Materi BTCLS HIMPUNAN PERAWAT GAWAT DARURAT DAN BENCANA INDONESIA (HIPGABI) PROPINSI BENGKULU

1. ETIKA DAN HUKUM
KEPERAWATAN
GAWAT DARURAT
HIMPUNAN PERAWAT GAWAT DARURAT DAN BENCANA INDONESIA (HIPGABI)
WILAYAH BENGKULU

2. Emergency Nursing
Praktik Keperawatan Komprehensif dengan mengutamakan kemampuan
perawat dalam hal pengkajian, setting prioritas, intervensi krisis dan
pendidikan kesehatan bagi pasien dan keluarga pasien.

3. KARAKTERISTIK
RUANG GAWAT DARURAT
1. KONDISI KLIEN TIDAK TERPREDIKSI
2. JUMLAH KLIEN TIDAK TERPREDIKSI
3. SEMUA RENTANG UMUR dan SEMUA KASUS
4. KECEMASAN TINGGI
5. TINDAKAN LIFE SAVING: CEPAT DAN TEPAT
6. KETERGANTUNGAN ANTARA PROFESI

4. -TANGGUNG JAWAB
- TANGGUNG GUGAT
HAK PASIEN - KEWAJIBAN PERAWAT

5. Prinsip-Prinsip ETIKA
1. Asas Beneficence
2. Asas Nonmaleficence
3. Asas Menghormati Hidup Manusia
4. Asas Tidak Mementingkan Diri Sendiri
5. Asas Kerahasiaan (Konfidentialitas)
6. Asas Budi Pekerti dan Tingkah Laku Luhur

6. • Menghargai klien  manusia yang utuh dan unik
tanpa membedakan umur, status social, latar
belakang budaya, dan agama
• Menghargai kerahasiaan dan privacy klien
• Menghargai keputusan yg dibuat klien & klg
• Memberikan asuhan keperawatan yang bermutu
• Bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap
pelayanan keperawatan yang diberikan
• Bekerja sama dgn teman sejawat, tim kesehatan utk
yang keperawatan terbaik
• Bekerja sesuai dengan kewenangannya

7. HUKUM/LEGALITAS

8. Aspek legal (UMUM)
Aspek legal diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap penolong
dan yang ditolong sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut ini akan
dijelaskan berbagi peraturan perundangan yang mengatur tentang tenaga
kesehatan, khusunya perawat.
Sebagai warga negara dan tenaga kesehatan:
1. Menolong
‣ KUHP Pidana Ps.304: Membiarkan seseorang dalam kedaan sengsara
‣ KUHP Pidana Ps.531: Tidak memberikan pertolongan pada orang yang
sedang menghadap maut.
‣ UU Kesehatan no 23/92 Ps. 5 : Wajib memlihara dan meningkatkan
kesehatan
‣ KODEKI Ps. 15 : Wajib melakukan pertolongan darurat

9. 2. Bekerja hati/hati/sebaik-baiknya
‣KUHPid. Ps. 359
360 } Kelalaian, kealpaan
361
‣UU Kes.Ps 53 1. Perlindungan hukum
2. Stand.Profesi & hak pasien
54 Lalai/alpa‣ tindakan disiplin
55 ‣ ganti rugi
59 Perizinan sarana kesehatan
KUH Perdata ps 1365 Ganti rugi karena perbuatan
melanggar hukum
1366 Ganti rugi karena kelalaian
1367 Ganti rugi karena perbuatan bawahan.

10. 3. Melapor :
‣ KUHP ps.108 : Melapor bila ada tindak pidana
4. Membantu penyidik :
‣ KUHP Ps.179 : Wajib memberi keterangan ahli
‣ UU Kes. 53(3) : Tindakan medis untuk
kepentingan pembuktian.
10

11. 5. Administratif :
 Permenkes no. 749/Men.Kes/Per/XII/1989 tentang rekam medis
 Permenkes no. 585/ Men.Kes/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medis.
Permenkes No : 1796/MENKES/Per/VIII/2011 tentang Registrasi tenaga
Kesehatan.

12. Aspek HUKUM
-Profesi : dilindungi oleh aturan yang mengikat secara hukum dalam tatanan
negara. (Keperawatan : RUU Keperawatan, ????).
-Draft RUU Keperawatan Pasal 6 ayat 3 s/d 5.

13. Aspek HUKUM
Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009.
a. Perlindungan Hukum bagi tenaga kesehatan : (Pasal
27).
b. Menyelamatkan Nyawa Pasien : darurat (Pasal 32).
c. Tidak boleh menolak Pasien Darurat & meminta uang
muka (Pasal 32).
d. Tenaga Kesehatan: kualifikasi dan izin profesi (pasal
34).

14. Aspek HUKUM
e. Menerima/menolak pertolongan kecuali : tidak sadarkan diri. (Pasal 56).
f. Tuntutan ganti rugi oleh pasien kecuali untuk tindakan penyelamatan nyawa
dan pencegahan kecacatan. (Pasal 58).
g. Pelayanan Kesehatan Bencana : Menolak pasien dalam keadaan gawat
darurat/bencana. (Pasal 85)
h. Ketentuan Pidana terkait Kedaruratan Pasien. ( Pasal 190).

15. • Pasal 190
(1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan
praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan
kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan
pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam
keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

16. Pasal 190
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas
pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

17. Aspek HUKUM (PRAKTIK MANDIRI)
Peraturan Menteri Kesehatan RI No 148/2010. tentang IZIN DAN
PENYELENGGARAAN PRAKTIK PERAWAT.
- Pasal 10 ayat (1),(2) dan (3) : Perawat dapat menjalankan kewenangan di luar
tugas keperawatan untuk alasan kedaruratan dalam penyelamatan nyawa pasien
jika tidak ada dokter di tempat kejadian.

18. TERIMAKASIH