perubahan, penataan peraturan, dan pen
Disampaikan pada Diskusi Penelitian “Improving Legal Framework and Institutional Arrangement of Mission-Oriented Organization such as Think Tank in Indonesia”, kolaborasi BRIN dengan STEPI Korea
Jakarta, 22 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk pejabat/pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM serta pembina kepegawaian Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Jakarta, 22 April 2021
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Perencanaan pembangunan desa ideal dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa secara langsung dalam proses perencanaan melalui pendekatan kelompok dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Perencanaan desa juga perlu didukung oleh alat bantu diskusi sederhana untuk memfasilitasi proses perencanaan bersama
Dokumen tersebut membahas hubungan antara analis kebijakan (AK) dengan juru putus kebijakan (JPT) dalam konteks pemanfaatan AK. Dokumen menjelaskan peran AK dan aktor kebijakan lainnya, tantangan yang dihadapi AK saat ini, serta harapan untuk memaksimalkan peran AK melalui dukungan dari JPT bidang kepegawaian dan atasan.
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Sosialisasi JFAK di Lingkungan Badan POM RI
Jakarta, 23 Juli 2020
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran analis kebijakan dan lembaga pemikir kebijakan (policy think tank) pemerintah dalam menghubungkan pengetahuan dan kebijakan. Analis kebijakan dapat berperan sebagai perantara pengetahuan untuk mengolah informasi menjadi masukan kebijakan bagi pengambil keputusan. Upaya mengembangkan lembaga pemikir kebijakan pemerintah di Indonesia perlu dilakukan
Dokumen tersebut meringkas biografi dan latar belakang Dadang Solihin sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Bappenas. Dokumen juga menjelaskan konsep-konsep penting seperti Anggaran Berbasis Kinerja, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan komponen-komponen penyusunan anggaran berbasis kinerja seperti indikator kinerja dan evaluasi kinerja.
Rancangan Aktualisasi Calon Pegawai Negeri SipilKhrisna Ariyudha
Seminar ini membahas diseminasi pemahaman indikator kinerja dan cara mengukurnya kepada satuan kerja untuk meningkatkan akurasi data capaian kinerja. Kegiatannya meliputi (1) meringkas bahan indikator kinerja, (2) visualisasi ringkasan melalui video, (3) mempublikasikan video, dan (4) memberikan konsultasi lanjutan kepada satuan kerja.
Dokumen tersebut membahas rencana strategis Lemdikpol untuk periode 2015-2019, meliputi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Dokumen tersebut juga membahas langkah-langkah dan proses penyusunan rencana strategis Lemdikpol.
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, proses perencanaan, ruang lingkup perencanaan menurut UU 25/2004, syarat dokumen perencanaan, syarat perencanaan, fungsi perencanaan, pembangunan daerah, tantangan pembangunan daerah, pelaku pembangunan menurut paradigma governance, sinergi antara pelaku pembangunan, tujuan penetapan indikator kinerja utama, pemilihan dan pertimbangan indik
Dokumen tersebut membahas pentingnya peran lembaga litbang dan kajian dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Saat ini, kontribusi riset dan kajian masih lemah dalam pembuatan kebijakan karena berbagai hambatan seperti anggaran riset yang kecil, kurangnya kerja sama antar lembaga, dan kurangnya kapasitas SDM. Dokumen ini menyarankan perlu adanya transformasi kelembagaan
Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang membahas strategi dan agenda dalam menyusun rencana reformasi birokrasi di kota tersebut. Dokumen ini menjelaskan prinsip dan tahapan dalam penyusunan roadmap, serta beberapa langkah umum seperti identifikasi kondisi saat ini dan penentuan fokus perubahan. Juga ditampilkan contoh outline roadmap dan beberapa prioritas reformasi seperti manajemen perubahan, penataan peraturan, dan pen
Disampaikan pada Diskusi Penelitian “Improving Legal Framework and Institutional Arrangement of Mission-Oriented Organization such as Think Tank in Indonesia”, kolaborasi BRIN dengan STEPI Korea
Jakarta, 22 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan untuk pejabat/pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM serta pembina kepegawaian Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Jakarta, 22 April 2021
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHANDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Perencanaan pembangunan desa ideal dilakukan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa secara langsung dalam proses perencanaan melalui pendekatan kelompok dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat desa. Perencanaan desa juga perlu didukung oleh alat bantu diskusi sederhana untuk memfasilitasi proses perencanaan bersama
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai pelaksanaan program Bidang Pengembangan Program dan Informasi (PPI) PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat. Beberapa poin penting yang diuraikan antara lain pencapaian target kinerja tahun 2017 melalui pengembangan 13 model program PAUD dan Dikmas, penyiapan 810 satuan PAUD untuk memenuhi standar nasional, dan peningkatan kompetensi 2.315 tenaga pendidik dan kependidikan PAUD.
Prinsip Dasar Perencanaan Berbasis Hasil Prov Jawa Timur 211014PSEKP - UGM
1. Dokumen tersebut membahas isu-isu strategis perencanaan dan penganggaran di Jawa Timur berdasarkan hasil survei PFM World Bank dan analisis pengeluaran publik Jawa Timur 2011. Beberapa isu yang diangkat antara lain sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, relevansi program, dan peran berbagai pihak dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Upacara penerimaan calon Siaga dilakukan untuk menerima anggota baru dengan variasi kegiatan seperti nyanyian, perkenalan diri, dan tanya jawab. Calon Siaga kemudian ditempatkan di salah satu barung berdasarkan kenalan sebelumnya. Tujuannya agar calon Siaga merasa disambut dengan hangat di lingkungan baru.
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang sistem monitoring dan evaluasi (M&E) berbasis hasil yang efektif. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi melakukan penilaian kesiapan, sepakat tentang hasil yang akan dimonitor dan dievaluasi, serta memilih indikator kunci untuk memantau pencapaian hasil. Tujuannya adalah membangun sistem M&E yang dapat mengukur kemajuan pencapaian tujuan pembangunan dan meningkat
1. Dokumen meninjau kembali dokumen rencana sanitasi daerah (SSK) untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian dengan tujuan, sasaran, dan strategi.
2. Tinjauan dilakukan untuk aspek teknis, komunikasi, keterlibatan masyarakat, dan pendanaan/kelembagaan.
3. Hasil tinjauan sebelumnya menemukan beberapa kekurangan dalam SSK terkait konsistensi isu strategis, program
Dokumen ini membahas tentang bahan pelatihan dan pendampingan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kesehatan. Dokumen ini memberikan panduan mengenai pengembangan daftar isi, tinjauan proses dan tata cara penyusunan Renja SKPD Kesehatan, serta penyusunan tim penyusun Renja SKPD Kesehatan."
Dokumen tersebut membahas proses penyusunan Master Plan Sanitasi Sektor (MPSS) di tingkat kota. Langkah-langkahnya meliputi konsolidasi program dan evaluasi kegiatan sanitasi yang ada, penetapan program prioritas melalui analisis faktor bobot, dan internalisasi program prioritas kepada instansi terkait. Tujuannya adalah menetapkan program prioritas sanitasi kota yang terpadu dan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan.
Bahan Tayang_Mekop dan IMP_PKB Non ASN_edit 2023.pptxDedeAgus7
Dokumen tersebut membahas mekanisme operasional program Bangga Kencana di tingkat lapangan, meliputi konsep dasar mekanisme operasional, pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan program Bangga Kencana, konsep dasar IMP, pengembangan dan pengelolaan IMP. Juga dibahas pemangku kepentingan dan hubungan kerja dalam manajemen operasional program, serta prioritas penggunaan dana desa terkait program Bangga Kencana.
Dokumen tersebut merupakan materi pelatihan tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup pengertian akuntabilitas, prinsip-prinsip akuntabilitas, peran pemimpin dalam akuntabilitas, dan disain pembelajaran yang meliputi materi pokok dan indikator hasil belajar."
Disampaikan untuk Diklat Reformasi Birokrasi Angkatan 6, BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 31 Oktober 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. Sebagian besar proyek inovasi yang dilakukan alumni Diklatpim berlanjut karena dukungan pimpinan dan dimasukkan ke dalam program kegiatan instansi. Faktor penghambatnya adalah mutasi alumni dan keterbatasan anggaran.
2. Diklatpim berdampak pada perubahan cara berpikir dan bekerja alumni, serta kemampuan mereka dalam membangun tim dan memberikan layanan publik yang lebih baik.
