Downloaded 694 times
More Related Content
Similar to Standar akreditasi klinik modified
Standar akreditasi klinik modified
- 1.
- 2. Definisi Akreditasi • ISQua(2001) :Accreditation is a public recognition by a national healthcare accreditation body of the achievement of its accreditation standards by a healthcare organisation, demonstrated through an independent external peer assessment of that organisation’s level of performance in relation to the standards. • Akreditasi adalah pengakuan oleh public melalui lembaga akreditasi pelayanan kesehatan nasional pada suatu organisasi pelayanan kesehatan atas tingkat pencapaian terhadap standar akreditasi yang diwujudkan melalui penilaian eksternal oleh peer secara independen thd tingkat kinerja terkait dengan standar tsb.
- 3. audit eksternal untuk menilaisistem pelayanan dan sistem mutu apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan
- 4.
- 5. AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKATPERTAMA Definisi: Pengakuan terhadap Puskesmas, klinik pratama, praktik dokter dan praktik dokter gigi yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan. 5
- 6. BAGI DINKESPROV & KAB/KOTA : Sebagai WAHANA PEMBINAAN peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko BAGI BPJS KESEHATAN : Sebagai syarat recredensialing FKTP BAGI FKTP : 1. Memberikan keunggulan kompetitif 2. Menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas 3. Meningkatkan pendidikan pada staf 4. Meningkatkan pengelolaan risiko 5. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf 6. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja 7. Meningkatkan keamanan dalam bekerja. BAGI MASYARAKAT ( PENGGUNA JASA) 1. Memperkuat kepercayaan masyarakat 2. Adanya Jaminan Kualitas 6 MANFAAT AKREDITASI FKTP
- 7. AKREDITASI FKTP PUSKESMAS PARIPURNA UTAMA MADYA DASAR TIDAK TERAKREDITASI KLINIKPRATAMA PARIPURNA MADYA DASAR TIDAK TERAKREDITASI DPM TERAKREDITASI TIDAK TERAKREDITASI 1.ADIMINISTRASI MANAJEMEN 2. UKM 3. LAYANAN KLINIS (UKP) 776 EP 1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN 2. LAYANAN KLINIS 503 EP 1. ADIMINISTRASI MANAJEMEN 2. LAYANAN KLINIS 234 EP
- 8. 4 Bab standarakreditasi klinik (TOTAL 503 EP) • Bab I Kepemimpinan dan Manajemen Klinik (KMK) : 122 EP • Bab II Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) : 151 EP • Bab III Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK): 172 EP • Bab IV Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) : 58 EP
- 10. Struktur standar •Bab: •Standar: •Kriteria : •Pokok Pikiran: • Elemen Penilaian
- 11. Bab I (standarakreditasi klinik) Persyaratan Umum Klinik Standar 1.1. Persyaratan Pendirian dan Perijinan Klinik Klinik harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan dan ruang, prasarana, peralatan, dan ketenagaan. Persyaratan Lokasi Kriteria 1.1.1. Lokasi pendirian Klinik harus sesuai dengan tata ruang daerah Pokok Pikiran: Pendirian Klinik perlu memperhatikan tata ruang daerah dan kebutuhan pelayanan sesuai rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk. Analisis yang mempertimbangan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk dituangkan dalam rencana strategik Klinik atau rencana pembangunan Klinik Elemen Penilaian: 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Klinik yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan 2. Pendirian Klinik mempertimbangkan tata ruang daerah 3. Pendirian Klinik mempertimbangkan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan 4. Klinik memiliki perijinan yang berlaku
- 12. Pelaksanaan survei Periksa dokumenyang menjadi regulasi: dokumen eksternal dan internal Telusur: Wawancara: Pimpinan Klinik Penanggung jawab program Staf Klinik Pasien, keluarga pasien Observasi: Pelaksanaan kegiatan Dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan (rekaman/records)
- 13. Esensi Bab I Kepemimpinan danmanajemen Klinik
- 14. Persyaratan lokasi Persyaratan bangunan dan ruangan Ketersediaan ruangan: akses, keamanan, kenyamanan Persyaratan prasarana Persyaratan peralatan
- 15. Persyaratan penanggung jawab klinis Ketersediaantenaga: kebutuhan dan jenis pelayanan 1.2. Persyaratan ketenagaan
- 16. Pengorganisasian: struktur,tugas tanggung jawab, review thd struktur Pemenuhan standar kompetensi Kewajiban orientasi karyawan baru Penetapan: visi, misi, tujuan, tata nilai Arah strategi penyelenggaraan klinik Komunikasi internal Pendelegasian wewenang 1.3. Kegiatan Pengelolaan klinik
- 17. Tata keloladokumen Pengamanan lingkungan thd risiko pelayanan Monitoring pelaksanaan dan kegiatan Penilaian kinerja Pengelolaan keuangan Pengelolaan data dan informasi
- 18. Penetapan hak dan kewajibanpengguna. Peraturan internal (code of conduct). 1.4. Hak dan Kewajiban Pengguna
- 19. 1.5 Kontrak pihakketiga : Dokumen kontrak / PKS Evaluasi terhadap pihak ketiga
- 20. 1.6. Pemeliharaan saranadan prasarana: Penanggung jawab pemeliharaan Program kerja pemeliharaan.
