SlideShare a Scribd company logo
MAKALAH KONSEP ILMU
POLITIK
Kelompok 5 :
BAGUS CAHYO JAYA P (110810101103)
M. ALFAROBY D. AVE SIENA (110810101108)
DANASTRI PRAHA (110810101109)
DADDY HENDRA (110810101112)
AYU NUR OKTAVIANI ( 110810101117 )
TUJUAN NEGARA
 Secara umum Negara memiliki dua hal yang
harus dikerjakan, yaitu:
 Mengatur penghidupan negara dengan
sebaik-baiknya;
 Mengatur dan menyelenggarakan
pemerintahan.
TEORI TUJUAN NEGARA
 Ada beberapa teori yang membahas tentang
tujuan Negara, yaitu :
1. Teori Kekuasaan
2. Teori Perdamaian Dunia
3. Teori Jaminan atas Hak dan Kebebasan
Manusia
4. Teori-teori lain
TEORI KEKUASAAN
 Untuk mencapai kekuasaan negara dengan cara
rakyat dan negara harus berbanding terbalik.
Bila negara ingin kuat dan sejahtera, maka
rakyat harus lemah, miskin, dan bodoh,
perbedaan tajam antara negara dengan rakyat
itulah yang akan membentuk kekuasaan negara.
“A weak people means a strong state and a strong
state means a weak people. Therefore a country,
which has the right way, is concerned with
weakening the people.” (Shang Yang)
TEORI KEKUASAAN
 Mencapai kekuasaan negara dengan cara
menitik-beratkan pada sifat pribadi raja, agar
dapat cerdik seperti kancil dan menakut-nakuti
rakyatnya seperti singa . (Niccolo Machiavelli)
TEORI PERDAMAIAN DUNIA
 Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua
negara merdeka meleburkan diri dalam satu
imperium di bawah kepemimpinan seorang
penguasa tertinggi. (Dante Alleghiere)
TEORI JAMINAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN
MANUSIA
 Setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak
lahir. Maka Kant menyatakan bahwa tujuan
negara adalah melindungi dan menjamin
ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan
warga negara terbina dan terpelihara. Membagi
azas pemisahan kekuasaan menjadi tiga potestas
(kekuasaan): legislatoria, rectoria, iudiciaria
(pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum).
(Immanuel Kant)
 Tujuan negara bukan sekadar memelihara
ketertiban hukum, melainkan juga aktif
mengupayakan kesejahteraan warganya.
(Kranenburg)
TEORI-TEORI LAIN
 Teori Plato: Negara bertujuan memajukan kesusilaan
manusia sebagai individu dan makhluk sosial.
 Teori Teokratis (Kedaulatan Tuhan): Negara
bertujuan mencapai kehidupan yang aman dan
ternteram dengan taat kepada Tuhan.
 Teori Polisi: Negara bertujuan mengatur kemanan
dan ketertiban masyarakat.
 Teori Negara Hukum: Negara bertujuan
menyelenggarakan ketertiban hukum dan
berpedoman pada hukum (Krabbe). (Government not
by man, but by law = the rule of law).
 Negara Kesejahteraan (Welfare State = Social Service
State): Negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan
umum.
TEORI FUNGSI NEGARA
 Ada beberapa teori yang membahas tentang
fungsi Negara, yaitu :
1. Teori Anarkhisme
2. Teori Individualisme
3. Teori Sosialisme
TEORI ANARKHISME
 Penganut anarkhisme menolak campur tangan
negara dan pemerintahan karena menurutnya
manusia menurut kodratnya adalah baik dan
bijaksana, sehingga tidak memerlukan negara/
pemerintahan yang bersifat memaksa dalam
penjaminan terpeliharanya keamanan dan
ketertiban masyarakat. Anarkhisme
menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat
organisasi kenegaraan) yang mengekang
kebebasan individu.
PEMBAGIAN TEORI ANARKHISME
 Anarkhisme filosofis menganjurkan pengikutnya
untuk menempuh jalan damai dalam usaha
mencapai tujuan dan menolak penggunaan
kekerasan fisik.
 Anarkhisme revolusioner mengajarkan bahwa
untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik dan
revolusi berdarah pun boleh digunakan.
TEORI INDIVIDUALISME
 Individualisme adalah suatu paham yang
menempatkan kepentingan individual sebagai
pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham
ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana
pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara
hanya bertugas memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak
usah ikut campur dalam urusan individu,
bahkan sebaliknya harus memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap
individu dalam kehidupannya.
TEORI SOSIALISME
 Sosialisme merupakan suatu paham yang
menjadikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai
pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham
ini menganggap bahwa dalam segala aspek
kehidupan manusia, kebersamaan harus
diutamakan. Demi kepentingan
bersama, kepentingan individu harus
dikesampingkan. Maka, negara harus selalu ikut
campur dalam segala aspek kehidupan demi
tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan
yang merata bagi seluruh rakyat.
KEDAULATAN NEGARA
 Kedaulatan negara dasarnya tidak bersifat mutlak karena
ada sejumlah faktor lain yang membatasinya. Kedaulatan
memiliki empat sifat dasar, yaitu:
1. Permanen
Kedaulatan itu tetap ada selama negara tetap berdiri.
2. Asli
Hukum kedaulatan itu tdak berasal dari kekuasaan
yang lebih tinggi.
3. Bulat
Tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya bahwa kedaulatan
itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi
dalam negara.
4. Tidak Terbatas
Kedaulatan itu tidak di batasi oleh siapa pun sebab
apabila kedaulatan ini terbatas, tentu saja bahwa ini
merupakan kekuasaan yang tertinggi akan lenyap.

