Dalam rangka mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, pemerintahan dan pembangunan desa, dibutuhkan jaminan regulasi dan kabijakan--dalam hal ini berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Politik, pemerintahan dan Pembangunan Desa. Ringkasan kebijakan ini merangkum dan menyajikan temuan-temuan penelitian yang dilakukan Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) untuk mendorong Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul yang afirmatif terhadap perempuan menjelang implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. YAYASAN SATU
KARSA KARYA
Ringkasan Kebijakan
Penguatan
Keterwakilan Perempuan
Dalam Politik
dan Pemerintahan Desa
April 2014

2. 2

3. 3

4. 4

5. 5

6. Indikator Kebutuhan Kondisi
1. Pengetahuan dan Pengalaman Tata Kelola
Pemerintahan Desa
1. Sangat Minim
2. Arus Utama Profesi 2. Petani, Pendidik, dan Pedagang
3. Modal Sosial-Politik 3. Besar tapi tidak termanfaatkan
Proses Politik Dampak
1. Penyusunan Tata Tertib 1. Tumpang tindihnya konsepsi “biaya politik” dan “politik uang”
mengakibatkan tidak ada peraturan yang jelas dalam tata tertib
tentang jenis-jenis pelanggaran dan sanksinya;
2. Penyusunan Rencana
Anggaran Biaya (RAB)
2. Mengakibatkan banyak item anggaran biaya yang dibebankan
kepada calon kepala desa;
3. Fungsi Pendampingan dan
Pengawasan
3. BPD dan Pemerintah Kecamatan kurang optimal dalam
menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan
Modus/Bentuk Waktu Terjadinya
1. Sumbangan Pembuatan Seragam untuk Karang
Taruna, PKK, atau komunitas/kelompok olah
raga, musik, dan atau kelompok kesenian
lainnya
1. 2 sampai-dengan 5 bulan sebelum
penyelenggaraan Pilkades
2. Hajatan/Tirakatan yang berisi makan-minum,
hiburan musik dangdut/campursari
2. 1 sampai-dengan 15 bulan sebelum
penyelenggaraan pilkades
3. Sumbangan untuk membantu pembangunan
sarana dan pra-sarana publik di padukuhan dan
Rt./Rw.
3. 1 sampai-dengan 6 bulan sebelum
penyelenggaraan Pilkades
4. memberi sumbangan dengan nominal yang
tidak seperti biasanya kepada masyarakat yang
punya hajatan.
4. 1 sampai-dengan 6 bulan sebelum
penyelenggaraan Pilkades
5. Membagi-bagikan sejumlah uang kepada para
pemilih
5. 1 sampai-dengan 6 hari sebelum pelaksanaan
peilkades
6

7. Faktor Sosial-Budaya Kondisi
1. Budaya Patriarki; 1. Sangat Kuat
2. Pandangan Masyarakat 2. Menomorduakan
3. Distribusi tugas domestik 3. Beban ganda
4. Budaya Tirakatan 4. Membengkaknya biaya politik
Faktor Dampak
Para tokoh masyarakat, perempuan, dan elemen
pemerintahan desa belum memahami pentingnya
keterwakilan perempuan dalam politik dan
pemerintah desa;
Belum ada kesepahaman di antara para tokoh
masyarakat, perempuan, dan elemen pemerintahan
desa tentang pentingnya keterwakilan perempuan
dalam politik dan pemerintahan desa;
Belum ada kesepakatan dan komitmen politik di
antara para tokoh perempuan tentang penguatan
keterwakilan perempuan dalam politik dan
pemerintah desa;
Belum adanya agenda strategis yang dimiliki para
tokoh perempuan untuk memperkuat keterwakilan
perempuan dalam politik dan pemerintah desa;
7

8. 8
Rekomendasi Umum: Rekomendasi Khusus: