Download to read offline
More Related Content
Similar to ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM
- 1. ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGIBIDAN DI INDONESIA Dr Andi Maryam MKes
- 2. Tujuan Istruksional Khusus (TIK) Mahasiswadiharapkan mampu menjelaskan : Aspek – aspek perlindungan hukum bagi bidan di Indonesia.
- 3. A. STANDAR PELAYANANKEBIDANAN Pelayanan kebidanan merupakan pelayanan profesional yang menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan sehingga standar pelayanan kebidanan dapat pula digunakan untuk menentukan kompetensi yang diperlukan bidan dalam menjalankan praktek sehari-hari. Standar ini dapat juga digunakan sebagai dasar untuk menilai pelayanan, menyusun rencana pelatihan dan pengembangan kurikulum pendidikan serta dapat membantu dalam penentuan kebutuhan operasional untuk penerapannya, misalnya kebutuhan pengorganisasian, mekanisme, peralatan dan obat yang diperlukan serta ketrampilan bidan.
- 4. A.Standar Pelayanan Umum(2 standar) Standar 1 : Persiapan untuk Kehidupan Keluarga Sehat Standar 2 : Pencatatan dan pelaporan B. Standar Pelayanan Antenatal (6 standar) Standar 3 : Identifikasi Ibu Hamil Standar 4 : Pemeriksaan dan Pemantauan Antenatal Standar 5 : Palpasi Abdominal Standar 6 : Pengelolaan Anemia pada Kehamilan Standar 7 : Pengelolaan Dini Hipertensi pada Kehamilan Standar 8 : Persiapan Persalinan ruang lingkup standar pelayanan kebidanan meliputi 24 standar
- 5. Next… C. Standar PertolonganPersalinan (4 standar) Standar 9 : Asuhan Persalinan Kala I Standar 10 : Persalinan kala II yang Aman Standar 11 : Penatalaksanaan aktif persalinan kala III Standar 12 : Kala II dengan Gawat Janin melalui Episiotomi D. Standar Pelayanan Nifas (3 standar) Standar 13 : Perawatan Bayi Baru Lahir Standar 14 : Penanganan pada Dua Jam Pertama Persalinan Standar 15 : Pelayanan bagi Ibu dan Bayi pada Masa Nifas
- 6. Next… E. Standar PenangananKegawatdaruratan Obstetri - Neonatal (9 standar) Standar 16 : Penanganan Perdarahan pada Kehamilan trimester III Standar 17 : Penanganan Kegawatan pada Eklamsia Standar 18 : Penanganan Kegawatan pada Partus Lama/Macet Standar 19 : Persalinan dengan Penggunaan Vakum Ekstraktor Standar 20 : Penanganan Retensio Plasenta Standar 21 : Penanganan Perdarahan Postpartum Primer Standar 22 : Penanganan Perdarahan Postpartum Sekunder Standar 23 : Penanganan Sepsis Puerperalis
- 7. B. KODE ETIKBIDAN Kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal dari suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian kepada profesinya baik yang berhubungan dengan klien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendiri.
- 8. Next… Tujuan menciptakansuatu kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, serta meningkatkan mutu profesi. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 yang disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X, petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991, kemudian disempurnakan dan disahkan dalam Kongres Nasional IBI XII pada tahun 1998.
- 9. Kode Etik Berisi7 bab , Yaitu : 1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir) a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat. d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai-nilai yang dianut oleh klien. e. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal. f.Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan bedasarkan kemampuan yang dimilikinya
- 10. Next… 2. Kewajiban bidanterhadap tugasnya (3 butir) a. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat b. Setiap bidan berkewajiaban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan/atau rujukan. c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. 3. Kewajiban bidan terhadap rekan sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir) a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi. b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.
- 11. Next… 4. Kewajiban bidanterhadap profesi a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjujung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan member pelayanan yang bermutu kepada masyarakat b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.
- 12. Next… 5. Kewajiban bidanterhadap diri sendiri a. Setiap bidan harus memelihara kesejahteraannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik b. Setiap bidan harus berusaha secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangasa dan tanah air a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan KIA/KB, kesehatan keluarga dan masyarakat b. Setiap bidan melaui profesinya berpatisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga.
- 13. Next… 7. Penutup. Setiapbidan dalam melaksanakan tugasnya sehari –hari senantiasa menghayati dan mengamalkan kode etik bidan Indonesia.
- 14. C. STANDAR ASUHAN KEBIDANAN StandarI : Metode Asuhan Merupakan asuhan kebidanan yang dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan tujuh langkah, yaitu : pengumpulan data, analisa data, penentuan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi. Standar II : Pengkajian Pengumpulan data mengenai status kesehatan klien yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis
- 15. Next… Standar III :Diagnosa Kebidanan Diagnosa Kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas dan sistematis mengarah pada asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klien sesuai dengan wewenang bidan berdasarkan analisa data yang telah dikumpulkan. Standar IV : Rencana Asuhan Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan.
- 16. Next… Standar V :Tindakan Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien dan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien. Standar VI : Partisipasi klien Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama- sama/pertisipasi klien dan keluarga dalam rangka peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Standar VII : Pengawasan Monitoring atau pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan klien.
