1. Oleh Novi Hendra, S. IP
PEMBANGUNAN POLITIK
Sejak awal kehidupan manusia –berjuta tahun yang lampau– manusia dihadapkan pada
berbagai macam perubahan aktual alam semesta di mana dia hidup. Lambat laun, respon
atas fenomena alam ini bertransformasi menjadi sikap mengatasi perbedaan-perbedaan
yang terjadi di antara umat manusia, respon atas interaksi sosial ini kemudian mengubah
cara dan kebiasaan hidup mereka. Hal ini terus berkembang secara evolutif sekaligus
revolutif, hingga sampai pada diketemukannya model pelembagaan pengaturan
masyarakat dalam bingkai negara, beserta ilmu yang menyertainya, politik.
Evolusi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yang artinya membuka gulungan
atau membuka lapisan. Kemudian bahasa itu diserap menjadi bahasa inggris evolution
yang berarti perkembangan secara bertahap. Jadi dapat dikatakan perubahan secara
evolutif bersifat linear, sedangkan revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang
berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat.
Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan
terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Karakter
kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai sebagai akibat dari situasi ketika perubahan
tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang
dianut
masyarakat.
Pemerintah orde baru dibawah kepimpinan Presiden Soeharto, mengedepankan
pembangunan ekonomi ketimbang pembangunan dibidang politik. Akibat dari pilihan ini
perubahan sosial mengalami stagnasi karena rakyat Indonesia dipaksa berada dibawah
kungkungan politik yang diterapkan, demi untuk meciptakan kestabilan politik guna

2. Oleh Novi Hendra, S. IP
melancarkan program pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan. Ketika Reformasi
1998 terjadi, banyak pengamat politik menilai bahwa Indonesia kini tengah memasuki era
baru dalam sistem perpolitikan nasional. Terjadinya penerapan sistem demokrasi yang
menggantikan sistem sebelumnya yang banyak dituding sebagai sistem yang bersifat
otoriter, meskipun sistem yang sebelumnya berlaku juga berlabel demokrasi.
Kondisi politik pasca Reformasi menjadikan masyarakat dihidangkan dengan dengan
sistem baru yang menuntut masyarakat untuk lebih terlibat secara pro-aktif didalamnya.
Dalam penerapannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, sehingga dalam
mewujudkannya perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan secara bertahap.
Peningkatan kesadaran politik masyarakat serta penanaman nilai tidak boleh diabaikan,
hal
inilah
yang
kita
inginkan
dalam
proses
pembangunan
politik.
Lucian W. Pye menyimpulkan tiga tema besar yang berhubungan dengan makna
pembangunan politik. Pertama, terjadinya pertambahan persamaan (equality) antara
individu dalam kaitannya dengan sistem politik, kedua pertambahan kemampuan
(capacity) dalam hubungannya dengan lingkungannya, dan yang ketiga pertambahan
pembedaan (differentation and spesialitation) lembaga dan strukur didalam sistem politik
tersebut. Pembangunan politik dalam hal ini erat kaitannya dengan budaya politik,
struktur-struktur
politik
yang
berwenang
serta
proses
politik.
Pertambahan persamaan antara individu akan mengarah kepada upaya untuk menciptakan
bagaimana keterlibatan rakyat dalam kegiatan-kegiatan politik yang berlangsung. Dan