- 21. Bab II. LayananKlinis yang berorientasi pasien (LKBP)
- 22. Prinsip dasar BabII Continuity of Care
- 23. 2.1. Pendaftaran Proses: Sesuaikebutuhan dan keselamatan Informasi: Fasilitas, Tahapan, Hak & Kewajiban Pasien Kendala: Fisik, Bahasa, kendala lain
- 24. 2.2. Pengkajian • Kajianawal dilakukan secara paripurna untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan. • Hasil kajian dicatat dalam RM, mudah diakses oleh petugas. • Pasien dg kebutuhan darurat, mendesak diberi priortas
- 25. 2.3. Keputusan Layananklinis • Nakes/timkes yang profesional melakukan kajian awal • Terdapat peralatan dan tempat yang memadai untuk melakukan kajian awal
- 26. 2.4. Rencana layanan Dipandu kebijakan & prosedur efektif Disusun bersama pasien Kebutuhan biopsikososiospiritual, & tata nilai budaya Komprehensif oleh tim kesehatan jika perlu Mempertimbangkan risiko Memuat pendidikan pasien Didokumtasikan: rekam medis Persetujuan tindakan medis
- 27. 2. 5. Rencanarujukan SOP Rujukan Informasi rujukan Kerjasama dengan fasilitas rujukan Resume medis Didampingi staf kompeten
- 28. 2.6 sd 2.9.Pelaksanaan layanan 2.6. Pelaksanaan layanan: • Dipandu pedoman pelayanan klinis • Kebijakan & Prosedur khusus : gawat darurat dan berisiko tinggi • Kebijakan & prosedur : pemberian obat/cairan intravena • Sesuai rencana layanan • Hak pasien • Hindari pengulangan tidak perlu • Hak pasien menolak/tidak melanjutkan pengobatan 2.7. Pelayanan anestesi local dan pembedahan • Jika melakukan anestesi, sedasi, dan pembedahan: dipandu oleh standar yang baku 2.8. Pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga 2.9. Pengelolaan nutrisi sesuai standar pada pasien rawat inap
- 29. 2.10. Pemulangan, rujukandan tindak lanjut • SOP Pemulangan • Kriteria pemulangan • SOP tindak lanjut • Tindak lanjut terhadap umpan balik dari sarana rujukan • SOP: perlu rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan • Rujukan sesuai kebutuhan dan pilihan pasien
- 30. Bab III Manajemen PenunjangPelayanan Klinis (MPLK)
- 31. 3.1 Pelayanan laboratorium •Jenis pemeriksaan & prosedur pemeriksaan • Pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauannya • Petugas yang kompeten • Ketersediaan, pengelolaan, labeling, penyimpanan, reagen esensial • Nilai normal dan rentang nilai • Interpertasi oleh tenaga yang kompeten • Penanganan specimen berisiko tinggi • Penanganan B3B dan pembuangan limbah • Ketepatan waktu penyerahan hasil • Ketentuan Penyampaian hasil kritis • PMI dan PME: kalibrasi, validasi internal, dan pemantapan mutu eksternal • Program peningkatan mutu dan keselamatan: indikator pelayanan, analisis, upaya peningkatan mutu dan keselamatan dan tindak lanjutnya • Program pemeliharaan alat: inventarisasi alat dan pemeliharaan
