4. BUDAYA KERJA BARU
BEKERJA TOTALITAS, EFEKTIF DAN EFISIEN
BERFIKIR KREATIF DALAM MENYELESAIKAN MASALAH
KOLABORASI TANPA SEKAT
MINDSET MEMBAHAGIAKAN PELANGGAN
BUDAYA KERJA LAMA
BEKERJA SEADANYA
BUSSINESS AS USUAL
BERFIKIR SEMPIT
UNCOLABORATIVE
MINDSET PROJECT
PROSES ADAPTASI
12
5. SINERGI PUSAT DAN
DAERAH
”
Arahan presiden pada Rakornas Indonesia Maju antara
pemerintah pusat bersama Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention
Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13 Januari 2019).
Presiden Joko Widodo:
“Pusat dan daerah harus
tersambung secara harmonis
untuk mengelola Indonesia
dengan 267 juta penduduk.“
7. After
Kapasitas birokrasi pemerintahan
BAIK dan tingkat kesejahteraan rakyat
MEMBAIK (2021 - 2022)
INDEKS SPBE : 3,84
STUNTING : 8,27 % (BPB)
IPM : 72,69
INVESTASI : 4,2 TRILYUN
NIB : 39,19 RIBU
DESA MANDIRI : 81 DESA
SAKIP : 76,13 (BB)
INDEKS SISTEM MERIT : 328,5
INDEKS YANLIK : 4,66 (A)
SUMEDANG DIGITAL TRANSFORMATION IMPACT
Before
Kapasitas birokrasi pemerintahan
RENDAH dan tingkat kesejahteraan
rakyat RENDAH (2018)
INDEKS SPBE : 2.48
STUNTING : 32.20 % (RISKESDAS)
IPM : 70,99
INVESTASI : 1,1 TRILYUN
NIB/IZIN USAHA : TERBATAS
DESA MANDIRI : 1 DESA
SAKIP : 48.58 (C)
INDEKS SISTEM MERIT : 207
INDEKS YANLIK : 2-3 (RENDAH)
SPBE SEBAGAI
PENGUNGKIT
• GOOD DATA
• GOOD DECISION
• GOOD RESULT
MOBILISASI & ORKESTRASI LINTAS JENJANG PEMERINTAHAN & LINTAS STAKEHOLDERS
8. FRAMEWORK
TRANSFORMASI KESEHATAN
TANTANGAN
PROSES PERUBAHAN PARADIGMA
KESEHATAN
DAYA DUKUNG SUMBER DAYA
CAPAIAN 2021
ULTIMATE GOAL
UMUR HARAPAN HIDUP
72,43 THN (2020)
TERCAPAINYA TARGET
PEMBANGUNAN
SUMEDANG SIMPATI
TAHUN 2023
AKI
AKB
AKK
FIX
MINDSET
TRANSISI
EPIDEMIOLOGI
(TRIPLE
BURDEN
DISEASE)
ERA
DISRUPTION
DIGITALISASI
PENGUATAN PELAYANAN FKTP &
FKTL. (MULAI DARI KELUARGA)
PENINGKATAN KOMITMEN
(SDM)
INOVASI
(TEHNOLOGI)
INTEGRITAS
(AGAMA)
PROFESIONAL
(BUDAYA)
PENGENDALIAN
PANDEMI
IKU
(5 indikator)
SPM
(12 indikator)
E-MONEV
9. TNP2K*)
MENGIDENTIFIKASI
SEKITAR 9 JUTA ANAK
INDONESIA MENGALAMI
STUNTING (2017)
MENTERI DALAM NEGERI
MENGINSTRUKSIKAN
INTERVENSI STUNTING
TERINTEGRASI DI
KABUPATEN/KOTA (2018)
WAKIL PRESIDEN
MENETAPKAN 5 PILAR
PENURUNAN STUNTING
DAN 100 KAB/KOTA
PRIORITAS (2017)
KABUPATEN SUMEDANG MENJADI SALAH SATU LOKUS PRIORITAS NASIONAL PE
NURUNAN ANAK STUNTING DENGAN 10 DESA LOKUS PRIORITAS
DISPOSISI SEKRETARIS DAERAH UNTUK
DITINDAK LANJUTI OLEH KEPALA DINAS
KESEHATAN SAJA,
KEMUDIAN DIMOHONKAN UNTUK DIKOREKSI
MENJADI TINDAK LANJUT BERSAMA BAPPPPEDA
10. HASIL SURVEY BASELINE PROGRAM BISA TAHUN 2020
68,3% 82,6%
Kab. Bandung Barat Kab. Sumedang
40,8% 46%
Kab. Bandung Barat Kab. Sumedang
45% 38%
Kab. Bandung Barat Kab. Sumedang
90,1% 96,1%
Kab. Bandung Barat Kab. Sumedang
11. ❑ Indikator Kinerja Utama Penurunan Stunting dicantumkan ke
dalam Renstra Dinkes 2018-2023.
❑ Koordinasi informal perdana dengan Bidang Pemsos BAPPPPEDA untuk
penjajagan kebijakan intervensi stunting kabupaten.
❑ Muatan Rakor Intervensi Stunting Lintas Sektor dimasukan ke dalam dalam pra
RKA kegiatan gizi Tahun 2018.
❑ Profilling sumberdaya intervensi stunting di 10 desa lokus prioritas.
❑ TOR Penanggulangan Stunting Kabupaten Sumedang 2018-2023.
❑ Penetapan Target Penurunan Stunting dalam
RPJMD 2018-2023
❑ Penguatan implementasi ePPGBM bagi tenaga puskesmas
untuk basis data stunting
❑ Rakor Intervensi Stunting Lintas Sektor Tahun 2018
❑ Koordinasi data intervensi spesifik stunting di 10 desa lokus
prioritas
❑ Advokasi kebijakan penurunan stunting kepada kepala daerah
ADAPTASI
RESPON INTERNAL
12. POLICY BRIEF
GUGUS TUGAS
PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN (2018)
PERBUP NO. 82 TAHUN 2019
REGULASI INTERVENSI
STUNTING TERINTEGRASI
FGD INTEGRASI PROGRAM
DINAS KESEHATAN
DOKUMEN STRATEGI
KOMUNIKASI
PERUBAHAN PERILAKU
CEGAH STUNTING
PENINGKATAN KAPASITAS
INTERVENSI GIZI SPESIFIK
TENAGA KESEHATAN
ORIENTASI
KONVERGENSI STUNTING
MONEV INTEGRATIF
LINTAS OPD
BIMBINGAN TEKNIS
KONVERGENSI STUNTING
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KABUPATEN
SUMEDANG TERUS
BERKEMBANG
• ADVOKASI
• KAMPANYE PUBLIK
• MOBILISASI SOSIAL
• KOMUNIKASI ANTAR
PRIBADI TENAGA
KESEHATAN
KEMITRAAN EFEKTIF
DUKUNGAN PENGUATAN
MANAJEMEN DATA
STUNTING
PEMBERIAN
PENGHARGAAN
14. Good Data Good Decision Good Result
TUJUAN
1. Menyediakan data balita
dan cakupan intervensi
percepatan penurunan
dan pencegahan stunting
yang cepat, dinamis dan
akurat
2. Menyediakan bahan
pengambilan kebijakan
penurunan dan
pencegahan stunting
3. Mengukur efektifitas
kinerja program
penurunan dan
pencegahan stunting
4. Media pembelajaran
tentang penurunan dan
pencegahan stunting
FITUR
1. Data Balita (Realtime)
▪ Identitas Balita
▪ Riwayat
Pemeriksaan/Pengukuran
2. Data Balita Stunting
(Periodik)
3. Cakupan intervensi
percepatan penurunan
stunting
▪ 20 Indikator Utama
(Stranas Percepatan Anak
Kerdil)
▪ 29 Indikator Esensial
(Perpres Nomor 72 Tahun
2021)
4. Informasi dan Artikel
terkait pencegahan
stunting
USER
1. Kader Posyandu
2. Kader Pembangunan
Manusia (KPM)
3. Pemerintah Desa
4. Puskesmas
5. Kecamatan
6. Dinas/Badan/Kantor
7. Pimpinan Daerah
8. Masyarakat
PLATFORM SIMPATI
15. Proses Bisnis
Aplikasi Simpati
Posyandu 1 Posyandu 2 Posyandu 3 Posyandu 4
Dinkes
(KIA, Konseling
Gizi & JKN)
Perkimtan
(Air Minum &
Sanitasi)
Dinsos PPPA
(FDS & BPNT)
Verifikasi Data
Balita oleh
Puskesmas
Input Data Balita
(Identitas & Pengukuran)
Input Data Cakupan Program
(20 Indikator Utama)
Pendamping : KPM
❑ Verifikasi Data
Cakupan Layanan oleh
Bappeda
❑ Rekomendasi Per Desa
oleh Kecamatan
Ya
Tidak
Ya
Tidak
DPPKBP3A
(Pengasuhan Anak,
Pendampingan
Keluarga Beresiko
Stunting)
Disdik
(PAUD)
Dipertan KP
(KRPL)
Informasi Analisis Cakupan Layanan
Program (Merah, Orange, Kuning dan
Hijau + Rekomendasi Detil per Desa)
Informasi Data Real Time dan Periodik
1. Realtime (Jumlah Balita dan Hasil
Pengukuran Balita di Posyandu)
2. Periodik (Jumlah Balita Stunting
beserta Identitas Balita)
Quality Control
DASHBOARD
STAKEHOLDERS
16. Sistem terintegrasi dari tingkat Posyandu sampai tingkat
Kabupaten
Dibangun dan dilaksanakan dengan pendekatan Pentahelix
(ABCGM)
