Dokumen tersebut membahas manfaat dari analisis beban kerja bagi pengembangan organisasi dan pemetaan kebutuhan riil PNS. Analisis beban kerja penting untuk mengukur berat ringannya pekerjaan setiap jabatan dan unit agar tidak ada pegawai yang keberatan dengan beban kerjanya. Hasil analisis beban kerja berguna untuk penyempurnaan struktur organisasi, penilaian kinerja, perencanaan SDM, dan kebijakan reward maupun promosi peg

1. MANFAAT ANALISIS BEBAN KERJA BAGI PENGEMBANGAN ORGANISASI
DAN PEMETAAN KEBUTUHAN RIIL PNS
Oleh : Rustan A.
Seringkali kita temukan didalam dunia kerja pegawai yang mengeluhkan beratnya
pekerjaan dijalankannya, lalu kemudian melakukan pembandingan dengan pegawai
lainnya yang dalam persepsinya melakukan pekerjaan yang lebih ringan padahal
kompensasi yang diberikan sama. Atau fakta lain ditingkat organisasi/ SKPD yang
selalu mengeluhkan kurangnya jumlah pegawai yang dimiliki dan kemudian
membandingkannya dengan SKPD lain yang dalam pandangannya kelebihan pegawai.
Kesemua hal tersebut kemudian berujung pada pengkambinghitaman dan penyalahan
atas kinerja mereka yang kurang optimal.
Meskipun kenyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, namun masih memerlukan
pengkajian yang lebih mendalam, apakah memang benar pekerjaan pegawai tersebut
berat/ ringan, atau apakah memang SKPD tertentu kelebihan/ kekurangan pegawai.
Sehingga pengukuran atau analisis beban kerja per-jabatannya perlu dilakukan
sehingga diperoleh informasi berat atau ringannya beban pekerjaan jabatan dan SKPD
serta informasi mengenai kebutuhan riil pegawai.
Berangkat dari pepatah bijak yang mengatakan berat sama dipikul dan ringan sama
dijinjing ternyata memiliki korelasi yang erat dengan beban kerja. Jika ditelaah, suatu
pekerjaan yang berat harus sama-sama dirasakan atau dibebankan secara proporsional
keseluruh pegawai yang ada, sehingga tidak terdapat pegawai yang harus memikul
beban kerja yang berat, dan ada pegawai yang hanya terkesan “menjinjing” saja.
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri 12 tahun
2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah. pedoman ini perlu segera diterapkan untuk menjamin
efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme SDM Aparatur yang memadai pada
setiap instansi, sebagaimana UU 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian juga
menjelaskan bahwa unsur aparatur negara PNS harus memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara profesional. Selain itu, dalam Permendagri 57/ 2007, ditegaskan “Untuk
menentukan besaran susunan organisasi dilakukan melalui analisis beban kerja... “ ()
Perlu diketahui bahwa analisis beban kerja pada dasarnya adalah satu komponen dari
3 (tiga) komponen yang mendukung analisis jabatan yang komprehensif. Komponen
tersebut adalah standar kompetensi jabatan, penyusunan informasi/ uraian jabatan,
dan perhitungan Tunjangan berdasarkan jabatan dan kinerja.
Analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis
untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja. Esensi analisis beban kerja adalah mengukur dan
menghitung beban kerja setiap jabatan/ unit kerja, dengan sasaran menyempurnakan
kebijakan baik dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun SDM Aparatur
Adapun manfaat yang dapat dipetik dengan melakukan Analisis Beban Kerja yaitu :
a. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
b. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;

2. c. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
d. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
e. Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan
pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
f. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja
organisasi;
g. Program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
h. Program promosi pegawai;
i. Reward and punishment terhadap unit atau pejabat;
j. Bahan penyempurnaan program diklat; dan
k. Bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan
pendayagunaan sumber daya manusia.