- 32. 3.2 Pelayanan Obat •Jenis dan jumlah obat yang tersedia, formularium • Prosedur peresepan obat dan pelayanan obat • Bgm menjamin ketersediaan obat • Pengelolaan obat psikotropik dan narkotik • Kebersihan, keamanan penyimpanan, penyiapan dan penyampaian obat kepada pasien • Penyimpanan dan prosedur penanganan obat LASA • Penanganan obat kedaluwarsa • Penanganan efek samping obat dan alergi • Pelaporan dan tindak lanjut jika terjadi medication error • Ketersediaan obat-obat emergensi • Program peningkatan mutu dan manajemen risiko pada pelayanan obat: indicator pelayanan obat, analisis dan tindak lanjut, identifikasi risiko pelayananan obat, analisis dan tindak lanjut
- 33. 3.3 Pelayanan radiodiagnostik •Jenis pelayanan, prosedur pelayanan, dan pemantauannya • Program pengamanan radiasi baik bagi masyarakat maupun petugas • Pembuangan limbah dari pelayanan radiologi • Pelaksanaan dan interpertasi oleh tenaga yang kompeten • Menjamin ketersediaan alat/BHP, foto • Penyampaian hasil pemeriksaan • Pemeliharaan alat dan kalibrasi: inventarisasi, jadual pemeliharaan, pelaksanaan, monitoring dan tindak lanjut, kalibrasi • Perijinan alat • Pengendalian mutu pelayanan radiodiagnostik
- 34. 3.4 Manajemen informasi- RM • Pembakuan klasifikasi diagnosis, kode diagnosis, symbol, specimen tanda tangan dan inisial dokter/perawat • Prosedur pelayanan rekam medis • Proses pengelolaan rekam medis • Cara identifikasi pasien agar tidak terjadi kesalahan • Pengaturan isi rekam medis • Kelengkapan isi rekam medis • Tenaga yang kompeten
- 35. 3.5 Manajemen Keamananlingkungan • Kondisi fisik lingkungan/bangunan • Manajemen prasarana: instalasi listrik, kualitas air, ketersediaan gas medis, ventilasi, dan system utama yang lain • Penanganan B3B • Penanganan limbah • Rencana penanggunangan bencana • Rencana penanggulangan kebakaran • Monitoring, evaluasi, tindak lanjut kondisi fisik • Program pemeliharaan lingkungan fisik • Program penanggulangan bencana dan kebakaran dan bagaimana pelaksanaannya • Tenaga yang bertanggung jawab untuk pengelolaan lingkungan dan kalau terjadi bencana/kebakaran
- 36. 3.6 Manajemen peralatan •Prosedur penyiapan alat medis • Prosedur sterilisasi dan pelaksanaannya • Bagaiamana memastikan peralatan steril • Inventarisasi, jadual, prosedur, pelaksanaanpemeliharaan alat medis • Kalibrasi peralatan medis • Monitoring peralatan yang rusak dan penggantiannya • Bagaimana memastikan ketersediaan alat medis • Petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan peralatan medis
- 37. 3.7 Manajemen SDM •Penghitungan kebutuhan tenaga kesehatan (klinis), peta kompetensi • Penilaian kinerja tenaga klinis • Proses kredensial, rekredensial dan penetapan kewenangan klinis • Upaya peningkatan kompetensi • Peluang/kesempatan pendidikan dan pelatihan • Kelengkapan perijinana tenaga klinis: STR, SIP, SIK, dsb.
