Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)
•Download as PPTX, PDF•
1 like•2,195 views
Permenkes No.67 tahun 2013 adalah regulasi yang mengatur tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA). Akhir-akhir ini banyak kita dengar dari berita di Media Masa tentang kegiatan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang bekerja memberikan pelayanan kesehatan secara ilegal. Oleh karena itu perlu disosialisasikan Permenkes No.67 tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Diharapkan dengan memahami regulasi tersebut segenap pihak dapat mengawasi adanya Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.di lingkungan sekitarnya.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)
Similar to Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Bahan sosialisasi permenkes 67 tahun 2013 (1)
- 1. KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA RIAU, 1 OKTOBER 2014
- 2. LATAR BELAKANG • Globalisasi masuknya Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing • Pelayanan kesehatan unsur perdagangan jasa diatur di tingkat bilateral & regional • Berpotensi: 1. Alih iptek & peningkatan daya saing nakes 2. “Mengurangi” peluang kerja nakes Indonesia. 3. Mengancam patient safety jika tidak sesuai standar pelayanan • Perlu penguatan domestic regulation termasuk binwas yang terpadu terhadap TK WNA
- 3. ISU STRATEGIS PENDAYAGUNAAN TK-WNA 1. Kegiatan melalui beberapa jalur perizinan: a) Kemkumham b) Kemnakertrans, c) Pemerintah Daerah d) Jalur instansi pemerintah pusat lainnya. 2. Belum terintegrasinya sistem informasi pendayagunaan TKWNA 3. Belum maksimalnya pembinaan dan pengawasan 4. Kuatnya desakan masuknya TKWNA ke Indonesia 5. Perlunya penguatan implementasi regulasi domestik
- 4. REGULASI Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang- Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan No 2052 tahun 2013 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan No 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA).
- 5. Pendayagunaan TK-WNA Permenkes No. 67 tahun 2013
- 6. PRINSIP-PRINSIP PENDAYAGUNAAN TK WNA Memiliki hubungan bilateral Melalui Pengguna atau Penyelenggara Pengaturan oleh Pemerintah Pusat bekerjasama dgn Pemda & Institusi/Lembaga yg mengatur perizinan, kompetensi & registrasi TKWNA
- 7. RUANG LINGKUP PENDAYAGUNAAN TK- WNA Pelayanan Kesehatan Diklat Kesehatan Baksos Bidang Kesehatan Penelitian Kesehatan
- 9. Tim Koordinasi Perizinan TK-WNA Menteri melalui Kepala Badan menugaskan Tim Koordinasi untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan rekomendasi yang diajukan Pengguna. Tim terdiri atas unsur: Unit teknis terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan; KKI; MTKI; dan KFN. Tim Koordinasi menerbitkan rekomendasi atau surat penolakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap. Rekomendasi selanjutnya diteruskan kepada Kementerian/Lembaga terkait sesuai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 10. Yankes langsung/tdk langsung pada pasien di fasyankes pengguna Menggunakan pendamping untuk alih IPTEK Kompetensi TKWNA belum dimiliki oleh nakes Ind/dlm jmlh sedikit 1. Pelayanan Kesehatan
- 11. Kualifikasi TK-WNA Pengguna TK-WNA Medis : dr Sp atau drg Sp Nakes lain : S-1 /setara Serkom; STRA Khusus/STRS & SIP/SIK RS kelas A & B terakreditasi Fasyankes tertentu yg ditetapkan Menteri
- 12. Cek List Persyaratan Pendayagunaan TK-WNA Dalam Kegiatan Pelayanan Kesehatan No Dokumen Cheklist Keterangan PERSYARATAN PENGGUNA 1 Akte badan hukum 2 Sertifikat akreditasi bagi rumah sakit 3 Surat izin operasional tetap rumah sakit minimal telah berjalan 2 tahun bagi fasilitas pelayanan kesehatan tertentu 4 Surat keterangan domisili 5 Bagan struktur organisasi 6 Surat bukti wajib lapor ketenagakerjaaan yang masih berlaku 7 Surat keterangan memenuhi kesehatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan
- 13. LANJUTAN........ PERSYARATAN UMUM Cheklist Keterangan 1 Daftar Riwayat Hidup 2 Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh institusi pendidikan tenaga kesehatan yang menerbitkan di negara asal 3 Fotokopi sertifikat kompetensi maupun kualifikasi tambahan lain yang telah dilegalisir oleh organisasi profesi dan instansi atau badan hukum yang diakui oleh pemerintah di negara asal 4 Surat Tanda Regristrasi sebagai tenaga kesehatan yang masih berlaku dari negara asal 5 Surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya 6 Surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif melakukan praktik untuk dokter/dokter ggig, atau kegiatan dibidang kesehatan untuk tenaga kesehatan lain serta mengikuti pendidikan/pelatihan profesi berkelanjutan (CPD) 7 Letter of goodstandingdari organisasi profesi negara asal; (atau negara tempat kerja terakhir) 8 Surat keterangan sehat fisik dan mental dari negara asal 9 Surat pernyataan yang berisi tujuan pendayagunaan TK WNA 10 Surat pernyataan besedia mematuhi peraturan perundangan-undangan, sumpah profesi kesehatan, dan kode etik profesi kesehatan yang berlaku di Indonesia 11 Surat pernyataan besedia melakukan alih ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu pengetahuan kepada tenaga pendamping 12 Fotokopi paspor calon TK WNA 13 Sertifikat dari Pusat Bahasa Indonesia 14 Surat pernyataan akan bekerja sesuai keahlian dan uraian penjabaran kompetensinya
- 14. LANJUTAN....... PERSYARATAN TAMBAHAN Surat pernyataan kesanggupan menanggung biaya hidup TK WNA dari Pengguna, dengan menunjukkan bukti kemampuan menanggung biaya hidup minimal untuk jangka waktu 2 tahun di Indonesia PESYARATAN TEKNIS 1 Sertifikat kompetensi 2 STRA Khusus/STR Sementara 3 SIP/SIK
- 15. 2. Pendidikan & Pelatihan Kesehatan Meliputi : a. TK-WNA yang memberikan dan mengikuti pendidikan formal b. TK-WNA yang memberikan dan mengikuti pelatihan
- 16. Pendidikan Kesehatan Pengguna Kegiatan Pendidikan Formal Tenaga pendidik pd satuan pendidikan formal bidang kesehatan Minimal dr.Sp/drg.Sp dgn kualifikasi tambahan /setara atau nakes lain dgn gelar akademik Magister/setara - Pendidik Klinis Serkom dan STRS - Pendidik Non klinis sesuai peraturan bidang pendidikan Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memiliki izin dan program studi yang terakreditasi
- 17. Merupakan peserta didik pada satuan pendidikan formal bid kes yg kontak langsung pasien untuk memperoleh ijazah dan/atau serkom Kualifikasi Tenaga medis : dokter/dokter gigi Tenaga kesehatan lain : D3 atau setara Sertifikat kompetensi, STR bersyarat, SIP/SIK TKWNA yang mengikuti pendidikan
- 18. Penyelenggara : Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan; Rumah Sakit Pendidikan; Dan Organisasi Profesi Yang Diakui Pemerintah Hanya dapat mendayagunakan TKWNA paling lama 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang Harus memiliki izin penyelenggaraan setelah memenuhi persyaratan umum serta persyaratan tambahan
- 19. PERSYARATAN TEKNIS 1 Sertifikat Kompetensi 2 STRA Khusus/STR Sementara 3 STR Bersyarat 4 SIP/SIK PERSYARATAN TAMBAHAN 1 Dokumen bukti pengakuan komptensi dan kualifikasi tambahan dari kolegium bidang ilmu yang sama atau kolegium pengampu di Indonesia 2 Daftar publikasi ilmiah yang sesuai dengan pendidikan dan pelatihan 3 Surat pernyataan Pengguna untuk menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan alih ilmu pengetahuan dan teknologi 4 Izin dari kementrian yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan bagi pemberi pendidikan
- 20. 3. Bakti Sosial Bidang Kesehatan • Berupa pelayanan kesehatan langsung kpd pasien/klien • Di bawah tanggungjawab nakes Ind yg memiliki STR & SIP/SIK dg kompetensi yg setara & memperoleh izin dr Kadinkes kab/kota setempat • Penyelenggaraan harus memiliki surat persetujuan TK-WNA dari KKI/MTKI/KFN dan Izin penyelenggaraan
- 21. Tenaga medis, dokter spesialis/dokter gigi spesialis; dan Tenaga kesehatan lain, minimal S1 atau yang setara. Kualifikasi TK-WNA Bakti Sosial: Penyelenggara Bakti Sosial TK-WNA a) Rumah sakit dengan minimal kelas C; b) Organisasi profesi bidang kesehatan; c) Institusi pendidikan bidang kesehatan; dan d) Instansi pemerintah pusat termasuk TNI/POLRI Penyelenggara bakti sosial harus melakukan kerja sama dengan organisasi profesi bidang kesehatan terkait
- 22. Persyaratan Tambahan a) Proposal kegiatan (maksud, tujuan, jenis dan penatalaksanaannya) b) Rekomendasi dari Kadinkes Kab/Kota dan Dinas Kesbangpol setempat c) Pernyataan bertanggung jawab dari fasyankes di Ind terhadap pelaksanaan pendayagunaan TK-WNA pasca bakti sosial; d) Pernyataan kesediaan sbg penanggung jawab kegiatan dr nakes Ind yg memiliki spesialisasi atau keilmuan yang sama dengan TK-WNA;
- 23. Persyaratan Tambahan ... (2) e) Fotokopi STR & SIP/SIK tenaga kesehatan penanggung jawab pelayanan medis; f) Daftar obat & alkes yg tlh teregistrasi & izin edar di Indonesia; g) Surat kesediaan mendanai pelaksanaan bakti sosial hingga pasca bakti sosial; h) Surat kesediaan bertanggung jawab secara hukum untuk keseluruhan penyelenggaraan i) Memiliki kamar operasi & fasilitas tindakan medis lain sesuai dengan standar bila diperlukan tindakan operatif.
- 24. 4. Penelitian Kesehatan • Kegiatan penelitian kesehatan harus memiliki: kejelasan maksud, tujuan, objek penelitian, dan metodologi yang dipergunakan; dan manfaat penelitian yang dilakukan bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. • TK-WNA dilarang melakukan penelitian dengan menggunakan metode uji klinik (clinical trial). • Pengajuan permohonan rekomendasi dilakukan setelah memenuhi persyaratan Pengguna disertai kelengkapan persyaratan umum dan persyaratan tambahan
- 25. Kualifikasi TK-WNA Doktor, memiliki pengalaman sebagai peneliti utama paling sedikit 2 (dua) penelitian yang telah dipublikasikan di internasional Persyaratan teknis TK-WNA Sertifikat kompetensi dari negara asal yang diakui kolegium; STR sementara/STRA khusus; dan SIP/SIK
- 26. Pengguna Dalam Kegiatan Penelitian Kesehatan Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi; Rumah sakit pendidikan; Institusi/badan/lembaga penelitian kesehatan pemerintah/swasta; dan Lembaga penelitian kesehatan internasional yang diakui pemerintah.
- 27. Cek List Persyaratan Pendayagunaan TK-WNA Dalam Kegiatan Penelitian Kesehatan PERSYARATAN TEKNIS 1 Sertifikat Kompetensi 2 STRA Khusus/STR Sementara 3 SIP/SIK sebagai peserta pelatihan PERSYARATAN TAMBAHAN 1 Dokumen bukti kerjasama dengan organisasi profesi terkait 2 Sertifikat kualifikasi tambahan TK WNA dari negara asal 3 Daftar publikasi ilmiah yang sesuai dengan bidang alih ilmu pengetahuan dan teknologi 4 Izin dari kementrian yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan bagi pemberi pendidikan
- 29. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA Hak: • Mendayagunakan TK WNA sesuai izin • Memutuskan hubungan kerja dengan TK-WNA yang tidak memenuhi tugas dan fungsinya. Kewajiban: • Mendayagunakan TK WNA sesuai izin • Membuat laporan kpd Menteri melalui Kepala Badan PPSDMK dengan tembusan KKI/MTKI/KFN dan Kadinkes Kab/Kota • Bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh TK-WNA • Memenuhi seluruh kewajiban terkait dengan ketentuan ketenagakerjaan dan keimigrasian.
- 30. HAK DAN KEWAJIBAN TK-WNA Hak: memperoleh hak sesuai perjanjian atau kontrak mendapatkan perlindungan hukum Kewajiban: • menaati dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia; • melaksanakan kegiatan sesuai izin; • menaati standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi • membuat laporan hasil kegiatan kepada Pengguna ditembuskan kepada Menteri melalui Kepala Badan, KKI/MTKI/KFN & Kadinkes Kab/Kota setiap 2 bulan sekali.
- 31. LARANGAN • Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi, jabatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat atau wilayah kerja yang telah ditentukan dalam IMTA atau izin penyelenggaraan • Melakukan praktik mandiri • Menduduki jabatan personalia dan jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 32. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH • Pemberian rekomendasi untuk memperoleh pengesahan RPTKA dan IMTA bagi pengguna; • Pemberian izin penyelenggaraan pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan pelatihan, bakti sosial dan penelitian bidang kesehatan; • Bersama dengan kementerian yang menyelenggakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menentukan kuota peserta didik; dan • Melakukan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan TK-WNA skala nasional dan antar provinsi.
- 33. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PROVINSI • Melakukan pemantauan pendayagunaan TK-WNA skala provinsi; • Melaporkan hasil pemantauan pendayagunaan TK- WNA kepada Menteri dengan tembusan kepada KKI, MTKI & KFN; • Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerj • Menilai kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan pengguna
- 34. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KABUPATEN/KOTA • Melakukan pemantauan pendayagunaan TK-WNA skala kabupaten/kota; • Melaporkan hasil pemantauan pendayagunaan TK- WNA skala kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi; • Memberikan izin praktik atau izin kerja bagi TK-WNA yang akan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan • Menilai kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan pengguna
- 35. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • Oleh Menteri, Pemda dgn melibatkan KKI, KFN, MTKI, dan organisasi profesi, sesuai dengan tugas dan fungsinya. • Pelanggaran dikenai tindakan administratif dari Menteri dan Pemda
- 36. TUJUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN a. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan TK-WNA (patient safety) b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan TK-WNA c. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan TK-WNA d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan TK-WNA agar menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 37. TINDAKAN ADMINISTRATIF PELANGGARAN TERHADAP PENGGUNA: 1. Teguran Lisan 2. Teguran Tertulis 3. Pencabutan Izin Penyelenggaraan Kegiatan 4. Pencabutan Rekomendasi Pengesahan RPTKA dan IMTA atau 5. Pencabutan Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 38. TINDAKAN ADMINISTRATIF PELANGGARAN TERHADAP TKWNA: 1. Rekomendasi pencabutan STR 2. Rekomendasi Pencabutan Izin Persetujuan 3. Pencabutan SIP/SIK
- 39. TERIMA KASIH
Editor's Notes
- Latar belakang: Salah satu tantangan di era globalisasi adalah adanya kecenderungan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) yang terlibat dalam berbagai kegiatan di bidang kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan dalam perdagangan Internasional merupakan salah satu unsur dari perdagangan jasa yang saat ini masih dijajaki dan diatur di tingkat bilateral dan regional (ASEAN). TK-WNA memberikan peluang untuk terjadinya alih IPTEK di bidang kesehatan, dan berpotensi meningkatkan daya saing terhadap Tenaga Kesehatan Lokal. TK-WNA juga berpotensi mengurangi peluang kerja bagi tenaga kesehatan lokal dan dapat mengancam keselamatan masyarakat, jika keberadaannya tidak diatur dengan baik. Pendayagunaan TK-WNA perlu diatur secara baik dan terintegrasi melalui penguatan regulasi domestik, kewaspadaan dan strategi yang efektif melalui pembinaan dan pengawaan yang ketat terhadap TK-WNA
- Beberapa issue strategis pendayagunaan TK WNA: Kegiatan melalui beberapa jalur perizinan: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, Jalur instansi pemerintah pusat lainnya. Berakibat pada Tidak diketahui secara pasti mengenai jumlah, jenis, kualifikasi dan kompetensi TK-WNA yang melakukan kegiatan di Indonesia (data TK-WNA di Indonesia) Belum maksimalnya proses pembinaan dan pengawasan terhadap TK-WNA yang terintegrasi oleh lintas Kementerian/Lembaga/Institusi Kuatnya desakan masuknya TKWNA ke Indonesia terutama menjelang diberlakukannya AEC tahun 2015, bahkan terakhir, KADIN juga meminta agar dibuka akses dokter spesialis untuk masuk ke Indonesia. Perlunya penguatan implementasi regulasi domestik yang mengatur TK-WNA yang terdapat dalam peraturan perundangan di bidang kesehatan
- beberapa regulasi terkait pendayagunaan tenaga kesehatan adalah : Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. pasal 29 : Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. pasal 21 : Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan Undang- Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 14 menyatakan bahwa RS dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan yg hanya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan alih iptek serta ketersediaan Nakes setempat, dan memiliki STR serta SIP d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan pasal 27 : Tenaga kesehatan warga negara asing hanya dapat melakukan upaya kesehatan atas dasar ijin dari Menteri e. Peraturan Menteri Kesehatan No 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2013 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Pasal 17 : Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan
- Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing diatur dalam Permenkes nomor 67 tahun 2013
- Prinsip-prinsip pendayagunaan TK WNA: TK-WNA yang akan didayagunakan di Indonesia harus berasal dari negara yang memiliki hubungan bilateral/diplomatik dengan Indonesia. Pendayagunaan TK-WNA hanya dapat dilakukan melalui Pengguna atau Penyelenggara, tidak boleh datang sendiri. Pengaturan masuknya TK-WNA dilakukan oleh Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Institusi/Lembaga yang mengatur perizinan, kompetensi dan registrasi TK-WNA
- Permenkes nomor 67 Tahun 2013 mengatur 4 jenis kegiatan TK-WNA di Indonesia yaitu : Pelayanan Kesehatan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Bakti Sosial Bidang Kesehatan Penelitian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2574 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Perizinan Pendayagunaan TK-WNA di Indonesia Tim Koordinasi Perizinan Pendayagunaan TK-WNA memiliki tugas : Melakukan verifikasi kelayakan institusi pemohon dan provider. Melakukan verifikasi kebutuhan TK-WNA di Indonesia. Melakukan verifikasi kompetensi TK-WNA di Indonesia. Melakukan evaluasi dokumen akademik TK-WNA di Indonesia. Melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan TK-WNA di Indonesia.
- Pada pelayanan kesehatan terdapat beberapa ketentunan yang harus dipenuhi: Pendayagunaan TK-WNA pada kegaiatn pelayanan kesehatan merupakan pemberian pelayanan kesehatan langsung atau tidak langsung kepada pasien/klien di fasilitas pelayanan kesehatan Pengguna. Harus dilakukan dengan menggunakan Pendamping yang mampu menerima dan memanfaatkan alih iptek melalui pemberian kualifikasi tambahan. Hanya dapat dilakukan apabila kompetensi yang dimiliki oleh TK-WNA belum dimiliki oleh tenaga kesehatan Indonesia dan/atau telah dimiliki oleh tenaga kesehatan Indonesia dalam jumlah yang sedikit.
- Pada slide ditunjukkan kualifikasi TK WNA maupun penggunanya. Sebagai upaya penapisan terhadap masuknya TK WNA,
- Pendayagunaan TK-WNA harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari : persyaratan pengguna, persyaratan umum, persyaratan tambahan, persyaratan teknis bidang kesehatan dan persyaratan ketenaga kerjaan
- Persyaratan umum ini berlaku untuk semua kegiatan yang akan dilakukan TK-WNA (pelayanan, Diklat, Penelitian dan Baksos)
- PENGATURAN TERKAIT REGISTRASI SEMENTARA DAN REGISTRASI BERSYARAT BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING DIATUR DALAM PERKONSIL NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG REGISTRASI SEMENTARA DAN REGISTRASI BERSYARAT BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING .
- Pendayagunaan TK-WNA dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kesehatan meliputi : TK-WNA yang memberikan dan mengikuti pendidikan formal; TK-WNA yang memberikan dan mengikuti pelatihan.
- Pengguna kegiatan pendidikan formal harus merupakan Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memiliki izin dan program studi yang terakreditasi. TK-WNA yang memberikan pendidikan formal merupakan tenaga pendidik pada satuan pendidikan formal bidang kesehatan. Kualifikasi kompetensinya masih sama dengan pelayanan kesehatan Dan harus memenuhi persyaratan umum, ketenagakerjaan dan persyaratan teknis bidang kesehatan dimana apabila pendidik di bidang klinis maka harus mempunyai Serkom dan STR Sementara. Apabila non klinis maka harus memenuhi peraturan perundangan bidang pendidikan.
- Persyaratan umum sesuai dengan slide nomor 13
- Pendayagunaan TK-WNA dalam Baksos Pendayagunaan TK-WNA dalam bakti sosial dapat berupa pelayanan kesehatan langsung kepada pasien/klien Baksos yang dilakukan oleh TK-WNA harus berada dibawah tanggung jawab tenaga kesehatan Indonesia yang memiliki STR dan SIP/SIK di Indonesia dengan kompetensi yang setara, dan memperoleh izin dari Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Penyelenggaraan bakti harus memiliki surat persetujuan TK-WNA dari KKI/MTKI/KFN dan izin penyelenggaraan