Rezim Orde Baru gagal membangun bidang sosial, politik, dan ekonomi. Terjadi kessenjangan sosial dan diskriminasi etnik. Militer campur tangan dalam politik sehingga demokrasi terhambat. Ekonomi tergantung hutang luar negeri dan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) meluas di kalangan elite pemerintah. Hal ini memicu berbagai konflik sosial dan keruntuhan rezim.
DI dalam slide ini dijelaskan mengenai pengertian migrasi penduduk, jenis-jenis migrasi, faktor-faktor yang mendorong terjadinya migrasi, dan dampak positif dan negatif dari migrasi penduduk.
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Sekarang hampir semua partai menganggap bahwa kadernya yang terbaik. Padahal mungkin tidak seperti itu. Kalau anggota partai tidak ada yang kompeten, ya, kasih orang di luar partai untuk jadi capres,” harapnya.
Menurut Edi, survei LSI ini penting untuk perbaiki kualitas pilihan pemilih. Pilihan itu, lanjut Edi, jangan sebatas kenal saja tapi liat juga kualitasnya. Survei ini adalah empiris untuk kenali lebih jauh kualitas personal para capres.
“Kualitas pemilih adalah kualitas Pemilu untuk perubahan demokrasi yang lebih maju. Jangan terjebak pencitraan. Partai politik harus perhatikan wacana-wacana juga tokoh-tokoh baru yang muncul. Bersama-sama kita bisa dorong kemajuan demokrasi,” pungkasnya
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
DI dalam slide ini dijelaskan mengenai pengertian migrasi penduduk, jenis-jenis migrasi, faktor-faktor yang mendorong terjadinya migrasi, dan dampak positif dan negatif dari migrasi penduduk.
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Sekarang hampir semua partai menganggap bahwa kadernya yang terbaik. Padahal mungkin tidak seperti itu. Kalau anggota partai tidak ada yang kompeten, ya, kasih orang di luar partai untuk jadi capres,” harapnya.
Menurut Edi, survei LSI ini penting untuk perbaiki kualitas pilihan pemilih. Pilihan itu, lanjut Edi, jangan sebatas kenal saja tapi liat juga kualitasnya. Survei ini adalah empiris untuk kenali lebih jauh kualitas personal para capres.
“Kualitas pemilih adalah kualitas Pemilu untuk perubahan demokrasi yang lebih maju. Jangan terjebak pencitraan. Partai politik harus perhatikan wacana-wacana juga tokoh-tokoh baru yang muncul. Bersama-sama kita bisa dorong kemajuan demokrasi,” pungkasnya
Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Kegagalan Pelaksanaan - UU NO 21 Tahun 20011Waroy John
Kegagalan Pelaksanaan - UU NO 21 Tahun 20011 Tentang Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Tanah papua, Dinilai Gagal Karena Tidak mampu Menyejahterakan masyarakan Asli papua.
Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama yang mewarnai realitas kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, keragaman ini bisa menjadi kekuatan identitas dan modal sosial yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
7. MENINGKATNYA ANGKA
KEMISKINAN
Menurunnya
pendapatan riil
penduduk
diperkirakan
untuk periode
1997-1998
terjadi
penurunan
pendapatan riil
rata-rata sebesar
10-14% dalam
nilai konstan.
Naiknya jumlah
pengangguran,
terutana di kota-kota
besar menyebabkan
munculnya kelompokkelompok miskin
dengan perkiraan
sekitar 15 juta orang
padatahun1998.
Kenaikan
inflasiDiperkirakan
untuk harga beras
telah meningkat
hampir 200%. Hal
ini menyebabkan
turunnya daya beli
masyarakat desa
maupun kota
8. KELOMPOK
RAWAN PANGAN
Melihat lebih dalam lagi ke dalam
distribusi kemiskinan yang digolongkan
sebagai keluaraga pra sejahtera dan
sejahtera meningkat menjadi hampir
17,5 juta. Kelompok masyarakat rawan
pangan yang naik secara drastis ini
disebabkan oleh kombinasi antara krisis
ekonomi yang menurunkan daya beli dan
faktor alam yang tidak menguntungkan.
10. Menurunnya
Murid
Sekolah
Pada tahun 1998/1999
diperkirakan menjadi kenaikan
murid putus sekolah dari sekitar
2,6% menjadi 5,7% untuk murid SD
atau kenaikan sebesar 119,2%.
Sedangkan untuk murid SMP naik
5,1% menjadi 13,3% atau kenaikan
sebesar 125%. Secara absolut
diperkirakan sekitar 17,5 juta
murid usia sekolah akan putus
sekolah untuk mencari penghasilan
11. rezim Orde baru menjadikan
“metode asimilasi” sebagi
solusi untuk menyelesaikan
apa yang disebut “masalah
Cina”.
Pemerintah Orde Baru
melakukan langkahlangkah ini karena
khawatir, akan
menyebarkan pengaruh
Komunisme,
DISKRIM
INASI
ETNIK
Kerusuhan Mei 1998 telah membuktikan
bahwa tanpa didukung kekuatan politik,
posisi orang-orang Tionghoa di Indonesia
yang menurut mitos yang selama ini
berkembang di masyarakat seolah-olah
“sangat kuat” di bidang ekonomi, ternyata
sangat rentan dan dapat dibuat tidak
berdaya hanya dalam hitungan jam saja.
Sejak tahun 1967, warga
keturunan Tionghoa
dianggap sebagai warga
negara asing kedudukannya
berada di bawah warga
pribumi.
Presidium Kabinet No.
127/U/Kep/12/1966 mengenai
pergantian nama, Instruksi
Presiden No. 14/1967 yang
mengatur agama,
kepercayaan, dan adat istiadat
keturunan Cina, Keputusan
Presiden No. 240/1967
mengenai kebijakan pokok
yang mengatur WNI
keturunan asing, serta
Instruksi Presidium Kabinet
No. 37/U/IN/6/1967 tentang
kebijaksanaan pokok
penyelesaian masalah Cina
14. DAMPAK POSISI MILITER
PADA ORBA
peran sosial politik TNI yang melampaui batas telah
mengakibatkan tersumbatnya wadah aspirasi
masyarakat
campur tangan pihak TNI yang terlalu jauh di berbagai
sektor kehidupan telah mengakibatkan semakin rumit
dan berlarut-larutnya beberapa konflik yang terjadi di
tengah masyarakat
intervensi TNI yang terlalu jauh di bidang hukum telah
mengakibatkan semakin lunturnya penghargaan
masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum dan
peradilan.
keterlibatan TNI dalam bidang ekonomi dianggap
sebagai penyebab bangkrutnya sektor ini.
19. TERLALU BERGANTUNGNYA INDONESIA
TERHADAP BANTUAN LUAR NEGERI
Dibantu
IGGI
untuk
menyuplai perekonomian
Indonesia dengan hutang
luar negeri
akibat
kemandirian perekonomian
Indonesia melemah
20.
21. KKN
Keluarga Presiden
Soeharto
memegang
perusahaan berskala besar dan
nasioanal
sehingga
Memudahkan untuk melakukan KKN
skandal buruk dalam mengelola
hutan tropis tahun 1950
Indonesia memiliki 152 juta
hektar, tapi pada tahun 1989
menjadi 109 juta hektar.
Pemerintah Orde Baru telah
memberikan konsesi
penebangan dengan biaya
contoh
rendah
22. SUDONO SALIM
di akhir tahun 1969,
Soeharto memberikan
sebagian monopoli
penggilingan dan
distribusi gandum dan
tepung pada PT Bogasari
Flour Mills, yang dikuasai
oleh kelompok Salim.