SlideShare a Scribd company logo
Hakikat Berbangsa dan Bernegara
Create by :
Astarie Prima S
A. Manusia sebagai Makhluk Sosial dan
Makhluk Individu
 Pengertian manusia : manusia berasal dari
"manu" (dari bahasa sansekerta), "sens" (dari
bahasa latin)
 Manusia sebagai makhluk individu artinya
manusia merupakan ciptaan Tuhan
 Manusia sebagai makhluk sosial artinya
manusia memerlukan orang lain untuk
bartahan hidup.
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Terbentuknyana
Bangsa
Pengertian bangsa : 1. Kumpulan orang-orang yang menempati
wilayah tertentu
2. Kumpulan manusia yang terikat satu sama
lain untuk mencapai tujuan bersama.Bangsa
adalah kumpulan manusia di wilayah
tertentu. Atau kumpulan manusia yang
saling terikat satu sama lain untuk mencapai
tujuan bersama.
• Ernest Renant (Perancis) ,
menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena
adanya keinginan untuk hidup bersama
(hasrat untuk bersatu) dengan kesetiakawanan
yang agung
Pengertian-pengertian bangsa menurut para ahli :
•Otto Bauer (Jerman), menyatakan
bahwa bangsa adalah kelompok
manusia uang mempunyai kesamaan
karakter. Karakter tumbuh karena
adanya kesamaan nasib
•F. Ratzel (Jerman), menyatakan
bahwa bangsa terbentuk karena
adanya hasrat bersatu.
d. Hans Kohn (Jerman),
menyatakan bahwa bangsa adalah
buah hasil tenaga hidup manusia
dalam sejarah
Memiliki cita-cita bersama
Memilik sejarah hidup bersama
Memiliki adat budaya dan kebiasaan
sama
Menempati suatu wilayah tertentu
Terorganisasi dalam suatu
pemerintahan yang berdaulat
Negara adalah wilayah tempat
tinggalnya suatu bangsa atau
wilayah di mana suatu bangsa
tinggal dan para pemerintah
memiliki keuasaan tertinggi
G.W.F Hegel menyatakan negara sebagai organisasi kesusilaan
yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan
kemrdekaan universal
Mac Iver menytakan negara sebagai organisasi politik
Mr. Kranenburg menyatakan bahwa negara adalah suatu
organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh suatu kelompok
manusia yang disebut bangsa
a. Pertumbuhan Primer dan Sekunder
Terjadinya negara berdasarkan
pendekatan pertumbuhan primer secara
ringkas adalah sebagai berikut:
1. Fase Genootschaft ( suku)
2. Fase Rijk (kerajaan)
3. Fase Staat (negara )
4. Fase Natie ( nasional/demokrasi)
Kehidupan manusia diawali buah keluarga, kemudian berkembang menjadi kelompok-
masyarakat (suku).. Kepala suku merupakan primus interpares (orang pertama di antara yang
sederajat) dan memimpin suatu suku, yang kemudian berkembang luas baik karena faktor alami
maupun karena penaklukan-penaklukan.
Kepala suku sebagai primus interpares kemudian menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah
yang lebih luas. Untuk menghadapi kemungkinan adanya wilayah/suku lain yang memberontak,
kerajaan membeli senjata dan membangun semacam angkatan bersenjata yang kuat sehingga raja
menjadi berwibawa. Dengan demikian lambat laun tumbuh kesadaran akan kebangsaan dalam
bentuk negara nasional.
Masyarakat hukum yang paling sederhana tadi Menjadi
masyarakat yang lebih maju yaitu kerajaan yang disebut
dengan fase rijk. Pada fase ini kelompok kelompok
individu yang bergabung telah memiliki kesadaran akan
hak milik atas tanah dan menimbulkan penguasa
penguasa
Pada awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dan tersentralisasi.
Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Hanya ada satu identitas
kebangsaan. Fase demikian dinamakan fase nasional.
Rakyat yang semakin lama memiliki kesadaran kebangsaan kemudian
tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Ada keinginan rakyat untuk
mengendalikan pemerintahan dan memilih pemimpinnya sendiri yang
dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka. Fase ini lebih dikenal
dengan “kedaulatan rakyat”, yang pada akhirnya mendorong lahirnya
negara demokrasi.
pendekatan pertumbuhan sekunder, negara sebelumnya telah ada, namun karena
adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan, muncullah negara yang menggantikan
negara yang ada tersebut.
Contoh: lahirnya negara Indonesia setelah
melewati revolusi panjang yang mencapai
klimaksnya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Lahimya negara Indonesia otomatis mengakhiri
pemerintahan Nederlands Indie (Hindia Belanda)
di Indonesia, dan negara lain kemudian
mengakuinya baik secara de facto maupun secara
de jure.
Pendekatan teoritis.
Pendekatan teoritis adalah pendekatan berdasarkan pendapat para ahli
yang masuk akal
Menurut pendekatan teoritis, negara terbentuk berdasarkan teori :
1. Teori Ketuhanan
Menurut teori ini negara ada karena kehendak Tuhan.
2. Teori Perjanjian Masyarakat
Masing-masing individu mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu
negara
3. Teori Kekuasaan
Negara terbentuk atas dasar kekuasaan. Kekuasaan adalah ciptaan mereka
yangg paling kuat dan berkuasa.
4. Teori Kedaulatan
Kedaulatan Negara : Kekuasaan tertinggi berada pada suatu negara.
bukan pada sekelompok orang yang menguasai negara.
Kedaulatan Hukum : Hukum lebih tinggi daripada negara berdaulat !!
5. Teori Hukum Alam
Hukum alam bukan merupakan buatan negara tapi merupakan kekuasaan
alam yang berlaku di setiap tempat dan waktu.
3. Pendekatan Faktual
Adalah pendekatan yang didasarkan
pada kenyataan-kenyataan yang
benar-benar terjadi yang diungkapkan
dalam sejarah. Unsur konstitutif antara lain :
1. Rakyat (adalah mereka yang berdiam di suatu
negara)
2. Wilayah
3. Pemerintah berdaulat
Unsur deklaratif antara lain :
1. Pengakuan dari negara lain
Unsur-unsur negara
a. Melaksanakan ketertiban (law and order)
Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan
dalam masyarakat, negara harus melaksanakan ketertiban. Negara
bertindak sebagai stabilisator.
b.Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
fungsi negara dianggap dianggap penting. Setiap negara mencoba
meningkatkan dan memperluas taraf kehidupan ekonomi
masyarakat .
Teori Individualisme
Teori individualisme berpendapat bahwa negara tidak
boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi,
dan agama bagi warga negaranya. Tujuan dibentuknya
negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan
dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan
seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya.
Teori fasisme
Menurut paham fasis, negara bukan ciptaan rakyat melainkan ciptaan Orang kuat,
bila orang kuat sudah membentuk organisasi maka megara wajib menggembleng
dan mengisi jiwa rakyat secara totaliter, dan nasionalisme
Teori sosialisme berpendapat bahwa negara
mempunyai hak campur tangan dalam berbagai
bidang kehidupan masyarakat. Hal mi dilakukan
agar tujuan negara dapat tercapai. Tujuan negara
sosialis adalah memberikan kebahagiaan yang
sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota
masyarakat.Teori integralistik berpendapat bahwa tujuan
negara itu merupakan gabungan dan paham
individualisme dan sosialisme. Paham
integralistik ingin menggabungkan kemauan
rakyat dengan penguasa (negara). Paham
integralistik beranggapan bahwa negara
didirikan bukan hanya untuk kepentingan
perorangan atau golongan tertentu saja, tetapi
juga untuk kepentingan seluruh masyarakat
negara yang bersangkutan.
…..memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, ………
Tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
1. Pengakuan Secara de Facto
2. Pengakuan Secara de Jure
*Pengakuan de facto yang bersifat tetap
*Pengakuan defacto yang bersifat sementara
* Pengakuan de jure yang bersifat penuh
* Pengakuan de jure yang bersifat tetap
Hakikat berbangsa dan bernegara

