Downloaded 136 times
Uploaded byZaka Firma Aditya
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Kasus korupsi mantan presiden Soeharto merupakan salah satu kasus yang rumit. Ia diduga melakukan korupsi melalui tujuh yayasannya dengan menggelapkan uang negara ratusan miliar rupiah. Kasus ini dihentikan oleh Jaksa Agung dengan alasan kondisi Soeharto, namun hakim membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan kasus dilanjutkan.
More Related Content
![BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/pap-05-190102043137-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Similar to Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
Penanggulangan Kasus Korupsi di Indonesia
- 1. 1 MAKALAH HUKUM PIDANA “PENANGANANKASUS KORUPSI DI INDONESIA” Disusun dalam Rangka Memenuhi Tugas Hukum Pidana Semester II Dosen Pengampu : Benny Sumardiana, SH Di Susun Oleh: ZAKA FIRMA ADITYA 8111410061 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2011
- 2. 2 PENDAHULUAN Korupsi di Indonesiabenar-benar sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi sudah berubah menjadi vampir state karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Transparancy International terhadap Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di beberapa negara, Indonesia merupakan negara dengan IPK terendah yang itu menunjukkan tingkat yang rendah, karena semakin rendah nilai IPK maka tingkat korupsi yang terjadi semakin tinggi dan begitu juga sebaliknya. Transparency International mengumumkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun 2008 adalah 2.6, menempati urutan 126 dari 180 negara. Hasil survei Transparancy International menunjukkan posisi korupsi di Indonesia sebagai berikut: TAHUN RANGKING DARI ATAS RANGKING DARI BAWAH IPK 2004 137 (dari 146) 9 2,0 2005 140 (dari 159) 22 2,2 2006 130 (dari 163) 33 2,4 2007 143 (dari 179) 36 2,3 2008 126 (dari 180) 54 2,6 Sikap pesimistis banyak ditampakkan oleh berbagai pihak jika dikaitkan dengan aksi pemberantsan korupsi, mulai dari ketidakyakinan rakyat atas komitmen pemerintah sampai kepada kekecewaan atas beberapa putusan yang diambil pemerintah dalam penegakkan hukum penanggulangan korupsi tersebut. Laporan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, misalnya, mengungkapkan bahwa dari 1.198 kasus korupsi yang telah diperiksa sejak bulan Januari 2002 hinga bulan April 2004, kerugian yang diderita negara telah mencapai 22 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut hanya 586 kasus yang akhirnya dapat dibawa ke pengadilan dan uang hasil kejahatannya bisa dikembalikan kepada negara. Data dari Mahkamah Agung di atas didukung pula oleh hasil riset Bozz-Allen dan Hamilton, sebagaimana dikutip oleh Irwan, yang menunjukkan bahwa Indonesia pada
- 3. 3 tahun 1999 mendudukiposisi paling parah dalam hal indeks good governance, indeks korupsi dan indeks efisiensi peradilan dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Besarnya indeks good governance Indonesia hanya sebesar 2,88. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura (8,93), Malaysia (7,72), Thailand (4,89), dan Filipina (3,47). Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the means). Kasus Korupsi Mantan Presiden Soeharto Kasus dugaan korupsi Soeharto adalah salah satu kasus yang paling rumit dalam pemecahannya. Kasus ini menyangkut penggunaan uang Negara oleh 7 buah yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999 Uang negara 400 miliar mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara tahun 1996 dan 1998. Asalnya dari pos Dana Reboisasi Departemen Kehutanan dan pos bantuan presiden. Dalam berkas kasus Soeharto,
- 4. 4 terungkap bahwa HaryonoSuyono, yang saat itu Menteri Negara Kependudukan dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengalihkan dana itu untuk yayasan. Ketika itu, dia masih menjadi wakil ketua di Dana Mandiri. Bambang Trihatmodjo, yang menjadi bendahara yayasan ini, bersama Haryono, ternyata mengalirkan lagi dana Rp 400 miliar yang telah masuk ke yayasan itu ke dua bank miliknya, Bank Alfa dan Bank Andromeda, pada 1996-1997, dalam bentuk deposito. Dari data dalam berkas Soeharto, Bob Hasan paling besar merugikan keuangan negara, diduga mencapai Rp 3,3 triliun. Hal ini juga terungkap dari pengakuan Ali Affandi, Sekretaris Yayasan Supersemar, ketika diperiksa sebagai saksi kasus Soeharto. Dia membeberkan, Yayasan Supersemar, Dakab, dan Dharmais memiliki saham di 27 perusahaan Grup Nusamba milik Bob Hasan. Sebagian saham itu masih atas nama Bob Hasan pribadi, bukan yayasan. Hutomo Mandala Putra, putra bungsu Soeharto bersama bersama Tinton Suprapto, pernah memanfaatkan nama Yayasan Supersemar untuk mendapatkan lahan 144 hektare di Citeureup, Bogor, guna pembangunan Sirkuit Sentul. Sebelumnya, Tommy dan Tinton berusaha menguasai tanah itu lewat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi gagal. Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006. 12 Juni 2006, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan praperadilan Soeharto yang diajukan oleh berbagai organisasi. Dalam sidang putusan praperadilan, hakim Andi
- 5. 5 Samsan Nganro menyatakanSurat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) atas nama terdakwa HM Soeharto tanggal 11 Mei 2006 adalah tidak sah menurut hukum, dan menyatakan tuntutan terhadap HM Soeharto tersebut dibuka dan dilanjutkan. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah Penyelesaian kasus korupsi yang menimpa mantan presiden Soeharto? 2. Pasal apa sajakah yang dapat di berikan terkait tindakn pidana korupsi Soeharto? 3. Bagaimanakah dengan aparat penegak hokum yang menangani kasus Soeharto?
- 6. 6 KAJIAN PUSTAKA A. KORUPSI 1.Pengertian Korupsi Istilah “korupsi” berasal dari bahasa latin, yaitu corruptio atau corruptus. Dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis menjadi corruption, dan dalam bahasa Belanda menjadi coruptie. Dalam bahasa Belanda, kata coruptie mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam arti sosial masyarakat mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan. Centre for International Crime Prevention (CICP) salah satu organ PBB yang berkedudukan di Wina secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “misuse of (publik) power for private gain”. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan hukum adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk
- 7. 7 memperoleh keuntungan berupastatus, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. 2.Penyebab Korupsi Menurut CICP, korupsi di dalamnya termasuk tindak pidana suap (bribery), penggelapan (embezzlement), penipuan (fraud), pemerasan yang terkait dengan jabatan (extortion), penyalahgunaan wewenang (abuse of discretion), pemanfaatan kedudukan untuk kepentingan ilegal (exploiting a conflict interests), nepotisme (nepotism), komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (illegal commision), dan kontribusi secara ilegal untuk partai politik. Menurut Robert Klitgaard, korupsi (C=corruption) akan terjadi ketika ada kekuasaan monopoli (M=monopoly power) yang dimiliki oleh seorang pejabat, dan dia mempunyai wewenang untuk memutuskan (D=discretion by official), serta tidak ada akuntabilitas (A=accountability). Pendapat tersebut dirumuskannya dalam formula berikut: C = M + D – A Jadi, misalnya, jika ada seseorang memegang monopoli atas barang atau jasa dan memiliki wewenang untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkan barang atau jasa itu dan berapa banyak, dan tidak ada akuntabilitas (dalam arti orang lain dapat menyaksikan apa yang diputuskan oleh orang yang memegang wewenang itu), maka kemungkinan besar akan ditemukan korupsi di situ. Tetapi apakah korupsi betul-betul terjadi ataukah tidak, tergantung juga pada faktor subyektif pelakunya, karena reaksi orang pada peluang untuk melakukan korupsi tidak sama. Namun demikian penting untuk disadari bahwa semakin besar godaan untuk melakukan korupsi, semakin banyak korupsi terjadi. Menurut Francisco Ramirez Torres, godaan untuk melakukan korupsi ada ketika keuntungan atau hasilnya besar, kemungkinan tertangkapnya kecil, dan hukumannya ringan. Tindak pidana korupsi berbeda luas sebaran dan jenisnya. Menurut Robert Klitgaard, korupsi ada yang dilakukan secara “free lance”, artinya pejabat sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil, tetapi korupsi juga bisa mewabah menjadi sistematis (berjamaah). Korupsi yang sama sekali tidak
- 8. 8 menghiraukan aturan maindan dilakukan secara sistematis, sering disebut hypercorruption. Apabila korupsi telah mencapai tingkat hypercorruption akan membawa dampak yang mematikan. Korupsi jenis inilah yang justru sering dijumpai dalam masyarakat. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintahan, dan kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak. Bila korupsi berkembang sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, insentif untuk investasi menjadi kacau, maka akibatnya, pembangunan ekonomi akan lumpuh. Dalam konteks yang lebih luas, korupsi mampu meluluhlantakkan hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik di ranah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan bahkan agama (sebuah zona yang selama ini dianggap sakral dan sarat dengan nuansa moral). Mengingat dampaknya yang begitu dasyat, maka korupsi digolongkan ke dalam “extraordinary crime” memerlukan “extraordinary measures” untuk memberantasnya. Sementara itu Jack Bologne menganalisa penyebab korupsi ke dalam 4 (empat) kategori. Teori tersebut ia sebut dengan istilah GONE theory yaitu: 1. Greeds. Seseorang melakukan korupsi karena dia serakah. Mungkin secara ekonomis dirinya tergolong orang yang mampu, tetapi tidak pernah merasa puas. 2. Opportunity. Ada kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk berlaku korup. Biasanya orang seperti ini memang sudah ada niat untuk menyeleweng, apalagi ada kesempatan. 3. Needs. Kebutuhan akan hidup sehari-hari bisa memungkinkan seseorang terseret ke perilaku korup. Ini berarti bahwa kondisi seseorang yang bersangkutan memaksa untuk melakukan korupsi. 4. Exposes. Rendahnya pengungkapan dan penegakan hukum terhadap perilaku korup bisa menjadi faktor kriminogen bagi terjadinya korupsi yang lain.
- 9. 9 PEMBAHASAN Kasus korupsi yangmenimpa mantan presiden soeharto merupakan kasus korupsi yang sangat rumit di pecahkan dan sekaligus mencerminkan bahwa hukum di negeri ini masih tidak dapat di tegakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi di antara para pejabat tinggi Negara. Apalagi jika yang di dakwa adalah pejabat seperti soeharto yang pernah menjadi presiden RI selama hampir 32 tahun lamanya, tentu penanganan kasusnya dilakukan dengan sangat bertele-tele dan sangat lama serta tidak jelas arahnya. Bukti konkritnya adalah ketika jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh pada 12 Mei 2006 mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) perkara mantan presiden Soeharto dengan alasan karena kondisi fisik dan kesehatan mental yang bersangkutan. Keputusan ini dirasa sangat aneh mengingat yang menikmati uang hasil korupsi bukan hanya soeharto semata, tetapi juga sanak saudaranya. Jikapun soeharto dalam kondisi yang lemah secara mental dan fisik, bukankah masih tetap bisa dilanjutkan. Logis memang jika karena kondisi fisik dan mental yang menyebabkan penghentian persidangan, tetapi masih banyak yang patut di dakwa selain soeharto, semisal Tommy Soeharto , Bob Hasan, Haryono Suyono dan masih banyak lagi. Menurut hemat saya, Kasus Korupsi ini dilakukan secara kolektif yang menyangkut lebih dari beberapa orang. Hal ini di ibaratkan seperti sebuah gurita dimana soehartonya adalah sebagai kepala gutitanya dan sanak saudaranya sebagai tangannya. Malah yang menikmati uang hasil korupsi adalah sanak saudara dari Soeharto. Meskipun UU Tipikor keluar setelah perbuatan dilakukan yakni dengan adanya UU No.31 Tahun 1999 tentang Tipikor yang akhirnya di perbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001,namun UU Tipikor dapat berlaku surut (Asas Retroaktif), sehingga perbuatan yang dilakukan jauh sebelum UU dikeluarkan akan tetap dapat dipidana.
- 10. 10 Permasalahan lain yangmenyebabkan kasus ini menjadi kabur adalah bahwa saat presiden Soeharto menngeluarkan Keppres Nomer 40 tahun 1995 yang menyebutkan bahwa setiap pengusaha harus menyumbangkan 2 persen pendapatannya untuk 7 buah yayasan yang di pimpinnya sendiri. Secara kasat mata, keppres tersebut memiliki kekuatan hokum sebab presiden di perbolehkan mengeluarkan keputusan sepanjang di setujui DPR dan untuk kemaslahatan umat, apalagi yayasan tersebut bergerak di bidang social seperti pendidikan dan sebagainya, tentu hal itu di pandang baik oleh masyarakat. Pada awal merebaknya kasus ini masyrakat seakan di buat bingung oleh permasalahan yang sebenarnya terjadi, apalagi kasus ini selalu diputar balikan oleh oknum-oknum yang berkepentingan, seperti dengan penyuapan, pembunuhan, dan penculikan. Seperti yang terjadi pada jaksa Arif yang disuap oleh Tomy Soeharto, yang akhirnya menyebabkan Tommy saat itu menjadi orang paling di cari Polisi selama beberapa tahun (Melanggar pasal 6 UU Tipikor). Kasus ini justru seperti menghilang ditelan bumi sampai meninggalnya soeharto pada 12 Mei 2008 silam. Praktis kontroversi merebah lantaran kasus korupsi mantan presiden soeharto belum selesai dan belum terdapat titik temu, tetapi yang terdakwa yelah wafat. Lantas siapa yang patut menggantikan sebagai terdakwa?, Seharusnya adalah anak-anaknya, sanak saudaranya, dan kerabat-kerabatnya karena mereka juga ikut menikmati uang korupsi ini yang kebanyakan telah mereka investasikan ke luar negeri (Pasal 10 UU No.20 Tahun 2001). Sampai sekarang ini masih belum ada kelanjutan terkait kasus KKN yang di lakukan soeharto selama menjabar sebagai RI 1 dulu. Kebanyakan orang menganggap ketika yang terdakwa wafat, maka semuanya selesai atau tidak perlu di usut lebih lanjut. Padahal tidak demikian, karena sekali lagi masih banyak koloni dari soeharto yang ikut menikmati uang hasil korupsi, dan masih bebas berkeliaran kesana kemari tanpa mampu tersentuh oleh hukum. Tommy Soeharto yang pernah di pidana karena kasus serupa kini telah bebas, ringan sekali hukuman yang di jatuhkan hakim terhadap anak mantan pejabat yang telah merugikan negara sekian trilyun. Seharusnya
- 11. 11 kalau menilik pasal6 UU No.20 Tahun 2001 tentang tindak pidan korupsi, tommy dapat di Pidana selama kurang lebih 15 tahun lamanya, tetapi keputusan hakim berkata lain. Kemudian jika menurut pasal 38B UU No.20 Tahun 2011, maka yang di dakwa wajib melaporkan harta kekayaan pribadinya. Namun penyelidik lalai karena hanya mencatat harta yang ada di Indonesia saja, sedangkan harta investasi yang ada di luar negeri (Bank Swiss) lolos dari penyelidikan. Hal kecil semacam ini yang bisa mempengaruhi putusan pengadilan. Akhirnya sampai saat ini, kasus korupsi soeharto seperti telah hilang, mereka-mereka yang ikut dalam korupsi kolektif tersebut dapat terlepas dari jeratan pidana, pemerintah dan aparatur seperti telah capek menangani kasus seperti ini dimana terjadi tarik ulur dan kaburnya barang bukti serta penyelewengan tugas dari masing-masing aparat penegak hukum. Jika aparat Negara dapat menjalankan tugasnya secara baik dan benar, Soeharto beserta koloninya dan sanak saudaranya dapat di jatuhi pidana sangat berat dan di jatuhi pasal berlapis. Karena sesungguhnya korupsi ini telah dilakukan sekian tahun lamanya, dimana selama itu pula aparatur Negara di bungkam secara rapat-rapat menggunakan uang. Sebenarnya ada upaya untuk tetap melanjutkan proses penyelidikan ini, apalagi dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terbentuk pada 2004 lalu. Namun KPK masih belum mampu mengusutnya secara menyeluruh, karena sekali lagi dalam penanganan tindak pidana korupsi selalu sejalan dengan adanya kasus penyuapan yang melibatkan hakim dan jaksa, sehingga kasusnya menjadi kabur dan tidak jelas. Jika kita kembali kepada UU No.20/2011 tentang Tindak Pidana Korupsi, setelah dikeluarkannya SKP3 dimana keputusan telah final dimana Soeharto lolos dari pidana dan sebagian koloninya telah mendapatkan hukuman, maka Negara berhak menggugat kekayaan dari Soeharto yang belum dikembalikan kepada Negara (Ketentuan Pasal 38 UU tipikor).
- 12. 12 PENUTUP Kesimpulan Hukum pidana diIndonesia belum dapat di tegakkan dengan baik, seperti penyelesaian kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia yang masih jauh di bawah keadilan. Masih terdapat banyak tebang pilih dalam penyelesaian kasus korupsi. Kasus KKN soeharto misalnya, meski telah merugikan negara sangat besar, tetapi prosesnya menjadi kabur karena dalam penyelidikannya terjadi penyuapan kepada aparat-aparat penegak hukum baik Jaksa maupun hakim. Kalau pun dipidana seperti yang dialami oleh puteranya, Tommy Soeharto, tetapi hukuman yang di berikan adalah sangat ringan dibandingkan dengan kerugian yang dialami Negara yang trilyunan besarnya. Seharusnya soeharto mampu dikenai pasal 38 UU No.20 tahun 2001 dimana kekayaan hasil korupsi dari soeharto masih belum dikembalikan kepada Negara sepenuhnya. Saran Seharusnya para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, berdasarkan hati nurani dan profesionalitas, dimana tidak perlu ada tebang pilih dalam memproses suatu kasus karena sesungguhnya setiap orang adalah sama dimata hukum. Perlu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, para penegak hukum memperhatikan kode etiknya masing-masing sehingga bias mencegah adanya penyuapan. selain itu perlu juga adanya UU tipikor yang baru menggantikan UU tipikor yang lama yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kasus KKN di Indonesia sekarang ini dimana penjatuhan pidana yang dilakukan adalah sangat ringan. Lembaga KPK harus bisa menjalankan wewenangnya secara mutlak, tanpa harus adanya intervensi dari oknum yang berkepentingan, sehingga penanganan kasus korupsi bisa di lakukan dengan cepat dan adil, dengan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku korupsi.
- 13. 13 DAFTAR PUSTAKA Arrifin, Donny.2002. Korupsi di sektor pelayanan Publik dalam Basyaib, H., dkk. (ed.) 2002, Mencuri Uang Rakyat: 16 kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2. Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform. Jakarta. Baswir Revrisond. 1993. Ekonomi, Manusia dan Etika, Kumpulan Esai-esai Terpilih. BPFE. Yogyakarta. ______________. 1996. Ekonomi Politik Kesenjangan, Konglomerasi, dan Korupsi di Indonesia, dalam buku Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat. BPFE. Yogyakarta. Basyaib, H., Holloway R., dan Makarim NA. (ed.). 2002. Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3. Yayasan Aksara dan Patnership for Good Governance Reform. Jakarta. Balck’s Law Dictionary cetakan ke-7 Fadjar, Mukti. 2002. Korupsi dan Penegakan Hukum dalam pengantar Kurniawan, L, 2002, Menyingkap Korupsi di Daerah. Intrans. Malang. Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2008. Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Program Magister Ilmu Hukum UNDIP. Semarang ______________.2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. Kartono, Kartini. 1983. Pathologi Sosial. Edisi Baru. CV. Rajawali Press. Jakarta.