More Related Content

What's hot

SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
Muhamad Yogi
 
Ideologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikIdeologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikdinnianggra
 
Paradigma Sosiologi
Paradigma SosiologiParadigma Sosiologi
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
Sri Suwanti
 
Pengantar kuliah PPKN
Pengantar kuliah PPKNPengantar kuliah PPKN
Pengantar kuliah PPKN
Eko Budi
 
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaocirtsa
 
3 uud indonesia
3 uud indonesia3 uud indonesia
3 uud indonesiaMystic333
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesiaworodyah
 
Nasionalisme Kebangsaan Pemuda Indonesia di Era Globalisasi
Nasionalisme Kebangsaan Pemuda Indonesia di Era Globalisasi  Nasionalisme Kebangsaan Pemuda Indonesia di Era Globalisasi
Nasionalisme Kebangsaan Pemuda Indonesia di Era Globalisasi
Dadang Solihin
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
93220872
 
hubungan pancasila dan HAM di Indonesia
hubungan pancasila dan HAM di Indonesiahubungan pancasila dan HAM di Indonesia
hubungan pancasila dan HAM di Indonesia
apotek agam farma
 
Kelompok kepentingan
Kelompok kepentinganKelompok kepentingan
Kelompok kepentinganmaneicon22
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasiMardiah Ahmad
 
Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi Nasional
Gian Angelo
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Dini Audi
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaParanody
 
Keragaman sara di indonesia
Keragaman sara di indonesia Keragaman sara di indonesia
Keragaman sara di indonesia
Adi Rachmanto
 

What's hot (20)

SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
 
Ideologi ideologi politik
Ideologi ideologi politikIdeologi ideologi politik
Ideologi ideologi politik
 
Paradigma Sosiologi
Paradigma SosiologiParadigma Sosiologi
Paradigma Sosiologi
 
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu PemerintahanSRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
SRI SUWANTI -Metode Study Perbandingan- Metodologi Ilmu Pemerintahan
 
Pengantar kuliah PPKN
Pengantar kuliah PPKNPengantar kuliah PPKN
Pengantar kuliah PPKN
 
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesia
 
3 uud indonesia
3 uud indonesia3 uud indonesia
3 uud indonesia
 
Sistem penyelenggaraan pemerintah negara (2)
Sistem penyelenggaraan pemerintah negara (2)Sistem penyelenggaraan pemerintah negara (2)
Sistem penyelenggaraan pemerintah negara (2)
 