3. Oleh Novi Hendra, S. IP
keterlibatan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan kapasitas atau kemampuan
seseorang, bukan berdasarkan kepada status sosialnya. Sementara pertambahan
pembedaan atau dalam hal ini differensiasi dan spesialisasi mengacu kepada lembagalembaga politik dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsinya dengan jelas dari masingmasing lembaga yang ada. Terakhir, mengenai pertambahan kapasitas berkenaan dengan
kemampuan sistem politik dalam memeberikan pengaruh yang positif terhadap sistem
yang lainnya, misalnya pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi.
Kemiskinan dan kelaparan (musuh utama pembangunan ekonomi) ternyata punya
hubungan yang sangat erat dengan demokrasi. Begitu kesimpulan yang bisa kita ambil
dari pemikiran Amartya Sen (peraih Nobel Ekonomi tahun 1998). Dari serangkaian
penelitian mengenai bencana kelaparan besar di Bengali (tahun 1974), Ethiopia (tahun
1973 dan 1974), Banglades (tahun 1974), dan negara-negara Sahara (tahun 1968-1973)
warga India yang mendapat Nobel itu membuktikan bahwa bencana kelaparan lebih
banyak disebabkan oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi, macam sistem administrasi dan
pengelolaan distribusi pangan, ketimbang karena kelangkaan persediaan pangan atau
kegagalan
panen.
Menurut Sen represi terhadap aspirasi itulah yang menghambat pertumbuhan ekonomi,
hal yang terjadi pada masyarakat autoritarian, negara diktator teknokratis, dalam ekonomi
kolonial yang dijalankan oleh negara-negara imperialis dari Utara dan negara-negara baru
merdeka di Selatan yang dijalankan oleh pemimpin nasional dari partai tunggal yang tidak
toleran. Sebaliknya, kelaparan secara substansial tidak pernah terwujud di negara mana

4. Oleh Novi Hendra, S. IP
pun yang independen, yang mengadakan pemilihan umum secara teratur, yang memiliki
partai-partai oposisi untuk menyuarakan kritik dan yang mengizinkan surat kabar untuk
membuat laporan secara terbuka dan mempertanyakan kebijakan pemerintah.
embangunan
Siswono
Politik
Yudo
dan
Husodo,
Kesejahteraan
Mantan
Rakyat
Menakertrans

5. Oleh Novi Hendra, S. IP
NEGARA kita memiliki potensi untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan maju.
Pengalaman dari banyak negara lain meyakinkan kita bahwa tidaklah lama waktu
yang diperlukan untuk menjadi negara bangsa yang sejahtera. Hanya dalam waktu
30 tahun, Korea Selatan yang semula bangsa feodal dan tradisional yang sistem
ekonomi, politik, dan hukumnya runtuh akibat perang saudara di tahun 1950-1953,
telah mampu menjadi negara modern yang sejahtera terutama sejak pemerintahan
Presiden Park Chung Hee, dan telah memperoleh penghormatan dunia dengan menjadi
tuan
rumah
Olimpiade.
Malaysia yang secara sosial budaya mirip kita, dan baru merdeka di tahun 1957,
sekarang telah menjadi bangsa dengan GNP/kapita/tahun 4.000 dolar AS. Selain
itu, untuk lebih mengangkat prestise bangsanya di mata dunia internasional,
Malaysia telah membangun gedung yang beberapa tahun yang lalu merupakan gedung
yang
tertinggi
di
dunia.
Negara-negara yang mampu dalam waktu singkat membangun kemajuan dan
kemakmuran
bagi warganya itu, beberapa di antaranya harus melalui perubahan politik yang
mendasar, semisal RRC sejak kepemimpinan Deng Xiao Ping dan Jiang Zemin.
Pelajaran dari keberhasilan negara-negara di dunia ini, meyakinkan kita bahwa
untuk membangun kesejahteraan yang tinggi di negara kita, diperlukan hadirnya
kehidupan
politik
yang
sehat
dan
penegakan
hukum
yang
tegas.

