Dokumen tersebut membahas tentang sejarah negara dan pengertian negara. Terdapat beberapa bab yang membahas mengenai pengertian negara, teori-teori terjadinya negara, unsur-unsur negara, bentuk dan sistem pemerintahan negara, serta proses terbentuknya NKRI.

1. SEJARAH DAN PENGERTIAN NEGARA
Disusun untuk Memenuhi Tugas:
Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan (PKN)
Dosen Pengampu : Ali Imron, M.Pd.I
Disusun Oleh :
1. Hidayah Kamalia Zuhri (2023113005)
2. Lusiana (2023113006)
3. Ade Tia Indriani (2023113011)
Kelas L
PRODI PGMI
JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2015

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sekarang ini
diwujudkan dengan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan surat
keputusan Dirjen Dikti No. 267/dikti/kep/2000 tentang penyempurnaan
kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan
kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.
Bangsa Indonesia sendiri memiliki pengalaman yang kaya dalam upaya
meng’Indonesia’kan warganya melalui serangkaian pelaksanaan pendidikan
kewarganegaraan. Pada era reformasi dan demokrasi sekarang ini tentunya
dibutuhkan pendidikan kewrganegaraan yang bertujuan membentuk Negara
yang demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, bertanggung
jawab bagi kelangsungan negara Indonesia.
Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah
bagaimana menjadikan warga negara yang baik yang mampu mendukung
bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan Individu atau orang-orang
yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep
negara yang baik (goog citizen) tentunya amat tergantung dari pandangan
hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan.
Untuk itu dalam makalah kami akan membahas tentang sejarah negara,
teori negara, serta unsur-unsur negara sampai terbentuknya NKRI.1
1 Dwi Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2006).

3. B. Rumusan Masalah
1. Apa Pengertian Negara?
2. Apa Saja Teori Negara?
3. Apa Saja Unsur-unsur Negara?
4. Apa Bentuk dan Bangunan Negara?
5. Bagaimana Sistem Pemerintahan?
6. Apa Saja Pokok-pokok Sistem Pemerintahan?
7. Bagaimana Lahirnya NKRI?

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Negara
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara mempunyai dua
pengertian berikut. Pertama : Negara adalah organisasi disuatu wilayah yang
mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Kedua:
Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu
yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif,
mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan
tujuan nasionalnya.
Pengertian negara dari pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut :
1. Georg Jellinek
Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang
telah berkediaman diwilayah tertentu.
2. Kranenburg
Negara adalah organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu
golongan atau bangsanya sendiri.
3. Roger F.Soultau
Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur
atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.2
Istilah negara diterjemahkan dari kata-kata asing yaitu “Staat” (bahasa
belanda dan jerman), ”State” (bahasa inggris), “Etat”(bahasa prancis). Karena
pertumbuhan negara modern dimulai di negara Eropa di sekitar abad ke-17,
Kata “Staat” (state etat) itu diambil dari kata bahasa latin, yaitu “status” atau
“statum” yang artinya keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang
memiliki sifat-sifat yang tetap dan tegak.
2 Dwi Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2006), hlm. 35.

5. Sejak kata negara diterima secara umum sebagai pengertian yang
menunjukan organisasi teritorial suatu bangsa yang memiliki kedaulatan, ia
pun mengalami berbagai pemahaman tentang hakikat dirinya.
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi
politik dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu
wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua
golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapakan tujuan-tujuan dari
kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai
dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh
individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri.3
B. Teori Terjadinya Negara
1. Proses Terjadinya Negara Secara Teoritis
“secara teoritis” yang dimaksud adalah ,para ahli politik dan hukum
tata negara berusaha membuat teoritisasi tentang terjadinya negara.
Dengan demikian, apa yang dihasilkan lebih karena hasil pemikiran
para ahli tersebut, bukan berdasarkan kenyataan faktualnya.
a. Teori hukum Alam
Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran awal, yaitu
masa Plato dan Aristoteles. Menurut hukum alam, terjadinya
negara adalah sesuatu yang alamiah.bahwa segala sesuatu berjalan
menurut hukum alam yaitu mulai dari lahir, berkembang, mencapai
puncaknya, layu, dan akhirnya mati. Negara terjadi secara alamiah,
bersumber dari manusia sebagai mahkluk sosial yang memiliki
kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai
kebutuhan hidupnya.
b. Teori Ketuhanan
Teori ini muncul setelah lahirnya agama-agama besar didunia,
yaitu islam dan kristen. Dengan demikian, teori ini dipengaruhi
3 Tim penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan
Demokrasi, HAM & Masyarkat Madani (jakarta:IAIN Jakarta Press, 2000), hlm.

6. oleh paham keagamaan. Menurut teori ketuhanan, terjadinya
negara adalah karena kehendak Tuhan, didasari kepercayaan bahwa
segala sesuatu berasal dari tuhan dan terjadi atas kehendak tuhan.
Munculnya paham teori ini karena orang yang beragama yakin
bahwa Tuhan yang maha kuasa (paham monotheisme) dan Dewa-
Dewa (paham politheisme) yang menciptakan alam semesta dan
segala isinya termasuk Negara. Tuhan memiliki kekuasaan mutlak
di dunia. Negara dianggap penjelmaan kekuasaan dari Tuhan. Para
raja atau penguasa negara merupakan titisan tuhan atau wakil
Tuhan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan
menyelenggarakan pemerintahan. Pengajar teori ini antara lain:
freinderich julius, Thomas Aquinas dan Agustinus.
c. Teori Perjanjian
Teori ini muncul sebagai reaksi atas teori hukum alam dan
kedaulatan Tuhan. Mereka menganggap kedua teori tersebut belum
mampu menjelaskan dengan baik bagaimana terjadinya negara.
Teori ini dilahirkan oleh pemikir-pemikir Eropa menjelang abad
pencerahan.
Menurut teori perjanjian, Negara terjadi sebagai hasil
perjanjian antar manusia/individu. Manusia dalam dua keadaan
yaitu keadan sebelum bernegara dan setelah bernegara. Negara
pada dasarnya adalah wujud perjanjian dari masyarakat sebelum
bernegara tersebut untuk kemudian menjadi masyarakat bernegara.
Pendapat lain dikemukakan oleh G.Jellink, menyatakan bahwa
terjadinya negara dapat dilihat secara primer dan sekunder.
Perkembangan negara secara primer membicarakan tentang
bagaimana pertumbuhan negara mulai dari persekutuan atau
kelompok masyarakat yang sederhana berkembang menjadi negara
yang modern. Menurut G.Jellink, terjadinya Negara secara primer
melalui empat tahapan, yaitu :
1) Persekutuan masyarakat

7. 2) Kerajaan
3) Negara dan
4) Negara demokrasi
Perkembangan Negara secara sekunder membicakan tentang
bagaimana terbentuknya negara baru yang menghubungkan dengan
masalah pengakuan. Jadi yang terpenting adalah, muncul tidaknya
negara baru tersebut adalah karena ada tidaknya pengakuan dari
negara lain.
2. Proses terjadinya Negara di Zaman Modern
Menurut pandangan ini dalam kenyataannya terjadinya Negara
bukan disebabkan oleh teori-teori seperti diatas. Negara – negara di
dunia terbentuk karena melalui beberapa proses, seperti:
a. Penaklukan atau occupatie
b. Peleburan atau fusi
c. Pemecahan
d. Pemisahan diri
e. Perjuangan atau revolusi
f. Penyerahan atau pemberian dan
g. Kedudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahan
sebelumnya.
C. Unsur-unsur Negara
1. Rakyat
Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal diwilayah itu, tunduk
pada kekuasaan negara dan mendukung Negara yang bersangkutan.
2. Wilayah
Yaitu daerah yang menjadi kekuasaan Negara serta menjadi tempat
tinggal bagi rakyat Negara. Wilayah juga menjadi sumber kehidupan
rakyat Negara. Wilayah Negara mencakup wilayah darat, laut dan
udara.

8. 3. Pemerintah yang berdaulat4
Yaitu adanya penyelenggara Negara yang memilki kekuasaan yang
menyelenggarakan pemerintahan di Negara tersebut. Pemerintah
tersebut memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.
Kedaulatan ke dalam berarti Negara memiliki kekuasaan untuk ditaati
oleh rakyatnya. Kedaulat ke luar artinya Negara mampu
mempertahankan diri dari serangan Negara lain.
Sebagai organisasi kekuasaan, Negara memiliki sifat memaksa,
memonopoli dan mencangkup semua.
D. Bentuk, Bangunan Negara
Bentuk bangunan Negara yang tepenting adalah Negara kesatuan
(unitarisme) dan Negara serikat (federasi). Yang dimaksut dengan Negara
kesatuan ialah suatu Negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa satu
pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah secara totalitas. Bentuk
Negara ini tidak terdiri atas beberapa Negara yang menggabungkan diri
sedemikian rupa hingga menjadi suatu Negara, yang Negara-negara itu
mempunyai status bagian-bagian, seperti pada bentuk Negara federasi.
Negara kesatuan dapat berbentuk :
1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dimana segala sesuatu
dalam itu Negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan
daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, dimana kepala daerah
diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya
sendiri ( otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra.
Yang dimaksut dengan negara serikat (federasi) ialah suaru negara yang
merupakan gabungan dari beberapa negara, yang menjadi negara-negara
bagian dari negara serikat itu.
Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu Negara yang
merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri
4 Dwi winarno,Paradigma Baru,.... hlm. 36.