3. Proyek-proyek inov
From smartcity to smart village fd - genueneFrans Dione
Desa Cerdas Indonesia membahas upaya pemerintah untuk membangun desa-desa di Indonesia menjadi lebih cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan e-government. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan kebijakan pemerintah terkait implementasi e-government, serta inisiatif prioritas seperti e-budgeting dan integrasi sistem elektronik pemerintahan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Fokus implementasi diarahkan p
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, termasuk konsep, kerangka hukum dan kebijakan, komponen, tata kelola, dan upaya percepatan penerapannya. SPBE bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
The document discusses key aspects of smart cities including definitions, characteristics, components, and enabling technologies. It provides definitions of smart cities from various sources emphasizing the use of technology and data to improve services, optimize resources, and enhance quality of life. The document outlines components of a smart city including transportation, healthcare, education, safety, building management, city administration, and waste management. It also discusses characteristics of smart cities and technologies that support them, highlighting cloud computing.
Sistem akuntabilitas kinerja kinerja fdFrans Dione
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem pengukuran kinerja pemerintah yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan."
Dokumen tersebut membahas tentang kepemimpinan dan budaya organisasi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa kepemimpinan melibatkan proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, manajemen lebih terfokus pada struktur sedangkan kepemimpinan lebih luas cakupannya, dan budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang dianut anggota organisasi dalam menyelesaikan tugas
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen perubahan. Perubahan merupakan kondisi alami yang terjadi dalam kehidupan, tetapi perlu dikelola dengan baik agar memberikan manfaat. Manajemen perubahan melibatkan proses diagnosis, inisiasi, implementasi, dan integrasi perubahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan.
Organisasi publik dan teknologi informasi fdFrans Dione
Dokumen tersebut membahas tentang pengaruh teknologi informasi terhadap organisasi publik dan bagaimana organisasi publik dapat menyelaraskan proses birokrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi, mulai dari perkembangan teknologi, dampaknya terhadap organisasi, e-government, hingga contoh penerapannya di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta."
Perkembangan teori pembangunan dan penerapannya di indonesia-fdFrans Dione
Teori pembangunan dunia ketiga membahas berbagai pendekatan seperti modernisasi, ketergantungan, pasca-ketergantungan, dan lainnya. Tidak ada resep tunggal yang cocok untuk semua negara, melainkan pendekatan harus disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing negara demi mencapai tujuan pembangunan. Studi pembangunan di Indonesia menekankan pentingnya unsur-unsur non-ekonomi seperti h
Teori modernisasi menjelaskan proses perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern melalui peningkatan teknologi dan organisasi sosial. Proses ini melibatkan berbagai faktor seperti pendidikan, lingkungan perkotaan, dan komunikasi massa yang mempengaruhi sikap mental individu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, sumber-sumber, unsur pokok, tipologi, dan cara membangun modal sosial. Modal sosial merupakan varian entitas sosial yang memfasilitasi tindakan pelaku untuk menciptakan kewajiban dan kepercayaan sosial."
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. TANGGAPAN, MASUKAN dan SARAN
TERHADAP PROGRAM DAN KEGIATAN
BIDANG PEMERINTAHAN
Sidang Kelompok, Ruang Pola Bappeda DKI Jakarta
16 APRIL 2018
Narasumber :
Dr. Frans Dione, M.Si
2. Tanggapan, Masukan dan Saran Secara Umum
Penyusunan Program dan Kegiatan itu merupakan proses
teknokratis artinya mengandalkan segenap pengetahuan, keahlian
dan ketrampilan yang dimiliki.
Proses ini sesuai dengan peran “Badan” sebagai organisasi Pemda
yang didisain berfungsi sebagai lembaga teknokratis sesuai
bidangnya masing-masing. Misalnya Bappeda di bidang
perencanaan, BPSDM di bidang pengembangan SDM dan lain-lain.
Proses teknokratis secara deduktif akan bertemu dengan proses
induktif, apabila penyusunan program dan kegiatan berfokus upaya
untuk menyelesaikan masalah. Untuk menentukan kegiatan prioritas
maka harus benar-benar dipahami apa yang menjadi akar masalah
(root of problem) pada bidang tersebut. Pilihan kegiatan yang
dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah maka harus dapat
menyelesaikan apa yang menjadi akar masalahnya.
4. Tanggapan, Masukan dan Saran Secara Umum
Penyusunan program dan kegiatan yang baik harus
memperhatikan ketercapaian indikator kinerja utama pada
masing-masing OPD atau SKPD, oleh karena penetapan kegiatan
pada suatu unit kerja (Bagian atau Bidang) harus memperhatikan
azas hirarki secara vertikal. Apakah kegiatan yang direncanakan
mendukung pencapaian indikator kinerja unit di atasnya dan
apakah kegiatan yang direncanakan didukung oleh oleh kegiatan
dibawahnya, sejalan atau tidak. Disamping itu secara horizontal
harus diperhatikan bahwa kegiatan setiap Bidang (atau bagian)
saling berkomplementer (saling melengkapi).