Data real time dan dapat diakses dimanapun, kapanpun dan
oleh siapapun
Menggunakan Artificial Intelligence
1
2
3
4
NILAI KEBARUAN
17. Aksi 1: Analisis Situasi
Aplikasi Simpati menyediakan data prevalensi stunting dan cakupan intervensi yang
akurat dan valid sehingga analisis situasi dapat dilakukan secara komprehensif
Aksi 2: Rencana Kegiatan
Aplikasi Simpati memberikan informasi tentang permasalahan intervensi di setiap
wilayah sehingga kegiatan yang direncanakan menjadi efektif dan tepat sasaran
Aksi 3 : Rembuk Stunting
Aplikasi Simpati memberikan informasi tentang wilayah prioritas yang harus ditangani
sehingga seluruh stakeholders dapat bersinergasi dan berintegrasi program
Aksi 4 : Regulasi
Aplikasi Simpati memberikan informasi tentang regulasi-regulasi yang dijadikan
pedoman dalam percepatan penurunan stunting
Aksi 5 : Pelaku
Aplikasi Simpati menjadi media belajar untuk peningkatan kapasitas para pelaku dan
menjadi media pemantauan proses upaya penurunan stunting di wilayah binaannya
Aksi 6 : Manajemen Data
Aplikasi Simpati membangun ekosistem data stunting yang komprehensif mulai dari
ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas data oleh seluruh stakeholders
Aksi 7 : Pengukuran dan Publikasi
Aplikasi Simpati menjadi media pencatatan pengukuran balita setiap bulan dan media
publikasi data stunting hasil bulan penimbangan balita pada bulan Februari & Agustus
Aksi 8 : Reviu Kinerja
Aplikasi Simpati memberikan informasi tentang pengaruh intervensi program terhadap
capaian prevalensi stunting
PERAN SIMPATI DALAM 8 AKSI KONVERGENSI
18. D A M P A K
2018 2019 2020 2021 2022
Prevalensi Stunting
17,5 %
Efektifitas Program
Efektif (75%)
Manajemen Data
Baik (78,33%)
Prevalensi Stunting
32,2 %
Efektifitas Program
Kurang Efektif (15%)
Manajemen Data
Kurang Baik (18,33%)
Prevalensi Stunting
24,4 %
Efektifitas Program
Cukup Efektif (35%)
Manajemen Data
Cukup Baik (40,00%)
Prevalensi Stunting
10,99 %
Efektifitas Program
Sangat Efektif (90%)
Manajemen Data
Sangat Baik (93,33%)
Prevalensi Stunting
8,27 %
Efektifitas Program
Sangat Efektif (95%)
Manajemen Data
Sangat Baik (96,67%)
19. 1
0
40
45
35
30
25
20
15
5
41,1
32,2
24,43
22
17,5
27,6
21,48
2013
TAHUN 2016 2019 2021 2022
PROPORSI STUNTING KABUPATEN SUMEDANG
HASIL SURVAI RISKESDAS, SSGI, NI & VERIFIKASI DINKES SUMEDANG
❑ Tahun 2020 tidak ada Survai
❑ Tahun 2021 ada survai pembanding dari program bisa (NUTRITION INTERNASIONAL) 17,5 %
❑ Tahun 2022 SSGI 27,6 % dan survai verifikasi/ pembanding dinkes 21,48 %
20. DATA 633 SAMPEL SURVEI SSGI tahun 2022 ;
1. Usia 0-23 bulan : 196 (30,09%)
2. Usia 24-59 bulan : 437 (69,03%)
KESIMPULAN : 69% SAMPEL SSGI PADA BALITA PADA USIA 24 SD 59 BULAN
(TDK PROPORSIONAL)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0-23 24-59
196
437
GRAFIK PERBANDINGAN USIA SAMPEL SURVEI SSGI TAHUN 2022
21. EVALUASI INTERVENSI
STUNTING
DI KABUPATEN SUMEDANG
HASIL LAPORAN DATA RUTIN
MELALUI EPPGBM
9,66
8,77
12,05
10,99
8,27
0
2
4
6
8
10
12
14
2018 2019 2020 2021 2022
PROPORSI STUNTING KABUPATEN SUMEDANG (BPB)
TAHUN 2018,2019, 2020, 2021, 2022
Cakupan balita ditimbang
61,7% (tdk akuntabel)
22. 5,1 4,0 3,9
2,8
4,3 4,0
5,0
3,1
18,3 19,0 19,7 18,8
72,3 73,1
71,3
75,4
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Th 2019 Th 2020 Th 2021 Th 2022
Proporsi Stunting per Klp Umur
