Sidang Kabinet Dwikora diadakan pada 11 Maret 1966 di Istana Negara untuk mencari solusi krisis. Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang dan meninggalkan ruangan karena laporan tentang pasukan tak dikenal di sekitar istana. Tiga perwira tinggi kemudian menemui Soeharto untuk meminta izin menemui Soekarno di Bogor dan melaporkan situasi Jakarta. Akhirnya Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966

1. Aisyahna aulia
M.Hafidz
M.Hadyan
M.Hisyam
Winda surya

3. Pada 11 Maret 1966 di Istana Negara diadakan Sidang Kabinet Dwikora yang telah
disempurnakan yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno dengan tujuan untuk
mencari jalan keluar terbaik agar dapat menyelesaikan krisis yang memuncak secara bijak.
Ketika sidang tengah berlangsung, ajudan presiden melaporkan bahwa di sekitar istana
terdapat pasukan yang tidak dikenal.
Menerima laporan tersebut Presiden Soekarno segera menyerahkan pimpinan sidang
kepada Waperdam II Dr. Leimena dan Presiden Soekarno segera meninggalkan siding
didampingi Waperdam I Dr. Soebandrio dan Waperdam III Chairul Saleh.
Mayor Jenderal Basuki Rakhmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir
Machmud menghadap Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat
dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib)
untuk minta izin akan menghadap presiden.
Pada hari itu juga, tiga orang perwira tinggi sepakat untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana
Bogor dengan tujuan untuk meyakinkan kepada Presiden Soekarno bahwa ABRI khususnya AD tetap
siap siaga mengatasi keadaan. Di Istana Bogor Presiden Soekarno didampingi Dr Subandrio, Dr J.
Laimena, dan Chaerul Saleh serta ketiga perwira tinggi tersebut melaporkan situasi di ibukota Jakarta.
Mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan.

4. Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat
perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku
Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam
rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan
demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia.
Perumusan surat perintah ini sendiri dibantu oleh tiga perwira tinggi
ABRI, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rachmat, Brigadir Jenderal M.
Yusuf, Brigadir Jenderal Amir Machmud, dan Brigadir J.enderal Subu,
Komandan Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa Surat perintah
inilah yang kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret 1966
atau Supersemar.

5. Peralihan kekuasaan
Pada tanggal 23 Februari 1967, bertempat di Istana Negara, Jenderal Soeharto menerima penyerahan kekuasaan
pemerintah dari Presiden Soekarno, sebagai Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966. Penyerahan kekuasaan
ini dilakukan atas prakarsa Presiden Soekarno demi mengatasi politik yang belum stabil. Penyerahan kekuasaan
didasarkan pada Ketetapan MPRS No. XV/1966 yang menyatakan bahwa apabila Presiden berhalangan, maka pemegang
Surat Perintah 11 Maretlah yang memegang jabatan Presiden.
Penyerahan kekuasaan dituangkan dalam sebuah Pengumuman Presiden Mandataris MPRS/ Panglima Tertinggi ABRI,
tertanggal 20 Februari 1967. Tanggal 4 Maret 1967 Jenderal Soeharto memberikan keterangan atas nama pemerintah di
depan Sidang DPR-GR tentang peristiwa penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada dirinya. Soeharto
menegaskan bahwa penyerahan kekuasaan merupakan salah satu upaya mengatasi situasi politik yang sedang terjadi
demi keselamatan bangsa dan negara. Jenderal Soeharto juga menegaskan bahwa pemerintah tetap memerlukan
penyelesaian secara konstitusional melalui sidang MPRS.

7. Letnan Jenderal Soeharto sebagai pengemban Supersemar segera mengambil tindakan untuk menata
kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,
yaitu sebagai berikut ;
1. Membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang,
terhitung sejak 12 Maret 1966.
2. •Mengamankan menteri yang terlibat ataupun mendukung G 30 S/PKI (di antaranya Dr. Subandrio
dan Chairul Saleh).
3. •Memurnikan MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan
lembaga-lembaga itu sesuai dengan UUD 1945.
4. Tanggal 27 Maret pengemban Supersemar membentuk Kabinet Dwikora yang disempurnakan
untuk menjalankan pemerintahan. Tokoh-tokoh yang duduk di dalam kabinet ini adalah mereka
yang jelas tidak terlibat dalam G 30 S/PKI.
5. Membersihkan lembaga legislatif dimulai dari tokoh-tokoh pimpinan MPRS dan DPRGR yang
diduga terlibat G 30 S/PKI. Sebagai tindak lanjut kemudian dibentuk pimpinan DPRGR dan MPRS
yang baru. Pimpinan DPRGR baru memberhentikan 62 orang anggota DPRGR yang mewakili PKI
dan ormas-ormasnya.
6. Memisahkan jabatan pimpinan DPRGR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPRGR tidak
lagi diberi kedudukan sebagai menteri. MPRS dibersihkan dari unsur-unsur G 30 S/PKI. Seperti
halnya dengan DPRGR, keanggotaan PKI dalam MPRS dinyatakan gugur. Sesuai dengan UUD
1945, MPRS mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada lembaga kepresidenan.

