Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

•

1 like•325 views

Massaputro Delly TP

Rancangan perubahan Perpres ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah per September 2017. Paparan ini bersumber dr LKPP yg telah di share di grup2 whataapp.

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Paparan Perubahan Perpres PBJ September 2017

Recommended

Badan usaha milik desa (bum des) ok

Badan usaha milik desa (bum des) ok

Badan usaha milik desa (bum des) okaris gunawan

Pengelolaan keu desa

Pengelolaan keu desa

Pengelolaan keu desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand

Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa

Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa

Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa

Contoh Draft A D A R T

Contoh Draft A D A R T

Contoh Draft A D A R T

Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015

Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015

Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015

Pembentukan BPD

Pembentukan BPD

Pembentukan BPDYudhi Aldriand

Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad

Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad

Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adyuniarkowahyu

Recommended

Badan usaha milik desa (bum des) ok

Badan usaha milik desa (bum des) ok

Badan usaha milik desa (bum des) okaris gunawan

Pengelolaan keu desa

Pengelolaan keu desa

Pengelolaan keu desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand

Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa

Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa

Kebijakan Daerah Kebumen tentang Desa

Contoh Draft A D A R T

Contoh Draft A D A R T

Contoh Draft A D A R T

Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015

Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015

Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015

Pembentukan BPD

Pembentukan BPD

Pembentukan BPDYudhi Aldriand

Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad

Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad

Angaran dasar dan anggaran rumah tangga (adyuniarkowahyu

Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa

Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa

Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa

Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa

Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa

Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desaOperator Warnet Vast Raha

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok

1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok

1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok

titisari karuniasih

Manajemen bum des

Manajemen bum des

Manajemen bum des

Pekerja Sosial Masyarakat

Pengenaan Pajak Dana Desa

Pengenaan Pajak Dana Desa

Pengenaan Pajak Dana Desa

Massaputro Delly TP

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.

materi BPKPDesy Yofah Putri

Penyusunan RKP Desa

Penyusunan RKP Desa

Penyusunan RKP Desa

Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Aji Sahdi Sutisna

Contoh Peraturan Desa tentang BPD

Contoh Peraturan Desa tentang BPD

Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand

Juknis PembentukanBPD

Juknis PembentukanBPD

Juknis PembentukanBPDYudhi Aldriand

2017-03-05 Penyaluran Dana Desa

2017-03-05 Penyaluran Dana Desa

2017-03-05 Penyaluran Dana Desa

Ahmad Abdul Haq

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Massaputro Delly TP

Penyusunan RPJMDesa

Penyusunan RPJMDesa

Penyusunan RPJMDesa

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Nugroho Setiawan

Pendirian bum des

Pendirian bum des

Pendirian bum des

Pekerja Sosial Masyarakat

Panduan BUMDes

Pekerja Sosial Masyarakat

Soal tertulis Ujian Perangkat Desa

Soal tertulis Ujian Perangkat Desa

Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found

Materi Kepemimpinan Bela Negara

Materi Kepemimpinan Bela Negara

Materi Kepemimpinan Bela Negara

Massaputro Delly TP

Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...

Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...

Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...

Massaputro Delly TP

More Related Content

Viewers also liked

Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa

Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa

Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa

Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa

Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa

Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desaOperator Warnet Vast Raha

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok

1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok

1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok

titisari karuniasih

Manajemen bum des

Manajemen bum des

Manajemen bum des

Pekerja Sosial Masyarakat

Pengenaan Pajak Dana Desa

Pengenaan Pajak Dana Desa

Pengenaan Pajak Dana Desa

Massaputro Delly TP

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menganalisis implikasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kemandirian ekonomi pada Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini lebih difokuskan pada kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tulungagung dan implikasinya bagi kemandirian ekonomi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus (case study). Sumber data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles and Huberman yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini di deskripsikan bahwa kinerja BUMDes ditinjau dari Aspek Pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik, ditinjau dari Aspek Akuntabilitas dapat mewadahi berbagai program pemerintah, ditinjau dari Aspek Peningkatan Taraf Hidup dapat memiliki penghasilan tambahan dari BUMDes, ditinjau dari Aspek Ketaatan terhadap Undang-undang telah dilaksanakkan. Sedangkan implikasinya terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat yaitu, kinerja BUMDes terkait aspek Pelayanan berimplikasi terhadap Kemandirian Ekonomi Mayarakat, kinerja BUMDes terkait aspek Akuntabilitas berimplikasi terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Desa, kinerja BUMDes terkait aspek Peningkatan Taraf Hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, kinerja BUMDes terkait aspek Ketaatan Peraturan Perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.

materi BPKPDesy Yofah Putri

Penyusunan RKP Desa

Penyusunan RKP Desa

Penyusunan RKP Desa

Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Aji Sahdi Sutisna

Contoh Peraturan Desa tentang BPD

Contoh Peraturan Desa tentang BPD

Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand

Juknis PembentukanBPD

Juknis PembentukanBPD

Juknis PembentukanBPDYudhi Aldriand

2017-03-05 Penyaluran Dana Desa

2017-03-05 Penyaluran Dana Desa

2017-03-05 Penyaluran Dana Desa

Ahmad Abdul Haq

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Massaputro Delly TP

Penyusunan RPJMDesa

Penyusunan RPJMDesa

Penyusunan RPJMDesa

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Nugroho Setiawan

Pendirian bum des

Pendirian bum des

Pendirian bum des

Pekerja Sosial Masyarakat

Panduan BUMDes

Pekerja Sosial Masyarakat

Soal tertulis Ujian Perangkat Desa

Soal tertulis Ujian Perangkat Desa

Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found

Viewers also liked (20)

Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa

Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa

Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa

Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa

Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa

Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok

1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok

1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok

Manajemen bum des

Manajemen bum des

Manajemen bum des

Pengenaan Pajak Dana Desa

Pengenaan Pajak Dana Desa

Pengenaan Pajak Dana Desa

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...