- 38. Bab IV. Peningkatan Mutudan Keselamatan Pasien
- 39. Butir butir penting 4.1.Tanggung jawab tenaga klinis 4.2 Pemahaman Mutu Layanan Klinis 4.3 Pengukuran mutu layanan klinis dan sasaran keselamatan pasien 4.4 peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
- 40. 4.1. Perencanaan, Monitoringdan Evaluasi Mutu Layanan Klinis dan Keselamatan menjadi tanggung jawab tenaga yang bekerja di yan klnis.
- 41. Perencanaan s/d evaluasi Penetapanarea prioritas Penetapan indikator klinis Kebijakan & prosedur IKP Pelaporan IKP Monitoring, evaluasi, tindak lanjut 4.1.1. Tenaga klinis berperan aktif dalam proses peningkatan mutu klinis dan KP
- 42. 4.1.2. Tenaga klinisberperan penting dalam memperbaiki perilaku dalam pemberian pelayanan • Penetapan budaya mutu dan keselamatan pasien • indicator perilaku dalam pemberian pelayanan • Inovasi perbaikan • Evaluasi dan perbaikan perilaku dalam pemberian pelayanan
- 43. 4.1.3 Ketersediaan sumberdaya untuk peningkatan mutu klinis dan KP •Pengalokasian sumber daya untuk perbaikan mutu klinis dan keselamatan pasien •Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut rencana program mutu klinis dan keselamatan pasien
- 44. 4.2. Pemahaman MutuLayanan Klinis Mutu layanan klinis&keselamatan dipahami&didefinisikan dg baik oleh semua pihak yang berkepentingan.
- 45. 4.2.1. Fungsi danproses layanan klinis yang utama diidentifikasi dan diprioritaskan untuk perbaikan dan keselamatan • Area prioritas • Komitmen • Pemahaman • Pelaksanaan program mutu klinis dan KP, evaluasi dan tindak lanjut
- 46. 4.2.2. Pembakuan standarlayanan klinis berdasar acuan jelas Prosedur penyusunan standar/SOP klinis Penyusunan standar dan SOP klinis Tersedia acuan yang jelas untuk penyusunan standar dan SOP klinis
- 47. 4.3. Pengukuran MutuLayanan Klinis & SKP Mutu layanan klinis dan SKP diukur,dikumpulkan& dievaluasi dengan tepat
- 48. 4.3.1. Pengukuran mutulayanan klinis dengan instrument yang efektif • Indikator mutu layanan klinis • Sasaran keselamatan pasien: • Tidak terjadi salah identifikasi • Komunkiasi efektif dalam pelayanan • Tidak terjadi kesalahan pemberian obat • Tidak terjadi kesalahan prosedur tindakan • Pengurangan terjadinya risiko infeksi • Tidak terjadinya pasien jatuh • Pengukuran mutu layanan klinis dan sasaran KP, analisis, dan tindak lan
- 49. 4.3.2. Penetapan targetmutu layanan klinis dan keselamatan pasien •Penetapan target untuk tiap indikator mutu klinis dan KP •Pertimbangan dalam penetapan target •Keterlibatan tenaga klinis dalam penetapan target
- 50. 4.3.3. Data mutulayanan klinis dan SKP dikumpulkan dan dikelola secara efektif •Pengumpulan data, analisis, tindak lanjut, dokumentasi
- 51. 4.4. Peningkatan mutulayanan klinis dan keselamatan pasien Perbaikan mutu layanan klinis&keselamatan pasien diupayakan, dievaluasi dan dikomunikasikan dengan baik.
- 52. 4.4.1. Upaya peningkatanmutu klinis dan KP didukung oleh tim yang berfungsi dengan baik • Kejelasan penanggung jawab mutu dan KP • Tim mutu klinis dan KP - Uraian tugas dan tanggung jawab • Rencana dan program peningkatan mutu klinis dan KP
- 53. 4.4.2. Rencana peningkatanmutu layanan klinis dan KP disusun berdasar hasil evaluasi Data Analisis Program Mutu & KP Implementasi Penanggung jawab Monev Tindak lanjut
- 54. 4.4.3. Evaluasi dandokumentasi upaya peningkatan mutu layanan klinis • Pencatatan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan KP • Evaluasi thd hasil peningkatan mutu klinis dan KP • Tindak lanjut perbaikan • Pendokumentasian seluruh kegiatan upaya peningkatan mutu klinis dan KP
- 55. 4.4.4. Komunikasi danpelaporan hasil evaluasi peningkatan mutu klinis dan KP • Kebijakan & prosedur distribusi informasi dan komunikasi PMKP • Sosialisasi proses $ hasil PMKP • Evaluasi thd pelaksanaan sosialisasi • Pelaporan ke Pemilik
- 56.