Dalam proses perencanaan harus diperhatikan suatu program
atau kegiatan yang ditetapkan tidak hanya mencapai outcomes
yang terukur tetapi bila perlu harus mencapai benefit (manfaat)
tertentu yang dirasakan oleh masyarakat (publik).
7. Tanggapan, Masukan dan Saran Secara Umum
Secara umum mencermati kegiatan yang direncanakan dan besaran alokasi
anggaran yang ditetapkan pada masing-masing OPD masih terdapat kesenjangan
anggaran, dimana kegiatan yang seharusnya prioritas memiliki alokasi anggaran
yang kecil dan sebaliknya kegiatan yang sebenarnya belum urgent dialokasikan
dengan anggaran yang sukup besar. Hal ini juga mengindikasikan bahwa skala
prioritas pada masing-masing OPD masih belum jelas.
Dalam merencanakan kegiatan perlu pula diperhatikan aspek Koordinasi
Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) antar unit kerja dalam satu OPD dan antar OPD.
Misal antara Setwan dan BPSDM dalam hal mengidentifikasi kebutuhan akan
diklat atau bimtek bagi anggota DPRD dan staf Setwan. Contoh lain antara
Bappeda dengan Inspektorat dalam hal menyusun road map pencapaian standar
LAKIP AA dan atau pencapaian akuntabilitas keuangan WTP.
Satu hal yang penting bahwa tercapainya suatu program atau kegiatan bukan
hanya persoalan institusionalisasi tetapi juga persoalan internalisasi, oleh sebab
itu pada saat implementasi kegiatan kompetensi dan ketersediaan sumber daya
yang ada harus diperhatikan, sehingga dengan demikian kinerja yang diharapkan
dapat terwujud.
8. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan BPSDM
Perencanaan kegiatan pengembangan SDM
harusnya berangkat dari analisis kebutuhan
organisasi dan pemetaan kompetensi, secara spesifik
kemudian dilakukan analisis kebutuhan akan diklat.
Belum begitu jelas ruang lingkup dan sasaran
kegiatan diklat peningkatan kompetensi sosial
kultural, sebaiknya diperjelas pada KAK-nya.
9. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan BAPPEDA
Peran strategis perencana adalah bagaimana mengoordinasikan, mengintegrasikan
dan menyinkronisasikan kegiatan antara unit kerja dan OPD, oleh karenanya
Bappeda harus memiliki tools atau intrumen-nya, seandainya intrumennya sudah
ada, misal SIMPEDA (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah) maka
seharusnya sudah dapat digunakan pada saat usulan kegiatan.
Paling tidak untuk mencapai koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana
disebutkan di atas Bappeda cq Bidang pada Bappeda sudah dapat bekerja dalam
tabel, matrik atau diagram yang mengompilasi program dan kegiatan usulan setiap
OPD. Idealnya perencana jangan melihat usulan masing-masing OPD secara parsial
tapi terintegrasi.
Untuk menilai dan mencermati perencanaan kegiatan pada masing-masing OPD
sebaiknya pada tahap pengusulan setiap kegiatan sudah ada Kerangka Acuan Kerja-
nya (KAK) atau Term off Reference (TOR). KAK yang baik paling tidak memuat
latar belakang atau argumen mengapa sebuah kegiatan diusulkan, maksud dan
tujuan kegiatan tersebut, ruang lingkup dan keluaran (outputs dan outcomes)
kegiatan tersebut. Sistem e-proposal yang sudah diinisiasi oleh Bappeda DKI
Jakarta harusnya sudah direvitalisasi dan diaktifkan.
10. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan BKD
Setiap kegiatan yang direncanakan seharusnya
memiliki logika argumen yang jelas, sebagaimana
disebutkan dalam visi misi gubernur terpilih bahwa
tugas birokrasi antara lain adalah menyelesaikan
berbagai persoalan kota dan warga.
Dalam penyusunan program dan kegiatan BKD perlu
berkoordinasi dan duduk bersama dengan BPSDM,
hal ini untuk menghindari overlapping dalam
perencanaan program dan kegiatan. Hal ini
dikarenakan obyek kerja antara BKD dan BPSDM
beririsan.
11. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan BKD
Arah pengembangan aparatur sipil negara ke depan
adalah mengembangkan jabatan fungsional, oleh karena
itu kegiatan peningkatan kompetensi jafung terutama
jafung tertentu harusnya mendapat prioritas dan alokasi
anggaran yang memadai. Oleh karena itu kegiatan
“Pembinaan dan Pengembangan Jafung seharusnya
mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar”.
Usulan prioritas BKD 2019 seharusnya menghasilkan
kegiatan yang mengalir dan dengan urutan yang jelas.
Usulan kegiatan “Review kesesuaian nilai-nilai budaya
kerja …” dengan “sosialisasi nilai-nilai budaya kerja”
berpotensi overlap, sebaiknya review dituntaskan dulu
baru dilakukan sosialisasi, jadi dilakukan seri bukan
paralel.
12. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan Sekretariat DPRD
Usulan kegiatan peningkatan kapasitas memiliki anggaran yang cukup
besar, sehingga perlu dirancang dengan baik agar kegiatan tersebut
benar-benar effektif dan tepat sasaran. Model peningkatan kapasitas
sebaiknya model tematik per fungsi alat kelangkapan DPRD.
Disamping itu hal yang penting bukan hanya menyangkut kualitas dan
jumlah anggaran tetapi juga pilihan substansi materi peningkatan
kapasitas.
Pos lain yang memiliki anggaran cukup besar adalah biaya perjalanan
dinas, apabila perjalanan dinas dirancang semacam “studi banding”
maka perlu dilakukan upaya effisiensi, sebab inti dari studi banding
adalah melakukan komparasi, mencontoh dan mengambil pelajaran
penting dari apa yang dilakukan pihak lain (lesson learned),
pertanyaan terbesarnya adalah apakah hal tersebut selalu harus
dilakukan dengan pola kunjungan secara fisik, sementara di era
sekarang pengetahuan tersebut bisa diperoleh melalui media internet.
13. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan Sekretariat DPRD
Dalam rangka menyusun program dan kegiatan intinya kita bekerja
pada 3 kategori nilai yaitu menambah atribut (level 1), memperbaiki
perilaku (level 2) dan meningkatkan believe atau trust (level 3).
Perencana harus memilih menyusun kegiatan pada ranah yang mana?
Tentu yang ideal paling tidak adalah pada level 2 dan 3. Oleh karena itu
kegiatan yang masih berorientasi menambah atribut saja seperti
“Pengadaan Plakat/Penghargaan” di era saat ini sudah kurang tepat,
apalagi alokasi anggarannya pun cukup besar, sementara outputnya
hanya level 1.
14. Believe
Perilaku
Atribut
Memilih program dan kegiatan pada dasarnya memilih
level pada tingkat tingkat mana nilai akan kita rubah.
Masing-masing level merupakan ranah dimana kegiatan
kita tetapkan!
15. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan Inspektorat Daerah
Upaya untuk mencapai predikat opini WTP atas LKPD
harus memiliki road map (peta jalan) yang jelas, oleh
karena itu harus jelas posisi rencana tahun 2019 dalam
kerangka road map tersebut. Pilihan atau usulan
kegiatan pada tahun 2019 seharusnya merupakan sub
kegiatan dari road map tersebut. Dengan kata lain
merupakan sekuel dari road map tersebut.
Sama halnya dengan upaya mencapai opini WTP maka
mencapai predikat AA dalam implementasi SAKIP juga
harus berangkat dari road map yang jelas. Perlu juga
dipetakan pada bagian mana dari implemtasi SAKIP
yang masih rendah atau nilainya minim, usulan program
dan kegiatan seharusnya merupakan upaya prioritas
memperbaiki hal tersebut.
16. PERLU PEMETAAN KOMPONEN YANG NILAINYA MASIH RENDAH!
KOMPONEN BOBOT KOMPONEN
1. Perencanaan
Kinerja
30% - Pemenuhan RPJMD/Renstra, Kualitas RPMJD, Implementasi
RPJMD/Renstra dalam tataran Perencanaan Strategis
- Pemenuhan Perencanaan Kinerja, Kualitas Perencanaan
Kinerja, Implementasi Perencanaan Kinerja dalam tataran
Perencanaan Kinerja Tahunan
2. Pengukuran
Kinerja
25% Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi
Pengukuran
3. Pelaporan Kinerja 15% Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan
Informasi Kinerja
4. Evaluasi Internal 10% Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil
Evaluasi
5. Pencapaian
Sasaran/ Kinerja
Organisasi
20% Kinerja yang dilaporkan (Output dan Outcome), dan Kinerja
lainnya
TOTAL 100%