ANALISIS KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMAND...

materi BPKP

Penyusunan RKP Desa

Penyusunan RKP Desa

Penyusunan RKP Desa

Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Permendagri no 110 thn 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Contoh Peraturan Desa tentang BPD

Contoh Peraturan Desa tentang BPD

Contoh Peraturan Desa tentang BPD

Juknis PembentukanBPD

Juknis PembentukanBPD

Juknis PembentukanBPD

2017-03-05 Penyaluran Dana Desa

2017-03-05 Penyaluran Dana Desa

2017-03-05 Penyaluran Dana Desa

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Penyusunan RPJMDesa

Penyusunan RPJMDesa

Penyusunan RPJMDesa

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa

Pendirian bum des

Pendirian bum des

Pendirian bum des

Panduan BUMDes

Soal tertulis Ujian Perangkat Desa

Soal tertulis Ujian Perangkat Desa

Soal tertulis Ujian Perangkat Desa

More from Massaputro Delly TP

Materi Kepemimpinan Bela Negara

Materi Kepemimpinan Bela Negara

Materi Kepemimpinan Bela Negara

Massaputro Delly TP

Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...

Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...

Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...

Massaputro Delly TP

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional

Massaputro Delly TP

Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)

Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)

Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)

Massaputro Delly TP

Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...

Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...

Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...

Massaputro Delly TP

Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...

Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...

Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...

Massaputro Delly TP

Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...

Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...

Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...

Massaputro Delly TP

22 EoDB (Leonard V - Bappenas)

22 EoDB (Leonard V - Bappenas)

22 EoDB (Leonard V - Bappenas)

Massaputro Delly TP

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menetapkan kebutuhan RB instansi melalui pembelajaran pemetaan kebutuhan perubahan RB instansi, identifikasi kebutuhan perubahan RB instansi, dan penetapan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode, diskusi interaktif, studi kasus, praktek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menetapkan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. #RLAXIII

21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)

21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)

21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)

Massaputro Delly TP

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional. #RLAXIII

20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)

20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)

20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)

Massaputro Delly TP

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional. #RLAXIII

19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)

19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)

19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)

Massaputro Delly TP

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional. #RLAXIII

18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)

18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)

18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)

Massaputro Delly TP

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menyusun Rencana Aksi RB Nasional sesuai tema melalui pembelajaran identifikasi permasalahan RB tingkat nasional, penetapan area perubahan dan penyusunan Rencana Aksi RB Nasional. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, pembimbingan dan penulisan. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan dalam menyusun Rencana Aksi RB Nasional. #RLAXIII

17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)

17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)

17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)

Massaputro Delly TP

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menetapkan kebutuhan RB instansi melalui pembelajaran pemetaan kebutuhan perubahan RB instansi, identifikasi kebutuhan perubahan RB instansi, dan penetapan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode, diskusi interaktif, studi kasus, praktek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menetapkan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. #RLAXIII

16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)

16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)

16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)

Massaputro Delly TP

15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)

15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)

15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)

Massaputro Delly TP

Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018

Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018

Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018

Massaputro Delly TP

Indonesia: Doing Business Report 2018

Indonesia: Doing Business Report 2018

Indonesia: Doing Business Report 2018

Massaputro Delly TP

Indonesia: Doing Business Report 2017

Indonesia: Doing Business Report 2017

Indonesia: Doing Business Report 2017

Massaputro Delly TP

14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)

14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)

14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)

Massaputro Delly TP

13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...

13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...

13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...

Massaputro Delly TP

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang Inovasi di sektor publik, melalui pembelajaran konsep inovasi sektor publik, jenis-jenis inovasi sektor publik, tahapan inovasi sektor publik, tantangan inovasi sektor publik, dan praktik baik inovasi sektor publik. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya memahami pentingnya inovasi di sektor publik. #RLAXIII

More from Massaputro Delly TP (20)

Materi Kepemimpinan Bela Negara

Materi Kepemimpinan Bela Negara

Materi Kepemimpinan Bela Negara

Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...

Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...

Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional

Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)

Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)

Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)

Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...

Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...

Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...

Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...

Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...

Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...

Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...

Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...

Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...

22 EoDB (Leonard V - Bappenas)

22 EoDB (Leonard V - Bappenas)

22 EoDB (Leonard V - Bappenas)

21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)

21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)

21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)

20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)

20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)

20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)

19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)

19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)

19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)

18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)

18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)

18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)

17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)

17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)

17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)

16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)

16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)

16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)

15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)

15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)

15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)

Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018

Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018

Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018

Indonesia: Doing Business Report 2018

Indonesia: Doing Business Report 2018

Indonesia: Doing Business Report 2018

Indonesia: Doing Business Report 2017

Indonesia: Doing Business Report 2017

Indonesia: Doing Business Report 2017

14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)

14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)

14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)

13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...

13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...

13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...