9. dengan Negara serikat, berarti sendiri. Dengan menggabungkan diri dengan
Negara serikat, berarti ia melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan
menyerahkannya kepada Negara serikat itu. Kekuasaan yang diserahkan itu
disebutkan sebuah demi sebuah (limitatif), yang merupakan delegated powers
(kekuasaan yang didelegasikan).
Kekuasaan asli ada di Negara bagian, karena ia berhubungan langsung
dengan rakyatnya. Penyerahannya kepada Negara serikat adalah hal-hal yang
berhubungan dengan hubungan luar Negeri, Pertahanan Negara, keuangan,
dan urusan pos. dapat juga diartikan bahwa bidang kegiatan pemerintahan
federasi adalah urusan-urusan selebihnya dari pemerintahan Negara-negara
bagian.5
E. Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan Indonesia setiap Negara memiliki sistem untuk
menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem
pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini seperti
presidensial dan parlementer.
Kedua sistem pemerintahan yang ada dan berkembang saat ini tak lepas
dari kelebihan-kelebihan dan juga berbagai kekurangan. Setiap negara harus
memahami karakteristik negaranya sebelum menerapkan sistem pemerintahan
agar dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak menemui hambatan-
hambatan yang besar. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer Kelebihan Sistem
Pemerintahan Presidensial Kelemahan Sistem pemerintahan Presidensial.
Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan.
Indonesia pernah menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu
terjadi juga perubahan pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan
Amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan Berdasarkan Undang-undang
Dasar 1945 Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan
5 Tim penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan,...
hlm. 56-57.

10. presidensial. Namun dalam perjalannannya, Indonesia pernah menerapkan
sistem pemerintahan parlementer karena kondisi dan alasan yang ada pada
waktu itu.
Berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia dari 1945-sekarang.
Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Tahun 1945-1949
Sistem Pemerintahan : Presidensial Semula sistem pemerintahan
yang digunakan adalah presidensial tetapi sebab kedatangan sekutu
(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden no X tanggal 16
November 1945 terjadi pembagian kekusaaan dimana kekuasaan
eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka sistem pemerintahan
Indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer.
2. Tahun 1949-1950
Sistem Pemerintahan : Quasy Parlementer Bentuk pemerintahan
Indonesia saat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS sehingga sistem
pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak
seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut
Quasy Parlementer.
3. Tahun 1950-1959
Sistem Pemerintahan : Parlementer
4. Tahun 1959-1966
Sistem Pemerintahan : Presidensial Presiden mengeluarkan Dekrit
Presiden 1959 yang isinya,
a. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
b. Pembubaran Badan Konstitusional
c. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara
5. Tahun 1966-1998
Sistem Pemerintahan: Presidensial

11. F. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan
(Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945) Pokok-pokok sistem
pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen
tentang Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem
pemerintahan Negara tersebut sebagai berikut.
1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi
dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri Negara tidak
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.
Pemerintahan orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan
sangat stabil dan kuat. Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistem
Pemerintahan Presidensial yang dijalankan pada era ini memiliki kelemahan
pengawasan yang lemah dari DPR namun juga memiliki kelebihan kondisi
pemerintahan lebih stabil.
Di akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistem
yang ada menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan
hal itu dibutuhkan sebuah pemerintahan yang konstitusional (berdasarkan
konstitusi). Pemerintahan yang konstitusional adalah yang didalamnya
terdapat pembatasan kekusaaan dan jaminan hak asasi. Kemudian
dilakukanlah Amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali,
tahun: 1999, 2000, 2001, 2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah
diamandemen ini diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih
demokratis akan terwujud.
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen Bentuk negara
kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi

12. dalam beberapa provinsi. Bentuk pemerintahan adalah Republik
konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Presiden adalah
kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil
presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau
menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan
merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan Legislatif dan kekuasaan
mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh
Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sistem pemerintahan ini
juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan Parlementer dan
melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang
ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari
DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi Presiden
meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan
atau persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk
undang-undang dan hak budget (anggaran).
Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem
pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem
presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya
pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance,
dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk
melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Pengaruh rakyat terhadap
politik yang dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan
oleh parlemen. Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat maka

13. pengawasan Pemerintah dapat berjalan dengan baik. Pembuat kebijakan bisa
ditangani secara cepat sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara
eksekutif & legislatif. Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif
berada pada satu partai atau koalisi partai.
Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan
kebijakan publik sangat jelas. Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan
mosi tidak percaya Parlemen Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai di
negara tersebut sangat banyak (banyak suara). Parlemen menjadi tempat
kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi
anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi
menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Menteri tidak dapat di jatuhkan
Parlemen karena bertanggung jawab kepada Presiden.
Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak ada bayang-bayang krisis
kabinet. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung
pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka
waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama
empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun. Penyusun program
kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan Eksekutif sebab
dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri.
Pengawasan rakyat lemah, Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara
kurang mendapat perhatian. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung
badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak. Sistem
pertanggungjawaban kurang begitu jelas. Pembuatan keputusan/kebijakan
publik umumnya hasil tawar-menawar antara Eksekutif & Legislatif sehingga
dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.6
6 Http://Sistem-Pemerintahan.Blogspot.com