More Related Content

What's hot

BAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.pptBAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.ppt
HairilPatobas1
 
Pertemuan 11.pdf
Pertemuan 11.pdfPertemuan 11.pdf
Pertemuan 11.pdf
RezaWahyuni6
 
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MesinesId
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pancasila Sebagai Dasar NegaraPancasila Sebagai Dasar Negara
Pancasila Sebagai Dasar Negara
ChatherinGurusinga
 
Pertemuan 1.pdf
Pertemuan 1.pdfPertemuan 1.pdf
Pertemuan 1.pdf
RezaWahyuni6
 
B. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
B. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptxB. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
B. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
guruppkn11
 
5. pancasila dasar negara
5. pancasila dasar negara5. pancasila dasar negara
5. pancasila dasar negara
Yuhuu Febriani Fitria
 
Pertemuan 14.pdf
Pertemuan 14.pdfPertemuan 14.pdf
Pertemuan 14.pdf
RezaWahyuni6
 
Pertemuan 12.pdf
Pertemuan 12.pdfPertemuan 12.pdf
Pertemuan 12.pdf
RezaWahyuni6
 
Kedudukan dan fungsi pancasila
Kedudukan dan fungsi pancasilaKedudukan dan fungsi pancasila
Kedudukan dan fungsi pancasila
R. Herawati Suryanegara
 
Islam, kebangsaan dan moderasi beragama dalam pendidikan
Islam, kebangsaan dan moderasi beragama dalam pendidikanIslam, kebangsaan dan moderasi beragama dalam pendidikan
Islam, kebangsaan dan moderasi beragama dalam pendidikan
Anis Masykhur
 
Bab VIII pancasila sebagai etika politik
Bab VIII pancasila sebagai etika politikBab VIII pancasila sebagai etika politik
Bab VIII pancasila sebagai etika politik
yudikrismen1
 
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
1. perumusan UUD NRI Tahun 19451. perumusan UUD NRI Tahun 1945
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
guruppkn11
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Muhammad Adnan Novanda
 
Pertemuan 10.pdf
Pertemuan 10.pdfPertemuan 10.pdf
Pertemuan 10.pdf
RezaWahyuni6
 
Pancasila Sebagai Idiologi Terbuka
Pancasila Sebagai Idiologi TerbukaPancasila Sebagai Idiologi Terbuka
Pancasila Sebagai Idiologi Terbukamayasungeb
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanBryan Pradinda
 
Pkn Kelas VIII semester 1
Pkn Kelas VIII semester 1Pkn Kelas VIII semester 1
Pkn Kelas VIII semester 1
Annas Dwi
 
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxA. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
guruppkn11
 

What's hot (20)

BAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.pptBAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.ppt
 
Pertemuan 11.pdf
Pertemuan 11.pdfPertemuan 11.pdf
Pertemuan 11.pdf
 
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pancasila Sebagai Dasar NegaraPancasila Sebagai Dasar Negara
Pancasila Sebagai Dasar Negara
 
Pertemuan 1.pdf
Pertemuan 1.pdfPertemuan 1.pdf
Pertemuan 1.pdf
 
B. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
B. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptxB. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
B. (PART 2) ARTI PENTING POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
 
5. pancasila dasar negara
5. pancasila dasar negara5. pancasila dasar negara
5. pancasila dasar negara
 
Pertemuan 14.pdf
Pertemuan 14.pdfPertemuan 14.pdf
Pertemuan 14.pdf
 
Pertemuan 12.pdf
Pertemuan 12.pdfPertemuan 12.pdf
Pertemuan 12.pdf
 
Kedudukan dan fungsi pancasila
Kedudukan dan fungsi pancasilaKedudukan dan fungsi pancasila
Kedudukan dan fungsi pancasila
 
Islam, kebangsaan dan moderasi beragama dalam pendidikan
Islam, kebangsaan dan moderasi beragama dalam pendidikanIslam, kebangsaan dan moderasi beragama dalam pendidikan
Islam, kebangsaan dan moderasi beragama dalam pendidikan
 
Bab VIII pancasila sebagai etika politik
Bab VIII pancasila sebagai etika politikBab VIII pancasila sebagai etika politik
Bab VIII pancasila sebagai etika politik
 
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
1. perumusan UUD NRI Tahun 19451. perumusan UUD NRI Tahun 1945
1. perumusan UUD NRI Tahun 1945
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 
Pertemuan 10.pdf
Pertemuan 10.pdfPertemuan 10.pdf
Pertemuan 10.pdf
 
Pancasila Sebagai Idiologi Terbuka
Pancasila Sebagai Idiologi TerbukaPancasila Sebagai Idiologi Terbuka
Pancasila Sebagai Idiologi Terbuka
 
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraanPendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
 
Pkn Kelas VIII semester 1
Pkn Kelas VIII semester 1Pkn Kelas VIII semester 1
Pkn Kelas VIII semester 1
 
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptxA. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
A. MAKNA ALINEA PEMBUKAAN UUD 1945.pptx
 

