Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, hakikat, dan tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara didefinisikan sebagai cara pandang tentang Indonesia yang beragam dengan orientasi mempertahankan kesatuan untuk tujuan nasional. Hakikatnya adalah masyarakat Indonesia harus memiliki pengetahuan tentang bangsa dan memandang keberagaman sebagai substansi kehidupan berbangsa. Tujuannya adalah menumbuhkan jiwa nasional

1. Sesi 10.
Wawasan Nusantara, Fungsi & Tujuan, serta Esensi & Urgensinya.
Pend.
Kewarganegaraan
Tugas 1 Kel.
Prodi Sistem
Informasi
Kelas SI-302
Kelompok 7 :
NIM Nama lengkap
1. 200101010134 GHILMAN RASHIF RAMADHAN
2. 200101010124 HARYO DWI SETYOPUTRO
3. 210101070011 MASDIANA ZAI
4. 200101072044 ACHMAD FARIS ZUBAIDI

2. Presentasi ini akan membahas :
• PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA
• HAKIKAT & ASAS WAWASAN NUSANTARA
• KEDUDUKAN, FUNGSI & TUJUAN WAWASAN NUSANTARA
• SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS & POLITIS WAWASAN NUSANTARA
• DINAMIKA & TANTANGAN WAWASAN NUSANTARA
• ESENSI & URGENSI WAWASAN NUSANTARA
• KESIMPULAN

3. Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua
benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Samudera Hindia dan Samudra Pasifik.
Istilah wawasan nusantara berasal dari kata Wawas (Bahasa Jawa) yang artinya "pandangan,
tinjauan atau penglihatan indrawi", dan kemudian ditambahkan akhiran an , sehingga
arti wawasan adalah cara pandang, cara tinjau, cara melihat. Sedangkan kata Nusantara terdiri
dari dua kata yaitu nusa yang berarti "pulau atau kesatuan kepulauan" dan antara yang berarti
"letak antara dua unsur yaitu dua benua dan dua samudra". Sehingga arti dari
kata nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua yaitu asia dan australia
dan dua samudra yaitu samudra hindia dan pasifik.
Definisi tentang apa itu wawasan nusantara bervariasi, Menurut Syarbaini dan Wahid (2015 :
179) Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan
lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan
bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan
perjuangan nasional.
PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA

4. Dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (Kemristek Dikti. 2016) melansir beberapa pengertian
wawasan nusantara sebagai berikut :
1. Hasnan Habib, wawasan nusantara merupakan kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan
bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu
kesatuan ekonomi dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan (hankam).
2. Wan Usaman, wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah
airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
3. MPR TAHUN 1998, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai
diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah
dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 1999, wawasan nusantara adalah Cara pandang dan sikap
bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.
PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA

5. 5. Ridhuan dan Wahid, 2017, wawasan nusantara adalah cara pandang Indonesia tentang
bangsa, wilayah nasional dan dinamika internasional agar tetap terwujud persatuan dan
kesatuan serta cinta tanah air Indonesia.
6. Menurut Ridhuan (2017) wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang yang
mengakui eksistensi dan legitimasi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
secara utuh dan menyeluruh. Hal ini bermakna bahwa keberadaan (eksistensi) bangsa dan
NKRI merupakan hasil perjuangan panjang, bukan sebagai hadiah penjajah. Kemerdekaan
bangsa Indonesia diproklamirkan sendiri oleh bangsa Indonesia atas nama “Soekarno-Hatta”
sehingga secara legitimasi berdaulat dan bermartabat di atas wilayah nusantara sebagai
wilayah NKRI. Atas dasar eksistensi dan legitimasi itulah maka bangsa dan negara manapun
harus mengakui NKRI sebagai negara yang merdeka, berdaulat dan bermartabat di atas tanah
airnya sendiri, dengan Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia,
yang patut dipahami dan diimplementasikan, baik oleh bangsa Indonesia sendiri, maupun oleh
bangsa dan negara lain dalam memandang, menyikapi dan menghormati setiap kebijakan
pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA

6. Dari berbagai usulan definisi tersebut kita bisa temukan beberapa frase kunci yang menjadi kesamaan
seperti: cara pandang, keberagaman, kesatuan, tujuan nasional.
Dengan demikian memahami wawasan nusantara sebagai cara pandang tentang Indonesia yang
beragam dengan orientasi mempertahankan kesatuan untuk tujuan nasional adalah pengertian versi
singkat yang bisa diusulkan.
Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional
Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup
bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat
mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia,
Wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Ia menjadi
landasan visional Bangsa Indonesia.
PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA

7. 1. Hakikat Wawasan Nusantara
Pada hakikatnya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah tulang
punggung keberagaman sekaligus kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh
karenanya masyarakat dihimbau untuk memiliki pengetahuan tentang bangsanya
dan memandang kesatuan serta keberagaman sebagai substansi kehidupan
berbangsa. Masyarakat di sini juga termasuk aparatur negara yang punya wewenang
menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, cara berpikir, sikap, dan tindakan
masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus berorientasi pada kepentingan
bangsa dan negara. Kepentingan bangsa itu adalah keutuhan dan kesatuan wilayah
nasional.
HAKIKAT & ASAS WAWASAN NUSANTARA

8. 2. Asas Wawasan Nusantara
Asas merupakan kaidah dasar yang disepakati, dipatuhi, dipelihara demi tercipta tujuan bersama.
Jika asas wawasan nusantara diabaikan, tujuan kehidupan berbangsa otomatis terabaikan. Ini meliputi:
a. Kepentingan yang sama, yaitu satu visi, satu orientasi. Pada masa penjajahan, kepentingan rakyat
indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka. Sekarang, kepentingannya juga harus
disepakati bersama, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
b. Keadilan, yaitu distribusi hasil kerja keras yang proporsional. Di sini termasuk distribusi dan redistribusi
kekayaan negara yang dibagikan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat.
c. Kejujuran, yaitu kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Rakyat kecil tidak menipu rakyat kecil
lainnya. Pemerintah tidak menipu rakyatnya.
d. Solidaritas, yaitu bersimpati dan berempati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan nasional.
Pada level yang tinggi, wujud solidaritas diekspresikan dengan cara rela berkorban demi bela negara.
e. Kerjasama, yaitu bekerja bersama secara strategis demi mencapai tujuan nasional. Kerjasama
melibatkan semua golongan, meleburkan kelompok minoritas dan mayoritas.
f. Kesetiaan, yaitu loyalitas pada kesepakatan-kesepakatan nasional yang dibuat sejak bangsa Indonesia
berdiri. Kesetiaan juga bisa diartikan sebagai loyalitas terhadap nilai-nilai ideologi pancasila sebagai
dasar negara.
HAKIKAT & ASAS WAWASAN NUSANTARA

9. KEDUDUKAN, FUNGSI & TUJUAN WAWASAN NUSANTARA
1. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional memiliki kedudukan yang dalam di hati
masyarakat Indonesia. Gambaran idealnya demikian. Pada kenyataannya, banyak mayarakat
dan pemerintah yang tidak menjalankannya dengan baik. Kedudukan wawasan nusantara
semestinya berada pada landasan dasar yang menopang visi nasional.
2. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai sumber motivasi, panduan, dan inspirasi segala sikap dan
tindakan yang dilakukan oleh segenap elemen bangsa, terutama masyarakat dan pemerintah untuk
memelihara keberagaman dan kesatuan demi terciptanya tujuan nasional
Fungsi Wawasan Nusantara Menurut Cristine S.T. Kansil, S.H., MHDKK - yang mengutarakan
pendapatnya dalam bukunya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi antara lain sebagai
berikut :
a. Membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia
b. Merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembagunan nasional.

10. Fungsi Wawasan Nusantara dibedakan dalam beberapa pandangan antara lain sebagai
berikut :
 Fungsi wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional adalah sebagai
konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan dan kewilahayan
 Fungsi wawasan nusantara sebagai pembangunan nasional adalah mencakup
kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan
keamanan.
 Fungsi wawasan nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah
pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan
segenap kekuatan negara.
 Fungsi wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan
negara untuk menghindari adanya sengketa antarnegara tetangga.
KEDUDUKAN, FUNGSI & TUJUAN WAWASAN NUSANTARA