6. Oleh Novi Hendra, S. IP
Salah satu unsur amat penting dalam pembangunan politik adalah pengembangan
kehidupan demokrasi. Loncatan kemajuan demokratisasi di negara kita ditengarai
oleh proses Pemilu 2004 yang diwarnai oleh beberapa hal. Pertama, menyusutnya
jumlah parpol peserta pemilu legislatif dari 48 partai di Pemilu 1999 menjadi
24 partai di Pemilu 2004, melalui mekanisme yang demokratis, berupa persyaratan
yang diperketat yang berlaku bagi semua parpol. Berkurangnya jumlah parpol
tersebut, diharapkan akan dapat mengembangkan proses politik yang lebih efisien.
Kemajuan kedua, ditandai dengan diselenggarakannya pemilihan anggota Dewan
Perwakilan Daerah secara langsung memilih orang, meskipun masih banyak yang
mempersoalkan penetapan jumlah perwakilan yang sama untuk setiap provinsi
sebanyak empat orang; tanpa mempersoalkan besarnya jumlah penduduk dan luasnya
wilayah masing-masing provinsi. Kemajuan juga ditandai dengan pemilihan
presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, yang telah berlangsung
dengan
damai.
Loncatan kemajuan demokratisasi di negara kita yang ketiga, ditandai dengan
munculnya kreativitas dan aktivitas masyarakat luas untuk ikut membendung
munculnya politikus bermasalah di lembaga-lembaga politik kita. Walaupun
efektivitasnya belum optimal, proses politik ini, merupakan kemajuan yang ke
depan
diharapkan
akan
dapat
menghasilkan
tokoh-tokoh
yang
duduk
di
lembaga-lembaga politik di negara kita merupakan primus interpares, yang
terbaik di antara yang baik-baik. Hanya dengan cara itu lembaga-lembaga politik

7. Oleh Novi Hendra, S. IP
kita akan dapat menghasilkan produk-produk politik yang berkualitas tinggi.
Pengawasan yang aktif oleh rakyat dalam setiap proses politik termasuk pemilu,
akan dapat menyehatkan berbagai penyimpangan yang telah lama terjadi dalam
berbagai kegiatan politik di Indonesia, yang berupa proses seleksi kader yang
tidak berdasarkan merit system dan diwarnai nepotisme
serta kolusi, pros
es politik yang diwarnai money politics; dan produk-produk hukum yang diwarnai
kepentingan
kelompok
dengan
mengorbankan
kepentingan
nasional.
***
Usaha untuk membangun sistem politik yang baik di setiap negara, di mana pun,
mahal, karena dia adalah harga yang harus dibayar untuk menciptakan kemantapan
sistemik atas seluruh jalinan sistem ekonomi, sosial, politik, dan budaya suatu
masyarakat modern. Politik juga mahal karena dia adalah harga yang harus
dibayar untuk membangun demokrasi, lebih-lebih bagi suatu masyarakat yang pada
status
naturalisnya
berkultur
feodal
dan
paternalistik,
seperti
Indonesia.
Betapa banyak rakyat di dunia ini yang belum bisa keluar dari jeratan
otoritarianisme dan diktatorisme menuju demokrasi secara damai. Kita saksikan
banyak negara yang masih terjerat pada proses politik yang sentralistik dan
represif; juga begitu banyak negara yang belum memiliki mekanisme pergantian
kepemimpinan
secara
damai.

8. Oleh Novi Hendra, S. IP
Perubahan kekuasaan di Indonesia sejak zaman Tunggul Ametung-Ken Arok,
Amangkurat I, sampai sekarang jarang terjadi secara mulus. Di era Indonesia
merdeka ada Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Penggantian Presiden
Soekarno ke Presiden Soeharto, lalu ke Presiden Habibie, selanjutnya ke
Presiden Abdurrahman Wahid dan lalu ke Presiden Megawati, telah berlangsung
melalui suatu cara yang khusus. Kita dapat membayangkan betapa menyesalnya
rakyat Afghanistan yang mencintai negerinya, terhadap keputusan para elite
politiknya yang telah melakukan perubahan melalui suatu proses politik yang
tidak
tepat.
Afghanistan pada awalnya adalah sebuah negara kerajaan yang tenang dan damai
meskipun miskin, diperintah oleh raja Zahir Shah. Kemudian para elite
politiknya mengubahnya menjadi sebuah negara republik, dengan harapan ingin
membangun negara modern yang sejahtera. Namun, dalam prosesnya telah
menciptakan ketidakstabilan oleh perebutan kekuasaan antarpemimpinnya yang juga
mengundang kekuatan dari luar, yang lalu membuka celah intervensi negara-negara
besar; seperti Amerika Serikat, Rusia, RRC, India, Pakistan, dan Iran. Hingga
saat ini Afghanistan masih terjebak dalam kekacauan sosial, ekonomi, dan
politik berkepanjangan, yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun lamanya.
Proses penggantian kepemimpinan itu di negara mana pun di dunia ini, akan dapat
berlangsung lebih damai melalui mekanisme pemilu yang demokratis, di mana
benih-benih keinginan perubahan terwadahi secara sistemik. Perjalanan umat

