Kasus korupsi mantan presiden Soeharto sangat rumit karena melibatkan penggunaan uang negara oleh tujuh yayasan yang dipimpinnya. Berdasarkan hasil penyidikan, terungkap bahwa uang negara sebesar Rp400 miliar dialirkan ke yayasan-yayasan tersebut antara 1996-1998. Namun, kasus ini akhirnya ditutup dengan alasan kondisi fisik dan mental Soeharto tidak memungkinkan untuk diadili."
Kasus korupsi mantan presiden Soeharto merupakan salah satu kasus yang rumit. Ia diduga melakukan korupsi melalui tujuh yayasannya dengan menggelapkan uang negara ratusan miliar rupiah. Kasus ini dihentikan oleh Jaksa Agung dengan alasan kondisi Soeharto, namun hakim membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan kasus dilanjutkan.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, di mana korupsi dapat disamakan dengan konsep-konsep seperti ghulul, syariqah, khianat, dan risywah dalam hukum Islam. Empat upaya yang harus segera dilakukan untuk memberantas korupsi menurut dokumen tersebut adalah maksimalkan hukuman, penegakan supremasi
Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantennurfitriyah1712
Korupsi dinasti Ratu Atut di Dinas Kesehatan Banten mengakibatkan kerugian negara besar. Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat suap terkait pengadaan alat kesehatan yang dilakukan melalui perusahaan milik keluarganya. Dinasti politik keluarga Ratu Atut di Banten diduga memfasilitasi terjadinya korupsi ini.
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi sifat tamak, moral yang lemah, dan gaya hidup konsumtif. Sedangkan faktor eksternal antara lain sistem politik yang kurang transparan, hukum dan penegakannya yang lemah, serta lingkungan ekonomi dan organisasi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dokumen ini juga menjelask
Kasus korupsi mantan presiden Soeharto merupakan salah satu kasus yang rumit. Ia diduga melakukan korupsi melalui tujuh yayasannya dengan menggelapkan uang negara ratusan miliar rupiah. Kasus ini dihentikan oleh Jaksa Agung dengan alasan kondisi Soeharto, namun hakim membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan kasus dilanjutkan.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, di mana korupsi dapat disamakan dengan konsep-konsep seperti ghulul, syariqah, khianat, dan risywah dalam hukum Islam. Empat upaya yang harus segera dilakukan untuk memberantas korupsi menurut dokumen tersebut adalah maksimalkan hukuman, penegakan supremasi
Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan
Analisa kasus korupsi dinasti ratu atut pada dinas kesehatan di bantennurfitriyah1712
Korupsi dinasti Ratu Atut di Dinas Kesehatan Banten mengakibatkan kerugian negara besar. Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat suap terkait pengadaan alat kesehatan yang dilakukan melalui perusahaan milik keluarganya. Dinasti politik keluarga Ratu Atut di Banten diduga memfasilitasi terjadinya korupsi ini.
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi sifat tamak, moral yang lemah, dan gaya hidup konsumtif. Sedangkan faktor eksternal antara lain sistem politik yang kurang transparan, hukum dan penegakannya yang lemah, serta lingkungan ekonomi dan organisasi yang memungkinkan terjadinya korupsi. Dokumen ini juga menjelask
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang konsep anti korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang yang merugikan negara dan rakyat, serta menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi seperti lemahnya penegakan hukum dan budaya memberi hadiah. Dokumen juga menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip anti korupsi s
Makalah ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara atau masyarakat. Beberapa faktor penyebab korupsi diantaranya ketamakan akan kekuasaan dan kekayaan, lemahnya pemahaman agama dan moral, serta lemahnya penegakan hukum. Makalah ini berisi analisis mengenai k
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terkait dengan kualitas moral individu seperti keserakahan dan rendahnya self-esteem, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya, dan sosial yang lemah serta tidak mendorong akuntabilitas. Dokumen ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu memperba
Tulisan ini membahas desain untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia dengan mendefinisikan korupsi, menjelaskan ciri-cirinya, dan memberikan contoh kasus korupsi di berbagai negara seperti Singapura, Korea Selatan, RRC, dan Jepang.
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi Marlinda
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, mencakup pengertian korupsi, ciri-ciri, sebab-sebab, fenomena, dan upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula peran pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi serta tantangan yang dihadapi. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah serius yang memerlukan solusi multi-pihak untuk memberantas penyakit yang merusak ini.
BE & GG. 13,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Coruption and Fraud, Universitas M...Monica Rizki Lestari
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemberantasan korupsi dan fraud melalui pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan edukasi LSM. Upaya pencegahan meliputi penanaman semangat nasionalisme, penerimaan pegawai berdasarkan kompetensi, dan sistem kontrol yang efisien. Upaya penindakan dilakukan terhadap pelaku dengan sanksi administratif dan pidana. Edukasi masyarakat dan LSM bertujuan meningkatkan
Rasuah merupakan masalah sosial yang serius di Malaysia yang memerlukan kerjasama semua pihak untuk membanterasnya melalui pendidikan, undang-undang, dan peningkatan integriti."
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah korupsi di Indonesia, tujuan penulisan makalah tersebut, dan teori-teori yang mendasari korupsi seperti pengertian, jenis, sebab akibat, serta hubungannya dengan cinta tanah air.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...parluhutan silitonga
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia. Korupsi umumnya dilakukan oleh pejabat negara dengan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Upaya yang ditempuh antara lain pencegahan melalui pendidikan dan sistem pengawasan, penindakan hukum terhadap pelaku, serta kampanye sosial oleh LSM seperti ICW dan Transparency International.
Makalah ini membahas tentang pengembangan sikap anti korupsi di kalangan generasi muda. Korupsi dijelaskan sebagai "benalu sosial" yang merusak pemerintahan dan pembangunan, dengan penyebab seperti gaji rendah dan ketidaktahuan. Untuk mencegah korupsi, perlu menanamkan cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan etos kerja yang baik pada generasi muda.
This document provides guidelines for the buddy system used by AIESEC, an international student organization. It outlines the role of buddies in facilitating internships and cultural integration for international interns. Buddies act as bridges between interns and AIESEC, helping interns adjust to the new environment and culture. The objectives of the buddy system are to offer quality internships through consistent support between interns and buddies. The document describes the recruitment, induction, tracking, and evaluation processes for buddies. It also lists activities buddies complete before and during interns' stays to help them settle in and integrate into the local community. Skills like reliability, cultural sensitivity, communication, and facilitation are compet
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang konsep anti korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang yang merugikan negara dan rakyat, serta menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi seperti lemahnya penegakan hukum dan budaya memberi hadiah. Dokumen juga menjelaskan konsep dan prinsip-prinsip anti korupsi s
Makalah ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Korupsi dijelaskan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara atau masyarakat. Beberapa faktor penyebab korupsi diantaranya ketamakan akan kekuasaan dan kekayaan, lemahnya pemahaman agama dan moral, serta lemahnya penegakan hukum. Makalah ini berisi analisis mengenai k
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terkait dengan kualitas moral individu seperti keserakahan dan rendahnya self-esteem, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya, dan sosial yang lemah serta tidak mendorong akuntabilitas. Dokumen ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu memperba
Tulisan ini membahas desain untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia dengan mendefinisikan korupsi, menjelaskan ciri-cirinya, dan memberikan contoh kasus korupsi di berbagai negara seperti Singapura, Korea Selatan, RRC, dan Jepang.
Makalah upaya pemberantasan korupsi di indonesia revisi Marlinda
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, mencakup pengertian korupsi, ciri-ciri, sebab-sebab, fenomena, dan upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula peran pemerintah dan masyarakat dalam memberantas korupsi serta tantangan yang dihadapi. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah serius yang memerlukan solusi multi-pihak untuk memberantas penyakit yang merusak ini.
BE & GG. 13,Monica Rizki Lestari_Hapzi Ali,Coruption and Fraud, Universitas M...Monica Rizki Lestari
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemberantasan korupsi dan fraud melalui pencegahan, penindakan, edukasi masyarakat, dan edukasi LSM. Upaya pencegahan meliputi penanaman semangat nasionalisme, penerimaan pegawai berdasarkan kompetensi, dan sistem kontrol yang efisien. Upaya penindakan dilakukan terhadap pelaku dengan sanksi administratif dan pidana. Edukasi masyarakat dan LSM bertujuan meningkatkan
Rasuah merupakan masalah sosial yang serius di Malaysia yang memerlukan kerjasama semua pihak untuk membanterasnya melalui pendidikan, undang-undang, dan peningkatan integriti."
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah korupsi di Indonesia, tujuan penulisan makalah tersebut, dan teori-teori yang mendasari korupsi seperti pengertian, jenis, sebab akibat, serta hubungannya dengan cinta tanah air.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, persepsi masyarakat, fenomena korupsi, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi, peran serta pemerintah dan masyarakat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi.
BE & GG , Parluhutan, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA “ BE & GG Minggu 13 Corrupti...parluhutan silitonga
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia. Korupsi umumnya dilakukan oleh pejabat negara dengan menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Upaya yang ditempuh antara lain pencegahan melalui pendidikan dan sistem pengawasan, penindakan hukum terhadap pelaku, serta kampanye sosial oleh LSM seperti ICW dan Transparency International.
Makalah ini membahas tentang pengembangan sikap anti korupsi di kalangan generasi muda. Korupsi dijelaskan sebagai "benalu sosial" yang merusak pemerintahan dan pembangunan, dengan penyebab seperti gaji rendah dan ketidaktahuan. Untuk mencegah korupsi, perlu menanamkan cinta tanah air, tanggung jawab sosial, dan etos kerja yang baik pada generasi muda.
This document provides guidelines for the buddy system used by AIESEC, an international student organization. It outlines the role of buddies in facilitating internships and cultural integration for international interns. Buddies act as bridges between interns and AIESEC, helping interns adjust to the new environment and culture. The objectives of the buddy system are to offer quality internships through consistent support between interns and buddies. The document describes the recruitment, induction, tracking, and evaluation processes for buddies. It also lists activities buddies complete before and during interns' stays to help them settle in and integrate into the local community. Skills like reliability, cultural sensitivity, communication, and facilitation are compet
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila di Indonesia. Landasan tersebut meliputi landasan historis, kultural, dan yuridis dari Pancasila sebagai falsafah negara.
2. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk warga negara yang memahami dan menghayati Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Dokumen tersebut membahas tentang Indonesia pada masa Orde Baru, dimulai dari dasar hukum berdirinya Orde Baru hingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan di bidang politik, ekonomi, dan pembangunan nasional selama masa pemerintahan Soeharto."
Ringkasan presentasi tentang hakikat dan prinsip demokrasi oleh kelompok 5:
Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan melibatkan rakyat. Hakikat demokrasi adalah kekuasaan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi meliputi pengakuan rakyat dalam pemerintahan, hak asasi manusia, le
BSY group is the professional plywood machinery manufacturer in China, main product cover: debarker, log centering device & charger, rotary veneer lathe, veneer clipper, veneer stacker, veneer dryer, pre-press, hot press, glue spreader, veneer slicer, plywood double sizer etc.
Makalah ini membahas tentang pengembangan sikap anti korupsi di kalangan generasi muda. Korupsi dijelaskan sebagai "benalu sosial" yang merusak pemerintahan dan pembangunan, dengan penyebab seperti kemiskinan, gaji rendah, dan persepsi populer. Untuk mencegah korupsi, perlu menanamkan cinta tanah air, tanggung jawab, dan etos kerja serta hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi. Generasi
This slides uploaded is all about the benefits of LLP over Pvt. Ltd.
This has been uploaded in order to put the light of being LLP rather than Pvt. Ltd. The slide has nothing to do with promotion of any particular business strategy and hence does not holds risk of anybody at any time. It's just a narrative representation.
The writer (me) is not going to hold any risk arises out of it.
Pengurusan API Umum dan API Produsen Untuk Importasi / Import Semua Baranghusnawati
Dokumen tersebut membahas persyaratan untuk mendapatkan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dari Bea Cukai yang meliputi berkas perusahaan seperti akte pendirian, NPWP, SIUP, serta kartu identitas direksi dan kuasa. Dokumen tersebut juga menawarkan jasa pengurusan berbagai izin usaha termasuk API Umum, API Produsen, dan NPIK di seluruh wilayah Jawa Timur.
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help boost feelings of calmness, happiness and focus.
This document provides an overview of an IBM reference architecture for implementing high availability and disaster recovery for Microsoft SQL Server 2012 using AlwaysOn Availability Groups. The solution leverages IBM Flex System x240 compute nodes, Flex System V7000 storage, and Storwize V7000 and V3700 storage. It allows for automatic failover between two nodes in the main data center and manual failover to a node in a remote disaster recovery site, with the possibility of some data loss during asynchronous replication. The document describes the requirements, hardware components, architectural design, and deployment considerations for the solution.
Dokumen ini berisi rancangan pengajaran tahunan untuk mata pelajaran numerasi asas 2 bagi murid tingkatan 1. Ia merangkumi 8 unit pengajaran yang meliputi topik nombor bulat, operasi hitung, wang, dan waktu. Setiap unit mendefinisikan standard pembelajaran dan kandungan yang perlu dicapai murid pada akhir tahun.
Decantation is a method to separate an insoluble solid from a liquid by allowing the solid to sediment to the bottom of a container and then carefully pouring off the pure liquid. The process involves making a mixture of sand and water, allowing it to stand so the sand settles, and then decanting or pouring the water into another container, leaving the sand behind. A risk assessment notes the risks of broken glass and cuts during the experiment and prevention methods of handling glass carefully and not using cracked glassware.
Spesialis Jasa pengurusan API Umum dan API Produsen melayani seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan Jawa Timur ; Legalitas resmi dan terpercaya. Segera Hubungi 081330219788, 081230273484; 031-81239118.
Beberapa kasus korupsi yang dihukum antara lain Ade Swara dan istri divonis 6 tahun penjara karena kasus suap dan pencucian uang, Romi Herton dan istri divonis 6 dan 4 tahun penjara karena memberikan keterangan palsu, serta pemerintah Cina mencari 100 buronan korupsi yang bersembunyi di luar negeri.
Dokumen tersebut membahas mengenai bahaya korupsi di Indonesia. Korupsi telah menjadi masalah sistemik yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun dan memperlebar kesenjangan sosial. Upaya pemberantasan korupsi melalui KPK dinilai belum maksimal karena berbagai kendala kelembagaan dan politik. Solusi berkelanjutan diperlukan untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan PencegahannyaSiti Nurjannah
1. Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Terdapat beberapa jenis korupsi seperti korupsi yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, dan perbuatan curang.
2. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi menurut GONE Theory yaitu kesempatan, keserakahan, kebutuhan, dan pengungkapan.
3. Upaya pemberantasan korupsi
Faktor penyebab korupsi dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi aspek perilaku individu seperti sifat tamak dan moral yang lemah, sedangkan faktor eksternal antara lain politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Dokumen ini menjelaskan penyebab korupsi dalam berbagai perspektif teori.
BE & GG adalah matakuliah yang mempelajari tentang tata kelola perusahaan maupun pemerintahan, dengan cara mengaudit dan penataan keuangan, serta administrasi perusahaan dan pemerintah.
Korupsi merupakan masalah serius di Indonesia yang berdampak buruk pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan pengertian korupsi secara etimologi, hukum, dan dampaknya. Disebutkan pula penyebab korupsi yaitu faktor internal dan eksternal serta upaya pemberantasan korupsi melalui pencegahan dan penindakan. Pendidikan anti-korupsi diperankan untuk membentuk karakter
Korupsi berasal dari bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kerusakan moral. Korupsi didefinisikan dalam undang-undang Indonesia sebagai 7 jenis tindak pidana termasuk penggelapan, suap, dan benturan kepentingan. Korupsi telah menjadi masalah besar di Indonesia dan berdampak buruk pada perekonomian dan pembangunan negara. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan tetapi masih diperlukan pemahaman
BE & GG, Rudy Harland Seniang Sakti, Prof. Dr. Hapzi Ali, MM, Corruption and ...Rudy Harland
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan penipuan, termasuk penyebab, dampak, dan upaya pemberantasan korupsi. Dibahas pula definisi korupsi, unsur-unsur korupsi, bentuk penyalahgunaan dalam korupsi, serta dasar hukum pemberantasan korupsi.
Makalah kasus korupsi penggelapan pajak gayus tambunanMuhammad Iqbal
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang korupsi di Indonesia, termasuk pengertian, jenis, dan fenomena korupsi serta upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. 2) Juga dibahas kasus korupsi penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan beserta jeratan hukum dan kronologinya.
Dokumen tersebut membahas upaya penanggulangan korupsi di Indonesia. Beberapa upaya yang disebutkan antara lain meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku korupsi, mereformasi birokrasi pemerintah, meningkatkan gaji pegawai negeri, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan korupsi.
Este documento parece ser una lista de nombres y direcciones. Contiene más de 200 entradas con los nombres de personas y parejas, seguidos de sus direcciones. Las direcciones incluyen nombres de calles, pueblos y ciudades en Indonesia.
Proposal ini meminta dana sebesar Rp1.750.000 untuk seragam, biaya pendaftaran, dan konsumsi tim sepak bola Garlo FC dalam mengikuti turnamen di Laiworu pada 3 Maret 2017 guna mengembangkan bakat pemuda dan memajukan sepak bola di masyarakat.
Surat pernyataan yang berisi 10 poin pernyataan dari Lilis Fitra Saswati Arsil tentang statusnya yang tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai, menjadi pengurus partai, terikat kerja, bersedia tidak menikah dan ditempatkan di seluruh Indonesia, serta bersedia mengembalikan biaya seleksi dan pelatihan jika mengundurkan diri.
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fajar Aswati yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai negeri, menjadi pengurus partai politik, sedang terikat kontrak kerja, bersedia tidak menikah selama 6 bulan, ditempatkan di seluruh Indonesia, mengembalikan biaya seleksi jika mengundurkan diri, dan mengganti biaya enam kali lipat jika mengundurkan
This document contains reports from midwives at the Paramata Raha Midwifery Academy in Muna Regency on their targets for antenatal care, infant care, postnatal care, and family planning in 2017. The reports provide the midwife's name, student ID number, and academic institution for each of their assigned targets.
Dokumen tersebut membahas tentang makromolekul yang terdiri dari berbagai jenis seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan protein tersusun atas kombinasi asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ketiga makromolekul ini memainkan peran penting dalam struktur dan metabolisme sel.
Pemimpin perlu memahami karakteristik karyawan sesuai teori X, Y, dan Z McGregor. Teori X mengasumsikan karyawan malas, teori Y mengasumsikan karyawan akan bekerja keras jika kondisinya tepat, teori Z menekankan partisipasi karyawan. Pemimpin harus mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Membangun budaya kepemimpinan penting agar kaderisasi terj
Tes akhir semester mata pelajaran Seni Budaya di SMK Kelautan dan Perikanan Raha meliputi berbagai aspek seni seperti seni rupa, musik, tari, dan drama. Soal-soalnya mencakup pengetahuan tentang sejarah seni, tokoh-tokoh seniman, unsur-unsur karya seni, dan fungsi seni dalam kehidupan. Ujian ini dimaksudkan untuk menilai pemahaman siswa terhadap berbagai aspek seni.
1. Karsinoma tulang adalah pertumbuhan sel ganas abnormal pada tulang dan jaringan terkaitnya.
2. Penyebabnya belum jelas tetapi kemungkinan termasuk genetik, radiasi, bahan kimia, dan trauma.
3. Gejalanya berupa nyeri tulang, bengkak, dan fraktur patologis yang dapat menyebar ke organ lain.
Undangan sosialisasi program tanaman jagung kuning kecamatan Lasalepa yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 di Balai Pertemuan Desa Labone. Kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan aparat desa sangat diharapkan.
1. 1
MAKALAH HUKUM PIDANA
“PENANGANAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA”
Disusun dalam Rangka Memenuhi Tugas Hukum Pidana Semester II
Dosen Pengampu : Benny Sumardiana, SH
Di Susun Oleh:
ZAKA FIRMA ADITYA
8111410061
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2011
2. 2
PENDAHULUAN
Korupsi di Indonesia benar-benar sangat sistemik, bahkan korupsi
yang terjadi sudah berubah menjadi vampir state karena hampir semua infra
dan supra struktur politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit
korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Transparancy International terhadap Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) di beberapa negara, Indonesia merupakan negara
dengan IPK terendah yang itu menunjukkan tingkat yang rendah, karena
semakin rendah nilai IPK maka tingkat korupsi yang terjadi semakin tinggi
dan begitu juga sebaliknya. TransparencyInternational mengumumkan
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2008 adalah 2.6,
menempati urutan 126 dari 180 negara.
Hasil survei Transparancy
International menunjukkan posisi korupsi di Indonesia sebagai berikut:
TAHUN
2004
2005
2006
2007
2008
RANGKING DARI RANGKING DARI
ATAS
BAWAH
137 (dari 146)
9
140 (dari 159)
22
130 (dari 163)
33
143 (dari 179)
36
126 (dari 180)
54
IPK
2,0
2,2
2,4
2,3
2,6
Sikap pesimistis banyak ditampakkan oleh berbagai pihak jika
dikaitkan dengan aksi pemberantsan korupsi, mulai dari ketidakyakinan
rakyat atas komitmen pemerintah sampai kepada kekecewaan atas beberapa
putusan
yang
diambil
pemerintah
dalam
penegakkan
hukum
penanggulangan korupsi tersebut. Laporan yang diterbitkan oleh Mahkamah
Agung, misalnya, mengungkapkan bahwa dari 1.198 kasus korupsi yang
telah diperiksa sejak bulan Januari 2002 hinga bulan April 2004, kerugian
yang diderita negara telah mencapai 22 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut
hanya 586 kasus yang akhirnya dapat dibawa ke pengadilan dan uang hasil
kejahatannya bisa dikembalikan kepada negara. Data dari Mahkamah
Agung di atas didukung pula oleh hasil riset Bozz-Allen dan Hamilton,
sebagaimana dikutip oleh Irwan, yang menunjukkan bahwa Indonesia pada
3. 3
tahun 1999 menduduki posisi paling parah dalam hal indeks good
governance, indeks korupsi dan indeks efisiensi peradilan dibandingkan
dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Besarnya indeks good
governance Indonesia hanya sebesar 2,88. Angka tersebut jauh lebih rendah
jika dibandingkan dengan Singapura (8,93), Malaysia (7,72), Thailand
(4,89), dan Filipina (3,47).
Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara
ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus,
maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental
pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan
segala cara (the end justifies the means).
Kasus Korupsi Mantan Presiden Soeharto
Kasus dugaan korupsi Soehartoadalah salah satu kasus yang paling
rumit dalam pemecahannya. Kasus ini menyangkut penggunaan uang
Negara oleh 7 buah yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana
Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial
(Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal
Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan,
Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden
Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk
menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri.
Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas
setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi
fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua
tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999
Uang negara 400 miliar mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara
tahun 1996 dan 1998. Asalnya dari pos Dana Reboisasi Departemen
Kehutanan dan pos bantuan presiden. Dalam berkas kasus Soeharto,
4. 4
terungkap bahwa Haryono Suyono, yang saat itu Menteri Negara
Kependudukan dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional, mengalihkan dana itu untuk yayasan. Ketika itu, dia masih
menjadi wakil ketua di Dana Mandiri. Bambang Trihatmodjo, yang menjadi
bendahara yayasan ini, bersama Haryono, ternyata mengalirkan lagi dana
Rp 400 miliar yang telah masuk ke yayasan itu ke dua bank miliknya, Bank
Alfa dan Bank Andromeda, pada 1996-1997, dalam bentuk deposito.
Dari data dalam berkas Soeharto, Bob Hasan paling besar merugikan
keuangan negara, diduga mencapai Rp 3,3 triliun. Hal ini juga terungkap
dari pengakuan Ali Affandi, Sekretaris Yayasan Supersemar, ketika
diperiksa sebagai saksi kasus Soeharto. Dia membeberkan, Yayasan
Supersemar, Dakab, dan Dharmais memiliki saham di 27 perusahaan Grup
Nusamba milik Bob Hasan. Sebagian saham itu masih atas nama Bob Hasan
pribadi, bukan yayasan.
Hutomo Mandala Putra, putra bungsu Soeharto bersama bersama
Tinton Suprapto, pernah memanfaatkan nama Yayasan Supersemar untuk
mendapatkan lahan 144 hektare di Citeureup, Bogor, guna pembangunan
Sirkuit Sentul. Sebelumnya, Tommy dan Tinton berusaha menguasai tanah
itu lewat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi gagal.
Pada 12 Mei2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi
Trisakti, Jaksa AgungAbdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa
pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan
Perkara
(SKP3)
perkara
mantan
Presiden
Soeharto,
yang
isinya
menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada
tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental
terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei2006.
12 Juni2006, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel)
mengabulkan permohonan praperadilan Soeharto yang diajukan oleh
berbagai organisasi. Dalam sidang putusan praperadilan, hakim Andi
5. 5
Samsan Nganro menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
Perkara (SKP3) atas nama terdakwa HM Soeharto tanggal 11 Mei 2006
adalah tidak sah menurut hukum, dan menyatakan tuntutan terhadap HM
Soeharto tersebut dibuka dan dilanjutkan.
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Penyelesaian kasus korupsi yang menimpa mantan
presiden Soeharto?
2. Pasal apa sajakah yang dapat di berikan terkait tindakn pidana
korupsi Soeharto?
3. Bagaimanakah dengan aparat penegak hokum yang menangani kasus
Soeharto?
6. 6
KAJIAN PUSTAKA
A. KORUPSI
1. Pengertian Korupsi
Istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin, yaitu corruptio atau
corruptus. Dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt, dalam
bahasa Perancis menjadi corruption, dan dalam bahasa Belanda menjadi
coruptie. Dalam bahasa Belanda, kata coruptie mengandung arti perbuatan
korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam
perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian,
kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam arti sosial
masyarakat mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik
negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan
atau pekerjaan. Centre for International Crime Prevention (CICP) salah satu
organ PBB yang berkedudukan di Wina secara luas mendefinisikan korupsi
sebagai “misuse of (publik) power for private gain”.
Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku
individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk
keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi
merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi
keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara
dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya
denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri
sendiri.
Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan
hukum adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Korupsi
adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau
barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk
kepentingan memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang
menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk
7. 7
memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk
perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri.
2.Penyebab Korupsi
Menurut CICP, korupsi di dalamnya termasuk tindak pidana suap
(bribery), penggelapan (embezzlement), penipuan (fraud), pemerasan yang
terkait dengan jabatan (extortion), penyalahgunaan wewenang (abuse of
discretion), pemanfaatan kedudukan untuk kepentingan ilegal (exploiting a
conflict interests), nepotisme (nepotism),
komisi yang diterima pejabat
publik dalam kaitan bisnis (illegal commision), dan kontribusi secara ilegal
untuk partai politik. Menurut Robert Klitgaard, korupsi (C=corruption) akan
terjadi ketika ada kekuasaan monopoli (M=monopoly power) yang dimiliki
oleh seorang pejabat, dan dia mempunyai wewenang untuk memutuskan
(D=discretion by official), serta tidak ada akuntabilitas (A=accountability).
Pendapat tersebut dirumuskannya dalam formula berikut:
C=M+D–A
Jadi, misalnya, jika ada seseorang memegang monopoli atas barang atau
jasa dan memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang berhak
mendapatkan barang atau jasa itu dan berapa banyak, dan tidak ada
akuntabilitas (dalam arti orang lain dapat menyaksikan apa yang diputuskan
oleh orang yang memegang wewenang itu), maka kemungkinan besar akan
ditemukan korupsi di situ. Tetapi apakah korupsi betul-betul terjadi ataukah
tidak, tergantung juga pada faktor subyektif pelakunya, karena reaksi orang
pada peluang untuk melakukan korupsi tidak sama. Namun demikian
penting untuk disadari bahwa semakin besar godaan untuk melakukan
korupsi, semakin banyak korupsi terjadi. Menurut Francisco Ramirez
Torres, godaan untuk melakukan korupsi ada ketika keuntungan atau
hasilnya besar, kemungkinan tertangkapnya kecil, dan hukumannya ringan.
Tindak pidana korupsi berbeda luas sebaran dan jenisnya. Menurut Robert
Klitgaard, korupsi ada yang dilakukan secara “free lance”, artinya pejabat
sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil, tetapi korupsi juga bisa mewabah
menjadi sistematis (berjamaah). Korupsi
yang sama sekali tidak
8. 8
menghiraukan aturan main dan dilakukan secara sistematis, sering disebut
hypercorruption.
Apabila korupsi telah mencapai tingkat hypercorruption akan
membawa dampak yang mematikan. Korupsi jenis inilah yang justru sering
dijumpai dalam masyarakat. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian
ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena meremehkan
lembaga-lembaga pemerintahan, dan kerugian sosial karena kekayaan dan
kekuasaan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak. Bila korupsi
berkembang sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati,
aturan hukum dianggap remeh, insentif untuk investasi menjadi kacau, maka
akibatnya, pembangunan ekonomi akan lumpuh. Dalam konteks yang lebih
luas, korupsi mampu meluluhlantakkan hampir semua aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara baik di ranah ekonomi, politik, hukum, sosial
budaya, dan bahkan agama (sebuah zona yang selama ini dianggap sakral
dan sarat dengan nuansa moral). Mengingat dampaknya yang begitu dasyat,
maka korupsi digolongkan ke dalam “extraordinary crime” memerlukan
“extraordinary measures” untuk memberantasnya.
Sementara itu Jack Bologne menganalisa penyebab korupsi ke dalam
4 (empat) kategori. Teori tersebut ia sebut dengan istilah GONE theory
yaitu:
1.
Greeds. Seseorang melakukan korupsi karena dia serakah.
Mungkin secara ekonomis dirinya tergolong orang yang mampu,
tetapi tidak pernah merasa puas.
2.
Opportunity. Ada kesempatan yang memungkinkan seseorang
untuk berlaku korup. Biasanya orang seperti ini memang sudah
ada niat untuk menyeleweng, apalagi ada kesempatan.
3.
Needs. Kebutuhan akan hidup sehari-hari bisa memungkinkan
seseorang terseret ke perilaku korup. Ini berarti bahwa kondisi
seseorang yang bersangkutan memaksa untuk melakukan korupsi.
4.
Exposes. Rendahnya pengungkapan dan penegakan hukum
terhadap perilaku korup bisa menjadi faktor kriminogen bagi
terjadinya korupsi yang lain.
9. 9
PEMBAHASAN
Kasus korupsi yang menimpa mantan presiden soeharto merupakan
kasus korupsi yang sangat rumit di pecahkan dan sekaligus mencerminkan
bahwa hukum di negeri ini masih tidak dapat di tegakan dengan baik. Hal
ini terbukti dengan adanya tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi di
antara para pejabat tinggi Negara. Apalagi jika yang di dakwa adalah
pejabat seperti soeharto yang pernah menjadi presiden RI selama hampir 32
tahun lamanya, tentu penanganan kasusnya dilakukan dengan sangat
bertele-tele dan sangat lama serta tidak jelas arahnya. Bukti konkritnya
adalah ketika jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh pada 12 Mei 2006
mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan
Surat
Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) perkara mantan
presiden Soeharto dengan alasan karena kondisi fisik dan kesehatan mental
yang bersangkutan. Keputusan ini dirasa sangat aneh mengingat yang
menikmati uang hasil korupsi bukan hanya soeharto semata, tetapi juga
sanak saudaranya. Jikapun soeharto dalam kondisi yang lemah secara
mental dan fisik, bukankah masih tetap bisa dilanjutkan. Logis memang jika
karena kondisi fisik dan mental yang menyebabkan penghentian
persidangan, tetapi masih banyak yang patut di dakwa selain soeharto,
semisal Tommy Soeharto , Bob Hasan, Haryono Suyono dan masih banyak
lagi. Menurut hemat saya, Kasus Korupsi ini dilakukan secara kolektif yang
menyangkut lebih dari beberapa orang. Hal ini di ibaratkan seperti sebuah
gurita dimana soehartonya adalah sebagai kepala gutitanya dan sanak
saudaranya sebagai tangannya. Malah yang menikmati uang hasil korupsi
adalah sanak saudara dari Soeharto. Meskipun UU Tipikor keluar setelah
perbuatan dilakukan yakni dengan adanya UU No.31 Tahun 1999 tentang
Tipikor yang akhirnya di perbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001,namun
UU Tipikor dapat berlaku surut (Asas Retroaktif), sehingga perbuatan yang
dilakukan jauh sebelum UU dikeluarkan akan tetap dapat dipidana.
10. 10
Permasalahan lain yang menyebabkan kasus ini menjadi kabur
adalah bahwa saat presiden Soeharto menngeluarkan Keppres Nomer 40
tahun
1995
yang
menyebutkan
bahwa
setiap
pengusaha
harus
menyumbangkan 2 persen pendapatannya untuk 7 buah yayasan yang di
pimpinnya sendiri. Secara kasat mata, keppres tersebut memiliki kekuatan
hokum sebab presiden di perbolehkan mengeluarkan keputusan sepanjang di
setujui DPR dan untuk kemaslahatan umat, apalagi yayasan tersebut
bergerak di bidang social seperti pendidikan dan sebagainya, tentu hal itu di
pandang baik oleh masyarakat. Pada awal merebaknya kasus ini masyrakat
seakan di buat bingung oleh permasalahan yang sebenarnya terjadi, apalagi
kasus ini selalu diputar balikan oleh oknum-oknum yang berkepentingan,
seperti dengan penyuapan, pembunuhan, dan penculikan. Seperti yang
terjadi pada jaksa Arif yang disuap oleh Tomy Soeharto, yang akhirnya
menyebabkan Tommy saat itu menjadi orang paling di cari Polisi selama
beberapa tahun (Melanggar pasal 6 UU Tipikor). Kasus ini justru seperti
menghilang ditelan bumi sampai meninggalnya soeharto pada 12 Mei 2008
silam. Praktis kontroversi merebah lantaran kasus korupsi mantan presiden
soeharto belum selesai dan belum terdapat titik temu, tetapi yang terdakwa
yelah wafat. Lantas siapa yang patut menggantikan sebagai terdakwa?,
Seharusnya adalah anak-anaknya, sanak saudaranya, dan kerabat-kerabatnya
karena mereka juga ikut menikmati uang korupsi ini yang kebanyakan telah
mereka investasikan ke luar negeri (Pasal 10 UU No.20 Tahun 2001).
Sampai sekarang ini masih belum ada kelanjutan terkait kasus KKN
yang di lakukan soeharto selama menjabar sebagai RI 1 dulu. Kebanyakan
orang menganggap ketika yang terdakwa wafat, maka semuanya selesai atau
tidak perlu di usut lebih lanjut. Padahal tidak demikian, karena sekali lagi
masih banyak koloni dari soeharto yang ikut menikmati uang hasil korupsi,
dan masih bebas berkeliaran kesana kemari tanpa mampu tersentuh oleh
hukum. Tommy Soeharto yang pernah di pidana karena kasus serupa kini
telah bebas, ringan sekali hukuman yang di jatuhkan hakim terhadap anak
mantan pejabat yang telah merugikan negara sekian trilyun. Seharusnya
11. 11
kalau menilik pasal 6 UU No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidan korupsi,
tommy dapat di Pidana selama kurang lebih 15 tahun lamanya, tetapi
keputusan hakim berkata lain.
Kemudian jika menurut pasal 38B UU No.20 Tahun 2011, maka
yang di dakwa wajib melaporkan harta kekayaan pribadinya. Namun
penyelidik lalai karena hanya mencatat harta yang ada di Indonesia saja,
sedangkan harta investasi yang ada di luar negeri (Bank Swiss) lolos dari
penyelidikan. Hal kecil semacam ini yang bisa mempengaruhi putusan
pengadilan.
Akhirnya sampai saat ini, kasus korupsi soeharto seperti telah hilang,
mereka-mereka yang ikut dalam korupsi kolektif tersebut dapat terlepas dari
jeratan pidana, pemerintah dan aparatur seperti telah capek menangani kasus
seperti ini dimana terjadi tarik ulur dan kaburnya barang bukti serta
penyelewengan tugas dari masing-masing aparat penegak hukum. Jika
aparat Negara dapat menjalankan tugasnya secara baik dan benar, Soeharto
beserta koloninya dan sanak saudaranya dapat di jatuhi pidana sangat berat
dan di jatuhi pasal berlapis. Karena sesungguhnya korupsi ini telah
dilakukan sekian tahun lamanya, dimana selama itu pula aparatur Negara di
bungkam secara rapat-rapat menggunakan uang.
Sebenarnya ada upaya untuk tetap melanjutkan proses penyelidikan
ini, apalagi dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
terbentuk pada 2004 lalu. Namun KPK masih belum mampu mengusutnya
secara menyeluruh, karena sekali lagi dalam penanganan tindak pidana
korupsi selalu sejalan dengan adanya kasus penyuapan yang melibatkan
hakim dan jaksa, sehingga kasusnya menjadi kabur dan tidak jelas. Jika kita
kembali kepada UU No.20/2011 tentang Tindak Pidana Korupsi, setelah
dikeluarkannya SKP3 dimana keputusan telah final dimana Soeharto lolos
dari pidana dan sebagian koloninya telah mendapatkan hukuman, maka
Negara
berhak
menggugat
kekayaan
dari
Soeharto
dikembalikan kepada Negara (Ketentuan Pasal 38 UU tipikor).
yang
belum
12. 12
PENUTUP
Kesimpulan
Hukum pidana di Indonesia belum dapat di tegakkan dengan baik,
seperti penyelesaian kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia
yang masih jauh di bawah keadilan. Masih terdapat banyak tebang pilih
dalam penyelesaian kasus korupsi. Kasus KKN soeharto misalnya, meski
telah merugikan negara sangat besar, tetapi prosesnya menjadi kabur karena
dalam penyelidikannya terjadi penyuapan kepada aparat-aparat penegak
hukum baik Jaksa maupun hakim. Kalau pun dipidana seperti yang dialami
oleh puteranya, Tommy Soeharto, tetapi hukuman yang di berikan adalah
sangat ringan dibandingkan dengan kerugian yang dialami Negara yang
trilyunan besarnya. Seharusnya soeharto mampu dikenai pasal 38 UU No.20
tahun 2001 dimana kekayaan hasil korupsi dari soeharto masih belum
dikembalikan kepada Negara sepenuhnya.
Saran
Seharusnya para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya
dengan penuh tanggung jawab, jujur, berdasarkan hati nurani dan
profesionalitas, dimana tidak perlu ada tebang pilih dalam memproses suatu
kasus karena sesungguhnya setiap orang adalah sama dimata hukum. Perlu
dalam
menjalankan
tugas
dan
fungsinya,
para
penegak
hukum
memperhatikan kode etiknya masing-masing sehingga bias mencegah
adanya penyuapan. selain itu perlu juga adanya UU tipikor yang baru
menggantikan UU tipikor yang lama yang dirasa sudah tidak sesuai lagi
dengan kasus KKN di Indonesia sekarang ini dimana penjatuhan pidana
yang dilakukan adalah sangat ringan.Lembaga KPK harus bisa menjalankan
wewenangnya secara mutlak, tanpa harus adanya intervensi dari oknum
yang berkepentingan, sehingga penanganan kasus korupsi bisa di lakukan
dengan cepat dan adil, dengan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku
korupsi.
13. 13
DAFTAR PUSTAKA
Arrifin, Donny. 2002.Korupsi di sektor pelayanan Publik dalam Basyaib,
H., dkk. (ed.) 2002, Mencuri Uang Rakyat: 16 kajian Korupsi di
Indonesia, Buku 2. Yayasan Aksara dan Patnership for Good
Governance Reform. Jakarta.
Baswir Revrisond. 1993. Ekonomi, Manusia dan Etika, Kumpulan Esai-esai
Terpilih. BPFE. Yogyakarta.
______________. 1996. Ekonomi Politik Kesenjangan, Konglomerasi, dan
Korupsi di Indonesia, dalam buku Pembangunan Ekonomi dan
Pemberdayaan Rakyat. BPFE. Yogyakarta.
Basyaib, H., Holloway R., dan Makarim NA. (ed.). 2002.Mencuri Uang
Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3. Yayasan Aksara
dan Patnership for Good Governance Reform. Jakarta.
Balck’s Law Dictionary cetakan ke-7
Fadjar, Mukti. 2002.Korupsi dan Penegakan Hukum dalam pengantar
Kurniawan, L, 2002, Menyingkap Korupsi di Daerah. Intrans.
Malang.
Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2008. Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana
(Criminal Justice System). Program Magister Ilmu Hukum UNDIP.
Semarang
______________.2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di
Indonesia. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
Kartono, Kartini. 1983. Pathologi Sosial. Edisi Baru. CV. Rajawali Press.
Jakarta.