- 17. Next… Standar VIII :Evaluasi Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan secara terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan. Standar IX : Dokumentasi Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan.
- 18. D. REGISTRASI PRAKTIK BIDAN Registrasipraktik bidan berpedoman pada permenkes No. 900/SK/VII/2002 yang terkandung dalam beberapa pasal diantaranya: Pasal 2 (1) Pimpinan penyelenggara pendidikan bidan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada dinas kesehatan propinsi mengenai peserta didik yang baru luluis, selambat-lambatnya 1 bulan setelah dinyatakan lulus. (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada formulir terlampir.
- 19. Next… Pasal 3 (1) Bidanyang baru lulus mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada kepala dinas kesehatan propinsi dimana institusi pendidikan berada guna mendapatkan SIB selambat-lambatnya 1 bulan setelah menerima ijasah bidan. (2) Kelengkapan registrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi: a. Fotokopi ijasah bidan; b. Fotokopi nilai akademik; c. Surat keterangan sehat dari dokter; d. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. (3) Bentuk permohonan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir 2 terlampir.
- 20. Next… Pasal 4 (1) KepalaDinas kesehatan propinsi atas nama mentri kesehatan melakukan registrasi berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) untuk menerbitkan SIB. (2) SIB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi atas nama menteri kesehatan, dalam waktu selambat-lambatnya 1 bulan sejak permohonan diterima dan berlaku secara nasional. (3) Bentuk dan isi SIB sebagaimana tercantum dalam formulir 3 terlampir.
- 21. Next… Pasal 5 (1) KepalaDinas Kesehatan propinsi harus membuat pembukuan regestrasi mengenai SIB yang telah diterbitkan. (2) Kepala Dinas Propinsi menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretariat Jendral Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan dan tembusan kepala organisasi profesi mengenai SIB yang telah diterbitkan untuk kemudian secara berkala akan ditrbitkan delam buku registrasi nasional.
- 22. Next… Pasal 6 (1) Bidanlulusan luarnegeri wajib melakukan adaptasi untuk melengkapi persyaratan mendapatkan SIB. (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan yang telah terakreditasi yang ditunjuk pemerintah. (3) Bidan yang telah yang telah menyelesaikan adaptasi diberikan surat keterangan sesuai adaptasi oleh pimpinan sarana pendidikan. (4) Untuk melakukan adaptasi bidan mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan provinsi. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan: a. Fotokopi ijasah yang telah dilegalisir oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi. b. Fotokopi transkip nilai akademik yang bersangkutan. (6) Kepada Dinas Kesehatan Provinsi berdasarkan permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan rekomendasi untuk melakukan adaptasi. (7) Bidan yang telah melaksanakan adaptasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalm pasal 3 dan pasal 4. (8) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam formulir IV terlampir
- 23. Next… Pasal 7 (1) SIBberlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui serta merupakan dasar untuk menerbitkan SIB. (2) Pembahasan SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dimana bidan praktik dengan melampirkan: a. SIB yang telah habis masa berlakunya b. Surat keterangan sehat dari dokter c. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar.
- 24. E. KEWENANGAN BIDANDI KOMUNITAS Wewenang bidan dalam memberi pelayanan di komunitas : 1. Meliputi pelayanan kepada wanita, pada masa pernikahan termasuk remaja putri, prahamil, kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui. 2. Pelayanan kesehatan pada anak, yaitu pada masa bayi, balita,dan anak prasekolah meliputi hal-hal berikut. a. Pemberian obat yang bersifat sementara pada penyakit ringan. b. Pemeriksaan dan perawatan bayi baru lahir. c. Penyuluhan kepada ibu tentang pemberian ASI eksklusif d. Pemantauan tentang balita.
- 25. Next… 3. Beberapa tindakanyang termasuk dalam kewenangn bidan antara lain sebagai berikut , a. Memberi imunisasi pada wanita usia subur termasuk remaja putrid, calon pengantin dan bayi b. Memberi suntikan pada penyulit kehamilan, meliputi oktitosin sebagai pertolongan pertama sebelum dirujuk. c. Melakukan tindakan amniotomi pada kala aktif dengan letak belakang kepala dan diyakini bayi dapat lahir per vagina. d. KBI dan KBE untuk menyelamatkan jiwa ibu. e. Ekstraksi vakum pada bayi denagan kepala didasar panggul. f. Mencegah hipotermia pada bayi baru lahir g. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia.
- 26. Next… 4. Memberi pelayananKB 5. Pemberian surat keterangan kelahiran dan kematian 6. Kewajiban bidan dalam menjalankan kewenanganannya , seperti : a.Meminta persetujuan yang akan dilakukan b. Memberi informasi c. Melakukan rekam medis 7. Pemberian uterotonika saat melakukan pertolongan persalinan 8. Pelayanan dan pengobatan kelainan ginekologi ringan 9. Penyediaan dan penyerahan obat-obatan a. Bidan menyediakan obat maupun obat suntik sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan b. Bidan diperkenankan menyerahkan obat kepada pasien sepanjang untuk keperluan darurat
- 27.