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesiaSistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Nasionalisme Kebangsaan Pemuda Indonesia di Era Globalisasi
Nasionalisme Kebangsaan Pemuda Indonesia di Era Globalisasi  Nasionalisme Kebangsaan Pemuda Indonesia di Era Globalisasi
Nasionalisme Kebangsaan Pemuda Indonesia di Era Globalisasi
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
hubungan pancasila dan HAM di Indonesia
hubungan pancasila dan HAM di Indonesiahubungan pancasila dan HAM di Indonesia
hubungan pancasila dan HAM di Indonesia
 
Kelompok kepentingan
Kelompok kepentinganKelompok kepentingan
Kelompok kepentingan
 
Teori Kedaulatan
Teori KedaulatanTeori Kedaulatan
Teori Kedaulatan
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
 
Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi Nasional
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
 
Keragaman sara di indonesia
Keragaman sara di indonesia Keragaman sara di indonesia
Keragaman sara di indonesia
 

Similar to Makalah Konsep Ilmu Politik

PPKN TUJUAN NGARA dan TEORI TUJUAN NEGARA
PPKN TUJUAN NGARA dan TEORI TUJUAN NEGARAPPKN TUJUAN NGARA dan TEORI TUJUAN NEGARA
PPKN TUJUAN NGARA dan TEORI TUJUAN NEGARA
Awanda Gita
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanTugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanIndriani Ilyas
 
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
HamzahBiding
 
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
Suparyatun2
 
bab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.ppt
bab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.pptbab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.ppt
bab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.ppt
arrafihakim
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negara
liananofita15
 
Konsep Negara Hukum 2.ppt
Konsep Negara Hukum 2.pptKonsep Negara Hukum 2.ppt
Konsep Negara Hukum 2.ppt
RirisMeimondang
 
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikPengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikrizalbari
 
Menelusuri dinamika demokrasi
Menelusuri dinamika demokrasiMenelusuri dinamika demokrasi
Menelusuri dinamika demokrasi
Amiin Majiid Nugroho
 
Pengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptxPengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptx
AchmadKhudlori
 
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptxMateri Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
AgusSuwondo3
 
Nkri
NkriNkri
Kisi - Kisi Materi UTS PPKn
Kisi - Kisi Materi UTS PPKnKisi - Kisi Materi UTS PPKn
Kisi - Kisi Materi UTS PPKnRafif Sulthan R.
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
Tita Ruby
 
Hakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraHakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegara
Ghina Maudy
 
Bab iii konsep bangsa dan negara
Bab iii konsep bangsa dan negaraBab iii konsep bangsa dan negara
Bab iii konsep bangsa dan negara
nafisa Kim M
 
13 Hak Asasi
13 Hak Asasi13 Hak Asasi
13 Hak AsasiWanBK Leo
 

Similar to Makalah Konsep Ilmu Politik (20)

Makalah Sospol (Project Unfinished)
Makalah Sospol (Project Unfinished)Makalah Sospol (Project Unfinished)
Makalah Sospol (Project Unfinished)
 
PPKN TUJUAN NGARA dan TEORI TUJUAN NEGARA
PPKN TUJUAN NGARA dan TEORI TUJUAN NEGARAPPKN TUJUAN NGARA dan TEORI TUJUAN NEGARA
PPKN TUJUAN NGARA dan TEORI TUJUAN NEGARA
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanTugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan
 
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
5018 id-hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis
 
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
 
bab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.ppt
bab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.pptbab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.ppt
bab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.ppt
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negara
 
Konsep Negara Hukum 2.ppt
Konsep Negara Hukum 2.pptKonsep Negara Hukum 2.ppt
Konsep Negara Hukum 2.ppt
 
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikPengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
 
Menelusuri dinamika demokrasi
Menelusuri dinamika demokrasiMenelusuri dinamika demokrasi
Menelusuri dinamika demokrasi
 
Pengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptxPengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptx
 
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptxMateri Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
 
Nkri
NkriNkri
Nkri
 
Kisi - Kisi Materi UTS PPKn
Kisi - Kisi Materi UTS PPKnKisi - Kisi Materi UTS PPKn
Kisi - Kisi Materi UTS PPKn
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
 
Hakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraHakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegara
 
Bab iii konsep bangsa dan negara
Bab iii konsep bangsa dan negaraBab iii konsep bangsa dan negara
Bab iii konsep bangsa dan negara
 
13 Hak Asasi
13 Hak Asasi13 Hak Asasi
13 Hak Asasi
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 

More from Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama

Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam PembangunanPengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG Di Jawa Timur
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG Di Jawa TimurImplementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG Di Jawa Timur
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG Di Jawa Timur
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Lagu "Mars Jawa Timur"
Lagu "Mars Jawa Timur"Lagu "Mars Jawa Timur"
Lagu "Mars Jawa Timur"
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Jenis Cuti
Jenis CutiJenis Cuti
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)
Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)
Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Lembaga Keuangan (Ekonomi Moneter - BAB 2)
Lembaga Keuangan (Ekonomi Moneter - BAB 2)Lembaga Keuangan (Ekonomi Moneter - BAB 2)
Lembaga Keuangan (Ekonomi Moneter - BAB 2)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)
Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)
Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...
Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 

More from Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama (20)

Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam PembangunanPengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
 
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2019
 
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG Di Jawa Timur
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG Di Jawa TimurImplementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG Di Jawa Timur
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG Di Jawa Timur
 
Lagu "Mars Jawa Timur"
Lagu "Mars Jawa Timur"Lagu "Mars Jawa Timur"
Lagu "Mars Jawa Timur"
 
Jenis Cuti
Jenis CutiJenis Cuti
Jenis Cuti
 
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
Jumlah Uang Beredar dan Penawaran Uang (Ekonomi Moneter - BAB 5)
 
Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)
Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)
Teori Permintaan akan Uang Klasik dan Keynes (Ekonomi Moneter - BAB 4)
 
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
Bank Sentral : Bank Indonesia (Ekonomi Moneter - BAB 3)
 
Lembaga Keuangan (Ekonomi Moneter - BAB 2)
Lembaga Keuangan (Ekonomi Moneter - BAB 2)Lembaga Keuangan (Ekonomi Moneter - BAB 2)
Lembaga Keuangan (Ekonomi Moneter - BAB 2)
 
Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)
Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)
Uang (Ekonomi Moneter - BAB 1)
 
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dusun Watukebo Kecamatan Ambulu Kabu...
 
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)
Peranan Pertanian di Dalam Pembangunan (Perekonomian Indonesia BAB 9)
 
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
Perbankan dan Era Globalisasi (Perekonomian indonesia BAB 8)
 
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
 
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
Perencanaan Nasional (Perekonomian Indonesia BAB 6)
 
Pembangunan Industri (Perekonomian Indonesia BAB 5)
Pembangunan Industri (Perekonomian Indonesia BAB 5)Pembangunan Industri (Perekonomian Indonesia BAB 5)
Pembangunan Industri (Perekonomian Indonesia BAB 5)
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia (Perekonomian Indonesia BAB 4)
 
Kemiskinan dan Kesenjangan (Perekonomian Indonesia BAB 3)
Kemiskinan dan Kesenjangan (Perekonomian Indonesia BAB 3)Kemiskinan dan Kesenjangan (Perekonomian Indonesia BAB 3)
Kemiskinan dan Kesenjangan (Perekonomian Indonesia BAB 3)
 
Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)
Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)
Sejarah dan Sistem Ekonomi (Perekonomian Indonesia BAB 2)
 