9. Oleh Novi Hendra, S. IP
manusia memang sepatutnyalah semakin membuatnya dewasa dalam berbangsa; juga
dalam
mengantarkan
perubahan
secara
damai.
Politik juga mahal karena dia adalah harga yang harus dibayar untuk membangun
kesejahteraan
dan
keberlanjutan
pembangunan.
***
Dalam membiayai kegiatan politik yang mahal itu, salah satu gejala negatif di
tanah air kita adalah begitu banyaknya pembiayaan politik yang tertutup, tidak
transparan, bahkan banyak elite politik yang tidak mengindahkan lagi cara-cara
yang halal untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Lumpen borjuasi yang berupa
bandar-bandar judi, penyelundup, koruptor pengemplang uang negara, banyak yang
ikut
membiayai
perlindungan.
kegiatan
Dalam
politik
rangka
ikut
yang
tentu
imbalannya
menyehatkan
berupa
kehidupan
payung
politik
dan
lembaga-lembaga politik di Tanah Air kita, selayaknyalah sumber pembiayaan
politik semua warga negara yang hendak maju menjadi pemimpin politik di semua
tingkatan,
dilakukan
dengan
transparan.
Agar Indonesia dapat memperoleh kemajuan dan kesejahteraan yang tinggi dalam
waktu yang relatif pendek, diperlukan hadirnya kepemimpinan di berbagai
jenjang, di tingkat nasional dan regional, yang unggul, yang mampu mengelola
perubahan sekaligus diterima rakyat, yang mampu memobilisasi dan mengoptimalkan

10. Oleh Novi Hendra, S. IP
berbagai potensi yang tersedia, mampu menyusun program yang visioner yang tepat
untuk masanya, dan melakukan langkah-langkah yang konsisten di bawah
kepemimpinan yang bukan hanya berwibawa, tetapi juga tepercaya, amanah, dan
mampu menumbuhkembangkan kematangan dan kesiapan rakyat untuk berubah. Untuk
itu, pada setiap jenjang pemilihan pemimpin, perlu dibuka seluas-luasnya pintu
bagi masuknya kader-kader bangsa yang terbaik untuk dapat dipilih langsung oleh
rakyat secara demokratis. Selain itu, DPR juga harus tepercaya dalam mewakili
aspirasi
rakyat
dan
mampu
mengawasi
pemerintahan,
karen
a pemerintahan dan kekuasaan tanpa pengawasan yang efektif cenderung akan
menyimpang.
Bukti-bukti empirik di seluruh dunia, mengajarkan kepada kita bahwa betapa pun
baiknya suatu sistem, untuk membawa rakyat mencapai tujuan bersama dalam
membangun bangsa yang sejahtera; negara yang semakin kukuh, kuat, dan bersatu;
bangsa
yang
semakin
rukun,
damai,
setara,
saling
percaya
dan
saling
menghormati; peranan pemimpin sangat menentukan. Kong Hu Cu mengajarkan bahwa
kearifan seorang pemimpin bagaikan angin, dan kearifan rakyat bagaikan rumput.
Ke
mana
angin
berhembus,
ke
sana
rumput
merebah.
Semoga meningkatnya partisipasi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai proses
politik, akan membuahkan lahirnya sebuah kekuatan dan semangat baru bernegara
sehingga dapat mengubah bangsa Indonesia yang saat ini berada dalam terpaan

11. Oleh Novi Hendra, S. IP
berbagai masalah, dapat menjadi bangsa yang sejahtera dan berperadaban tinggi,
sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.***