Viewers also liked

Pentingnya berbangsa dan bernegara
Pentingnya berbangsa dan bernegaraPentingnya berbangsa dan bernegara
Pentingnya berbangsa dan bernegaraEkinanda Anggita
 
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negaraHakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
rcvaganza
 
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraBab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Hendrastuti Retno
 
Hakikat Negara
Hakikat NegaraHakikat Negara
Hakikat Negara
Hajar Acintya Farah
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Ella Feby
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
rezekysholikhah
 
PKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negaraPKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negara
Abyan Juang
 
Kedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaKedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di Indonesia
Nurullkk
 
BAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
BAB 1 Hakikat Bangsa dan NegaraBAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
BAB 1 Hakikat Bangsa dan NegaraRiska Wikant
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia07051994
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
nova147
 
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALKELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Universitas PGRI Yogyakarta
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Faza Fuadina
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaXAMPRED
 
Bab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaBab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaNovii Kanadia
 
Kelas X : Bab II Sistem hukum dan peradilan nasional
Kelas X : Bab II Sistem hukum dan peradilan nasionalKelas X : Bab II Sistem hukum dan peradilan nasional
Kelas X : Bab II Sistem hukum dan peradilan nasional
Novii Kanadia
 
Tugas ppkn kelas x (kesadaran berbangsa dan bernegara)
Tugas ppkn kelas x (kesadaran berbangsa dan bernegara)Tugas ppkn kelas x (kesadaran berbangsa dan bernegara)
Tugas ppkn kelas x (kesadaran berbangsa dan bernegara)
Muhamad Dzaki Albiruni
 
Materi ppkn sma xii bab 6
Materi ppkn sma xii bab 6Materi ppkn sma xii bab 6
Materi ppkn sma xii bab 6
eli priyatna laidan
 
Materi pkn kls xii bab 6
Materi pkn kls xii bab 6Materi pkn kls xii bab 6
Materi pkn kls xii bab 6
eli priyatna laidan
 

Viewers also liked (20)

Pentingnya berbangsa dan bernegara
Pentingnya berbangsa dan bernegaraPentingnya berbangsa dan bernegara
Pentingnya berbangsa dan bernegara
 
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negaraHakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
 
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraBab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
 
Hakikat Negara
Hakikat NegaraHakikat Negara
Hakikat Negara
 
Hakekat bangsa dan_negara_kd1
Hakekat bangsa dan_negara_kd1Hakekat bangsa dan_negara_kd1
Hakekat bangsa dan_negara_kd1
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
 
PKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negaraPKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negara
 
Kedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaKedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di Indonesia
 
BAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
BAB 1 Hakikat Bangsa dan NegaraBAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
BAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
 
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALKELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
 
Bab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaBab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusia
 
Kelas X : Bab II Sistem hukum dan peradilan nasional
Kelas X : Bab II Sistem hukum dan peradilan nasionalKelas X : Bab II Sistem hukum dan peradilan nasional
Kelas X : Bab II Sistem hukum dan peradilan nasional
 
Tugas ppkn kelas x (kesadaran berbangsa dan bernegara)
Tugas ppkn kelas x (kesadaran berbangsa dan bernegara)Tugas ppkn kelas x (kesadaran berbangsa dan bernegara)
Tugas ppkn kelas x (kesadaran berbangsa dan bernegara)
 
Materi ppkn sma xii bab 6
Materi ppkn sma xii bab 6Materi ppkn sma xii bab 6
Materi ppkn sma xii bab 6
 
Materi pkn kls xii bab 6
Materi pkn kls xii bab 6Materi pkn kls xii bab 6
Materi pkn kls xii bab 6
 

Similar to Hakikat berbangsa dan bernegara

Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
Tita Ruby
 
Bab iii konsep bangsa dan negara
Bab iii konsep bangsa dan negaraBab iii konsep bangsa dan negara
Bab iii konsep bangsa dan negara
nafisa Kim M
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.ppt
Ahmad Afandi
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.ppt
AhmadAfandi98
 
kewarga_negaraan
kewarga_negaraankewarga_negaraan
kewarga_negaraanfebastream
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
Deni Wahyu
 
Paham-Paham Baru
Paham-Paham BaruPaham-Paham Baru
Paham-Paham Baruleohggi
 
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negara
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negaraBab I kelas X hakikat bangsa dan negara
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negara
Hendrastuti Retno
 
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraanBab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
ArdhiYahya1
 