- 57. Program mutu dankeselamatan pasien 1. Workshop mutu dan keselamatan pasien: -penggalangan komitmen -penyusunan tatanilai dan budaya mutu -paparan konsep mutu dan akreditasi -paparan standar dan instrument akreditasi -pembentukan tim mutu puskesmas dan keselamatan pasien: -pemilihan area prioritas untuk pelayanan klinis 2. Workshop dengan pemilik, tokoh masyarakat dan perwakilan pasien, perusahaan, asuransi, lintas sector (pemerintah) untuk memperoleh masukan thd mutu dan kinerja puskesmas
- 58. Contoh pengorganisasian mutudan Keselamatan pasien Penanggung jawab Mutu Steering Committee Tim mutu manajemen Tim mutu UKP
- 59. 3. Perumusan kebijakanmutu: a. Mewajibkan semua karyawan berpartisipasi dalam perbaikan mutu b. ….. dst (lihat di lampiran 1 pedoman penyusunan dokumen akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama) 4. Penyusunan pedoman mutu 5. Workshop penyusunan perencanaan program mutu dan keselamatan pasien 6. Program mutu manajerial: a. Monitoring dan Penilaian kinerja manajerial (keuangan, pemeliharaan, pengelolaan sdm, pengelolaan asset, dsb) b. Evaluasi kinerja pihak ketiga
- 60. 7. Program mutupelayanan klinis: a. Monitoring dan penilaian kinerja pelayanan klinis b. Monitoring dan penilaian kinerja dan perilaku sdm klinis c. Pelaporan insiden keselamatan pasien d. Implementasi manajemen risiko pada area prioritas e. Penyusunan panduan praktik klinis f. Monitoring dan penilaian sasaran keselamatan pasien g. Peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan laboratorium h. Peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan obat i. Peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan radiodiagnostik (kalua ada) j. Evaluasi kinerja pada kontrak pihak ketiga untuk pelayanan klinis 10. Program diklat mutu dan keselamatan pasien 11. Implementasi program-program kegiatan yang direncanakan 12. Kajibanding kinerja dengan klinik lain 13. Evaluasi keseluruhan program mutu dan keselamatan pasien 14. Diseminasi pelaksanaan dan hasil program mutu dan keselamatan 14. Pelaporan kepada pemilik
Editor's Notes
- #8 PROVINSI SEBAGAI KEPANJANGAN TANGAN PUSAT, BERPERAN TURUT MENSOSIALISASIKAN DAN MENGADVOKASI PEMDA KAB/KOTA DALAM PELAKSANAAN AKREDITASI. PROVINSI BERPERAN PULA DALAM MELAKUKAN PEMETAAN WILAYAH SASARAN/TARGET AKREDITASI SEBELUM MELAKUKAN PENETAPAN INDIKATOR CAPAIAN DAERAH DAN RANCANGAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN AKREDITASI DALAM PENYEDIAAN SDM KOMPETEN, PROVINSI BERPERAN DALAM PENETAPAN TIM AKREDITASI PROVINSI YANG SESUAI DENGAN KRITERIA PADA PEDOMAN AKREDITASI, UNTUK DILATIHKAN SEBAGAI TIM PELATIH BAGI PELATIHAN PENDAMPING AKREDITASI FKTP. OLEH KARENA ITU PROVINSI BERPERAN DALAM MENYELENGGARAKAN PELATIHAN PENDAMPING BAGI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA DALAM HAL PEMERINTAH DAERAH MEMBUTUHKAN PEMBINAAN/PEMBIMBINGAN, PROVINSI DAPAT BERPERAN AKTIF UNTUK HAL HAL YANG DIBUTUHKAN DAERAH.