14. G. Lahirnya NKRI
Pada 1920-an hingga 1940-an merupakan periode pembentukan bangsa
Indonesia. Tak ada penyelesaian apapun yang dicapai pada titik yang
manapun pada masa itu mengenai arti bangsa Indonesia dan lembaga yang
stabil sebagai representasinya. Banyak kelompok memperdebatkan bahkan
berjuang secara terbuka guna meraih beragam alternatif agenda politik guna
mendefinisikan watak dan tujuan politiknya. Kaum nasionalis memfokuskan
pada kemerdekaan dan suatu bangsa yang berdasarkan pada prinsip-prinsip
Eropa modern. Kalangan Islamis lebih menyukai bangsa Indonesia yang
membangun kesatuannya di seputar Islam sebagai ciri bersama dari beragam
suku-suku di Nusantara. Mereka mendukung pendirian suatu Negara Islam
atau, paling tidak, pengakuan atas hukum Islam bagi para penganutnya.
Kemudian, arus yang ketiga menekankan revolusi sosial dan mendukung
penggunaan suatu program komunis. Meskipun arus komunis bisa dilihat
sebagai suatu alternatif terhadap nasionalisme, gerakan komunis Indonesia
tetap mengedepankan revolusi bagi rakyat yang hanya tercakup dalam batas-
batas Hindia-Belanda. Dengan demikian, orientasinya adalah Nasionalis,
sebab dalam praktiknya ia mengadopsi contoh Revolusi menurut Negara
Rusia, khususnya yang diangkat oleh Stalin pada 1920-an.
Partai Nasional Indonesia dibentuk pada 1927 dan dengan pesat segera
menjadi organisasi nasionalis paling kuat. Tujuannya adalah meraih
kemerdekaan penuh Indonesia dan pendirian lembaga-lembaga politik yang
demokratis. Pemimpinya, Soekarno, sangat piawai dalam menggunakan
retorika inklusif yang diambil dari konsep-konsep Barat, Islam, dan Hindu-
Buddha. Berkat program yang didasarkan pada kesatuan seluruh rakyat
Indonesia dan kemampuan Soekarno dalam menarik konstituen yang luas,
keanggotaan dan kekuatan PNI tumbuh dengan pesat, khususnya setelah
dibentuknya suatu aliansi dengan Sarekat Islam.
Beberapa ambiguitas telah menjadi bagian bawaan struktur lembaga ini.
Ia hanya dimaksudkan sebagai solusi sementara, meskipun sistem
parlementer demokratis mendapat sokongan yang luas dari kalangan elite

15. politik. Konstitusinya bersifat sementara, demikian juga alokasi kursi di
parlemen. Pemilu akan diselenggarakan pada 1955 guna membentuk
parlemen baru dan suatu Badan Konstituante yang akan merumuskan
konstitusi baru yang final bagi Negara Indonesia. Struktur lembaga temporer
itu mencerminkan tujuan-tujuan terutama dari kalangan nasionalis sekuler,
sementara kepentingan kelompok Muslim dan komunis dikesampingkan.
Karena watak sementara dari penyelesaian pada 1950 itu dan penundaan
diskusi mengenai masalah-masalah penting menyangkut ciri fundamental
bangsa dan negara Indonesia, tekanan-tekanan tersebut hampir secara tak
terelakkan kemudian mendorong perubahan hanya dalam beberapa tahun
saja.7
7 Jacques Bertrand, Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia, (Yogyakarta: Ombak,
2012),hlm. 49-57.

16. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat kami simpulkan bahwa
pengertian negara dari beberapa tokoh Negara adalah organisasi disuatu
wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya.
Atau Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah
tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang
efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak
menentukan tujuan nasionalnya.
Unsur-unsur yang membangun suatu negara diantaranya ada rakyat,
wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Bentuk bangunan Negara yang
tepenting adalah Negara kesatuan (unitarisme) dan Negara serikat (federasi).
Sistem Pemerintahan Indonesia setiap Negara memiliki sistem untuk
menjalankan kehidupan pemerintahannya.
Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945
sebelum diamandemen tentang Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci
pokok sistem pemerintahan Negara tersebut sebagai berikut.
1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi
dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri Negara tidak
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

17. DAFTAR PUSTAKA
Winarno, Dwi. 2006. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT
Bumi Aksara.
Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah. 2000. Pendidikan
Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN
Jakarta Press.
Bertrand, Jacques. 2012. Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia.
Yogyakarta: Ombak.
Http://Sistem-Pemerintahan.Blogspot.com