Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
Similar to Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Tugas Pendidikan Kewarganegaraan Tentang Korupsi dan Pencegahannya
- 1. KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA Oleh : Siti Nurjanah NIM : 1305115089 Dosen Pengampu : Alim Salamah, S.Pd.,M.Pd.
- 2. Tindak pidana korupsi bisa dilakukan siapa saja, tak mengenal strata pendidikan. Dari kurun waktu waktu, semakin banyak saja sejumlah orang dengan gelar mentereng tersandung kasus korupsi KORUPSI TAK KENAL KASTA Mulai dari.. Sampai. .
- 3. Apa itu KORUPSI ??? menurut Huntington (1968) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma- norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Jadi dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio- Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok.
- 4. Korupsi yang terkait merugikan keuangan Negara MACAM-MACAM KORUPSI Korupsi yang terkait dengan suap- menyuap Korupsi yang terkait dengan pemerasan Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan Korupsi yang terkait dengan gratifikasi Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal- pasal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok yakni :
- 5. 1. Korupsi yang merugikan keuangan Negara dan hukuman beserta dendanya. Korupsi jenis ini dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Inilah salah satu pasal yang paling banyak dipakai untuk menjerat koruptor. * Kamu bisa mengkategorikan sebuah tindakan ke dalam korupsi jenis ini kalau memenuhi unsur-unsur : Setiap orang; * Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi; * Dengan cara melawan hukum; * Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hukumannya : Penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp. 1 Milyar
- 6. 2. Korupsi yang Terkait dengan Suap-menyuap. Suap-menyuap merupakan salah satu contoh tindak pidana korupsi tanpa kerugian keuangan negara jika uang suapnya bukan berasal dari keuangan negara. Selebihnya dapat berupa ikut serta, membantu, menghalangi penyidikan perkara korupsi, pemalsuan dokumen untuk pemeriksaan administrasi, lalai dalam pengawasan, dll. Pasal 12 a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), yang terkategori varian suap, vide Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Hukumannya : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 8. Korupsi jenis ini hampir sama dengan korupsi jenis sebelumya. Namun, kali ini pegawai negeri memeras dengan alasan uang atau pemberian illegal ituadalah bagian dari peraturan atau hak dia, padahal kenyataannya tidak demikian. Pada Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001 unsur - unsur yang termasuk yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pemberian, atau penyerahan barang, seolah - olah merupakan utang kepada dirinya, dan diketahui bahwa hal itu tersebut merupakan utang. 4. Korupsi yang Berkaitan dengan Pemerasan
- 9. 5. Korupsi yang Terkait Perbuatan Curang Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. korupsi;
- 10. 6. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN GRATIFIKSI
- 11. 7. KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN BENTURAN DALAM PENGADAAN Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah KORUPSI. 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara 2. Dengan sengaja 3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan 4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya
- 13. Kelemahan Pengajaran- pengajaran Agama dan Etika
- 16. GONE Theory Dikemukakan oleh Jack Bologne Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi ada 4, yakni : Opportunities(kesempatan)
- 17. Greeds (keserakahan) : berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Opportunities (kesempatan) : berkaitan dengankeadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan
- 18. Needs (kebutuhan) : berkaitan dengan faktor-faktor yamg dibutuhkan oleh individu- individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Exposures (pengungkapan) : berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.
- 19. 1.Konsep “carrot and stick”. Carrot adalah pendapatan netto pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan, pangkat dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkan cukup untuk hidup dengan “gaya” dan “gagah”. PNS Stick adalah bila semua sudah dicukupi dan masih ada yang berani korupsi, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung, karena tidak ada alasan sedikitpun untuk melakukan korupsi, bilamana perlu dijatuhi hukuman mati. HUKUMAN PENJARA LEBIH LAMA DENDA YANG LEBIH BESAR
- 20. Gerakan “Masyarakat AntiKorupsi”yaitupemberantasan korupsidi Indonesiasaat ini perluadanya tekanan kuat dari masyarakatluas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi,LSM,ICW, UlamaNU dan Muhammadiyah ataupun ormas yanglainperlu bekerjasama dalamupayamemberantas korupsi,sertakemungkinandibentuknya koalisidaripartai politik untuk melawankorupsi. Selamaini pemberantasan korupsihanyadijadikan sebagai bahan kampanye untuk mencaridukungan saja tanpaada realisasinya daripartai politik yang bersangkutan.Gerakan rakyatini diperlukan untukmenekan pemerintahdan sekaligus memberikan dukunganmoralagar pemerintahbangkitmemberantas korupsi. Gerakan “Moral” yang secara terus menerus mensosialisasikan bahwa korupsi adalah kejahatan besar bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta kondisi lingkungan sosial masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan menghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai perilaku anti korupsi. Langkah ini antara lain dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, sehingga dapat terjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda sebagai langlah yang efektif membangun peradaban bangsa yang bersih dari moral korup.
- 21. 4. Gerakan Pembersihan Gerakan “Pembersihan” yaitu menciptakan semua aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, dan bertanggungjawab serta memiliki komitmen yang tinggi dan berani melakukan pemberantasan korupsi tanpa memandang status sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan membenahi sistem organisasi yang ada dengan menekankan prosedur structure follows strategy yaitu dengan menggambar struktur organisasi yang sudah ada terlebih dahulu kemudian menempatkan orang-orang sesuai posisinya masing- masing dalam struktur organisasi tersebut.
- 22. Gerakan “Pengefektifan Birokrasi” yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahan agar didapat hasil kerja yang optimal dengan jalan menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dan apabila masih ada pegawai yang melakukan korupsi, dilakukan tindakan tegas dan keras kepada mereka yang telah terbukti bersalah Sikap anti korupsi haruslah dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Dari dalam diri, sejak dini harus ditanamkan sikap jujur, adil, terbuka dan mandiri. Dengan demikian, orang akan terhindar dari prilaku yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi.