Dokumen tersebut menjelaskan tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, serta Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa lembaga-lembaga negara tersebut memiliki peran dalam membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan

1. Tugas dan wewenang DPR antara lain:
Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama
Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang
tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah
Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara
yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota
Komisi Yudisial
Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan
sebagai hakim agung oleh Presiden
Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk
ditetapkan;
Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan
duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian,
dan perjanjian dengan negara lain
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
Tugas dan wewenang DPD antara lain:
Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk
membahas RUU tersebut.
Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama.
Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan.
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama.
Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat
pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN
Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung
1. Memeriksa permohonan kasasi dan peninjauan kembali
2. Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan di bawah undang-undang
3. Memberi nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian
dan penolakan grasi

2. 4. Memberi pertimbangan-pertimbangan di bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada
lembaga tinggi negara yang lain.
TUGAS DAN FUNGSI BPK
1. Yang dimaksud dengan BPK adalah : Badan Pemeriksa Keuangan
Tugas BPK yaitu : memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
Fungsi BPK yaitu : yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan
mandiri.
Keterangan :
a. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden.
b. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD
(sesuai dengan kewenangannya).
2. Yang dimaksud dengan Presiden adalah : kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan.
Tugas Presiden :
Tugas Presiden adalah menjalankan pemerintahannya sesuai dg UUD dan UU. Adalah
tugas Presiden juga untuk memastikan apakah jajaran pemerintahannya temasuk
kepolisian dan kejaksaan telah patuh kepada UUD dan UU itu.
Fungsi Presiden :
Presiden sebagai Kepala Negara dikarenakan Presiden memegang kekuasan tertinggi
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut danAngkatan Udara,
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain., menyatakan keadaan bahaya,
Presiden mengangkat Duta dan Konsul, Presiden menerima Duta negara lain, Presiden
memberi grasi, amnesti,abolisi dan rehabilitasi, memberi gelaran, tanda jasa dan lain-
lain tanda kehormatan.
6. Yang dimaksud dengan WAPRES adalah : Wakil Presiden
Tugas Wapres adalah :
Berdasarkan UUD 45, wakil presiden berfungsi menggantikan presiden bila
berhalangan. Namun dalam praktiknya, wakil presiden merupakan ban serap yang tak
terpakai, selama presiden cuti misalnya, wakil presiden berperan menggantikan tugas-
tugas yang dipegang presiden.
Fungsi Wapres adalah :
Mendampingi Presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di Negara

3. lain atau juga presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri, atau
halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat
menjabat presiden.
Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung :
1. Fungsi Peradilan
a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan
kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan
kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang
diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang
memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
- semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
- permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14
Tahun 1985)
- semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh
kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan
Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang
menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang
tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan
peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung
Nomor 14 Tahun 1985).
2. Fungsi Pengawasan
a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di
semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-
pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada
azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan
Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-
undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
b. Mahkamah Agunbg juga melakukan pengawasan :
- terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat
Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok
Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan
tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan,
teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32
Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

4. - Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan
(Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
Tugas Komisi Yudisial:
1. Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung
Komisi Yudisial mempunyai tugas
a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
c. Menetapkan calon Hakim Agung; dan
d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR
2. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim
Komisi Yudisial mempunyai tugas
a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim
b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan
c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada
Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Fungsi Komisi Yudisial :
Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim.

5. Tugas MPR
Mengubah dan menetapkan UUD
Melantik presiden dan wakil presiden
Melantik Wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti
Memilih dan melantik wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila wakil
presiden berhenti
Memilih dan melantik wakil presiden dan presiden apabila keduanya berhenti.
Tugas DPRD
Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten
Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala
Daerah; (catatan bagian hukum)
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
gubernur
- pimpinan tertinggi di provinsi
- mengajukan anggaran melalui dpr provinsi
- membuat perda
- mengangkat kepala dinas, kepala biro yang setingkat dengan pejabat eselon I,II, dan
III
- sebagai muspida provinsi
bupati walikota
- pejabar tertinggi dalam kabupaten dan kota
- mengajukan anggaran melalui dprd
- membuat perda
- mengangkat kepala dinas, kepala bagian, camat, lurah yang setingkat dengan eselon
II,III,IV,dan V
- sebagai muspida kabupaten atau kota
camat
- sebagai kepala wilayah
- melakukan koordinasi dengan instansi (SKPD) yang ada diwilayah tersebut
- sebagai muspika kecamatan