8. Tanggal 20 Juni sampai 5 Juli 1966 diadakan Sidang Umum IV MPRS dengan hasil sebagai
berikut.
a. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Supersemar.
b. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara
Tingkat Pusat dan Daerah.
c. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI
Bebas Aktif.
d. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 tentang Pembentukan Kabinet Ampera.
e. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Tap.MPRS yang
Bertentangan dengan UUD 1945.
f. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan
Perundang-undangan di Indonesia.
g. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Pernyataan PKI
dan Ormas-Ormasnya sebagai Organisasi Terlarang di Indonesia.
Dengan berakhirnya Sidang Umum IV MPRS, berarti landasan awal Orde Baru
berhasil ditegakkan. Demikian pula dua dari tiga tuntutan rakyat (Tritura) telah
dipenuhi, yaitu pembubaran PKI dan pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI.

10. Pemilihan Umum
Perubahan politik pada masa Orde Baru ditandai dengan adanya peristiwa-peristiwa penting, di antaranya
dilaksanakan Pemilu. Pemilu atau Pemilihan Umum pada masa Orde Baru telah dilaksanakan sebanyak enam kali,
yaitu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Peran Dwi Fungsi ABRI yang mempunyai tugas :
1.Memelihara keamanan dan pertahanan
2. ABRI duduk didalam pemerintah sebagai tanggung jawab Sosial Politik
Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Organisasi masanya
1. Membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No
IX/MPRS/1966
2. Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di Indonesia
Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.

11. Penyederhanaan Partai Politik
Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan
pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik.
Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program.
Tiga kekuatan sosial politik itu adalah :
1. Partai Persatuan Pembangunan(PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
3. Golongan Karya
Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upayamenciptakan stabilitas kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memberikan pelajaran, bahwa
perpecahan yang terjadi dimasa Orde Lama, karena adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta
pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.
Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
enataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan
adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan
kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada
dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Sehingga sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila
sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya
selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan
berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi, dan
Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

12. Kondisi ekonomi yang carut marut pada masa Orde Lama lambat laun mulai bisa dibenahi. Dengan
berbagai kebijakan, diantaranya pelaksanaan anggaran berimbang untuk menekan laju inflasi,
maka sedikit demi sedikit laju inflasi berhasil ditekan. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru
bahkan inflasi yang pada tahun 1966 mencapai 639% berhasil ditekan menjadi tinggal 9% pada
tahun 1970.
Setelah menjabat sebagai Presiden, maka Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan lima
tahun yang dimulai tanggal 1 April 1969 untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik di
Indonesia. Adapun Rencana Pembangunan Lima Tahun I (Repelita I) periode 25 tahun pertama PJP
I (Pembangunan Jangka Panjang I tahun 1969/1970 1993/1994) adalah berikut ini:
a. PELITA 1  Bidang pertanian
b. PELITA 2  Perluasan kesempatan kerja
c. PELITA 3  Pemerataan Pembangunan
d. PELITA 4  Swasembada Pembangunan
e. PELITA 5  Sektor Industri dan Pertanian

13. Kembali menjadi anggota PBB
Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kembalinya
Indonesia menjadi anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini
ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dan
Indonesia juga memulihkan hubungan dengan sejumlah negara seperti India, Thailand, Australia, dan negara-negara
lainnya yang sempat renggang akibat politik konfrontasi Orde Lama.
Normalisasi Hubungan dengan Negara lain
1. Pemulihan hubungan dengan Singapura
2. Pemulihan Hubungan dengan Malaysia
3. Pembukan Hubungan dengan RRT