Tugas kewarganegaraan
Tugas kewarganegaraanTugas kewarganegaraan
Tugas kewarganegaraan
saiful hadi
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Aldi Aldinar
 
Bangsa dan Negara
Bangsa dan NegaraBangsa dan Negara
Bangsa dan Negara
dionteguhpratomo
 
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
Suparyatun2
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
lusianazaskiameca
 
Hakikat Negara dan Pemerintahan
Hakikat Negara dan PemerintahanHakikat Negara dan Pemerintahan
Hakikat Negara dan Pemerintahan
Siti Hardiyanti
 
Nkri
NkriNkri
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Atikadewilestari
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
dianrafika
 

Similar to Hakikat berbangsa dan bernegara (20)

Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
 
Bab iii konsep bangsa dan negara
Bab iii konsep bangsa dan negaraBab iii konsep bangsa dan negara
Bab iii konsep bangsa dan negara
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.ppt
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.ppt
 
kewarga_negaraan
kewarga_negaraankewarga_negaraan
kewarga_negaraan
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
 
Paham-Paham Baru
Paham-Paham BaruPaham-Paham Baru
Paham-Paham Baru
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negara
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negaraBab I kelas X hakikat bangsa dan negara
Bab I kelas X hakikat bangsa dan negara
 
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraanBab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Tugas kewarganegaraan
Tugas kewarganegaraanTugas kewarganegaraan
Tugas kewarganegaraan
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
Bangsa dan Negara
Bangsa dan NegaraBangsa dan Negara
Bangsa dan Negara
 
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Hakikat Negara dan Pemerintahan
Hakikat Negara dan PemerintahanHakikat Negara dan Pemerintahan
Hakikat Negara dan Pemerintahan
 
Nkri
NkriNkri
Nkri
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Materi 7
Materi  7Materi  7
Materi 7
 

Recently uploaded

Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
nawasenamerta
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
AdrianAgoes9
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
gloriosaesy
 

Recently uploaded (20)

Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi KomunikasiKarakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
Karakteristik Manusia Komunikan dalam Bingkai Psikologi Komunikasi
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 