0_6 Bulan 6_11 Bulan 12_23 Bulan 24_59 Bulan
23. 5,1 4,3
18,3
72,3
4 4
19
73,1
3,9 5
19,7
71,3
2,8 3,1
18,8
75,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0_6 Bulan 6_11 Bulan 12_23 Bulan 24_59 Bulan
PROPORSI STUNTING PER KELOMPOK UMUR
Th 2019 Th 2020 Th 2021 Th 2022
26. 72,14
72,29
72,43
72,62
72,91
2018 2019 2020 2021 2022
Tren Usia Harapan Hidup
(Tahun)
10,153
1
0,406
10,217 1
0,262
10,776
2018 2019 2020 2021 2022
Tren Pengeluaran per Kapita
(Juta Rupiah)
8,17
8,27
8,51 8,52
8,72
2018 2019 2020 2021 2022
Tren Rata-rata Lama
Sekolah (Tahun)
12,94
12,96
12,97
12,98
12,99
2018 2019 2020 2021 2022
Tren Harapan Lama Sekolah
(Tahun)
2,35
0,40
0,08
5,01
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
2018 2019 2020 2021 2022
PDRB
per
Kapita
(Juta
Rupiah)
Pertumbuhan Komponen IPM (%)
Pertumbuhan UHH
Pertumbuhan HLS
Pertumbuhan RLS
Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita
IPM KABUPATEN SUMEDANG 2022
70,99
71,46
72,69
71,64
71,80
IPM
27. ❑ PENGUKURAN STUNTING
DILAKUKAN HANYA DARI
BEBERAPA WILAYAH
❑ ALAT PENGUKURAN TERBATAS
DAN TIDAK TERSTANDAR
❑ INTERVENSI SPESIFIK
❑ BELUM ADA KONVERGENSI
❑ MANAJEMEN DATA MANUAL
❑ BELUM ADA AUDIT KASUS
STUNTING
❑ BELUM ADA PENETAPAN
RUJUKAN STUNTING
❑ PENGUKURAN STUNTING
DILAKUKAN DI SELURUH WILAYAH
TERHADAP SELURUH BALITA
❑ ALAT PENGUKURAN SUDAH
TERSTANDAR
❑ INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF
❑ KONVERGENSI
❑ MANAJEMEN DATA DIGITAL
❑ AUDIT KASUS STUNTING (DENGAN
MELIBATKAN PAKAR)
❑ ADA PENETAPAN RUJUKAN
STUNTING PADA RUMAH SAKIT
BEFORE AFTER
TRANSFORMASI INTERVENSI STUNTING
DI KABUPATEN SUMEDANG
28. Apa dampak dari aplikasi thd penurunan stunting
1. Memberikan informasi kepada kita dan masy bpb dan kondisi stunting di tiap
posyandu (kebersamaan)
2. kejujuran
3. Memberikan inf apa yang harus dilakukan intervensi
4. Permasalahan stunting menjadi masalah Bersama dan akhirnya penanganan
secara terstruktur dan terintegrasi
5. Bahan evaluasi yg lebih kongkrit
6. Data sesuai dengan yg diinfut (lebih akurat)
7. Memudahkan dan mempercepat untuk melakukan Analisa dan pemecahan masalah
29. ● Konvergensi adalah upaya manajerial percepatan penurunan stunting
● 8 Aksi intervensi stunting terintegrasi adalah cara untuk melakukan
konvergensi stunting
● 8 Aksi tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai satu
kesatuan yang tidak bisa dipisahkan
● Seluruh OPD dan pemerintah desa berkepentingan terhadap hasil dari
seluruh aksi untuk pencapaian target progresif penurunan stunting
Memahami Konvergensi
Intervensi Stunting
30. 8 AKSI INTEGRASI PENURUNAN STUNTING
“Merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan untuk
meningkatkan integrasi intervensi dalam penurunan stunting”
PIC: TPPS
PIC:
TPPS
PIC:
TPPS
PIC: TPPS
PIC:
TPPS
PIC: TPPS
PIC:
TPPS
PIC: TPPS
Aksi 1: Mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, situasi ketersediaan
program, dan praktik manajemen layanan saat ini
Aksi 2: Rencana tindak lanjut kabupaten/kota dalam merealisasikan
rekomendasi hasil analisis situasi
Aksi 3: Memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi antara OPD
dengan non-pemerintah dan masyarakat luas
Aksi 4: Peraturan yang menjelaskan peran dan kewenangan desa dalam
merencanakan dan mengalokasikan anggaran dari APBDes termasuk dana desa
Aksi 5: Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah kader yang membantu desa
dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi
Aksi 6: Upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat desa
untuk mendukung pelaksanaan aksi integrasi
Aksi 7: Upaya kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi stunting terkini
pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan desa
Aksi 8: Review yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja
program penurunan stunting selama satu tahun terakhir
31. INTERVENSI KOORDINASI ASUHAN GIZI TERSTANDAR
Mengintegrasikan kegiatan
pembinaan gizi masyarakat dengan
kegiatan OPD terkait dalam
intervensi stunting
Mengoptimalkan media sosial
dinkes dan puskesmas untuk
kampanye IMD, ASI eksklusif,
dan Gizi Seimbang
Memantau pelayanan rujukan
kasus balita kurang gizi
(underweight, wasting,
stunting) dari Posyandu oleh
puskesmas
Memastikan Tim Asuhan Gizi
Puskesmas berfungsi
Berkolaborasi dengan LS
terkait untuk distribusi TTD
remaja puteri
Desk data gizi puskesmas per
semester
Mengoptimalkan peran dinkes
dan puskesmas dalam 8 aksi
konvergensi stunting bersama
tim penanggulangan stunting
kabupaten/kecamatan
32. OPTIMALISASI BOK STUNTING
● Mengacu pada kebutuhan manajerial 8 aksi intervensi stunting
terintegrasi
● Melibatkan lintas sektor terkait dalam perencanaan dan multisektor
dalam pelaksanaan kegiatan
● Integrasi kebutuhan penguatan intervensi spesifik Dinas Kesehatan
dalam menu kegiatan yang telah ditetapkan
● Fokus pada penyampaian akses layanan spesifik dan sensitif untuk
keluarga 1000HPK
● Mendukung inovasi daerah aplikasi eSimpati untuk percepatan
penurunan stunting
33. DUKUNGAN OPD DALAM PENGEMBANGAN APLIKASI ESIMPATI
■ Menjadi narasumber teknis bagi pihak pengembang aplikasi esimpati
■ eSimpati sebagai output dari aksi manajemen data stunting berupa dashboard data yang
bermanfaat bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan
■ Pendampingan implementasi aplikasi esimpati di posyandu desa desa lokus prioritas
■ Fasilitasi sosialisasi manfaat esimpati bagi eksekutif dalam berbagai forum pertemuan tingkat
kabupaten, kecamatan dan desa
■ Surat Kepala Dinas Kesehatan untuk kepala puskesmas agar memanfaatkan aplikasi esimpati
sebagai penyuplai data hasil pemeriksaan berat badan dan panjang/tinggi badan bagi Eppgbm
■ Surat Edaran Bupati Sumedang tentang Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita
termasuk penguatan implementasi eSIMPATI di Posyandu
■ Pemantuan progres update input data oleh setiap posyandu dan memotivasi kader untuk
konsisten menginput data pada aplikasi esimpati melalui tenaga gizi puskesmas, PPJ, KPM
34. PENGUATAN RASIONAL
1. PERBEDAAN SURVAI DENGAN APLIKASI SIMPATI/EPPGBM ADALAH
MEMBANDINGKAN 633 SAMPLE DENGAN 17.600, PASTI ADANYA PERBEDAAN
KUALITAS DALAM PENGUKURAN
2. DARI DATA SIMPATI/ EPPGBM SUMEDANG DATA STUNTING TERTINGGI BAYI
DENGAN DIATAS 24 BLN SHG KEMUNGKINAN DATA SURVAINYA TINGGI
(SAMPLE YG DIAMBIL ADALAH YG LEBIH DARI 24 BLN)
3. SULITNYA MENGIKUTI ENUMERATOR PADA SAAT SURVAI, DATA TDK BOLEH
DIKETAHUI DATA YG DIHASILKAN
4. MULAI EFEKTIP PENURUNAN STUNTING SETELAH TAHUN 2020
5. MENGUSULKAN AGAR MENGGUNAKAN DATA EPPGBM, SURVAI HANYA
DILAKUKAN DI LEVEL NASIONAL
6. PENGUATAN KUALITAS DALAM PENGUKURAN YG DILAKUKAN OLEH KADER