Makalah Konsep Ilmu Politik

  • 1. MAKALAH KONSEP ILMU POLITIK Kelompok 5 : BAGUS CAHYO JAYA P (110810101103) M. ALFAROBY D. AVE SIENA (110810101108) DANASTRI PRAHA (110810101109) DADDY HENDRA (110810101112) AYU NUR OKTAVIANI ( 110810101117 )
  • 2. TUJUAN NEGARA  Secara umum Negara memiliki dua hal yang harus dikerjakan, yaitu:  Mengatur penghidupan negara dengan sebaik-baiknya;  Mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan.
  • 3. TEORI TUJUAN NEGARA  Ada beberapa teori yang membahas tentang tujuan Negara, yaitu : 1. Teori Kekuasaan 2. Teori Perdamaian Dunia 3. Teori Jaminan atas Hak dan Kebebasan Manusia 4. Teori-teori lain
  • 4. TEORI KEKUASAAN  Untuk mencapai kekuasaan negara dengan cara rakyat dan negara harus berbanding terbalik. Bila negara ingin kuat dan sejahtera, maka rakyat harus lemah, miskin, dan bodoh, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat itulah yang akan membentuk kekuasaan negara. “A weak people means a strong state and a strong state means a weak people. Therefore a country, which has the right way, is concerned with weakening the people.” (Shang Yang)
  • 5. TEORI KEKUASAAN  Mencapai kekuasaan negara dengan cara menitik-beratkan pada sifat pribadi raja, agar dapat cerdik seperti kancil dan menakut-nakuti rakyatnya seperti singa . (Niccolo Machiavelli)
  • 6. TEORI PERDAMAIAN DUNIA  Perdamaian dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. (Dante Alleghiere)
  • 7. TEORI JAMINAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN MANUSIA  Setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Maka Kant menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Membagi azas pemisahan kekuasaan menjadi tiga potestas (kekuasaan): legislatoria, rectoria, iudiciaria (pembuat, pelaksana, dan pengawas hukum). (Immanuel Kant)  Tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. (Kranenburg)
  • 8. TEORI-TEORI LAIN  Teori Plato: Negara bertujuan memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial.  Teori Teokratis (Kedaulatan Tuhan): Negara bertujuan mencapai kehidupan yang aman dan ternteram dengan taat kepada Tuhan.  Teori Polisi: Negara bertujuan mengatur kemanan dan ketertiban masyarakat.  Teori Negara Hukum: Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dan berpedoman pada hukum (Krabbe). (Government not by man, but by law = the rule of law).  Negara Kesejahteraan (Welfare State = Social Service State): Negara bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum.
  • 9. TEORI FUNGSI NEGARA  Ada beberapa teori yang membahas tentang fungsi Negara, yaitu : 1. Teori Anarkhisme 2. Teori Individualisme 3. Teori Sosialisme
  • 10. TEORI ANARKHISME  Penganut anarkhisme menolak campur tangan negara dan pemerintahan karena menurutnya manusia menurut kodratnya adalah baik dan bijaksana, sehingga tidak memerlukan negara/ pemerintahan yang bersifat memaksa dalam penjaminan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu.
  • 11. PEMBAGIAN TEORI ANARKHISME  Anarkhisme filosofis menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam usaha mencapai tujuan dan menolak penggunaan kekerasan fisik.  Anarkhisme revolusioner mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik dan revolusi berdarah pun boleh digunakan.
  • 12. TEORI INDIVIDUALISME  Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu, bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu dalam kehidupannya.
  • 13. TEORI SOSIALISME  Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi kepentingan bersama, kepentingan individu harus dikesampingkan. Maka, negara harus selalu ikut campur dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
  • 14. KEDAULATAN NEGARA  Kedaulatan negara dasarnya tidak bersifat mutlak karena ada sejumlah faktor lain yang membatasinya. Kedaulatan memiliki empat sifat dasar, yaitu: 1. Permanen Kedaulatan itu tetap ada selama negara tetap berdiri. 2. Asli Hukum kedaulatan itu tdak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. 3. Bulat Tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya bahwa kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara. 4. Tidak Terbatas Kedaulatan itu tidak di batasi oleh siapa pun sebab apabila kedaulatan ini terbatas, tentu saja bahwa ini merupakan kekuasaan yang tertinggi akan lenyap.