Hakikat berbangsa dan bernegara

  • 1. Hakikat Berbangsa dan Bernegara Create by : Astarie Prima S
  • 2. A. Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk Individu  Pengertian manusia : manusia berasal dari "manu" (dari bahasa sansekerta), "sens" (dari bahasa latin)  Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia merupakan ciptaan Tuhan  Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia memerlukan orang lain untuk bartahan hidup.
  • 3. B. Pengertian dan Unsur-Unsur Terbentuknyana Bangsa Pengertian bangsa : 1. Kumpulan orang-orang yang menempati wilayah tertentu 2. Kumpulan manusia yang terikat satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.Bangsa adalah kumpulan manusia di wilayah tertentu. Atau kumpulan manusia yang saling terikat satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.
  • 4. • Ernest Renant (Perancis) , menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat untuk bersatu) dengan kesetiakawanan yang agung Pengertian-pengertian bangsa menurut para ahli : •Otto Bauer (Jerman), menyatakan bahwa bangsa adalah kelompok manusia uang mempunyai kesamaan karakter. Karakter tumbuh karena adanya kesamaan nasib •F. Ratzel (Jerman), menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. d. Hans Kohn (Jerman), menyatakan bahwa bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah
  • 5. Memiliki cita-cita bersama Memilik sejarah hidup bersama Memiliki adat budaya dan kebiasaan sama Menempati suatu wilayah tertentu Terorganisasi dalam suatu pemerintahan yang berdaulat
  • 6. Negara adalah wilayah tempat tinggalnya suatu bangsa atau wilayah di mana suatu bangsa tinggal dan para pemerintah memiliki keuasaan tertinggi
  • 7. G.W.F Hegel menyatakan negara sebagai organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemrdekaan universal Mac Iver menytakan negara sebagai organisasi politik Mr. Kranenburg menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh suatu kelompok manusia yang disebut bangsa
  • 8. a. Pertumbuhan Primer dan Sekunder Terjadinya negara berdasarkan pendekatan pertumbuhan primer secara ringkas adalah sebagai berikut: 1. Fase Genootschaft ( suku) 2. Fase Rijk (kerajaan) 3. Fase Staat (negara ) 4. Fase Natie ( nasional/demokrasi)
  • 9. Kehidupan manusia diawali buah keluarga, kemudian berkembang menjadi kelompok- masyarakat (suku).. Kepala suku merupakan primus interpares (orang pertama di antara yang sederajat) dan memimpin suatu suku, yang kemudian berkembang luas baik karena faktor alami maupun karena penaklukan-penaklukan. Kepala suku sebagai primus interpares kemudian menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Untuk menghadapi kemungkinan adanya wilayah/suku lain yang memberontak, kerajaan membeli senjata dan membangun semacam angkatan bersenjata yang kuat sehingga raja menjadi berwibawa. Dengan demikian lambat laun tumbuh kesadaran akan kebangsaan dalam bentuk negara nasional.
  • 10. Masyarakat hukum yang paling sederhana tadi Menjadi masyarakat yang lebih maju yaitu kerajaan yang disebut dengan fase rijk. Pada fase ini kelompok kelompok individu yang bergabung telah memiliki kesadaran akan hak milik atas tanah dan menimbulkan penguasa penguasa
  • 11. Pada awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dan tersentralisasi. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan. Fase demikian dinamakan fase nasional. Rakyat yang semakin lama memiliki kesadaran kebangsaan kemudian tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Ada keinginan rakyat untuk mengendalikan pemerintahan dan memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka. Fase ini lebih dikenal dengan “kedaulatan rakyat”, yang pada akhirnya mendorong lahirnya negara demokrasi.
  • 12. pendekatan pertumbuhan sekunder, negara sebelumnya telah ada, namun karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan, muncullah negara yang menggantikan negara yang ada tersebut. Contoh: lahirnya negara Indonesia setelah melewati revolusi panjang yang mencapai klimaksnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lahimya negara Indonesia otomatis mengakhiri pemerintahan Nederlands Indie (Hindia Belanda) di Indonesia, dan negara lain kemudian mengakuinya baik secara de facto maupun secara de jure.
  • 13. Pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis adalah pendekatan berdasarkan pendapat para ahli yang masuk akal Menurut pendekatan teoritis, negara terbentuk berdasarkan teori : 1. Teori Ketuhanan Menurut teori ini negara ada karena kehendak Tuhan. 2. Teori Perjanjian Masyarakat Masing-masing individu mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu negara 3. Teori Kekuasaan Negara terbentuk atas dasar kekuasaan. Kekuasaan adalah ciptaan mereka yangg paling kuat dan berkuasa. 4. Teori Kedaulatan Kedaulatan Negara : Kekuasaan tertinggi berada pada suatu negara. bukan pada sekelompok orang yang menguasai negara. Kedaulatan Hukum : Hukum lebih tinggi daripada negara berdaulat !! 5. Teori Hukum Alam Hukum alam bukan merupakan buatan negara tapi merupakan kekuasaan alam yang berlaku di setiap tempat dan waktu.
  • 14. 3. Pendekatan Faktual Adalah pendekatan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi yang diungkapkan dalam sejarah. Unsur konstitutif antara lain : 1. Rakyat (adalah mereka yang berdiam di suatu negara) 2. Wilayah 3. Pemerintah berdaulat Unsur deklaratif antara lain : 1. Pengakuan dari negara lain Unsur-unsur negara
  • 15. a. Melaksanakan ketertiban (law and order) Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan ketertiban. Negara bertindak sebagai stabilisator. b.Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. fungsi negara dianggap dianggap penting. Setiap negara mencoba meningkatkan dan memperluas taraf kehidupan ekonomi masyarakat .
  • 16. Teori Individualisme Teori individualisme berpendapat bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama bagi warga negaranya. Tujuan dibentuknya negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya. Teori fasisme Menurut paham fasis, negara bukan ciptaan rakyat melainkan ciptaan Orang kuat, bila orang kuat sudah membentuk organisasi maka megara wajib menggembleng dan mengisi jiwa rakyat secara totaliter, dan nasionalisme
  • 17. Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal mi dilakukan agar tujuan negara dapat tercapai. Tujuan negara sosialis adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota masyarakat.Teori integralistik berpendapat bahwa tujuan negara itu merupakan gabungan dan paham individualisme dan sosialisme. Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat dengan penguasa (negara). Paham integralistik beranggapan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan.
  • 18. …..memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ……… Tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
  • 19. 1. Pengakuan Secara de Facto 2. Pengakuan Secara de Jure *Pengakuan de facto yang bersifat tetap *Pengakuan defacto yang bersifat sementara * Pengakuan de jure yang bersifat penuh * Pengakuan de jure yang bersifat tetap