11. 3. Tujuan Wawasan Nusantara
Tujuannya adalah untuk menumbuhkan jiwa-jiwa
manusia indonesia yang cinta tanah air,
nasionalis dan patriotik. Jiwa nasionalis
diekspresikan dengan mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara di atas kepentingan individu.
Dengan demikian, nasionalisme yang dimiliki bukan
nasionalisme hasil indoktrinasi yang kosong nilai-
nilai, melainkan nasionalisme yang berisi
pengetahuan nasional yang kuat.
KEDUDUKAN, FUNGSI & TUJUAN WAWASAN NUSANTARA
Sumber foto : Kompas.com/Nazar Nurdin

12. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS & POLITIS
WAWASAN NUSANTARA
1. Sumber Historis
Kata nusantara sendiri secara historis bermula dari bunyi Sumpah
Palapa dari Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara
pengangkatannya sebagai Mahapatih di Kerajaan Majapahit tahun
1336 M, tertulis di dalam Kitab Pararaton. Bunyi sumpah tersebut
sebagai berikut : "Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun
amuktia palapa, sira Gajah Mada, Lamun huwus kalah nusantara
isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung
Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda,
Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.
Penamaan nusantara ini berdasarkan sudut pandang Majapahit (Jawa), mengingat pada waktu
itu belum ada sebutan yang cocok untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama
Indonesia dan juga Malaysia. Nusantara pada waktu itu diartikan pulau-pulau di luar Majapahit
(Jawa). Dalam Kitab Negarakertagama karangan Empu Tantular, arti nusantara ialah pulau-
pulau di luar Jawa dengan Majapahit sebagai ibu kotanya.

13. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS & POLITIS WAWASAN NUSANTARA
Selanjutnya kata Nusantara digunakan oleh Ki Hajar Dewantara untuk
mengggantikan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Pada acara
Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928 (peristiwa Sumpah Pemuda),
digunakan istilah Indonesia sebagai pengganti Nusantara. Nama Indonesia
berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu indo/indu yang berarti
Hindu/Hindia dan nesia/nesos yang berarti pulau. Dengan demikian kata
nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia, yang menunjuk pada
wilayah (sebaran pulau-pulau) yang berada di antara dua samudra yakni
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan dua benua yakni Benua Asia dan
Australia.
Lahirnya konsepsi wawasan nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir. H.
Djuanda Kartawidjaja yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan
deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

14. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS & POLITIS WAWASAN NUSANTARA
Sebelum keluarnya Deklarasi Djuanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriale Zee en Maritieme
Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939) atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan
buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi Ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut lebar 3 mil
laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat. Dengan
peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di
sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah
garis 3 mil merupakan lautan bebas yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang
memisahkan pulau-pulau tersebut. Laut dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau di Indonesia.

15. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS & POLITIS WAWASAN NUSANTARA
Isi dari Deklarasi Djuanda 1959 ini adalah :
"Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang
menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia
dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian
yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan
demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang
berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia. Lalu lintas
yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin
selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu
kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas
landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang
menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau
Negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur
selekas-lekasnya dengan Undang-Undang"
Djuanda Kartawidjaja,
sumber : http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/

16. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS & POLITIS WAWASAN NUSANTARA
Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis
yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini wilayah
Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah,
karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau.

17. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS & POLITIS WAWASAN NUSANTARA
Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut dibentuklah undang-undang sebagai
penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Djuanda 1957 dibentuklah Undang-Undang No. 4 Prp
Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
Sampai saat ini telah banyak peraturan perundangan yang disusun guna memperkuat kesatuan
wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga
memperjuangkan konsepsi wawasan nusantara berdasar Deklarasi Djuanda ini ke forum
internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional.
Melalui perjuangan panjang, akhirnya Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen
yang bernama “The United Nation Convention on the Law of the Sea” (UNCLOS). Berdasarkan
Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut diakui asas Negara Kepulauan (Archipelago State). Indonesia
diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan, Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut
kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Berdasar konvensi hukum laut
tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta km2,
terdiri atas 3,2 juta km2 perairan teritorial dan 2,7 juta km2 perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE).
Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (continent shelf).

18. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS & POLITIS WAWASAN NUSANTARA
2. Sumber Sosiologis
Berdasar sejarah, wawasan nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Berdasar pada kondisi
sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan nusantara yang pada awalnya berpandangan akan
“kesatuan atau keutuhan wilayah” diperluas lagi sebagai pandangan akan “persatuan 223 bangsa”.
Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan
persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus menerus.
Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa Kebangkitan
Nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil
diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena
itu, jauh sebelum Deklarasi Djuanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah
tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa
merdeka. Hal di atas, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan
yang memecah belah bangsa, telah melatarbelakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di
wilayah nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia.
Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari
penjajahan, dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia.

19. SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS & POLITIS WAWASAN NUSANTARA
3. Sumber Politis
Selanjutnya secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa
yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus menerus.
Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi
nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945
alinea II adalah untuk mewujudkan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945
alinea IV salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia
Masa Depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu,
demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
Wawasan nusantara yang bermula dari Deklarasi Djuanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik
kenegaraan. Rumusan wawasan nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara
(GBHN) sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

20. DINAMIKA & TANTANGAN WAWASAN NUSANTARA
Dengan adanya konsepsi Wawasan Nusantara wilayah Indonesia menjadi sangat luas
dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian,
konsepsi wawasan nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang
keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan
politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara
merupakan satu kesatuan. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa
Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi
ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan.
Kita bisa mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari wilayah Indonesia yang berciri
nusantara. Potensi positif yang ada tentu saja perlu digali, diolah, didayagunakan, dan
dimanfaatkan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Misal, Kabupaten Simalungun
merupakan salah satu daerah di Sumatera Utara yang memiliki cukup banyak potensi panas
bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi listrik. Sedangkan potensi negatif perlu
diantisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak atau mengganggu
kelangsungan hidup masyarakat. Misal, daerah Klaten dan Magelang yang rawan dari
ancaman letusan gunung Merapi.

21. DINAMIKA & TANTANGAN WAWASAN NUSANTARA
Wawasan nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia
guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya
memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus menerus
dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan
yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan
perubahan zaman.
Dinamika yang berkembang itu misalnya, jika pada masa lalu penguasaan
wilayah dilakukan dengan pendudukan militer maka sekarang ini lebih ditekankan
pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan
zaman kini berubah, maka implementasinya terhadap segala aspek kehidupan
harus menjadi pemersatu atau pengintegrasi bukan sebaliknya yang dapat
memecah belah bangsa dan Negara Kesatuan Indonesia. Dalam kondisi apapun
termasuk hadirnya ancam globalisasi dunia, paham-paham radikal, terorisme,
narkoba, dunia maya yang setiap saat mengancam keutuhan bangsa Indonesia,
namun patokan dasar harus tetap solid dalam satu kesatuan yang utuh dan
menyeluruh.

22. ESENSI & URGENSI WAWASAN NUSANTARA
ESENSI WAWASAN NUSANTARA
Sebagaimana yang telah kita bahas pada
Hakikat Wawasan Nusantara pada penjelasan
sebelumnya, esensi dari wawasan nusantara
adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan
persatuan bangsa, mencakup di dalamnya
pandangan akan satu kesatuan politik,
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan.
Wawasan nusantara merupakan perwujudan
dari sila III Pancasila yakni Persatuan
Indonesia
Sumber Ilustrasi : Pinterest

23. ESENSI & URGENSI WAWASAN NUSANTARA
URGENSI WAWASAN NUSANTARA
• Sedangkan urgensinya adalah, Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk
mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan
persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosologis,
politis serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja.
• Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif,
sinergis, untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus
dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama
atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian wawasan
normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami,
disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan Politik
Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan, tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat
diganggu gugat sebagai harga mati yang normatif.

24. KESIMPULAN
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman,
motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam
menentukan segala kebijaksanaan, keputusan,
tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara
di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat
Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa
dan bernegara.
Wawasan Nusantara adalah pandangan untuk
menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu
kesatuan republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan
nasional maka diperlukan suatu paham geopolitik dan
dikembangkan menjadi wawasan nusantara dan
diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi,
sosial budaya, pertahanan keamanan.
Sumber : ANTARA FOTO / Anis Efizudin

25. Kaelan, 2016, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta.
Paristiyanti Nurwardani, dkk, 2016, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan
Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Jakarta.
Syamsu Ridhuan, 2019, Modul Pembelajaran Wawasan Nusantara, Universitas Esa
Unggul, Jakarta.
I Putu Ari Astawa, 2017, Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik di Indonesia,
Universitas Udayana, Denpasar.
DAFTAR PUSTAKA

26. SEKIAN DAN TERIMA KASIH